Font size
WorksheetsLatihan Soal Penilaian Akhir Semester 1 SMPN 74 Jakarta
Total questions: 20
Worksheet time: 3600secs
”Negara Indonesia adalah negara hukum”Hal tersebut termuat dalam UUD Tahun 1945 pada Pasal...
Pasal 1 ayat (3)
pasal 1 ayat (2)
pasal 3 ayat (1)
pasal 3 ayat (3)
UUD negara RI tahun 1945 sebelum amandemen terdiri atas 16 bab dan 37 pasal, setelah amandemen terdiri atas ....
21 bab dan 73 pasal
20 bab dan 70 pasal
7 bab dan 72 pasal
19 bab dan 75 pasal
Seseorang yang melanggar peraturan perundang-undanagan sebaiknya...
Dikenakan Denda
Dimasukan dalam Penjara
Dihukum seberat-beratnya
Diberi sanksi sesuai peraturan
Perubahan terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sudah dilakukan sebanyak....
5 kali
4 kali
3 kali
6 kali
Undang-Undang yang mengatur tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah ....
UU No.10 Tahun 2004
UU No.11 Tahun 2004
UU No.10 Tahun 2011
UU No.12 Tahun 2011
Sistematika UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah diamandemen terdiri atas ....
Pembukaan dan batang tubuh
Pembukaan dan penjelasan
Pembukaan dan pasal-pasal
Pembukaan, batang tubuh dan penjelasan
Kedudukan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bagi bangsa Indonesia adalah sebagai ....
Hukum Dasar
Hukum Dasar Tertinggi
Hukum formal
Hukum Pidana
Menurut UUD 1945 yang amandemen kekuasaan negara yang tertinggi berada di tangan ....
Rakyat
Presiden
DPR
MPR
Lembaga-lembaga negara yang berwenang menyusun Undang-Undang adalah ....
Presiden bersama-sama dengan menteri
DPR bersama-sama dengan DPRD
DPR bersama-sama dengan Presiden
Pemerintah Pusat bersama-sama dengan Pemerintah Daerah
Tata cara perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang benar adalah ....
Unsur perubahan diajukan sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah MPR secara tertulis
Sidang MPR dihadiri sekurang-kurangnya 1/3 anggota MPR
Putusan disetujui minimal 30% dari anggota MPR
Mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dilakukan perubahan
Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama bupati/walikota disebut...
Perda Provinsi
Perpu
Perda Kabupaten/Kota
Undang-Undang
Suatu negara akan terombang-ambing karena tidak mempunyai pedoman, arah dan tujuan yang jelas, hal tersebut merupakan akibat apabila suatu negara tidak mempunyai ....
Jiwa dan kepribadian bangsa
Dasar negara
Pandangan hidup bangsa
Perjanjian luhur bangsa
“Merupakan sendi utama demokrasi di Indonesia berdasar atas asas musyawarah dan kekeluargaan”, hal tersebut merupakan karakteristik nilai Pancasila sila ....
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Kemanusiaan yang adil dan beradab
Persatuan Indonesia
Sebagai norma hukum, Pancasila mempunyai sifat imperatif atau memaksa, artinya ....
norma-norma lainnya dalam kehidupan negara tidak boleh bertentangan dengan Pancasila
siapa yang melakukan pelanggaran harus ditindak kecuali pejabat dan penegak hukum
mengikat dan memaksa setiap warga negara untuk tunduk dan taatpada Pancasila
mengikat dan memaksa negara lain untuk tunduk dan patuh pada Pancasila
Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa wajib dilaksanakan oleh...
Seluruh pemerintah Indonesia
Seluruh Penjabat Indonesia
Seluruh penguasa Indonesia
Seluruh bangsa Indonesia
Pokok kaidah negara yang fundamental dalam hukum mempunyai hakikat dan kedudukan ....
Tetap, kuat dan dinamis
Tetap, kuat dan tidak berubah
Tetap, kuat dan dapat diubah
Tetap, kuat dan fleksibel
Kata konstutisi diartikan sebagai ....
Hukum Dasar
Hukum Adat
Hukum Masyarakat
Hukum Negara
Berdasarkan konstitusi negara kita berbentuk ....
Serikat
Kesatuan
Federasi
Republik
Pembukaan UUD negara RI 1945 merupakan pokok kaidah negara yang ....
Fundamental
Hak Asasi
Terhormat
Biasa saja
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menilai apakah ada aturan hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi.Pernyataan diatas merupakan fungsi dari UUD yaitu sebagai .....
Alat kontrol
Pengatur
Penentu
Pemberi kebijakan
