yang melanggar kesusilaan

pemerasan dan/atau pengancaman

penghinaan dan/atau pencemaran nama baik

Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk pemenangan salah satu calon dalam pemilu

Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian

Menanggapi atau mendukung sebagai tanda setuju pendapat tentang ujaran kebencian dengan memberikan likes, dislike, love, retweet, atau comment di media sosial

Mengikuti atau menghadiri kegiatan yang mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi, dan membenci Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah

Menyebarluaskan pendapat yang bermuatan ujaran kebencian melalui media sosial (share, broadcast, upload, retweet, repost instagram dan sejenisnya)

Menyebarluaskan informasi yang bermuatan sosialisasi program pemerintah melalui media sosial

Menyampaikan pendapat baik lisan maupun tertulis lewat media sosial yang bermuatan ujaran kebencian terhadap Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah

Mengetahui dan mematuhi Kode Etik PNS

Memahami konsekuensi yang dapat mempengaruhi reputasi dan kewibawaan, baik DJP maupun pribadi

Mempertimbangkan informasi dan/atau dokumen elektronik yang dikirimkan agar tidak merugikan DJP, pribadi dan pihak lain

Menjaga kerahasiaan kata sandi jejaring sosial

Menggunakan jejaring sosial yang direkomendasikan oleh kantor

Konflik antara pegawai dengan pegawai atau pegawai dengan organisasi

Informasi bersifat rahasia atau terbatas untuk internal

Partisipasi aktif dalam mendukung penerimaan negara

Isu sensitif terkait SARA (suku, agama, ras dan antar golongan

Pandangan dan partisipasi aktif politik

setiap pegawai DJP harus mampu secara tegas menjaga Negara dan Bangsa Indonesia dari ancaman terorisme dan perpecahan sektarian demi menjaga keutuhan dan persatuan NKRI

setiap pegawai DJP wajib menjaga perkataan, tindakan, dan perilaku agar sesuai dengan Nilai-nilai Kementerian Keuangan, kode etik dan disiplin pegawai

setiap pegawai DJP wajib menyebarkan informasi terkait Nilai-nilai Kementerian Keuangan, kode etik dan disiplin pegawai

larangan menggunakan jejaring sosial baik dalam bentuk gambar, dokumen, komentar, video posting, reposting, maupun bentuk lain untuk mempublikasikan isu SARA dan menyebarkan kebencian

Apabila setelah dilakukan pengawasan dan pembinaan pegawai masih melakukan pelanggaran, maka atasan langsung diminta secara tegas melakukan proses pemeriksaan untuk penjatuhan hukdis

Menerbitkan Instruksi

Internalisasi Penggunaan Jejaring Sosial yang Santun

Pemantauan Penggunaan Jejaring Sosial Pegawai DJP

Penyeragaman Jejaring Sosial Pegawai DJP

Pengawasan dan Pembinaan oleh Atasan Langsung