NEW
Font size
S
M
L
XL
WorksheetsPAS PPKN KELAS VIII
Total questions: 25
Worksheet time: 17mins
Name
Class
Date
1.
Berbagai tindakan nyata pengamalan nilai-nilai luhur Pancasila di sekolah dapat meningkatkan rasa….
a)
Cinta Tanah air
b)
Tanggung jawab
c)
Patriotisme
d)
Toleransi
2.
Pancasila mempunyai ciri khas tersendiri yang membedakan dengan dasar negara lain. Hal ini menunjukkan kedudukan Pancasila dan fungsi Pancasila sebagai….
a)
Dasar negara
b)
Kepribadian bangsa
c)
Perjanjian luhur bangsa
d)
Pandangan hidup bangsa
3.
Salah satu sikap yang merupakan kepribadian khas bangsa Indonesia adalah…
a)
Tanggung jawab
b)
Disiplin
c)
Gotong Royong
d)
Tepat waktu
4.
Mengembangkan sikap saling menghargai adalah salah satu bentuk dari nilai yang terkandung dalam Pancasila Sila ke….
a)
1
b)
3
c)
2
d)
4
5.
Pancasila sebagai ideologi nasional merupakan hasil pemikiran atas….
a)
Nilai-nilai adat istiadat
b)
Nilai keragaman
c)
Keragaman budaya
d)
Nilai kehidupan
6.
Pancasila menjadi sumber dari nilai-nilai kehidupan yang kebenarannya sudah diyakini dan memerlukan berbagai upaya yang tegas untuk mewujudkannya. Hal tersebut menunjukkan salah satu fungsi pancasila, yaitu…
a)
Dasar negara
b)
Pandangan Hidup
c)
Pedoman Hidup
d)
Kaidah Kehidupan
7.
Konsep Peri Kerakyatan yang disampaikan oleh Muhammad Yamin memiliki kesamaan dengan ide yang disampaikan oleh Soekarno, yaitu…
a)
Permusyawaratan
b)
Mufakat dan Demokrasi
c)
Kebersamaan
d)
Keadilan
8.
Berikut ini yang bukan arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia adalah….
a)
Membentuk visi dan misi bangsa Indonesia
b)
Mengatasi berbagai pertentangan dan ketegangan sosial
c)
Memberikan arah, tujuan, sekaligus menjadi pendorong dalam upaya pencapain tujuan bangsa.
d)
Pedoman untuk memecahkan berbagai masalah berbangsa dan bernegara, mulai dari masalah politik ,ekonomi,sosial budaya, hingga pertahanan keamanan.
9.
Salah satu wujud nyata yang mencerminkan sikap kekeluargaan dan kegotoroyongan adalah….
a)
Usaha Kecil menengah
b)
Kredit Usaha rakyat
c)
Bank
d)
Koperasi
10.
Tokoh yang menyampaikan secara resmi istilah Pancasila dalam sidang BPUPKI I adalah….
a)
Mohammad Yamin
b)
Radjiman Wedyodiningrat
c)
Soekarno
d)
Soepomo
11.
Istilah Pancasila dalam bahasa Sansekerta, asal kata panca (lima) dan sila (sendi, asas). Apa makna istilah Pancasila sebagai Dasar Negara ....
a)
Jiwa bangsa Indonesia yang turun temurun sekian abad lamanya
b)
Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia
c)
Lima dasar yang berisi pedoman tentang tingkah laku yang penting dan baik
d)
Mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara
12.
Salah satu akibat yang di timbulkan apabila suatu negara tidak memiliki Dasar Negara adalah….
a)
Negara akan ditakuti oleh negara lain.
b)
Negara dan rakyatnya akan mengalami kemunduran.
c)
Negara tidak memiliki arah dan tujuan yang jelas.
d)
Negara akan mudah terpecah belah.
13.
Sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, Pancasila berfungsi sebagai ....
a)
Dasar berdiri dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia
b)
Dasar dalam kegiatan penyelenggaraan kenegaraan
c)
Sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia
d)
Sebagai pembimbing yang mengarahkan bangsa Indonesia menuju tujuan.
14.
Merupakan sendi utama demokrasi di Indonesia berdasar atas asas musyawarah dan kekeluargaan, hal tersebut merupakan karakteristik nilai Pancasila sila ....
a)
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
b)
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia
c)
Kemanusiaan yang adil dan beradab
d)
Persatuan indonesia
15.
Apa peran sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ....
a)
Sanggup dan rela berkorban demi kepentingan rakyat Indonesia
b)
Setiap manusia Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama
c)
Mengembangkan perbuatan yang luhur tercermin dalam sikap kekeluargaan dan gotong royong
d)
Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain
16.
Lembaga-lembaga negara yang berwenang menyusun Undang-Undang adalah ....
a)
Presiden bersama-sama dengan menteri
b)
DPR bersama-sama dengan DPRD
c)
DPR bersama-sama dengan Presiden
d)
Pemerintah Pusat bersama-sama dengan Pemerintah Daerah
17.
Pokok kaidah negara yang fundamental dalam hukum mempunyai hakikat dan kedudukan ....
a)
Tetap, kuat dan dinamis
b)
Tetap, kuat dan tidak berubah
c)
Tetap, kuat dan dapat diubah
d)
Tetap, kuat dan fleksibel
18.
Kedudukan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bagi bangsa Indonesia adalah sebagai ....
a)
Hukum Dasar
b)
Hukum tertinggi
c)
Hukum formal
d)
Hukum Dasar Tertinggi
19.
Sistematika UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah di amandemen terdiri atas ....
a)
Pembukaan dan batang tubuh
b)
Pembukaan dan penjelasan
c)
Pembukaan dan pasal-pasal
d)
Pembukaan, batang tubuh dan penjelasan
20.
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menilai apakah ada aturan hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi. Pernyataan diatas merupakan fungsi dari UUD yaitu sebagai ....
a)
Alat kontrol
b)
Penentu kebijakan
c)
Pengatur
d)
Pemberi kebijakan
21.
Di bawah ini yang tidak termasuk kesepakatan dasar yang berkaitan dengan perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah ....
a)
Tidak mengubah Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
b)
Tidak melakukan perubahan secara adendum
c)
Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia
d)
Mempertegas sistem pemerintahan presidential
22.
Akibat jika UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak dipatuhi maka yang akan terjadi adalah kecuali…
a)
Negara Indonesia semakin berwibawa di mata negara lain
b)
Negara Indonesia semakin dikucilkan oleh negara lain
c)
Kehidupan kenegaraan lambat laun akan terpuruk
d)
Kehidupan bernegara akan mengarah pada ketidakharmonisan
23.
Indonesia adalah negara hukum, hal ini diatur pada pasal .... UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
a)
1 ayat (1)
b)
1 ayat (3)
c)
1 ayat (2)
d)
2 ayat (1)
24.
Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum ditetapkan oleh lembaga negara yang berwenang , merupakan pengertian ....
a)
Peraturan Perundang-undang
b)
Undang-Undang Dasar
c)
Peraturan Pemerintah
d)
Konstitusi Negara
25.
Undang-Undang yang mengatur tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah ....
a)
UU No.10 Tahun 2004
b)
UU No.11 Tahun 2004
c)
UU No.10 Tahun 2011
d)
UU No.12 Tahun 2011
Reset
