NEW
Font size
WorksheetsAnalisis Kebijakan Publik
Total questions: 40
Worksheet time: 20mins
Kebijakan publik diartikan sebagai....
Aspirasi dan tindakan elit politik dalam aktivitas politiknya
Semua tindakan negara
Serangkaian tindakan yang dipilih pemerintah yang mempunyai pengaruh penting terhadap sejumlah besar orang
Pilihan pemerintah yang didasarkan pada kepentingan elit politik
Salah satu pihak yang terlibat dalam proses pengesahan kebijakan publik adalah...
Organisasi non pemerintah
Partai politik
Pejabat atau badan yang berwenang
Rakyat langsung
Berikut ini pengertian proses perumusan usulan kebijakan, yakni kegiatan...
Membuat daftar nominatif urutan masalah-masalah publik berdasarkan skala prioritas secara politis
Menyusun dan mengembangkan serangkaian program pemerintah untuk mengatasi masalah tertentu
Melegitimasi kebijakan definitif
Melaksanakan kebijakan untuk memecahkan masalah publik
Agenda sistemik berbeda dengan agenda pemerintah, sehingga agenda sistemik diartikan sebagai...
Semua isu yang dipandang oleh anggota masyarakat politik sebagai perhatian masyarakat umum dan berada dalam kewenangan sah setiap tingkat pemerintahan
Tuntutan-tuntutan dalam sistem politik
Urutan daftar masalah dengan masalah terpenting sebagai prioritas
Uraian masalah-masalah lama dan baru yang khas serta konkret dimana pembuat kebijakan menilainya sebagai masalah publik dan melakukan tindakan serius terhadapnya
Arti yang terkandung sebagai masalah kebijakan adalah...
Konflik sosial
Konflik horisontal dan vertikal
Kebutuhan atau ketidakpusasan manusia akan suatu kebijakan yang harus dipecahkan
Problema umum yang saling bertentangan
Tugas dan kewajiban pembuat kebijakan saat menghadapi masalah pertentangan antarnilai masyarakat dalam proses perumusan kebijakan adalah...
Mengartikulasikan nilai yang bertentangan agar dapat dimanfaatkan untuk mengatasi masalah yang terjadi.
Mengabaikan nilai-nilai yang bertentangan tersebut agar tidak terjadi polemik dalam masyarakat
Membuat nilai-nilai baru yang mengikat masyarakat
Melarang tumbuh dan berkembangnya nilai-nilai yang bertentangan tersebut
Dalam model arena perumusan kebijakan publik di era good governance, antar aktor politik melakukan tawar menawar dan negosiasi, sehingga untuk memperkuat keberhasilan perumusan kebijakan publik yang didukung pelaksanaannya oleh para pemangku kepentingan kebijakan (policy stakeholders), perumusan kebijakan publik tersebut perlu dilandasi dengan...
a. Kepemimpinan yang berwibawa
b. Penegak hukum yang cerdas
c. Pengetahuan hukum yang luas
d. Sistem nilai etika yang kuat
Salah satu aktivitas partisipasi politik bagi masyarakat yang berklasifikasi aktivitas gladiator, adalah...
a. Ikut memilih
b. Meluangkan waktu untuk turut berkampanye politik secara aktif
c. Menyumbang dana kepada kandidat presiden dari partai politik tertentu
d. Mempunyai hubungan yang erat dan aktif dengan pejabat pemerintah dari partai
Menurut Woodrow, paradigma dikotomi politik dan administrasi negara menjelaskan bahwa fungsi politik....
a. Bertugas menetapkan dan merumuskan kebijakan negara
b. Bertugas menjalankan kebijakan negara
c. Melakukan pendidikan politik secara menyeluruh kepada lapisan masyarakat
d. Membangun institusi politik dalam negara
Perbedaan pembuatan keputusan dengan kebijakan jika dibandingkan dengan pembuatan kebijakan, terletak pada karakteristik pembuatan keputusan sebagai....
a. Serangkaian tindakan memilih alternatif secara terus menerus untuk jangka waktu lama
b. Serangkaian tindakan memilih alternatif suatu pilihan sejumlah alternatif yang bersaing dan selesai untuk jangka waktu tertentu
c. Suatu pilihan sejumlah alternatif yang bersaing dan selesai
d. Suatu pemecahan masalah tertentu
Pada hakikatnya, kepentingan publik (public interest) merupakan...
a. Harta yang tidak dimiliki oleh pihak swasta murni
b. Persepsi masyarakat tentang kebutuhannya
c. Semua harta negara
d. Segala sesuatu (agregasi) yang dianggap publik sebagai kepentingannya
Menurut Dye, salah satu yang membedakan antara analisis kebijakan publik dengan advokasi kebijakan, adalah karaktersitik advokasi kebijakan adalah ...
a. Menjelaskan sebab suatu kebijakan diambil sedangkan analisis kebijakan tidak perlu menjelaskannya
b. Menilai proses sistem politik sedangkan analisis kebijakan tidak menilainya
c. Mencakup pengumpulan data sedangkan analisis kebijakan tidak mencakup pengumpulan data
d. Membutuhkan keahlian retorika dan keaktifan organisasi para elit politik sedangkan analisis kebijakan mendorong kajian ilmiah para akademisi terhadap kebijakan publik
Salah satu komponen dalam analisis kebijakan, antara lain...
a. Biaya advokasi kebijakan (advocacy cost)
b. Fisibitas politik (political feasibility)
c. Pelaku kebijakan (political subject)
d. Penilai kebijakan (political assessor
Masukan dalam model sistem politik berupa...
a. Pembuatan peraturan yang berdampak pada kehidupan masyarakat
b. Hasil rumusan kebijakan yang sedang dibahas anggota DPR
c. Sistem perumusan kebijakan pada tingkat lokal
d. Tuntutan masyarakat akan suatu permasalahan publik
Salah satu ciri-ciri model rasional komprehensif sebagai model kebijakan publik, adalah…
a. Kebijakan dikatakan ”baik” jika para pembuat kebijakan sepakat akan suatu kebijakan walau tidak sepaham cara mencapai tujuan kebijakan tersebut.
b. Perumusan kebijakan melalui pendekatan analisa cara dan tujuan.
c. Pembuat kebijakan hanya mempertimbangkan sejumlah kecil alternatif kebijakan
d. Sifat kebijakannya adalah mengobati (remedial) untuk waktu sekarang dan bukan untuk masa mendatang.
Apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan merupakan pengertian Kebijakan Publik menurut?
Shiftz & Russel
Harbani Paolong
Thomas R Dye
Anthony dan Herzlinger
Suatu Kebijakan yang mengatur tentang pemindahan alokasi kekayaan pemilikan atau hak-hak disebut?
Substantive
Procedural
Distributive
Redistributive
Aktor yang terlibat dalam semua tahap kebijakan karena berfungsi sebagai komunikator antara pemerintah dan masyarakat adalah
Lembaga Kepresidenan
DPR
Partai Politik
Media Massa
Pembangunan Infrastruktur transportasi untuk memperlancar arus manusia dan barang seperti Jalan Tol, MRT dan LRT termasuk kebijakan?
Private Goods Policy
Public Goods Policy
Material Policy
Regulatory Policy
Kebijakan pemerintah memberikan BLT, KIP, dan KIS merupakan bentuk kebijakan
Substantive
Procedural
Distributive
Redistributive
Menteri Pendidikan membuat kebijakan Ujian Nasional tingkat SMA yaitu mengubah type Soal pilihan Ganda menjadi soal Essay termasuk jenis kebijakan?
Substantive
Procedural
Distributive
Redistributive
Evaluasi kebijakan dapat dibedakan ke dalam 2 tugas yang berbeda,yaitu Tugas pertama dan Tugas Kedua. Siapakah yang mencetuskan teori ini?
Anderson
Davis dan Keating
Lester dan Stewart
John Erik Lane
Suatu kebijakan evaluasi harus meliputi beberapa kegiatan, yakni Pengkhususan (spesification), pengukuran (measurement), analisis, dan rekomendasi. Apakah yang dimaksud dengan rekomendasi?
Identifikasi tujuan atau kriteria melalui mana program kebijakan tersebut akan dievaluasi
Aktivitas pengumpulan informasi yang relevan untuk obyek evaluasi
Penggunaan informasi yang telah terkumpul dalam rangka menyusun kesimpulan
Menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan
Penentuan mengenai apa yang harus dilakukan di masa yang akan datang
Evaluasi kebijakan yang berusaha menjawab pertanyaan : apakah kebijakan dijalankan mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya; berapa biaya yang dikeluarkan serta keuntungan apa yang didapat; dan siapa yang menerima keuangan dari program kebijakan yang telah dijalankan, merupakan tipe evaluasi kebijakan ....
Fungsional
Sistematis
Fokus pada bekerjanya kebijakan
Spesifik
Dalam proses pembentukan undang-undang dikenal adanya dua tingkat pembicaraan. Yang termasuk dalam pembicaraan tingkat II adalah sebagai berikut ….
Bila tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah mufakat, keputusan diambil dengan suara terbanyak
Penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan Hasil pembicaraan Tingat I
Tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi
Pengantar musyawarah
Anderson mengidentifikasi bahwa setidaknya ada enam masalah yang akan dihadapi dalam proses evaluasi kebijakan. Identifikasi yang pertama yaitu …
Ketidakpastian atas tujuan-tujuan kebijakan
Kausalitas
Fungsional
Strategis
Prinsip tata kelola sektor publik (good governance) yang merupakan tata pemerintahan demokratis dan beroreantasi pada konsensus adalah ?
Daya tanggap (responsiveness)
Desentralisasi (Decentralization)
Demokrasi (democracy)
Supremasi hukum (rule of law)
Proses pembentukan peraturan daerah (Perda) terdiri dari tiga tahap, kecuali:
Proses penyiapan rancangan perda
Proses mendapatkan persetujuan
Perumusan Masalah
Proses Pengesahan oleh Bupati
Proses penyusunan naskah akademik dan naskah rancangan Perda, merupakan bagian dari proses pembentukan Perda pada Proses :
Proses penyiapan rancangan perda
Proses mendapatkan persetujuan
Perumusan Masalah
Proses Pengesahan oleh Bupati
Langkah-langkah Proses Perda Inisiatif Eksekutif secara urut berikut ini yang benar adalah:
Penyusunan Draft-Rapat persiapan-Usulan SKPD-Invetarisasi-Pembahasan-Harmonisasi dan sinkronisasi-Surat usulan Bupati-Sosialisasi uji Publik
Usulan SKPD-Rapat persiapan-Invetarisasi-Penyusunan Draft-Pembahasan-Harmonisasi dan sinkronisasi-Surat usulan Bupati-Sosialisasi uji Publik
Penyusunan Draft-Usulan SKPD-Rapat persiapan-Invetarisasi-Pembahasan-Harmonisasi dan sinkronisasi-Surat usulan Bupati-Sosialisasi uji Publik
Usulan SKPD-Rapat persiapan-Invetarisasi-Penyusunan Draft-Pembahasan-Sosialisasi uji Publik-Harmonisasi dan sinkronisasi-Surat usulan Bupati
Langkah-langkah Proses Perda Inisiatif DPRD secara urut berikut ini yang benar adalah:
Dibahas Tim Penyusun Produk Hukum Daerah-Diusulkan DPRD-Disampaikan DPRD
Diusulkan DPRD-Dibahas Tim Penyusun Produk Hukum Daerah-Disampaikan DPRD
Tidak ada yang Benar
Semua Benar
Suatu Perda akan mendapatkan Persetujuan dari DPRD setelah melewati proses terakhir:
Rapat Paripurna
Pembahasan bersama eksekutif terhadap draft Raperda
Pembahasan yang dilakukan oleh Badan Legislasi Daerah
Pembahasan oleh Pansus DPRD bersama tim penyusun produk hukum daerah
Berikut ini termasuk Raperda khusus, yang sebelum diterapkan oleh Bupati, harus terlebih dahulu dikirimkan kepada Gubernur untuk dilakukan evaluasi, dan apabila sudah disetujui baru ditetapkan oleh Bupati dan dikirimkan kembali ke Provinsi, KECUALI:
Pajak Daerah
Retribusi daerah dan tata ruang
Perda larangan menggunakan bangunan untuk berbuat asusila
APBD
Kebijakan yang baik mempunuyai tujuan yang baik. Tujuan yang baik sekurang-kurangnya memenuhi 4 kriteria berikut ini, KECUALI:
Bermanfaat bagi masyarakat
Diinginkan untuk Dicapai
Rasional atau RealistisJ
elas/Clear
. Dampak merupakan tujuan lanjutan yang timbul sebagai pengaruh dari tercapainya suatu tujuan. Sebagai contoh, jika melempar sebutir batu di kolam, maka pengaruhnya adalah timbul riak dalam air yang meluas. Dalam ekonomi, pengaruh seperti ini disebut dengan:
Domino Effect
Halo Effect
Butterfly effect
Multiplier Effect
Duduk besamo dan Musyawarah Pembangunan Nagari merupakan contoh pimpinan yang mengikutsertakan masyarakat menjalankan roda pemerintah. Ini menunjukkan pimpinan tersebut telah menerapkan prinsip tata kelola?
Tanggung gugat
Partisipasi
Demokrasi
Desentralisasi
Tata pemerintahan yang bersifat terbuka adalah salah satu pengertian dari prinsip tata kelola sektor publik, yaitu?
Wawasan ke depan
Daya tanggap
Keefisienan dan keefektifan
Keterbukaan dan transparansi
Proses pembentukan peraturan daerah (Perda) terdiri dari tiga tahap, kecuali:
Proses penyiapan rancangan perda
Proses mendapatkan persetujuan
Perumusan Masalah
Proses Pengesahan oleh Bupati
Proses penyusunan naskah akademik dan naskah rancangan Perda, merupakan bagian dari proses pembentukan Perda pada Proses :
Proses penyiapan rancangan perda
Proses mendapatkan persetujuan
Perumusan Masalah
Proses Pengesahan oleh Bupati
Langkah-langkah Proses Perda Inisiatif Eksekutif secara urut berikut ini yang benar adalah:
Penyusunan Draft-Rapat persiapan-Usulan SKPD-Invetarisasi-Pembahasan-Harmonisasi dan sinkronisasi-Surat usulan Bupati-Sosialisasi uji Publik
Penyusunan Draft-Usulan SKPD-Rapat persiapan-Invetarisasi-Pembahasan-Harmonisasi dan sinkronisasi-Surat usulan Bupati-Sosialisasi uji Publik
Usulan SKPD-Rapat persiapan-Invetarisasi-Penyusunan Draft-Pembahasan-Sosialisasi uji Publik-Harmonisasi dan sinkronisasi-Surat usulan Bupati
Usulan SKPD-Rapat persiapan-Invetarisasi-Penyusunan Draft-Pembahasan-Harmonisasi dan sinkronisasi-Surat usulan Bupati-Sosialisasi uji Publik
