NEW
Font size
WorksheetsMasa berlakunya UUD 1945 Tahap 1
Total questions: 20
Worksheet time: 10mins
Di bawah ini adalah hal yang dapat merusak kepribadian bangsa, kecuali ....
sekulerisme
individualisme
hedonisme
ekstremisme
nasionalisme
Pembukaan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 terdiri atas ... alinea
Satu
Dua
Tiga
Empat
Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga memiliki hakikat kedudukan hukum yang lebih tinggi daripada ...
Pancasila
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
Cita-cita bangsa Indonesia
Pasal-pasal dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945
Pemerinta Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Pernyataan tersebut terdapat dalam Pembukaan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 alinea ...
Pertama
Kedua
Ketiga
Keempat
Kedaulatan Negara Indonesia diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal ...
1 ayat (1)
1 ayat (2)
2 ayat (1)
2 ayat (2)
Pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 pada dasarnya adalah sila-sila Pancasila. Sila kelima diwujudkan dalam pokok pikiran ...
Kedua
Ketiga
Keempat
Kelima
Paham tentang persatuan dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan pokok pikiran ...
Pertama
Kedua
Ketiga
Keempat
UUD Negara Indonesia tahu 1945 memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan bangsa Indonesia, maka ...
Harus diubah setiap lima tahun
Perlu disesuaikan dengan keinginan pemerintah
Perlu dihilangkan pasal-pasal yang tidak penting
Wajib dipatuhi oleh semua bangsa Indonesia
Adanya pengakuan religius mengenai Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tercantum pada Pembukaan UUD 1945 alinea ...
Kedua
Ketiga
Keempat
Kelima
Cita-cita kerohanian yang terkandung dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada hakikatnya adalah ...
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Persatuan Indonesia
Kemanusiaan yang adil dan beradab
Ketuhanan Yang Maha Esa
Bagian dari UUD 1945 yang tidak boleh diubah atau diganti adalah ...
Batang tubuh
Penjelasan
Pembukaan
Aturan tambahan
Demokrasi liberal (atau demokrasi konstitusional) adalah sistem politik yang menganut kebebasan individu. Kurun waktu pelaksanaan Demokrasi Liberal adalah tahun....
1945-1949
1949-1950
1950-1959
1959-1965
1965-1998
Tahun 1950-1959 merupakan masa memanasnya partai-partai politik pada pemerintahan Indonesia. Pada masa ini terjadi pergantian kabinet. Partai pengusung dari Kabinet Natsir (6 September 1950 - 21 Maret 1951) adalah partai.....
NU dan Masyumi
Masyumi dan PNI
Masyumi dan PKI
NU dan PNI
PKI dan PNI
bentuk pemerintahan yang dianut Indonesia pada masa Demokrasi Liberal adalah ....
Parlementer
Presidensial
Monarki
Fasisme
pemilu 1955 pertama kali diselenggarakan pada masa kabinet ...
Sukiman
Burhanudin Harahap
Ali I
Ali II
Partai-partai politik pada masa Demokrasi Liberal lebih cenderung untuk ....
mementingkan kepentingan bagsa daripada kepentingan partainya
mementingkan kerjasama antar partai politik
secara bersama-sama mendukung program pemerintah
mementingkan kepentingan partainya daripada kepentingan bagsa
mengutamakan pembangunan fisik
Pada saat Indonesia menggunakan UUDS 1950, kabinet pertama yang memegang pemerintahan adalah ....
Kabinet Natsir
Kabinet Wilopo
Kabinet Sukiman
Kabinet Ali Sastroamidjoyo 1
Kabinet Burhanudin Harahap
Pada masa pemerintahan demokrasi parlementer di Indonesia, terdapat beberapa dampak positif bagi kehidupan politik di Indonesia. Salah satunya yaitu ....
Kebebasan dalam mendirikan partai politik
Pembatalan hasil Konferensi Meja Bundar
Bentuk negara Indonesia kembali ke Republik Indonesia
Adanya pemisahan kepala negara dan kepala pemerintahan
Dalam mengatasi kondisi politik dalam negeri tahun 1959, presiden Soekarno mengeluarkan DEKRIT PRESIDEN tanggal 5 Juli 1959 yang berisi ....
Pembubaran Konstituante, Berlakunya kembali UUD 1945, Tidak berlakunya UUDS 1950, Pembentukan MPRS dan DPAS
Pembubaran Konstituante, Tetap berlaku UUDS 1950, Pembentukan MPRS dan DPAS
Pembubaran Konstituante, Berlakunya kembali UUD 1945, Tidak berlakunya UUDS 1950, Pembentukan MPRS dan DPRS
Pembubaran Konstituante, Berlakunya kembali UUD 1945, Tidak berlakunya UUDS 1950, Pembentukan DPRS dan DPAS
Dewan konstituante yang dibentuk berdasarakan hasil pemilu yang pertama tahun 1955 mempunyai tugas...
menetapkan undang-undang yang telah disusun pemerintah
mengadakan pengawasan terhadap jalannya pemerintah
menyusun dan menetapkan UUDS
menjalankan roda pemerintahan
menyusun Undang-Undang Dasar yang baru
