WorksheetsPRETEST APBN APBD
Total questions: 50
Worksheet time: 33mins
APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR. Pengertian tersebut berdasarkan....
UU RI No.14 Tahun 2015
UU RI No.14 Tahun 2016
UU RI No.15 Tahun 2015
UU RI No.15 Tahun 2016
UU RI No.14 Tahun 2014
APBN merupakan instrumen untuk mengendalikan perekonomian saat terjadinya infali atau
deflasi. Hal ini menggambarkan fungsi APBN,yaitu..
alokasi
stabilisasi
distribusi
realokasi
otorisasi
APBN digunakan untuk mengurangi jumlah
pengangguran dan pemborosan sumber daya
serta meningkatkan efisiensi perekonomian
nasional. Berdasarkan pernyataan tersebut APBN
memiliki fungsi .
Perencanaan
Stabilisasi
distribusi
otorisasi
alokasi
APBN berfungsi sebagai pedoman agar pendapatan dan pengeluaran keuangan negara teratur sesuai dengan yang telah ditetapkan. fungsi tersebut adalah....
Fungsi distribusi
Fungsi alokasi
Fungsi stabilisasi
Fungsi perencanaan
Fungsi pengawasan
Anggaran pendapatan dan belanja di tingkat pusat maupun daerah merupakan salah satu instrumen dari kebijakan ekonomi yaitu kebijakan…
Fiskal
Politik diskonto
Pasar terbuka
Moneter
Riil
Tahun anggaran APBN pada masa orde baru adalah 1 April – 31 Maret, kemudian berubah menjadi 1 Januari – 31 Desember sejak pemerintahan…
Susilo Bambang Yudhoyono
Abdurrahman Wahid
Joko Widodo
Prof.Dr. B.J. Habiebie
Megawati Sukarno Putri
Pedoman pendapatan dan pembelanjaan negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja, dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran rakyat. Pernyataan tersebut adalah..
Fungsi APBN
Asas APBN
Landasan APBN
Prinsip APBN
Tujuan APBN
Perhatikan pernyataan mengenai APBN berikut!
(1) Presiden menyampaikan APBN beserta Nota
Keuangan (NK) dan dokumen pendukung.
(2) Jika ditolak, RAPBN direvisi kemudian diajukan kembali kepada PR dan / atau menggunakan APBN tahun anggaran sebelumnya.
(3) Jika diterima, RAPBN disahkan menjadi APBN dalam rapat pembahasan.
(4) RAPBN beserta Nota Keuangan dibahas dalam rapat paripurna dilanjutkan Rapat Kerja Badan Anggaran dengan pemerintah (Menteri Keuangan) dan Gubernur Bl.
(5) Pimpinan DPR memberitahukan rencana pembahasan RAPBN.
Mekanisme penyusunan APBN terdapat pada
angka.
(1), (2), (3), (4) dan (5)
(1), (5), (4), (3) dan (2)
(4), (1), (3), (1) dan (2)
(5), (4), (3), (1) dan (2)
(5), (4), (3), (2) dan (1)
Belanja negara tercermin dalam daftar sebagai berikut.
(1) Dana bagi hasil
(2) Pembiayaan bunga utang
(3) Dana alokasi umum
(4) Dana alokasi khusus
(5) Subsidi
(6) Belanja modal
Belanja pemerintah pusat yang tepat ditunjukkan oleh angka...
(1), (2) dan (3)
(1), (4) dan (5)
(2), (3) dan (4)
(2), (5) dan (6)
(4), (5) dan (6)
Pemerintah suatu daerah memberikan bantuan
mesin kepada industri kecil agar barang yang diproduksi dijual dengan harga terjangkau. Bantuan tersebut akan dimasukkan dalam belanja ...
tidak terduga
bagihasil
subsidi
modal
hibah
Sumber Penerimaan APBN salah satunya dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) , Kelompok pendapatan yang termasuk PNPB adalah…
hibah, pendapatan cukai, PPnBM
Penerimaan devisa, barang/jasa, laba atas BUMN
Barang/jasa, surat berharga yang dihibahkan, bea masuk
Pendapatan pajak bumi dan bangunan, bea keluar dan penerimaan dari SDA
Penerimaan dari SDA, bagian pemerintah atas laba BUMN, pendapatan Badan Layanan Umum
Pada penyusunan APBN,pemerintah menetapkan belanja negara lebih sedikit dari pada penerimaan negara. Dengan demikian,penyusunan APBN tersebut menerapkan kebijakan anggaran....
defisit
surplus
berimbang
defisit dinamis
seimbang dinamis
Komponen berikut yang termasuk sumber-sumber penerimaan negara adalah..
Retribusi dan cukai
DAU dan laba BUMN
DAK dan pendapatan migas
DAK dan pajak kendaraan bermotor
Pajak pertambahan nilai dan bea masuk
Suatu perusahaan membayar sejumlah uang kepada pemerintah daerah dalam rangka memperoleh izin mendirikan bangunan. Sumber penerimaan daerah yang diperoleh dari pemberian izin bangunan dikategorikan sebagai sumber penerimaan berupa ...
hibah
iuran
pajak
retribusi
tabungan
Berikut ini yang termasuk penerimaan pemerintah daerah adalah ....
Pajak tontonan, PPN, dan pajak kendaraan bermotor
Pajak tontonan, PPN, dan PPh
Pajak tontonan, pajak kendaraan bermotor, dan pajak reklame
PPn, pajak kendaraan bermotor, dan PPh
PPN, PPh, dan Pajak reklame
Pemerintah memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat miskin, merupakan fungsi APBN dalam ....
alokasi
distribusi
stabilisasi
alokasi dan stabilisasi
distribusi dan alokasi
Berikut ini data penerimaan dan pengeluaran negara tahun 2003 (dalam milyar rupiah) Penerimaan dalam negeri Rp 342.471,50 Belanja pemerintah pusat Rp257.933,00 Hibah Rp 340,10 Belanja daerah Rp119.313,90, Berdasarkan data tersebut maka posisi APBN adalah ….
berimbang
defisit
surplus
utang
bersaldo
Di bawah ini merupakan dana perimbangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, yaitu
dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus
dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana hibah
dana alokasi khusus, dana alokasi umum, dan anggaran surplus
dana subsidi, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil
dana hibah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum
Pada 9 April 2020 pemerintah melakukkan lelang surat utang negara (SUN) dengan menarik utang sebesar Rp 15,7 Triliun.Sementara itu,pada 16 April 2020 dari lelang sukuk pemerintah menarik utang sebesar 6 Triliun .Dana yang diperoleh dari lelang tersebut digunakan untuk pembiayaan anggaran di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020
Pernyataan tersebut menggambarkan peran kebijakan fiskal yaitu....
Menambah jumlah uang beredar dalam masyarakat
Mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman dari negara lain
Memperluas kesempatan kerja untuk mengurangi pengangguran
Menjaga daya beli masyarakat terutama masyarakat berpendapatan rendah
Mewujudkan pemerataan distribusi pendapatan
Pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi dalam APBN untuk BBM , elpiji, dan listrik setiap tahun . Pada 2020 subsidi BBM dan elpiji tabung 3 kilogram sebesar Rp 75,252 Triliun dan subsidi listrik sebesar Rp 62,2 Triliun
Tujuan pemerintah dalam menyalurkan subsidi sesuai wacana adalah.......
Mengurangi jumlah pembelian barang dan jasa yang dilakukkan masyarakat
Mendorong laju pertumbuhan output yang dihasilkan perusahaan
Menjaga daya beli masyarakat sehingga pertumbuhan ekonomi meningkat
Memperlambat laju pertumbuhan input yang dihasilkan perusahaan
Meningkatkan laju inflasi pada perekonomian
Belanja Pemerintah pusat dalam APBN antara lain...
Pajak Tidak langsung
Dana Alokasi Khusus
Dana Alokasi Umum
Pajak Langsung
Subsidi
APBN perubahan ( APBN –P) disusun untuk kemudian dipublikasikan kepada masyarakat . Situasi tersebut berfungsi untuk
Mengetahui tingkat kemakmuran negara dalam satu tahun berjalan
Meningkatkan keadilan untuk masyarakat sekitar
Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas pemerintahan
Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR dan masyarakat
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
APBN memiliki beberapa fungsi , salah satunya adalah fungsi perencanaan . Contoh APBN sebagai fungsi perencanaan yaitu.....
Pemerintah menyusun rencana tata ruang wilayah perkotaan
Pemerintah mendanai pembangunan fasilitas kesehatan
Pemerintah memberikan bantuan subsidi BBM
Pemerintah membangun infrastruktur negara
Pemerintah memberikan bantuan operasional sekolah untuk pendidikan
Dalam Prosedur menyusun RAPBD oleh pemerintah daerah , namun mengalami penolakan saat pengajuan kepada DPRD . Maka tindakan yang dilakukkan pemerintah daerah adalah.......
Mengajukan hasil revisian RAPBD kepada Bupati
Merevisi RAPB bersama rakyat
Mengajukan Hasil revisian RAPBD kepada Menteri
Merevisi RAPBD kemudian mengajukan kembali kepada DPRD
Merevisi RAPBD kemudia bersama sama rakyat mengajukan kembali kepada DPRD
Pemerintah melakukkan pembelian barang setiap bulan.Seperti pengadaan barang untuk keperluan kantor pemerintah dan pengeluaran jasa profesi .Tujuan pemerintah melakukkan belanja barang tersebut adalah
Meningkatkan fungsi pelayanan publik
Membayar utang dalam negri
Membayar utang luar negri
Menambah pengadaan aset tanah
Menjaga stabilitas harga pangan
Pendapatan negara A lebih kecil daripada pengeluaranya dengan selisih anggaran sebesar Rp.769.567.500.000,00,-. Berdasarkan kondisi keuangan negara A,dampak negatf anggaran pendapatan dan belanja tersebut adalah....
Menimbulkan inflasi
Menstabilkan ekonomi
Mengendalikan laju ekonomi
Memperluas kesempatan kerja
Menghemat pengeluaran negara
Penyusunan dan penggunaan APBD harus sesuai dengan prinsip APBD yaitu transparan . Tujuan APBD yang transparan terhadap masyarakat adalah
Memudahkan pemerintah pusat mengawasi penerimaan dan pengeluaran daerah
Memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi mengenai APBD
Mengurangi tingkat kesalahan pemasukan dan pengeluaran APBD
Mengurangi kepercayaan masyarakat mengenai pengeluaran dana APBD
Meningkatkan efisiensi dalam otonomi daerah
Pemerintah mengalihkan anggaran dana untuk pembangunan industri padat karya guna mengurangi tingkat pengangguran. Keadaan tersebut menunjukkan penyusunan APBN bertujuan untuk....
Meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah
Menciptakan efisiensi dalam menghasilkan barang atau jasa
Meningkatkan jumlah produksi
Menyediakan barang atau jasa publik
Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja
Anggaran APBD provinsi X mencatat pengeluaran sebesar Rp 16.134 Triliun dan penerimaan sebesar Rp 15.765 Triliun. Berdasarkan data tersebut,dampak negatif terhadap kegiatan ekonomi provinsi X adalah
Pinjaman ke daerah lain makin bertambah
Meningkatnya produktivitas ekonomi
Perusahaan padat karya makin bertambah
Kualitas pelayanan meningkat
Tingkat investasi provinsi berkurang
Dana yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu disebut....
Dana Alokasi Khusus (DAK)
Retribusi daerah
Dana Alokasi Umum (DAU)
Dana perimbangan
Pendapatan Asli Daerah
Perhatikan data APBN berikut (dalam triliun rupiah)
Kebijakan yang diambil pemerintah untuk mengatasinya yaitu ....
mengurangi utang luar negeri
menjual surat utang negara (SUN)
menjual saham BUMN kepada publik
memberikan tambahan alokasi ke daerah
memberikan subsidi kepada rakyat miskin
Berikut ini yang bukan contoh belanja pemerintah pusat menurut jenis belanja adalah ....
Belanja pegawai
Belanja barang
Belanja modal
Pembayaran bunga utang
Pelayanan umum
Pasal yang mengatur mengenai APBN adalah ....
Pasal 23 UUD NRI Tahun 1945
Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945
Pasal 25 UUD NRI Tahun 1945
Pasal 26 UUD NRI Tahun 1945
Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945
Anggaran pendapatan dan belanja Negara pemerintah pusat sebuah Negara diketahui berjumlah total $ 900 miliar, penerimaan dari sumber-sumber dalam negerinya sebesar $ 700 miliar, sedangkan belanja atau pengeluaran untuk keperluan rutin senilai $ 600 miliar. Bertolak dari informasi ini, tabungan pemerintah Negara tersebut adalan sebesar …..
$ 100 miliar
$ 200 miliar
$ 300 miliar
$ 400 miliar
$ 1.000 miliar
Berikut ini yang bukan sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD) adalah...
pajak penghasilan warga daerah tersebut
pajak reklame / iklan
pajak kendaraan bermotor
retribusi parkir
laba BUMD
Secara teknis, kebijakan fiskal atau kebijakan anggaran dirumuskan dan ditetapkan oleh pemerintah. Yang dimaksud dengan “pemerintah” dalam hal ini adalah....
kementrian keuangan
Bank sentral(BI)
badan perencanaan dan pembangunan nasional
presiden dan wakil presiden
kementrian keuangan, bappenas, dan bank sentral
Pemenuhan anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar 20% dari total APBN akan memberikan dampak terhadap pembangunan ekonomi.
Dampak positif bagi masyarakat atas penggunaan dana APBN adalah ....
meningkatkan daya beli/konsumsi masyarakat terhadap barang/jasa
mendorong peningkatan pariwisata dalam negeri dan luar negeri
meningkatnya arus urbanisasi penduduk desa ke kota dengan cepat
mendorong peningkatan pendapatan masyarakat di kota dan desa
meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dinamakan…
Dana perimbangan
Dana alokasi umum
Dana bagi hasil
Dana otonomi khusus
Dana alokasi khusus
Perhatikan jenis-jenis pendapatan negara berikut inI 1) pendapatan PPh 4) pendapatan PPN
2) penerimaan SDA 5) pendapatan bea keluar
3) pendapatan bea Masuk 6) bagian pemerintah atas laba BUMN
Berdasarkan pernyataan di atas, yang termasuk pendapatan negara dari pajak perdagangan internasional adalah…
1 dan 2
2 dan 3
3 dan 5
4 dan 6
5 dan 6
Sumber pendapatan negara juga diperoleh dari penerimaan negara devisa/rupiah, barang dan jasa , surat berharga yang diperoleh tidak perlu dibayar kembali dan yang tidak mengikat dari dalam negeri maupun luar negeri dinamakan dengan…
hibah
Dana alokasi umum
Dana bagi hasil
Dana alokasi khusus
Transfer payment
Berdasarkan jenisnya, belanja pemerintah pusat digunakan untuk belanja berikut ini, kecuali…
belanja modal
Belanja pegawai
Belanja barang
belanja perimbangan
subsidi
Dana Alokasi umum adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan…
Pemerataan kemampuan keuangan anatardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
Dialokasikan ke daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
Membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah seperti yang diatur dengan undang –undang
Membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional
Membantu daerah dalam rangka pelaksanaan kebijakan tertentu sesuai aturan perundangan
Pengeluaran pemerintah bersifat exhaustive, artinya …
Pembelian barang dan jasa yang tidak dapat langsung dikonsumsi atau menghasilkan barang lain
Tidak ada pemisahan anggaran belanja Negara yaitu rutin dan pembangunan
Ada pemisahan anggaran belanja Negara yaitu rutin dan pembangunan
Pemindahan uang kepada individu untuk kepentingan sosial , subsidi dan hadiah
Pembelian barang dan jasa yang dapat langsung dikonsumsi atau menghasilkan barang lain
Pembiayaan negara didasarkan atas kemampuan negara sedangkan pinjaman luar negeri hanya digunakan sebagai pelengkap merupakan asas penyusunan APBN berupa…
Penghematan
terkendali
terarah
Kemandirian
penajaman prioritas
Berdasarkan peraturan menteri keuangan tentang pembagian hasil penerimaan PBB antara pemerintah pusat dan daerah dengan imbangan…
10 % pemerintah pusat dan 90% pemerintah daerah
70 % pemerintah pusat dan 30% pemerintah daerah
20 % pemerintah pusat dan890% pemerintah daerah
90 % pemerintah pusat dan 10% pemerintah daerah
30 % pemerintah pusat dan 70% pemerintah daerah
Langkah kebijakan belanja pemerintah pusat diantaranya adalah peningkatan kualaitas SDM, penguatan perlindungan social, dan pembangunan infrastruktur . Salah satu wujud untuk peningkatan kualitas SDM adalah…
Pembuatan KIP kuliah, kartu prakerja, penyediaan layanan kesehatan
kartu prakerja, penyediaan layanan kesehatan, peningkatan akses pangan
penguatan perlindungan social, dan pembangunan infrastruktur, Pembuatan KIP kuliah
percepatan pengembangan destinasi wisata, penguatan perlindungan sosial, dan pembangunan infrastruktur
penyediaan layanan kesehatan, peningkatan akses pangan (kartu sembako) pemerataan pembangunan antara wilayah,
Dana APBN dialokasikan untuk anggaran pendidikan sebesar 20% dari total APBN dengan target berikut ini, kecuali...
Kartu Indonesia Pintar
penerima bantuan iuran melalui JKN
Riset LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan)
Bantuan Operasional Sekolah
bangun /rehap kelas
Format APBN mengalami perubahan dari T -account ( bentuk skontro) menjadi I - account (bentuk staffel)dikarenakan faktor-faktor berikut ini , kecuali...
meningkatkan transparansi
mempermudah analisis komparasi
memudahkan pengendalian pelaksanaan dan pengelolaan APBN
memudahkan implementasi desentralisasi fiskal
sesuai best practise inernasional berdasarkan goverment financial management
Struktur APBN yang dipakai saat ini adalah I account, dengan komposisi berikut ini,
pendapatan negara dan hibah 30 T
belanja negara 36 T
keseimbangan primer (4) T
surplus/defisit anggaran (6) T
Pembiayaan 6 T
berdasarkan data di atas, maka pernyataan yang benar berikut ini adalah...
terjadi surplus sebesar 6 T
besarnya belanja utang dan bunga 4 T
besarnya belanja utang dan bunga 2 T
terjadi defisit sebesar 4 T
besarnya dana untuk nutup defisit 4 T
Apabila APBN mengalami surplus, maka pemerintah pusat dapat mengajukan pada DPR rencana penggunaan surplus anggaran untuk membiayai pengeluaran negara tahun anggaran berikutnya, antara lain untuk pengeluaran berikut ini, kecuali...
membentuk dana cadangan
pengurangan utang negara
penyertaaan pada perusahaan negara
peningkatan jaminan sosial
menangani terjadinya inflasi
