WorksheetsTWK_Amandemen dan UUD 1945
Total questions: 40
Worksheet time: 20mins
Berapa kali UUD 1945 diamandemen...
1 kali
2 kali
3 kali
4 kali
Pasal berapa saja UUD 1945 pertama kali diamandemen...
Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, dan 21
Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, dan 22
Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, dan 23
Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, dan 24
Pasal berapa saja UUD 1945 kedua kali diamandemen..
Pasal 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, dan 35
Pasal 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, dan 36
Pasal 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, dan 37
Pasal 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, dan 38
Pasal berapa saja UUD 1945 ketiga kali diamandemen...
Pasal 1, 3, 6, 11, 17, 23, dan 24
Pasal 1, 3, 6, 11, 17, 23, dan 25
Pasal 1, 3, 6, 11, 17, 23, dan 26
Pasal 1, 3, 6, 11, 17, 23, dan 27
Kapan amandemen pertama dilakukan...
19 Oktober 1998
19 Oktober 1999
19 Oktober 2000
19 Oktober 2002
Kapan amandemen kedua dilakukan
18 Agustus 2000
18 Agustus 2001
18 Agustus 2002
18 Agustus 2003
Kapan amandemen ketiga dilakukan...
9 November 2001
9 November 2002
9 November 2003
9 November 2004
Kapan amandemen keempat dilakukan...
11 Agustus 2001
11 Agustus 2002
11 Agustus 2003
11 Agustus 2004
Pasal berapa UUD 1945 keempat kali diamandemen...
Pasal 2, 6, 8, 11, 16, 23, 24, 29, 31 32, 33, 34, dan 30
Pasal 2, 6, 8, 11, 16, 23, 24, 29, 31 32, 33, 34, dan 35
Pasal 2, 6, 8, 11, 16, 23, 24, 29, 31 32, 33, 34, dan 37
Pasal 2, 6, 8, 11, 16, 23, 24, 29, 31 32, 33, 34, dan 36
Di bagian mana dalam UUD 1945, disebutkan tata cara pembentukan Mahkamah Konstitusi...
Aturan Peralihan Pasal I
Aturan Peralihan Pasal II
Aturan Peralihan Pasal III
Aturan Peralihan Pasal IV
Apa dasar hukum pembentukan Mahkamah Konstitusi...
UU Nomor 21 tahun 2003
UU Nomor 22 tahun 2003
UU Nomor 23 tahun 2003
UU Nomor 24 tahun 2003
Di bawah ini merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi, kecuali...
menguji UU terhadap Undang-undang Dasar Negera RI tahun 1945
memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewengangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar Negara RI tahun 1945
memutus pembubaran partai politik; dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
memutus sengketa peradilan pidana dan perdata
Yang dimaksud dengan alat bukti dalam UU No 24 tahun 2003 adalah
Surat atau tulisan
Keterangan Saksi
Keterangan ahli
Semua jawaban benar
Macam dan harga mata uang ditetapkan dalam UUD 1945 pasal:
23A
23B
23C
23D
Menurut pasal 1 UUD 1945 amandemen, MPR tidak lagi melakukan sepenuhnya kedaulatan rakyat, karena...
Kedaulatan berada di tangan rakyat
Kedaulatan sepenuhnya dilakukan melakui pilpres langsung
Kedaulatan berada ditangan legislatif dan presiden/wapres yang dilakukan melalui mekanisme pemilihan langsung
Kedaulatan berada di tangan Mahkamah Konstitusi
Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Hal ini tercantum dalam UUD 1945 pasal...
31 ayat 1
31 ayat 2
31 ayat 3
31 ayat 4
Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Hal ini tercantum dalam UUD 1945 pasal...
31 ayat 1
31 ayat 2
31 ayat 3
31 ayat 4
Bunyi pasal 32 ayat 1 mengenai kebudayaan nasional Indonesia adalah...
Setiap warga negara berhak mendapatkan pengetahuan kebudayaan Indonesia
Negara Indonesia dilandasi oleh beragam budaya
Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya
Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional
Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Hal ini diatur dalam pasal...
20 A
20 B
20 C
20 D
Berikut adalah hak-hak Dewan Perwakilan Rakyak, kecuali:
Hak interplasi
Hak angket
Hak menyatakan pendapat
Hak mosi tidak percaya
Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia, aturan ini dimuat dalam UUD 1945 pasal...
28 A
28 B
28 C
28D
Menurut UUD 1945 amandemen, Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui...
Pemilu
Pemilihan oleh DPRD
Pemilihan oleh Partai Politik
Organisasi massa
Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih melalui...
Mekanisme demokratis
Pemilihan langsung
Pemilihan oleh parpol mayoritas
Tidak ada jawaban yang benar
Siapa yang berwenang memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan...
DPR
Presiden
MPR
DPD
Siapa yang berwenang memberi grasi dan rehabilitasi...
Presiden
DPR
MPR
DPD
Berkenaan dengan perubahan isi dari UUD 1945, sebenarnya telah diatur oleh TAB MPR No IV/MPR/1983 tentang...
Interpelasi
Budget
Mosi tidak percaya
Referendum
Apa yang dimaksud dengan referendum...
Referendum adalah kegiatan untuk meminta pendapat rakyat secara langsung yang menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap kehendak MPR untuk mengubah UUD 1945
Referendum adalah kegiatan untuk meminta pendapat rakyat secara langsung yang menyatakan setuju atau tidak setuju untuk menyatakan perang
Referendum adalah kegiatan untuk meminta pendapat rakyat secara langsung yang menyatakan setuju atau tidak setuju untuk meminjam bantuan ekonomi
Referendum adalah kegiatan untuk meminta pendapat rakyat secara langsung yang menyatakan setuju atau tidak setuju untuk pengunduran diri seorang Presiden
Upaya pemberantasan KKN harus dilaksanakan secara tegas terhadap siapa pun, baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga, dan kroninya maupun pihak swasta/konglomerat........ adalah isi ketetapan MPR RI
Pasal 3 TAP MPR RI No XI/1998
Pasal 4 TAP MPR RI No XI/1998
Pasal 5 TAP MPR RI No XI/1998
Pasal 6 TAP MPR RI No XI/1998
Pemisahan TNI dan Kepolisian Republik Indonesia, dimuat dalam...
TAP MPR RI No VI/2000
TAP MPR RI No VII/2000
TAP MPR RI No VIII/2000
TAP MPR RI No IX/2000
Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, pernyataan tersebut isi dari UUD 1945...
Pasal 1 ayat 1
Pasal 1 ayat 2
Pasal 1 ayat 3
Pasal 2 ayat 1
Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-undangan telah diatur dalam...
UU No 10 tahun 2001
UU No 10 tahun 2002
UU No 10 tahun 2003
UU No 10 tahun 2004
PP No 19 tahun 2005 tentang SNP, menegaskan bahwa setiap satua pendidikan wajib memiliki perpustakaan dan sarana pendidikan yang memadai, kepanjangan SNP adalah...
Satuan Nasional Pendidikan
Standar Nasional Pendidikan
Sistem Nasional Pendidikan
Sarana Nasional Pendidikan
Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum, dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang, adalah isi UUD 1945 yang telah diamandemen...
Pasal 1 ayat 2
Pasal 1 ayat 3
Pasal 2 ayat 1
Pasal 2 ayat 2
Ketetapan MPR tentang penjaminan terhadap materi dan status hukum TAP MPRS/1960 dan TAP MPR RI/2002 adalah...
TAP MPR RI No I/MPR/2003
TAP MPR RI No II/MPR/2003
TAP MPR RI No III/MPR/2003
TAP MPR RI No IV/MPR/2003
Setiap produk hukum yang dihasilkan di negara Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan Pancasila, karena Pancasila merupakan sumber dari segala hukum, pernyataan ini termuat di dalam Ketetapan Majelis
TAP MPRS No XXV/1966
TAP MPR No II/1978
TAP MPR No IV/1973
TAP MPRS No XX/1966
Kaitan Undang-Undang Pemilu dengan UUD 1945 yang menyatakan penetapan anggota DPD dipilih dari setiap Provinsi melalui Pemilu adalah...
Pasal 22 A ayat 1 UUD 1945
Pasal 22 B ayat 1 UUD 1945
Pasal 22 C ayat 1 UUD 1945
Pasal 22 D ayat 1 UUD 1945
Undang-Undang Pemilu No. 15 Tahun 1969 adalah untuk melaksanakan pemilihan umum...
tahun 1971
tahun 1977
tahun 1982
tahun 1987
Undang-Undang Pemilu No. 2 Tahun 1980 adalah untuk melaksanakan pemilihan umum...
tahun 1982
tahun 1987
tahun 1992
tahun 1997
Pemilihan Legislatif yang diselenggarakan pada 9 April 2009, berdasarkan Undang-undang Pemilu
No 9 tahun 2008
No 10 tahun 2008
No 11 tahun 2008
No 12 tahun 2008
Dalam kehidupan bernegara, Pancasila berperan sebagai...
Dasar negara
Dasar kenegaraan
Dasar beragama
Dasar ketatanegaraan
