NEW
Font size
WorksheetsULHAR PPKn BAB 4 Kelas XI
Total questions: 20
Worksheet time: 37mins
Hubungan internasioanal merupakan sebuah hubungan antara ...
warga negara suatu negara dengan warga negara lain, negara dan individu/badan hukum, serta negara dengan negara
warga negara dengan suatu warga negara lain
suatu negara dengan warga negara lain
negara dan individu/badan hukum
negara dan negara
Kerjasama intrenasional diperlukan oleh setiap negara, karena ...
negara bekembang belum maju dalam tekhnologi dan sumber daya manusia
setiap Negara membutuhkan negara – negara lain untuk mendukung kemajuan negaranya
suatu negara tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan warganegaranya
untuk pemasaran produksi dalam negeri suatu negara agar dapat bersaing
untuk menggalang kekuatan besar dalam menghadapi musuh dari negara lain
Kebijakan politik luar negeri indonesia tercantum dalam ...
Visi masa depan Bangsa
Kepribadian bangsa
Lambang negara
Tujuan negara
Dasar negara
Adanya kekhawatiran terancam kelangsungan hidupnya baik melalui kudeta maupun intervensi dari negara lain, adalah faktor…
internal
eksternal
politik
ekonomi
sosial budaya
Tahapan perjanjian internasional adalah …
perundingan (negotiation), penandatanganan (signature), dan pengesahan (ratification)
perundingan (negotiation), pengesahan (ratification), penandatangannan (signature)
penandatangannan (signature), perundingan (negotiation), pengesahan (ratification)
pengesahan (ratification), perjanjian (agreement), penandatanganan (signature)
penandatangannan (signature), perukaran nota, pemberian piagam persetujuan, ketentuan umum (general act), ketentuan penutup.
Yang merupakan ketentuan-ketentuan dari Konvensi Hukum Laut tahun 1982 yang amat penting bagi Indonesia adalah sebagai berikut ...
Pengakuan atas batas 120 mil laut sebagai laut territorial negara pantai dan negara kepulauan
Pengakuan batas 200 mil sebagai Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE)
Pengakuan hak negara tak berpantai untuk tidak ikut memanfaatkan sumber daya alam dan kekayaan lautan
Pengakuan batas batas 22 mil sebagai laut teritoral negara pantai dan negara kepulauan
Pengakuan dan hak negara untuk mengelola pantai daerah perbatasan
Politik luar negeri bebas aktif yang dilaksanakan oleh Pemerintah Republik Indonesia merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan negara yaitu ...
mencerdaskan kehidupan bangsa
memajukan kesejahteraan umum
melindungi tanah air Indonesia
ikut melaksanakan ketertiban dunia
melindungi segenap bangsa
Perserikatan Bangsa-Bangsa bertujuan ...
menyelamatkan beberapa negara dari bencana perang
mewujudkan kesejahteraan negara tertentu
mewujudkan perdamaian dunia yang abadi
menyelamatkan negara berkembang
menyelamatkan generasi mendatang dari bahaya kelaparan
Salah satu manfaat kerjasama ASEAN ditinjau dari sudut kepentingan nasional Indonesia adalah ...
dapat saling membantu di bidang pemerintahan daerah
memperlancar proses pembangunan di Indonesia
dapat menghayati arti kerjasama itu
tukar menukar misi kebudayaan nasional
meningkatkan suatu produksi negara masing-masing
Yang tidak termasuk prinsip ASEAN adalah ...
menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesamaan, integritas wilayah nasional, dan identitas nasional setiap negara
hak untuk setiap negara untuk memimpin kehadiran nasional bebas daripada campur tangan, subversif atau koersi pihak luar
tidak mencampuri urusan dalam negeri sesama negara anggota
penyelesaian perbedaan atau perdebatan dengan kekerasan
menolak penggunaan kekuatan yang mematikan
Perjanjian yang dibuat oleh dua negara disebut ...
perjanjian bilateral
perjanjian trilateral
perjanjian multilateral
perjanjian unilateral
perjanjian regional
Indonesia pernah menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika pada 1955 adalah bukti bahwa Indonesia memiliki politik luar negeri yang ...
Aktif
Bebas
Adil
Bertanggung jawab
Pasif
Tingkatan perwakilan diplomatik adalah ...
Duta (Gerzant), duta besar berkuasa penuh (ambassador) , menteri residen, atase-atase, kuasa usaha (Charge de affair),
Duta besar berkuasa penuh (Ambasador), duta (gerzant), menteri residen, kuasa usaha, atase-atase
Duta besar berkuasa penuh (Ambasador), menteri residen, kuasa usaha, atase-atase, kuasa usaha, duta (gerzant)
Menteri residen, kuasa usaha (Charge de affair), atase-atase, duta (gerzant), duta besar berkuasa penuh (ambassador).
kuasa usaha (Charge de affair), atase-atase, duta (gerzant), duta besar berkuasa penuh (ambassador), menteri residen
Markas besar PPB beraada di negara Amerika, yaitu di kota ...
california
newyork
chicago
wasingthon
las vegas
Perwakilan diplomatik dan perwkilan konsuler pada dasarnya tidak dapat ditangkap maupun di tahan oleh alat negara di negara penerima. Hal ini menunjukkan bahwa kekebalan diplomatik penting bagi korps diplomatik karena ...
Keberadaan negara mutlak harus terwakili oleh korps diplomatik
Menjamin pelaksanaan fungsi perwakilan diplomatik merupakan perwakilan negara di luar negeri
Jaminan keselamatan bagi pejabat/protokoler negara di luar negeri
Jaminan bahwa negara lain harus memiliki hubungan dengan negara lain
Kekebalan diplomatik wajib dimiliki oleh seseorang di negara lain
GNB ( Gerakan Non Blok ) mempunyai arti yang khusus bagi bangsa Indonesia yang dapat dikatakan lahir sebagai Negara netral yang tidak memihak, hal ini tercermin dalam ....
Pembukaan UUD 1945 alinea ke-1
Pembukaan UUD 1945 alinea ke-3
Pasal 1 ayat 1 UUD 1945
Pembukaan UUD 1945 alinea ke-2
Pasal 2 ayat 1 UUD 1945
Dalam mengangkat duta dan konsul, presiden RI harus memperhatikan pertimbangan dari ...
MPR
DPR
Mahkamah Agung
Menteri luar negeri
Wakil presiden
Hak kebebasan diplomat terhadap daerah perwakilan, termasuk halaman bangunan serta perlengkapannya, seperti bendera, lambang negara, dokumen, surat-surat lainnya yang bebas sensor, adalah hak istimewa seorang diplomat yaitu ...
ekstrateritorial
imunitas
ekstradisi
privilege
ekslusive
Perwakilan tertinggi dalam perwakilan diplomatik yang memiliki kekuasaan penuh dan luar biasa adalah ...
duta besar berkuasa penuh
duta
kuasa usaha
menteri residen
atase-atase
Dasar hukum dalam perwakilan diplomatik dalam UUD 1945 adalah ...
Pasal 13
Pasal 14
Pasal 15
Pasal 17
Pasal 18
