NEW
Font size
WorksheetsLATIHAN SOAL PKN TUGAS XII BD 1, 10 NOV 25
Total questions: 50
Worksheet time: 2hrs 40mins
Efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan negara dalam praktiknya perlu dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila, sehingga penyelenggaraan pemerintahan negara akan berlangsung secara tertib, aman serta bebas dari KKN. Hal tersebut menunjukkan pentingnya nilai-nilai Pancasila menjadi landasan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara, karena menjadi ....
pandangan hidup bagi masyarakat dan bangsa Indonesia
landasan filosofis dalam menjalankan pemerintahan negara
norma hukum yang melandasi praktik pemerintahan negara
landasan hukum hanya dalam menjalankan kekuasaan yudikatif
landasan sosiologis penguasa dalam mempertahankan kekuasaan
Perhatikan pernyataan berikut ini !
(1) Membuang sampah sembarangan
(2) Perbedaan perlakuan oknum aparat penegak hokum
(3) Angka pengangguran cukup tinggi
(4) Tidak membayar pajak bumi dan bangunan
(5) Merusak fasilitas Negara
Berdasarkan data diatas manakah yang merupakan bentuk pengingkaran kewajiban warga Negara !
1, 2, 3
1, 4, 5
3, 4, 5
1, 3, 6
1, 3, 2
Secara legal formal pencurian ikan oleh kapal asing di perairan Indonesia dapat dikategorikan kejahatan luar biasa. Paling utama: pelanggaran kedaulatan. Merujuk kepada Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982, masuknya kapal ikan asing secara illegal di alut territorial Indonesia dapat dikategorikan membahayakan kedamaian, ketertiban, atau keamanan nasional (Pasal 19). UU No 31/ 2004 yang diperbarui dengan UU No 45/ 2009 tentang Perikanan menyebutkan, aksi pencurian ikan tergolong tindak pidana. Berdasarkan artikel diatas, illegal fishing merupakan salah satu ancaman terhadap….
Petriotisme
Kedaulatan Negara
Ketentraman Negara
Kemanan Indonesia
Pertahanan Indonesia
Mahkamah Agung menangani beberapa bidang kasasi dan memutuskan perkara dalam tingkat terakhir. Hal tersebut adalah kekuasaan MA bidang….
Pelaksanaan hokum
Pengawasan
Pengamanan
Pemberi nasehat
Peradilan
Semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan Negara diatas kepentingan pribadi atau golongan merupakan nilai ideal yang terdapat pada sila ke …
Pertama
Kedua
Ketiga
Keemapat
Kelima
Untuk melaksanakan pembangunan di Indonesia diperlukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat. Menyadari hal itu maka sikap siswa yang benar adalah….
masa bodoh karena hal tersebut adalah urusan negara/pemerintah
dukung kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di negara kita
untuk belajar dan bekerja keras sehingga dapat menghasilkan semuanya dari negara barat
Mendukung penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semuanya dari negara barat
sangat setuju bila usaha kita dalam pembangunan menggunakan teknologi sederhana
Perhatikan pernyataan-pernyataan dibawah ini
1. Hukum nasinal
2. Hukum Internasioanal
3. Hukum Asing
4. Hukum Material
5. Hukum Formal tempat berlakunya
Berdasarkan pernyataan diatas yang termasuk penggolongan hukum menurut berdasarkan tempat
berlakunya pada nomor:
1,2 dan 3
1,3 dan 4
2,3 dan 4
3,4 dan 5
3,4 dan 5
Salah satu kewajiban warga negara adalah membayar pajak demi kelangsungan dalam melaksanakan pembangunan. Apabila ada warga negara yang tidak membayar pajak merupakan :
Pelanggaran hak warga negara terhadap negara
Pengingkaran kewajiban negara terhadap warga negara
Pengingkaran kewajiban warga negara terhadap negara
Pelanggaran hak negara terhadap warga negara
Pelanggaran kewajiban negara terhadap masyarakat
Indriani istri dari syafrudin telah mendaftarkan kasus permintaan cerai pada tanggal 23 februari 2017 . sidang perceraian antara syafrudin dan indriani akan dimulai pada tanggal 17 maret 2017 . diawali dengan upaya mendiasi terlebih dahulu,maka yang berwenang menyelesaikannya adalah pengadilan....
Negeri
Agama
HAM
Militer
Tipikor
Cristian Gonzales bisa memperkuat timnas sepak bola Indonesia pada tahun 2010 karena naturalisasi, sedangkan Anggun C Sasmi merupakan orang yang kehilangan Kewarganegaraan Indonesia karena menggunakan hak opsinya untuk negara Perancis akan tetapi tetap bekerja di Indonesia. Dari deskripsi tersebut maka status kewarganegaraan dan kependudukan Cristian gonzales dan Anggun C Sasmi secara berturut-turut adalah ....
WNI dan Penduduk; WNA dan Penduduk
WNA dan Penduduk; WNI dan Penduduk
WNA dan Penduduk; WNA dan Penduduk
WNI dan Bukan Penduduk; WNA dan Bukan Penduduk
WNA dan Bukan Penduduk; WNI dan Bukan Penduduk
Proses penegakan hukum pada dasarnya merupakan upaya aparatur penegakan hukum untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum telah berjalan sebagaimana mestinya tanpa diskriminasi. Pentingnya hal tersebut dilaksanakan bagi warga negara Indonesia adalah ....
terciptanya keadilan, ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat
terciptanya stabilitas nasional yang berorientasi pada banyaknya aturan hukum
membentuk masyarakat yang menghormati aturan hukum yang telah dibuat oleh legislatif
terciptanya pemerataan pendapatan masyarakat berdasarkan prinsip keadilan sosial
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia tanpa diskriminasi
Suatu organisasi yang di buat oleh anggota masyarakat internasional secara suka rela atas dasar kesamaan yang bertujuan menciptakan pedoman dunia tata hubungan Internasional adalah:.....
Hubungan Internasional
Organisasi Internasional
Perjanjian Internasional
Perwakilan Diplomatik
Perwakilan Konsuler
Hukum adalah keseluruhan syarat dengan ini yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain. Menurut peraturan hukum temtang kemerdekaan. Pernyataan ini disampaikan oleh...
Van Kant Samidjo
Samidjo S.H.
Hugo de Groot
Immanuel Kant
J.C.T. Simorangkir
Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara,yaitu diatur dalam UUD NRI tahun 1945 pada,:
Pasal 26 ayat (1)
Pasal 27 ayat (1)
Pasal 27 ayat (2)
Pasal 27 ayat (3)
Pasal 28 ayat (1)
Siti Aisyah seorang WNI yang menjadi salah tersangka dalam kasus terbunuhnya Kim Djong Nam Kakak tiri penguasa Korea Utara. Hal ini menuntut KBRI untuk mendampingi tersangka dalam proses hukumnya. Tugas perwakilan diplomatic terkait dengan kasus tersebut adalah….
Representasi
Persahabatan
Negosiasi
Observasi
Proteksi
Setiap warga negara mempunyai kewajiban mendukung terwujudnya integrasi nasional. Contoh kewajiban warga negara untuk mewujudkan integrasi nasional dalam lingkungan masyarakat adalah....
Melaksanakan tugas piket kelas
Tidak menyontek saat ujian
Membereskan tempat tidur
Berbakti kepada orang tua
Menjaga fasilitas umum
Kejaksaan Republik Indonesia menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Berikut contoh peran lembaga tersebut dalam menjamin keadilan dan kedamaian dalam masyarakat adalah ....
pengawasan terhadap munculnya ideologi-ideologi yang berkembang di masyarakat
memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai terdakwa dalam pengadilan
penelitian dan proses pengembangan hukum serta proses politik di masyarakat
melaksanakan putusan pengadilan negeri yang bersifat kuat dan tetap serta final
mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang
Suatu negara dalam melakukan hubungan internasional memiliki kebijakan politik luar negeri yang dianut untuk melindungi kepentingan nasionalnya. Begitu pula dengan Indonesia yang menerapkan politik luar negeri bebas aktif dalam hubungan internasional dengan alasan ....
bangsa Indonesia ingin melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
menciptakan persaudaraan antarbangsa dalam satu rumpun sebagai pelaksanaan cita-cita yang tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945
untuk meningkatkan perdamaian dunia sehingga memudahkan dalam memenuhi segala kebutuhan kepentingan dalam negeri
untuk memperkuat aturan dalam hukum internasional dan organisasi internasional untuk menjamin perdamaian yang kekal dan abadi
sebagai implementasi tujuan nasional yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social
Perlindungan hukum dan penegakan Hukum dapat terwujud apabila proses penegakan hukum dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Perlindungan dan Penegakan Hukum dalam masyarakat tersebut penting dilakukan karena dalam rangka ....
peningkatan peran dan partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum
mewujudkan keadilan, ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat
terwujudnya kehidupan yang harmonis dalam masyarakat yang majemuk
terwujudnya kerja sama antara masyarakat dengan aparat penegak hukum
mempererat persatuan dan kesatuan dalam keberagaman bangsa Indonesia
Upaya yang dapat dilakukan pemerintah agar tidak terjadi disintegrasi nasional adalah…
Memberikan kesejahteraan kepada semua warga negara
Memberikan perhatian kepada daerah – daerah tertinggal
Meningkatkan subsidi bagi warga miskin
Meningkatkan pendapatan asli daerah
Menurunkan tarif pajak daerah
Bangsa Indonesia harus mewaspadai segala bentuk ancaman, baik dari dalam maupun dari luar. Contoh ancaman dari dalam negeri adalah…
Munculnya sikap intoleransi terhadap keberagaman suku, ras, agama dan antar golongan
Banyaknya wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia membawa budaya dari tempat asalnya
Penyelundupan obat-obatan terlarang ke wilayah Indonesia melalui jalur internasional
Adanya arus globalisasi yang mulai menggerus budaya asli Indonesia
Penangkapan ikan di perairan Indonesia oleh nelayan domestik
Perhatikan beberapa kasus ancaman berikut!
(1) Penggunaan kekuatan pengerahan massa untuk menumbangkan pemerintahan
(2) Munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengkonsumsi barang luar negeri
(3) Timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat adanya persaingan bebas
(4) Semakin terdesaknya barang lokal karena kalah bersaing dengan barang luar negeri
(5) Perekonomian negara dikuasai pihak asing, seiring semakin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia
Berdasarkan uraian tersebut diatas, yang merupakan kasus ancaman terhadap negara di bidang ekonomi ditandai oleh nomor ....
(1), (2) dan (3)
(1), (3) dan (5)
(2), (3) dan (4)
(2), (3) dan (5)
(3), (4) dan (5)
Perhatikan aspek wawasan nusantara berikut!
(1) Letak dan bentuk geografis wilayah Indonesia
(2) Keadaan dan kemampuan penduduk bangsa Indonesia
(3) Keadaan dan kekayaan alam yang dimiliki bangsa Indonesia
(4) Sistem politik yang sangat menentukan kehidupan politik negara
(5) Kondisi dinamis dalam kehidupan pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia
(6) Kegiatan pemerintah dalam mengelola faktor produksi dan distribusi barang dan jasa
Berdasarkan aspek wawasan nusantara diatas, yang merupakan aspek sosial wawasan nusantara ditandai oleh nomor ....
(1), (2) dan (3)
(1), (3) dan (5)
(2), (4) dan (6)
(3), (4) dan (5)
(4), (5) dan (6)
Pada hakikatnya kebhinnekaan bangsa Indonesia merupakan suatu realitas bangsa yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya, sehingga dalam proses kebhinnekaan perlu mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa demi terciptanya dinamisasi dalam kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Salah satu contoh sikap yang mencerminkan komitmen terhadap hal tersebut adalah ....
bersikap apatis terhadap kebijakan yang sedang dijalankan pemerintah
B. bersikap eksklusif dalam pergaulan hidup bermasyarakat dan bernegara
C. meningkatkan sikap dan kepedulian sosial dalam masyarakat yang beragama
D. memandang suku bangsanya lebih baik dan unggul dari suku bangsa orang lain
E. berpartisipasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh sesama kelompoknya
bersikap eksklusif dalam pergaulan hidup bermasyarakat dan bernegara
memandang suku bangsanya lebih baik dan unggul dari suku bangsa orang lain
meningkatkan sikap dan kepedulian sosial dalam masyarakat yang beragama
berpartisipasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh sesama kelompoknya
Dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan negara Indonesia setiap masyarakat harus menyadari posisi dan kedudukannya ditengah bangsa yang beragam. Sikap yang sesuai dengan pernyataan tersebut adalah....
Sikap yang tidak perduli dengan kondisi orang lain
Menjadi penengah dalam menghadapi pertikaian
Mengembangkan sikap toleransi ditengah keberagaman
Melakukan berbagai upaya dan berprilaku yang menguntungkan diri sendiri
Membuat kelompok dan berusaha memaksakan kepentingan kelompok tersebut
Mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia dengan lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, suku bangsa, atau daerah merupakan… wawasan nusantara…
Tujuan
Fungsi
Manfaat
Pengertian
Kedudukan
Pada hakikatnya Kebhinekaan yang terjadi di Indonesia merupakan sebuah potensi sekaligus tantangan. Dikatakan sebagai sebuah potensi, karena….
Mudah tumbuhnya perasaan kedaerahan yang amat sempit
Membuat penduduk Indonesia berbeda pendapat yang lepas kendali
Dapat menjadi ledakan yang akan mengancam Integrasi Nasional
Dapat menjadi ledakan yang akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
Memiliki kekayaan yang melimpah baik kekayaan alam maupun kekayaan budaya.
Dalam kemajuan IPTEK di Indonesia berikut ini manakah upaya yang tepat dalam menghadapi berita yang belum tentu kebenarannya terbukti…..
Tidak ikut menggunakan media sosial
Tidak menjadikan media sosial sebagai sumber informasi
Tidak mudah terpengaruh akan berita tersebut, tetapi harus mencari tahu dulu kebenarannya.
Tidak perduli dengan berita tersebut
Tidak mudah terpengaruh akan berita tersebut, tetapi membrikan komen dan status saja.
Penerapan demokrasi di Indonesia merupakan implementasi demokrasi yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang tercermin dengan adanya kebebasan pers yang bertanggung jawab dan adanya peningkatan partisipasi warga negara dalam kehidupan politik nasional.
Berdasarkan ilustrasi tersebut pentingnya penerapan demokrasi yang berkeadilan sosial adalah dalam rangka
membatasi partisipasi masyarakat atau rakyat karena
ketidakmampuan melaksanakan mandat yang diberikan rakyat kepada penguasa dalam menjalankan pemerintahan
memungkinkan setiap kebudayaan dapat berkembang karena negara demokrasi menghormati kebebasan berekspresi
kontrol sosial yang dilakukan sekelompok masyarakat terhadap golongan/kelompoknya masing-masing
terciptanya kebebasan masyarakat dalam mengemukakan pendapat tapi tetap dalam kontrol pemerintah yang berkuasa
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, DPR sebagai lembaga negara yang menjalankan kekuasaan legislatif memiliki hak untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang strategis dan berdampak luas bagi masyarakat. Hak yang dimaksud ialah…
Hak mengajukan pendapat
Hak imunitas
Hak protokoler
Hak Interpelasi
Hak Angket
Dalam negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, hak otonomi diberikan kepada kepala daerah. Pemberian hak otonomi kepada daerah diikuti dengan batasan batasan agar…
Tidak timbul separatisme
Dapat menjalankan tugas pembantuan
Daerah mendapat pelimpahan wewenang
Dapat menjalankan urusan pemerintahan pusat
Pemerintahan pusat mudah dalam penyerahan urusan
Dalam penyelenggaraan pemerintahan terdapat pembagian urusan pemerintahan pusat dan daerah. Pembagian urusan tersebut meliputi …
Urusan absolut, wajib dan pilihan
Urusan konkuren,wajib dan umum
Urusan konkuren, pilihan dan umum
Urusan absolut, konkuren dan umum
Urusan konkuren, urusan wajib dan pilihan
Contoh urusan pemerintah absolut dalam bidang pertahanan adalah…
Memberikan amnesti
Membentuk kepolisian nasional
Membentuk angkatan bersenjata
Mengadakan perjanjian internasional
Menyatakan damai dengan negara lain
Dewan Perwakilan Rakyat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berkedudukan sebagai lembaga legislatif. Akan tetapi, dalam menjalankan tugas dan fungsinya DPR memiliki fungsi pengawasan. Contoh fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPR menurut UUD NRI tahun 1945 adalah…
Merancang RAPBN bersama presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD
Mengajukan usul pemberhentian presiden dan wakil presiden
Membahas rancangan undang undang bersama dengan presiden
Memberikan pertimbangan kepada presiden dalam hal pengangkatan duta dan konsul
Meminta keterangan kepada presiden atas kebijakan yang berkaitan dengan masyarakat luas
Dalam susunan ketatanegaraan Indonesia, terdapat lembaga yang memiliki wewenang untuk menjalankan kekuasaan kehakiman. Selain itu, terdapat lembaga negara yang memiliki wewenang menegakkan kehormatan hakim. Lembaga negara yang dimaksud adalah…
Komisi yudisial
Mahkamah Agung
Mahkamah Konsitusi
Komisi Pemilihan Umum
Komisi Pemberantasan Korupsi
Kekuasaan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilanyang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan.
hal ini diatur dalam UUD NRI 1945 pada pasal...
4 ayat1
20 ayat 1
24 ayat 2
23 D
23 E ayat 1
Munculnya pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan konsekwensi dari penerapan...
Asas desentralisasi
Asas dekonsentralisasi
Asas medebewind
Separation of power
Ditribusion of pawer
Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan oleh..
Bupati dan camat
DPD dan walikota
DPR dan Gubernur
Presiden dan DPRD
DPRD dan kepala daerah
Dalam sebuah praktik ketatanegaraan tidak jarang terjadi pemusatan kekuasaan pada satu orang, sehingga pengelolaan sistem pemerintahan yang dilakukan secara absolut atau otoriter. Maka untuk menghindari hal tersebut perlu adanya pembagian kekuasaan dalam pengelolaan sistem pemerintahan, sehingga terjadi kontrol dan keseimbangan serta kerjasama antara lembaga pemegang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif.
Berdasarkan ilustrasi tersebut, contoh kerjasama antara badan eksekutif dan badan legislatif di Indonesia, yaitu Presiden ....
memberi grasi, rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung
mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yaitu menteri negara dan menteri koordinator
memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara
mengajukan tiga orang calon hakim konstitusi dan menetapkan sembilan orang hakim konstitusi
mengajukan RUU APBN untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD
Ketika salah satu agama yang ada di Indonesia merayakan hari raya keagamaan, pemerintah menetapkan pada tanggal tersebut sebagai hari libur nasional. Kewenangan tersebut merupakan wujud dari urusan …
Pemerintahan absolut
Pemerintahan konkuren
Pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar
Pemerintahan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar
Pemerintahan umum
Pada hakikatnya kekuasaan Negara menurut teori trias politika, Montesque terdiri atas kekuasaan legislative, eksekutif dan yudikatif. Berdasarkan hal tersebut Jelaskan jenis-jenis kekuasaan yang berlaku dalam penyelenggaraan Negara di Republik Indonesia!
Jenis-jenis kekuasaan penyelenggaraan Negara Republik Indonesia.
Kekuasaan Legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang.
Kekuaaan Eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang,
Kekuasaan Yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang.
Kekuasaan legislative, eksekutif, dan yudikatif
Setiap warga Negara memiliki hak dalam berbagai bidang termasuk politik. Tunjukan dibawah ini yang bukan contoh hak warga Negara dalam bidang Politik.
Ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum
Berpartisipasi membangun roda pemerintahan
Mendirikan partai politik
memberikan hak suaranya
Kebebasan berpendapat, mengeluarkan secara lisan dan tulisan.
Dalam Ideologi Pancasila yang bersifat fleksibel terdapat nilai-nilai yang sesungguhnya dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari,baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Nilai yang dimaksud yaitu nilai…
Moral
Dasar
realis
Praksis
Instrumental
Bentuk evaluasi penerapan nilai kemanusian dalam praktik penyelenggaraan negara tampak pada pernyataan
Para mahasiswa berdemontrasi di objek vital negara
Pemerintah membuat Undang Undang tentang HAM
Para seniman mendapat penghargaan atas hasil karya seninya
Para siswa membiasakan hidup hemat, sederhana, dan kerja keras
Warga masyarakat menyelesaikan masalah dengan prinsip musyawarah mufakat
Setiap warga negara Indonesia harus melaksanakan hak dan kewajiban secara tertib dan seimbang. Sikap yang harus dihindari setiap warga negara Indonesia adalah…
Mengutamakan tugas yang lebih mendesak kepentingannya
Menerima dengan iklas sesuatu yang menjadi haknya
Melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab
Melaksanakan kewajiban baru meminta hak
Menuntut hak tanpa melakukan kewajiban
Penyelenggaraan negara akan berjalan dengan baik jika penyelenggara negara mampu menjalankan fungsinya dengan penuh tanggung jawab, dilaksanakan secara efektif, efisien serta dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut menunjukkan pentingnya nilai-nilai Pancasila menjadi landasan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara dengan menjadi ....
hukum dasar dalam praktik penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan
landasan filosofis dalam menjalankan kehidupan pemerintahan negara
landasan filosofis bagi penguasa dalam mempertahankan kekuasaannya
norma hukum yang mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan negara
landasan filosofis dalam melakukan amandemen terhadap konstitusi negara
Berikut ini yang bukan merupakan faktor-faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara adalah….
sikap egois atau mementingkan diri sendir
rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara
sikap tidak toleran
ketidaktegasan aparat penegak hukum
adanya sikap gotong royong antara sesama warga
Mereka yang berdasarkan hukum tertentu atau menurut Undang-Undang merupakan anggota dari suatu negara dinamakan….
penduduk
Orang Asing
warga Negara
Bukan penduduk
Bukan warga negara
Peradilan yang berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di daerah hukumnya dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan sewajarnya yaitu peradilan….
Tata Usaha Negara
Negeri
Agama
Tinggi
Militer
Seseorang warga negara asing tertangkap tangan membawa obat-obatan terlarang. Ia diproses berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Kasus yang dialami WNA tersebut jika dikaitkan dengan penggolongan hukum termasuk dalam penggolongan hukum berdasarkan …
Cara mempertahankannya
Tempat berlakunya
Waktu berlakunya
Sumbernya
Bentuknya
