NEW
Font size
WorksheetsMASA DEMOKRASI PARLEMENTER
Total questions: 25
Worksheet time: 13mins
Demokrasi liberal (atau demokrasi konstitusional) adalah sistem politik yang menganut kebebasan individu. Kurun waktu pelaksanaan Demokrasi Liberal adalah tahun....
1945-1949
1949-1950
1950-1959
1959-1965
1965-1998
Tahun 1950-1959 merupakan masa memanasnya partai-partai politik pada pemerintahan Indonesia. Pada masa ini terjadi pergantian kabinet. Partai pengusung dari Kabinet Natsir (6 September 1950 - 21 Maret 1951) adalah partai.....
NU dan Masyumi
Masyumi dan PNI
Masyumi dan PKI
NU dan PNI
PKI dan PNI
bentuk pemerintahan yang dianut Indonesia pada masa Demokrasi Liberal adalah ....
Parlementer
Presidensial
Monarki
Fasisme
peristiwa Tanjung Morawa adalah ...
konflik antara militer dan pemerintahan
pemerintahan tandingan yang dibuat di luar Jawa
konflik perkebunan kelapa sawit di Sumatera Utara
perdebatan tentang hasil perjanjian Renville
pemilu 1955 pertama kali diselenggarakan pada masa kabinet ...
Sukiman
Burhanudin Harahap
Ali I
Ali II
pemilu 1955 dilaksanakan dua tahap, yakni untuk memilih ...
DPR dan Badan Konstituante
DPR dan MPR
DPRS dan Badan Konstituante
DPAS dan Kabinet Kerja
Partai-partai politik pada masa Demokrasi Liberal lebih cenderung untuk ....
mementingkan kepentingan bagsa daripada kepentingan partainya
mementingkan kerjasama antar partai politik
secara bersama-sama mendukung program pemerintah
mementingkan kepentingan partainya daripada kepentingan bagsa
mengutamakan pembangunan fisik
Latar belakang jatuhnya Kabinet Natsir adalah ....
akibat mosi tidak percaya mengenai pengembalian Irian Barat
akibat mosi tidak percaya mengenai pemulihan kondisi ekonomi
sering mendapatkan kritik dan kecaman dari pihak oposisi
akibat mosi tidak percaya tentang krisis moneter
gagal dalam upaya memulihkan kondisi keamanan
Keberhasilan Kabinet Ali Sastroamidjoyo I adalah ....
dicanangkannya pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif
berhasil diselenggarakannya Konferensi Asia Afrika
berhasil menumpas gerakan separatis
berhasil menghacurkan masalah SARA
diselenggarakannya Konferensi Istambul
Berdasarkan Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 dinyatakan bahwa pemerintah akan ....
membubarkan sistem pemerintahan Parlementer
menerima bentuk negara kesatuan
menyetujui pembentukan partai-partai politik
terus menekan partai oposisi
membatasi adanya jumlah partai-partai politik
Pada saat Indonesia menggunakan UUDS 1950, kabinet pertama yang memegang pemerintahan adalah ....
Kabinet Natsir
Kabinet Wilopo
Kabinet Sukiman
Kabinet Ali Sastroamidjoyo 1
Kabinet Burhanudin Harahap
Pemilihan Umum tahun 1955 dimenangkan oleh empat partai besar yakni ....
PNI, Masyumi, PSSI dan Muhammadiyah
Masyumi, PNI, NU dan Muhammadiyah
PNI, Masyumi, Parkindo dan NU
Masyumi, PNI, PKI dan IPKI
Masyumi, PNI, NU dan PKI
Pada masa Demokrasi Liberal, presiden tidak menjalankan kegiatan pemerintahan karena ....
UUDS 1950 mengamanatkan pemerintahan dijalankan dan dikendalikan oleh parlemen
presiden hanya sbegai kepala negara dan pemerintahan dijalankan perdana menteri
setiap kebijakan yang akan diambil presiden harus disetujui oleh parlemen
kedudukan dan kinerja presiden dibatasi oleh kekuasaan parlemen
secara konstitusional tugas presdien hanya sebagai kepala negara
Berikut ini merupakan bentuk pemberontakan yang terjadi selama masa pemerintahan sistem liberal di Indonesia, kecuali ....
pemberontakan DI/ TII
pemberontakan ANdi Aziz
pemberontakan RMS
pemberontakan G 30 S/ PKI tahun 1965
Undang-Undang dasar yang di pakai di Indonesia pada tahun 1950 - 1959 adalah ....
UUD 1945
UUD Sementara 1950
Amandemen UUD 1945
Amandemen UUD 1950
Pada masa pemerintahan demokrasi parlementer di Indonesia, terdapat beberapa dampak positif bagi kehidupan politik di Indonesia. Salah satunya yaitu ....
Kebebasan dalam mendirikan partai politik
Pembatalan hasil Konferensi Meja Bundar
Bentuk negara Indonesia kembali ke Republik Indonesia
Adanya pemisahan kepala negara dan kepala pemerintahan
Tokoh ekonomi Indonesia yang menjadi pencetus pelaksana GERAKAN EKONOMI BENTENG pada masa kabinet Natsir bernama ....
Soemitro Djojohadikusumo
Mr Iskaq Cokrohadisuryo
Ali Sastroamidjojo
Burhanuddin Harahap
Berikut YANG BUKAN hal negatif dalam penerapan demokrasi parlementer di Indonesia adalah ...
Seringnya terjadi pergantian kabinet pemerintahan
Munculnya kesenjangan sosial di masyarakat
Munculnya pemberontakan di beberapa daerah
Diadakannya Pemilihan Umum yang pertama tahun 1955
Berikut yang membedakan antara kabinet yang dipimpin oleh Ir Djuanda dengan kabinet sebelumnya adalah ....
Menteri-menteri diisi oleh golongan profesional, non anggota partai politik
Menteri-menteri diisi oleh golongan profesional, anggota partai politik
Kabinet dibentuk atas intruksi wakil presiden
kabinet dibentuk atas hasil pemilihan umum 1955
Dalam mengatasi kondisi politik dalam negeri tahun 1959, presiden Soekarno mengeluarkan DEKRIT PRESIDEN tanggal 5 Juli 1959 yang berisi ....
Pembubaran Konstituante, Berlakunya kembali UUD 1945, Tidak berlakunya UUDS 1950, Pembentukan MPRS dan DPAS
Pembubaran Konstituante, Tetap berlaku UUDS 1950, Pembentukan MPRS dan DPAS
Pembubaran Konstituante, Berlakunya kembali UUD 1945, Tidak berlakunya UUDS 1950, Pembentukan MPRS dan DPRS
Pembubaran Konstituante, Berlakunya kembali UUD 1945, Tidak berlakunya UUDS 1950, Pembentukan DPRS dan DPAS
Pada awal kemerdekaan, keadaan perekonomian bangsa Indonesia belum stabil. hal ini disebabkan karena ....
naiknya nilai dollar yang terus menerus
banyak produk pertanian Indonesia yang tidak laku di pasaran dunia
beredarnya mata uang rupiah zaman pendudukan Jepang yang tidak terkendali
adanya blokade ekonomi yang dilakukan Belanda
Gagasan Menteri Keuangan Ir. Surachman untuk mengatasi keuangan yang memburuk pada awal kemerdekaan adalah ....
kerjasama ekonomi anatara RI-Belanda
menggalakan perdagangan ekspor
pinjaman luar negeri
pinjaman nasional
Pada tanggal 23 April 1950 terjadi pemberontakan APRA yang dipimpin oleh ...
Andi Azis
Westerling
Mallaby
Mansergh
pemberontakan yang dipimpin oleh Dr. soumokil pada masa demokrasi parlementer adalah pemberontakan ..
APRA
RMS
DI/TII
Permesta
Dewan konstituante yang dibentuk berdasarakan hasil pemilu yang pertama tahun 1955 mempunyai tugas...
menetapkan undang-undang yang telah disusun pemerintah
mengadakan pengawasan terhadap jalannya pemerintah
menyusun dan menetapkan UUDS
menjalankan roda pemerintahan
menyusun Undang-Undang Dasar yang baru
