NEW
Font size
WorksheetsPTS GENAP PKN KELAS X
Total questions: 25
Worksheet time: 25mins
Bupati adalah kepala daerah otonom di tingkat kabupaten yang dipilih melalui....
pilkada
pemilu
voting
musyawarah
rapat
Kepala dinas daerah diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah atas usul....
sekretaris DPRD
bupati
sekretaris daerah
Mendagri
DPRD
Undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah adalah....
Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2004
Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2004
Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004
Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004
Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2004
Kebijakan otonomi darah dilatarbelakangi oleh....
pemerintah pusat tidak lagi dibebani memberikan anggaran kepada daerah
daerah-daerah lebih kreatif dalam mengembangkan sumber dayanya
terjadinya proses pemindahan kekuasaan dari pusat ke daerah
putera-putera daerah dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan di daerahnya
pemerintah pusat terlalu luas urusannya
Undang-Undang yang mengatur tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah adalah....
Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2004
Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2004
Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004
Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004
Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2004
Pelaksanaan otonomi daerah berpusat di daerah....
provinsi
kabupaten/kota
kota administratif
desa
Ibu kota
Komponen-komponen pemerintah pusat adalah....
presiden, menteri, dan gubernur
presiden, DPRD, dan menteri
presiden dan para menteri
presiden, ketua DPRD, dan ketua MA
presiden, MPR, dan DPRD
Penyerahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dinamakan....
desentralisasi
dekonsentrasi
tugas pembantuan
sentralisasi
diskriminasi
Badan eksekutif di daerah kabupaten adalah....
gubernur
bupati
DPRD kabupaten/kota
camat
wali kota
Badan legislatif di kabupaten adalah....
gubernur
bupati
DPRD Kabupaten
camat
wali kota
Kepala daerah dan DPRD harus bekerja sama dalam menetapkan....
kepala daerah
peraturan daerah
keputusan daerah
pengangkatan pejabat daerah
kebijakan daerah
Jabatan kepala daerah dalam satu periodenya....
4 tahun
6 tahun
8 tahun
5 tahun
10 tahun
Pertumbuhan penyelenggaran kekuasaan negara didaerah terjadi dalam proses pemilihan kepala daerah.
Ada 3 sistem pemilihan ataupun penaikan kepala daerah yang sempat berlaku di Indonesia, yakni penunjukan langsung oleh pemerintah pusat (gubernur ditunjuk serta dinaikan oleh presiden, bupati/walikota oleh Menteri Dalam Negara), dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Wilayah, serta saat ini dilakukah oleh....
Dipilih oleh partai politik
Dipilih langsung oleh rakyat
Pengangkatan kepala daerah
Dipilih oleh pemuka serta tokoh masyarakat
Dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Konsekuensi logis syarat Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan adanya pembagian pemerintah antara pemerintah pusat serta pemerintah daerah.
Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk melaksanakan segala urusan pemerintahan di daerah, yang jadi kewenangan ranah pemerintah daerah, merupakan….
Peradilan
Politik luar negeri
Kebijakan pendidikan
Pertahanan dan keamanan
Moneter serta fiskal nasional
Pemerintahan daerah ialah bagian tidak terpisahkan dari sistem pemerintah Republik Indonesia. Kewenangan tersebut dipergunakan guna mengelola kekuasaan negara dalam rangka mewujudkan tujuan negara. Pemerintah daerah melaksanakan otonomi seluas-luasnya guna mengendalikan serta mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan….
Asas keterbukaan serta akuntabilitas
Asas otonomi serta tugas pembantuan
Asas kepastian hukum serta demokrasi
Asas pemerataan serta pembagian kekuasaan
Asas penyeimbang serta pembagian keuntungan
Perhatikan informasi berikut:
1. Politik luar negeri, pertahanan, kesehatan, agama
2. Pertahanan, agama, moneter, politik luar negeri
3. Perumahan, kesehatan, tata ruang, pertanahan
4. Kesehatan, agama, politik luar negara, peradilan
5. Agama, moneter, politik luar negara, keamanan
Bersumber pada informasi di atas, bidang yang masih jadi kewenangan pemerintah pusat ditunjukkan oleh nomor….
1 dan 2
1 dan 3
1 dan 5
2 dan 4
2 dan 5
Negara kesatuan Republik Indonesia menganut asas desentralisasi, maka ada kewenangan serta tugas-tugas tertentu yang jadi urusan pemerintah daerah. Perihal ini pada kesimpulannya memunculkan….
Pemerintah pusat tidak mempunyai ikatan dengan pemerintahan daerah.
Pemerintah pusat serta pemerintah derah memiliki peran yang sejajar.
Ikatan kewenangan serta pengawasan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
Peran pemerintah pusat lebih besar dibanding dengan pemerintah daerah.
Pemerintah pusat serta pemerintah negara bagian memiliki peran yang berbeda.
Kedudukan DPRD terhadap pemerintah daerah adalah....
sejajar
lebih tinggi
lebih rendah
lembaga otonom
lembaga administratif
Berikut ini bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah, kecuali....
pekerjaan umum
kesehatan
pendidikan
fiskal
tata ruang
Kesatuan masyarakat yang mempunyai batas daerah tertentu dan berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dinamakan....
desentralisasi
dekonsentrasi
tugas pembantuan
daerah otonom
diskriminasi
Tujuan pokok yang bersifat administratif dari desentralisasi pemerintahan sebagai dasar pelaksanaan otonomi daerah antara lain dapat ditunjukkan dengan cara....
demokrasi infrastruktur melalui partai politik
pembangunan sumber daya manusia aparatur pemerintah lewat pilkada
berusaha meningkatkan indek pembangunan manusia
berusaha untuk meningkatkan kerukunan dan ketahanan sosial
penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak
Asas desentralisasi yang digunakan di Indonesia didasari oleh keinginan untuk menciptakan tiga hal, yaitu....
mandiri, kesederhanaan, dan keteraturan
demokrasi, keseragaman, dan pemerataan
keseragaman, kesederhaan, dan pemerataan
mandiri, efisien, keteraturan
demokrasi, pemerataan, dan efisiensi
Menurut UUD 1945 yang telah diamandemen, pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki anggota DPRD yang dipilih melalui....
intruksi presiden
pemilu
pemilihan oleh DPRD
pemilihan oleh Parpol
organisasi masyarakat setempat
Berikut ini adalah sumber-sumber pendapatan asli daerah dalam rangka menunjang pelaksanaan otonomi daerah, kecuali....
retribusi
pajak daerah
laba BUMD
PAD yang sah
dana perimbangan
Asas keterbukaan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah berarti....
penyelenggaraan pemerintahan yang sama rata
penyelenggaraan pemerintah yang efektif tanpa menghabiskan banyak waktu dan tenaga
penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan kepentingan umum yang ada
penyelenggaraan pemerintahan harus tertib administrasi negara
penyelenggaraan pemerintahan harus transparan
