wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

POLRI PART 2

Total questions: 75

Worksheet time: 3hrs 30mins

Name
Class
Date
1.

Dalam menjalankan tugasnya Kapolri bertanggungjawab kepada....

a)

DPR

b)

Presiden

c)

Menteri pertahanan

d)

Melnkopolhukam

e)

Ma

2.

Berdasarkan UU, seorang Kapolda bertanggungjawab pelaksanaan tugas dan wewenang kepada...

a)

Gubernur

b)

DPRD

c)

Kapolri

d)

Presiden

e)

DPR

3.

Pihak yang berhak mengangkat KAPOLRI adalah...

a)

Presiden

b)

DPR

c)

Menteri Pertahanan

d)

Menko Polhukam

e)

Mahkamah Agung

4.

Persetujuan atau penolakan atas usul pengangkatan calon Kapolri berada pada....

a)

Presiden

b)

DPR

c)

Menteri Pertahanan

d)

Menko Polhukam

e)

Mahkamah Agung

5.

Tata cara pengusulan atas pengangkatan Kapolri diatur dengan...

a)

Undang-Undang

b)

Keputusan Presiden

c)

Keputusan Kapolri

d)

Peraturan Pemerintah

e)

UUD 1945

6.

Motto Kepolisian Negara RI adalah...

a)

Senyata Sumasana Wira


b)

Sidik Dakti Indera Waspada

c)

Rastra sewakottama

d)

Dharma Kerta Marga Raksyaka

e)

Samapta Bhayangkara

7.

Organisasi POLRI di tingkat provinsi disebut dengan

a)

Polda

b)

Polres

c)

Polsek

d)

Polresta

e)

Mabes POLRI

8.

Dalam urutan kepangkatan POLRI, urutan paling rendah untuk Bintara adalah....

a)

Bripda

b)

Briptu

c)

Brigpol

d)

Bripka

e)

AIPDA

9.

Lembaga Polri memisahkan diri ABRI secara resmi pada tahun...

a)

1961

b)

1989

c)

1997

d)

1998

e)

2000

10.

Dalam kepangkatan tamtama, pangkat tertinggi adalah...

a)

Abrip

b)

Abriptu

c)

Abripda

d)

Bhakara

e)

Bharatu

11.

Ketetapan MPR tentang Peran TNI dan Peran Kepolisian Negara RI adalah...

a)

TAP MPR No. VII/MPR/1999

b)

TAP MPR No. VI/MPR/2000

c)

TAP MPR No. VII/MPR/2000

d)

TAP MPR No. VI/MPR/2001

e)

TAP MPR No. VII/MPR/2001

12.

Ketetapan MPR tentang pemisahan TNI dan Kepolisian Indonesia diatur dalam...

a)

TAP MPR No. VII/MPR/1999

b)

TAP MPR No. VI/MPR/2000

c)

TAP MPR No. VII/MPR/2000

d)

TAP MPR No. VI/MPR/2001

e)

TAP MPR No. VII/MPR/2001

13.

Di bawah ini yang melatarbelakangi lahirnya UUD Kepolisian RI No. 2 Tahun 2002, kecuali....

a)

Bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanaan dan ketertiban masyarakat dilakukan oleh kepolisian Negara RI

b)

Telah terjadi perubahan paradigma dalam sistem ketatanegaraan yang menegaskan pemisahan kelembagaan TNI dan kepolisian Negara RI sesuai dengan peran dan fungsi masing masing

c)

Bahwa UU No 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara RI sudah tidak memadai dan perlu diganti untuk disesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan hukum ketatanegaraan RI

d)

Bahwa dengan adanya UU No. 2 Tahun 2002 diharapkan dapat mewadahi segala urusan dan kewenangan Polri dalam fungsinya

e)

Bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukun terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur dan beradab berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945

14.

Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan terdapat dalam....

a)

Bab I Pasal 1

b)

Bab II Pasal 1

c)

Bab I Pasal 1

d)

Bab I Pasal 3

e)

Bab II Pasal 1

15.

UU tentang Kepolisian Negara RI ditetapkan oleh.....

a)

DPR RI

b)

Presiden

c)

MPR

d)

Kapol

e)

DPR RI dengan Presiden

16.

Anggota Kepolisian Negara RI adalah.......pada Kepolisian Negara RI”. Kata yang tepat untuk mengisi bagian yang rumpang adalah...

a)

Pegawai negeri

b)

Pejabat kepolisian

c)

Pegawai kepolisian

d)

Anggota kepolisian

e)

Penyidik

17.

Anggota POLRI yang berdasarkan UU memiliki wewenang umum kepolisian adalah....

a)

Pejabat negara

b)

Anggota POLRI

c)

Pegawai Negeri Kepolisian Negara RI

d)

Pegawai kepolisian Negara RI

e)

Pejabat kepolisian negara RI

18.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya pejabat kepolisian Negara RI senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan dan kesusilaan serta menjunjung tinggi HAM. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang tersebut Kepolisian negara RI mengutamakan...

a)

Tindakan penindakan hukum

b)

Tindakan preventuf maupun represif

c)

Tindakan pencegahan

d)

Tindakan represif

e)

Tindakan penyelidikan

19.

Dalam keadaan sangat perlu, kepolisian negara RI untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara RI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut...

a)

Undang-Undang Kepolisian

b)

Penilaiannya sendiri

c)

Peraturan perundang-undangan

d)

Kode Etik Profesi

e)

Keinginan masyarakat

20.

Kepolisian Negara RI merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka...

a)

Terpeliharanya keamanan dalam masyarakat

b)

Terwujudnya masyarakat adil dan makmur

c)

Terciptanya kondisi tentram dan dinamis dalam masyarakat

d)

Terpeliharanya keamanan dalam negeri

e)

Terwujudnya penegak hukum yang adil

21.

Dalam rangka pelaksanaan peran dan fungsi kepolisian, wilayah Negara RI dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara RI ketentuan mengenai daerah hukum tersebut diatur dengan....

a)

Peraturan Kapolri

b)

Keputusan Presiden

c)

UUD

d)

Undang-Undang

e)

Peraturan Pemerintah

22.

Kapolri memimpin Kepolisian Negara RI dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab atas.....

a)

Penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian dalam rangka meningkatkan kemampuan kepolisian Negara RI dan penyelenggaraan operasional Kepolisian Negara RI

b)

Pelaksanaan bagian operasional kepolisian dalam rangka pengamanan seluruh wilayah Negara RI dan penyelenggaraan operasional kepolisian negara RI

c)

Penyelenggaraan fungsi dan peran kepolisian dalam rangka keamanan dan ketertiban negara RI dan penyelenggaraan pembinaan kemampuan Kepolisian Negara RI

d)

Penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian dalam rangka pelaksanaan tugas kepolisian Negara RI dan penyelenggaraan pembinaan kemampuan Kepolisian Negara RI

e)

Pelaksanaan kegiatan operasional dalam rangka pelaksanaan tugas kepolisian Negara RI dan pelaksanaan fungsi dan peran Kepolisian Negara RI

23.

Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan...

a)

DPR

b)

MPR

c)

Menteri Pertahanan

d)

Mahkamah Agung

e)

Mahkamah Konstitusi

24.

Dalam keadaan mendesak, siapakah yang berwenang memberhentikan sementara Kapolri dan mengangkat pelaksana tugas Kapolri?

a)

DPR

b)

MPR

c)

Presiden

d)

MK

e)

MA

25.

Calon Kapolri adalah..... yang masih aktif dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karir.

Kata yang tepat untuk melengkapi bagian yang kosong adalah....

a)

Brigadir Jendral Polisi

b)

Inspektur jendral Polisi

c)

Perwira Tinggi Kepolisian Negara RI

d)

Perwira Menengah Kepolisian Negara RI

e)

Komisaris Besar Polisi

26.

Peraturan kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara RI dalam rangka....

a)

Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan fungsi dan peranan POLRI

b)

Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan

c)

Memelihara dan menjamin keamanan umum serta kedaulatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

d)

Memelihara dan menjamin keamanan umum serta kedaulatan sesuai dengan Pancasila dan UUD

e)

Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan fungsi dan peranan POLRI, Pancasila dan UUD

27.

Keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional berasal dari....

a)

Unsur-unsur Pemerintah, akademisi, pakar kepolisian

b)

Tokoh masyarakat, pakar kepolisian, dan pakar hukum

c)

Unsur-unsur pmerintah, pakar kepolisian, akademisi, pakar hukum dan tokoh masyarakat

d)

Unsur pemerintah, pakar kepolisian, dan tokoh masyarakat

e)

Pakar kepolisian dan pakar hukum, dan tokoh masyarakat

28.

Hubungan dan kerjasama Kepolisian Negara RI dengan luar negeri terutama dengan badan-badan kepolisian dan penegak hukum melalui...

a)

kerjasama bilateral dengan negara lain

b)

kerjasama multilateral

c)

badan pencegahan kejahatan internasional

d)

kerjasama bilateral dan multilateral dalam rangka tugas operasional

e)

kerjasama bilateral dan multilateral dan badan pencegahan kejahatan baik dalam rangka tugas operasional maupun kerjasama teknik dan pendidikan serta pelatihan

29.

Hubungan & kerja sama di dlm negeri dilakukan terutama dg unsur-unsur pemerintah daerah, penegak hukum, badan, lembaga, instansi lain, serta masyarakat dg mengembangkan asas....

a)

Loyalitas dan legalitas

b)

Legalitas dan partisipasi

c)

Partisipasi dan subsidaritas

d)

Legalitas dan preventif

e)

Legalitas dan represif

30.

Pemberhentian anggota POLRI yang berpangkat Brigadir Jenderal Polisi dilakukan oleh....

a)

Presiden

b)

Kapolri

c)

Menteri Koordinator politik hukum dan keamanan

d)

Menteri pertahanan

e)

Presiden dengan pertimbangan DPR

31.

Pemberhentian anggota POLRI yang berpangkat Ajun Komisaris Brigadir Polisi dilakukan oleh...

a)

Presiden

b)

Kapolri

c)

Menteri Koordinator politik hukum dan keamanan

d)

Menteri pertahanan

e)

Presiden dengan pertimbangan DPR

32.

Berikut ini merupakan syarat-syarat seorang calon anggota POLRI dapat diangkat sebagai jabatan penyidik, kecuali...

a)

Berpangkat paling rendah Inspektur dua polisi dan

b)

berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum/sederajat

c)

Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal

d)

Sehat jasmani dan rohani

e)

Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi

33.

Berikut ini merupakan syarat-syarat seorang calon anggota POLRI dapat diangkat sebagai jabatan penyidik pembantu, kecuali..

a)

Berpangkat paling rendah Brigadir dua polisi dan

b)

Bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 1 tahun

c)

Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal

d)

Sehat jasmani dan rohani

e)

Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi

34.

Peraturan disiplin POLRI diatur dalam....

a)

PP No. 2 Tahun 2002

b)

PP No. 1 Tahun 2003

c)

PP No. 2 Tahun 2003

d)

PP No. 3 Tahun 2003

e)

PP No. 4 Tahun 2003

35.

POLRI sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum diatur dalam ....

a)

Pasal 27 ayat 1 UUD Negara RI Tahun 1945

b)

Pasal 27 ayat 3 UUD Negara RI Tahun 1945

c)

Pasal 30 ayat 1 UUD Negara RI Tahun 1945

d)

Pasal 30 ayat 2 UUD Negara RI Tahun 1945

e)

Pasal 30 ayat 4 UUD Negara RI Tahun 1945

36.

Pemberhentian anggota POLRI diatur dalam...

a)

PP No. 2 Tahun 2002

b)

PP No. 1 Tahun 2003

c)

PP No. 2 Tahun 2003

d)

PP No. 3 Tahun 2003

e)

PP No. 4 Tahun 2003

37.

Susunan organisasi dan tata kerja POLRI diatur dengan ....

a)

Undang-Undang

b)

Keputusan Presiden

c)

Peraturan Pemerintah

d)

Keputusan Kapolri

e)

Peraturan Kapolri

38.

Susunan organisasi, tata kerja, pengangkatan dan pemberhentian anggota Kompolnas diatur dengan....

a)

Keputusan Presiden

b)

Undang-Undang

c)

Peraturan Pemerintah

d)

Keputusan Kapolri

e)

Peraturan Kapolri

39.

Hal hal berikut ini yang tidak boleh dilakukan oleh seorang anggota polri adalah…

a)

Menduduki jabatan diluar kepolisian pada saat aktif dalam dinas kepolisian

b)

Bersikap netral dalam kehidupan politik

c)

Tidak menggunakan hak pilih dan dipilih dalam pemilu

d)

Menjalankan bisnis

e)

Menikah dengan anggota polri lain nya

40.

Ketentuan mengenai kode etik profesi kepolisian negara republic indonesia diatur dengan ….

a)

Keputusan presiden

b)

Keputusan menkopolhukam

c)

Hasil rapat DPR

d)

Keputusan kapolri

e)

Peraturan pemerintah

41.

Anggota kepolisian negara republic menampilkan jati diri bangsa indonesia yang terpuji dalam semua keadaan dan seluruh waktu termasuk etika

a)

Pengabdian

b)

Kelembagaan

c)

Kenegaraan

d)

Kebinekaan

e)

Kesatuan

42.

Moto kepolisian RI adalah

a)

Senyata sumasana wirA

b)

Sidik sakti indra waspada

c)

Rastra sewakottama

d)

Darmakerta marga rakyasa

e)

Samapta bhayangkara

43.

Susunan organisasi, tata kerja, pengangkatan dan pemberhentian anggota komisi kepolisian nasional diatur dengan…

a)

Keputusan kapolri

b)

Keputusan pemerintah

c)

Keputusan presiden

d)

Peraturan pemerintah

e)

Undang undang

44.

Dalam rangka melaksanakan tugas keamanan, kepolisian negara republic indonesia dapat meminta bantuan kepada…

a)

TNI

b)

DPR

c)

MPR

d)

Presiden

e)

Satpol PP

45.

Apa lambang kepolisian republik indonesia

a)

Burung garuda

b)

Rastrasswagotama

c)

Tri Brata

d)

Catur prasetia

e)

Dwidarama

46.

Memelihara perasaan tentram dan damai

Pernyataan tersebut bunyi catur prasetia no.....

a)

5

b)

3

c)

1

d)

4

e)

2

47.

Menjaga jiwaraga harta benda dan hakazazi manusia

Ini bunyi catur prasetia no......

a)

1

b)

2

c)

3

d)

4

e)

5

48.

Menurut Pasal 1 U Kepolisian Negara Republik Indonesia

No 2 Tahun 2002, yang dimaksud dengan Anggota

Kepolisian adalah

a)

Pegawai negri sipil

b)

Pegawai negri pada kepolisian negara republik indonesia

c)

Pegawai dengan perjanjian kerja

d)

Pegawai negri dengan tugas khusus

49.

Menurut pasal 11 U Kepolisian Negara Republik Indonesia Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh.

a)

Dpr

b)

Presiden

c)

Presiden dengan persetujuan dpr

d)

Dpr dengan persetujuan presiden

50.

Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum

berwenang dalam menerima laporan dan/atau pengaduan,

membantu menyelesaikan perselisihan warg masyarakat

yang dapat, dan mengganggu ketertiban mum serta

mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit

masyarakat. Hal in sesuai dengan penyelenggaraan uraian

tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui

a)

Pasal 15 ayat (1)

b)

Pasal 15 ayat (2)

c)

Pasal 15 ayat (3)

d)

Pasal 16 ayat (1)

51.

Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberi pangkat yang mencerminkan peran, fungi dan kemampuan, serta sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam penugasannya. Hal tersebut diatur dalam UU Kepolisian pada pasal

a)

28

b)

27

c)

26

d)

25

52.

Peran polri terdapat pada pasal

a)

Pasal 13

b)

Pasal 12

c)

Pasal 8

d)

Pasal 1

53.

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum kepolisian adalah ….

a)

pejabat negara

b)

anggota kepolisian Negara Republik Indonesia

c)

pegawai negeri kepolisian Negara Republik Indonesia

d)

pegawai kepolisian Negara Republik Indonesia

e)

pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia

54.

Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan terdapat dalam ….

a)

Bab I Pasal 1

b)

Bab II Pasal 1

c)

Bab I Pasal 2

d)

Bab I Pasal 3

e)

Bab II Pasal 2

55.

Unsur pelaksanan tugas Polri yang bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana adalah ….

a)

Korbrimob

b)

Baintelkam

c)

Baharkam

d)

Bareskrim

56.

Calon Kapolri adalah Perwira Tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih aktif dengan memperlihaatkan ….

a)

jenjang kepangkatan dan karir

b)

jenjang kepangkatan

c)

jenjang karir

d)

tidak perlu kepangkatan dan karir

57.

Lembaga Kepolisian Nasional yang disebut dengan Komisi Kepolisian Nasional Indonesia bertanggungjawab kepada ….

a)

DPR

b)

Presiden

c)

Menteri

d)

Kapolri

58.

Pembinaan anggota Polri diatur lebih lanjut dalam ….

a)

undang-undang

b)

peraturan pemerintah

c)

keputusan presiden

d)

keputusan kapolri

59.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga kemanan dan ketertiban masyarakat bertugas ….

a)

melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum

b)

mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara

c)

memelihara keutuhan NKRI

d)

menjaga ketertiban dan kemanan lingkungan

e)

menjamin keharmonisan hidup di masyarakat

60.
Status anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah ……
a)
Penyidik
b)
Penyelidik
c)
Pegawai Negeri
d)
Penyidik Pegawai Negeri Sipil
e)
Staf ahli
61.
Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan disebut ……
a)
Penyidik
b)
Penyidikan
c)
Penyelidik
d)
Penyelidikan
e)
PPNS
62.

Serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan disebut …...

a)
Penyidik
b)
Penyidikan
c)
Penyelidik
d)
Penyelidikan
e)
PPNS
63.
Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing disebut …
a)
Penyidik
b)
Penyelidik
c)
Pembantu
d)
PPNS
e)
Pegawai negeri
64.
Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan fungsi kepolisian bisa dibantu oleh dibawah ini kecuali …
a)
Kepolisian khusus
b)
Penyidik pegawai negeri sipil
c)
Pengamanan swakarsa
d)
TNI
e)
Satuan pengamanan lingkungan
65.
Dibawah ini merupakan contoh bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dan kepolisian khusus kecuali ……
a)
Satpam komplek
b)
Satpam sekolah
c)
Brimob
d)
Polsus Kehutanan
e)
Ditjen POM Depkes
66.
Dalam pengangkatan calon Kapolri harus memperhatikan hal berikut ……
a)
Jenjang, pangkat dan karir
b)
Jenjang, pangkat dan jabatan
c)
Jenjang, karir dan jabatan
d)
Pangkat, karir dan jabatan
e)
Pangkat, jenjang dan rekomendasi
67.
Tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia kecuali ……
a)
Menegakkan hukum
b)
Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
c)
Memberikan perlindungan kepada masyarakat
d)
Memberikan pelayanan kepada masyarakat
e)
Menentukan pihak yang benar dan salah
68.
Salah satu syarat dalam melaksanakan penyelidikan dan penyidikan adalah ……
a)
Diluar batas waktu yang ditentukan
b)
Membuat dakwaan kepada terdakwa
c)
Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya
d)
Melakukan pemeriksaan terhadap seseorang dengan cara memaksa untuk mendapatkan pengakuan
e)
Melakukan hubungan atau pertemuan secara langsung atau tidak langsung di luar kepentingan dinas
69.
Berikut ini yang merupakan wewenang Kepolisian Republik Indonesia kecuali …
a)
Memberikan SIM kendaraan bermotor
b)
Menerbitkan STNK kendaraan bermotor
c)
Menerbitkan surat izin keramaian umum
d)
Memberikan izin penggunaan bahan peledak
e)
Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
70.
Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri jika berkaitan dengan ……
a)
Keadilan sosial
b)
Instruksi Kapolri
c)
Kepentingan umum
d)
Instruksi presiden
e)

Sesuai norma

71.

Dalam menjalankan tugas, seorang anggota Polri harus bertindak berdasarkan ...

a)

Norma hukum, adat istiadat, kesopanan, kesusilaan, dan HAM

b)

Norma hukum, agama, kesopanan, kesusilaan, dan adat istiadat

c)

Norma hukum, agama, kesopanan, adat istiadat, dan HAM

d)

Norma hukum, agama, kesopanan, kesusilaan, dan instruksi Kapolri

e)

Norma hukum, agama, kesopanan, kesusilaan, dan HAM

72.

Anggota kepolisian yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas kepolisian dapat dipertahankan sampai dengan usia....

a)

50 tahun.

b)

55 tahun.

c)

58 tahun.

d)

60 tahun.

73.

Lambang keabadian dan sikap tenang mantap yang bermakna harapan agar polri selalu tidak goyah dalam situasi dan kondisi apapun

a)

tangkai padi dan kapas

b)

pancaran obor

c)

perisai

d)

warna hitam pada lambang

74.

Tugas pokok kepolisian, kecuali...

a)

memelihara keamanan dan keteriban masyarakat

b)

menegakan hukum

c)

melindungi, mengayomi ,dan memberikan pelayanan kepada masyarakat

d)

menjaga keutuhan wilayah NKRI berdasarkan UUD 1945 dan pancasila

75.

Pengemban fungsi kepolisian dibantu oleh kepolisian khusus, penyidik PNS dan pengamanan swakarsa diatur dalam UU Kepolisian No 2 Tahun 2002 pada pasal....

a)

1

b)

2

c)

3

d)

4

Similar Resources on Wayground

cpns

79 questions

cpns

quiz

Worksheet

•

Professional Development