NEW
Font size
WorksheetsLat soal keg. pmbljrn 1 "APBN" ...
Total questions: 10
Worksheet time: 10mins
APBN adalah….
Suatu daftar sistematis yang memuat tentang segala bentuk dan sumber penerimaan negara serta pengeluarannya setiap dua tahun sekali.
Suatu daftar sistematis yang memuat tentang segala bentuk dan sumber penerimaan negara serta pengeluarannya selama satu bulan.
Suatu daftar sistematis yang memuat tentang segala bentuk dan sumber penerimaan negara serta pendapatan lainnya selama periode tertentu.
Suatu daftar sistematis yang memuat tentang segala bentuk dan sumber penerimaan negara serta pengeluarannya selama periode tertentu.
Suatu daftar sistematis yang memuat tentang segala bentuk dan sumber penerimaan negara serta pengeluarannya yang dikhususkan untuk belanja kementrian dan lembaga selama periode tertentu.
APBN diatur dalam perundang-undangan, salah satu undang-undang yang mengatur tentang APBN tahun 2020 adalah
Undang-undang nomor 14 tahun 2019
Undang-undang nomor 20 tahun 2019
Undang-undang nomor 4 tahun 2020
Undang-undang nomor 11 tahun 2020
Undang-undang nomor 20 tahun 2020
Tujuan dari penyusunan APBN adalah
Sebagai acuan atau pedoman penerimaan keuangan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan kenegaraan demi tercapainya tujuan pembangunan nasional
Sebagai acuan atau pedoman pengeluaran keuangan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan kenegaraan demi tercapainya tujuan pembangunan nasional
Sebagai acuan atau pedoman penerimaan dan pengeluaran keuangan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan di kementerian dan lembaga negara demi tercapainya tujuan pembangunan nasional
Sebagai acuan atau pedoman penerimaan dan pengeluaran keuangan pemerintah daerah masing-masing dalam melaksanakan kegiatan kenegaraan demi tercapainya tujuan pembangunan nasional
Sebagai acuan atau pedoman penerimaan dan pengeluaran keuangan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan kenegaraan demi tercapainya tujuan pembangunan nasional
Berikut pernyataan dari fungsi otoritas adalah
APBN menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun berikutnya
APBN menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan
APBN menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada dua tahun yang bersangkutan
APBN menjadi dasar untuk merencanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan
APBN menjadi hasil dari pelaksanaan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan
APBN diarahkan untuk mengurangi pengangguran adalah fungsi APBN yaitu
Fungsi otoritas
Fungsi perencanaan
Fungsi alokasi
Fungsi distribusi
Fungsi pengawasan
Menciptakan efisiensi perekonomian dengan sumber daya teralokasi secara optimal merupakan perwujudan dari fungsi
Fungsi otoritas
Fungsi perencanaan
Fungsi alokasi
Fungsi distribusi
Fungsi pengawasan
APBN dalam proses penyusunannya melalui tahapan di bawah ini yang tidak termasuk tahapan penyusunan RAPBN adalah
Pemerintah menyusun Rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara
Pemerintah meminta badan pengawas keuangan untuk menilai RAPBN
Pemerintah mengajukan RAPBN kepada DPR untuk dibahas
DPR membahas RAPBN dengan tujuan untuk diterima atau ditolak
RAPBN akan disahkan menjadi APBN dan disampaikan kepada pemerintah untuk dilaksanakan
Landasan hukum dibuatnya APBN yaitu
Undang-undang Dasar 1945 pasal 23
Undang-undang Dasar 1945 pasal 28
Undang-undang Dasar 1945 pasal 29
Undang-undang Dasar 1945 pasal 30
Undang-undang Dasar 1945 pasal 33
Lembaga negara yang bertugas memberikan masukan dan pertimbangan kepada DPR dalam membahas RAPBN yang diajukan pemerintah yaitu
DPRD
MPR
DPD
MA
BPK
Melalui APBN tercermin gambaran pembagian anggaran negara untuk setiap sektor dan wilayah pembangunan. Hal tersebut menunjukkan salah satu fungsi APBN yaitu
Alokasi
Regulasi
Distribusi
Stabilisasi
Evaluasi
