Malaka

Sumatra

Sulawesi

Jawa

Landrent System

Landmark System

Culture Stelsel

Landelijk Stelsel

Petani harus menyewa tanah meskipun dia adalah pemilik tanah

Harga sewa tanah tergantung kepada kondisi tanah

Pembayaran sewa tanah dilakukan dengan hasil pertanian

Bagi yang tidak memiliki tanah dikenakan pajak kepala

Pemerintah Inggris mendapatkan hasil pertanian 50% dari penyewa tanah milik pemerintah

Segala bentuk dan jenis penyerahan wajib maupun pekerjaan rodi perlu dihapuskan dan rakta diberikan kebebasan penuh diberikan kepada rakyat untuk menentukan jenis tanaman apa yang hendak ditanam

Peranan para bupati sebagai pemungut pajak dihapuskan dan sebagai penggantinya mereka dijadikan bagian yang integral dari pemerintahan kolonial

Para petani menggarap tanah sebagai penyewa tanah milik pemerintah inggris

tanah yang subur, 1/2 pajak dari hasil brotu

tanah yang 1/2 subur, 1/2 pajak dari hasil brotu

tanah yang 1/2 subur, 1/3 pajak dari hasil brotu

tanah yang tandus, 2/5 pajak dari hasil brotu

Memberikan kepastian hukum bagi tanah

Meningkatkan kesejahteraan petani

Daya beli masyarakat semakin menurun

Mempunyai pemasukan tetap bagi pemerintah kolonial Inggris

Penyelenggaraan sistem pemerintah atas dasar modern

Pelaksanaan pemungutan suara secara kolektif

Penanaman pedagang untuk eskpor

Pelakasanaan penanaman dilakukan sesuai dengan ketentuan pemerintah kolonial Inggris

sulit menentukan luas sempit dan tingkat kesuburan tanah,

sulit menentukan besar kecilnya pajak untuk pemilik tanah yang luasnya berbeda

masyarakat pedesaan terbiasa dengan sistem uang

terbatasnya jumlah pegawai

Batavia dan Panarukan

Batavia dan Parahyangan

Bogor dan Parahyangan

Bogor dan Panarukan

menulis buku yang berjudul History of Java

menemukan bunga Rafflesia-arnoldii

membentuk susunan baru dalam pengadilan yang didasarkan pengadilan Inggris

membentuk sistem monopoli

1811

1812

1813

1814

Convention of London 1814

Convention of Netherlands 1814

Perjanjian Inggris

Perjanjian Belanda

Pemerintah Belanda

Pemerintah Inggris

Pemerintah Jepang

Pemerintah Belanda dan Inggris

Pulau Jawa dibagi menjadi 16 karesidenan termasuk Jogjakarta dan Surakarta

Melarang perdagangan budak

Masing-masing karesidenan mempunyai badan pengadilan

Menghapus segala kebijakan Daendels