Hak tanggungan dapat dibebankan atas tanah dengan status:

1. Hak milik atas satuan rumah susun;

2. Hak guna bangunan;

3. Hak pakai;

4. Hak Guna Usaha

Manakah pernyataan yang benar?

Warga Negara Asing dapat memiliki hak atas tanah, kecuali:

1. Hak Pengelolaan;

2. Hak Guna Bangunan;

3. Hak Milik;

4. Hak Guna Usaha

Pilihlah pernyataan yang benar.

1. Hak Pengelolaan dapat dibebani hak tanggungan;

2. Suatu objek hak tanggungan tidak dapat dibebani dengan lebih dari satu peringkat hak tanggungan guna menjamin suatu utang;

3. Dengan berlakunya UU Hak Tanggungan, maka seluruh ketentuan mengenai hipotek yang terdapat dalam KUHPerdata menjadi tidak berlaku;

4. Apabila tanah yang menjadi objek hak tanggungan berpindah tangan, maka hak tanggungan menjadi hapus.

Pilihlah pernyataan yang benar.

1. Hak tanggungan hapus karena hapusnya hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan;

2. Hak tanggungan muncul dengan penandatanganan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan;

3. Apabila debitur wanprestasi, maka eksekusi lelang atas jaminan dapat dilakukan berdasarkan sertifikat hak tanggungan tanpa harus melalui gugatan di pengadilan;

4. Menurut Pasal 4 UU No.4 Tahun 1996, hak atas tanah yang dapat dibebani hak tanggungan terbatas pada hak milik dan hak guna bangunan

Pilihlah pernyataan yang benar.

Hapusnya hak tanggungan menurut UU No.4 Tahun 1996 disebabkan oleh:

1. Hapusnya utang yang dijamin dengan hak tanggungan;

2. Musnahnya benda yang menjadi objek hak tanggungan;

3. Dilakukannya novasi terhadap perjanjian utang piutang yang dijamin dengan hak tanggungan;

4. Dialihkannya utang yang dijamin hak tanggungan dengan cara cessie.

Pilihlah pernyataan yang benar.

Di bawah ini adalah perubahan anggaran dasar perseroan yang harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, kecuali:

1. Besarnya modal dasar;

2. Perubahan susunan direksi dan komisaris perseroan;

3. Perubahan nama perseroan;

4. Perubahan pemegang saham perseroan.

Pilihlah pernyataan yang benar.

Perubahan anggaran dasar di bawah ini perlu mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia:

1. Pengurangan modal ditempatkan dan disetor;

2. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;

3. Tempat kedudukan perseroan;

4. Jangka waktu berdirinya perseroan.

Pilihlah yang tepat.

Yang termasuk organ perseroan terbatas adalah:

1. Corporate Secretary;

2. Direktur Kepatuhan;

3. Pemegang Saham;

4. Direksi dan komisaris

Pilihlah yang tepat.

Yang merupakan badan hukum sesuai peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah

1. Yayasan;

2. Joint Operation;

3. Koperasi;

4. Usaha dagang

Pilihlah pernyataan yang tepat.

1. Para direktur suatu perseroan terbatas (PT) tidak lagi bertanggung jawab secara renteng atas segala perbuatan yang dilakukan atas nama PT setelah akta pendirian PT disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;

2. Sejak PT memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, maka tanggung jawab pemegang saham terbatas sampai pada modalnya;

3. Dalam hal komisaris dalam suatu PT terdiri dari lebih dari 1 (satu) orang maka anggota dewan komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri;

4. Direksi diberhentikan oleh dewan komisaris.

Pilihlah pernyataan yang tepat.

1. Suatu Perseroan Terbatas dapat memeroleh status sebagai badan hukum sejak akta pendiriannya disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia walaupun belum diumumkan di Tambahan Berita Negara;

2. Perseroan Terbatas yang belum mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, apabila akan melakukan perbuatan hukum harus diwakili oleh anggota direksi dan disetujui oleh komisaris;

3. Perseroan Terbatas yang belum mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, apabila akan melakukan perbuatan hukum harus diwakili oleh seluruh pendiri, seluruh anggota direksi dan seluruh anggota dewan komisaris;

4. Perseroan Terbatas yang belum mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, apabila akan mengubah susunan direksinya wajib mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham.

Pilihlah pernyataan yang tepat.

1. Yang termasuk badan hukum adalah firma, persekutuan perdata (maatschap), CV (Commanditair Venootschap), karena mereka mempunyai harta kekayaan terpisah dari para pendirinya/sekutunya;

2. Para sekutu dalam firma, bertanggung jawab secara renteng terhadap tindakan hukum yang dilakukan oleh salah seorang sekutu firma;

3. Koperasi dan yayasan, walaupun mempunyai harta kekayaan sendiri yang terpisah dari para anggotanya/pengurusnya, bukanlah suatu badan hukum karena tidak mempunyai tanggung jawab terbatas seperti halnya dalam perseroan terbatas;

4. Dalam CV (Commanditaire Venootschap), sekutu pelepas uang (sekutu komanditer) mempunyai tanggung jawab terbatas pada saham atau penyertaan modalnya

Pilihlah pernyataan yang tepat.

1. Dalam CV (Commanditaire Venootschap), sekutu pelepas uang (sekutu komanditer) tidak dapat bertindak melakukan pengurusan persekutuan walaupun dengan surat kuasa;

2. Sekutu komanditer yang melakukan tindakan pengurusan persekutuan memiliki tanggung jawab yang sama dengan tanggung jawab sekutu kerja (sekutu aktif) ;

3. Sekutu kerja (sekutu aktif) dalam CV (Commanditaire Venootschap) dapat bertindak di muka hakim;

4. Pada dasarnya, suatu CV (Commanditaire Venootschap) adalah persekutuan firma yang mempunyai satu atau beberapa orang sekutu komanditer.

Pilihlah pernyataan yang tepat.

1. Hukum benda mempunyai sistem tertutup;

2. Hukum perikatan mempunyai sistem terbuka;

3. Adanya asas kebebasan berkontrak dan ketentuan hukum pelengkap, adalah sebagai konsekuensi dari sistem buku III KUHPerdata yang bersifat terbuka;

4. Hakim boleh mencipakan hak kebendaan tertentu untuk melengkapi kekosongan dalam buku II KUPerdata.

Hak jaminan kebendaan yang diatur dalam buku II KUHPerdata adalah:

1. Fidusia;

2. Cessie;

3. Subrogasi;

4. Hak istimewa.

Tindakan-tindakan di bawah ini menyebabkan hapusnya suatu perikatan:

1. Cessie;

2. Novasi atau pembaharuan utang;

3. Subrogasi;

4. Dibatalkan oleh para pihak.

1. Hukum benda mempunyai sifat droit de suite oleh karenanya hak kebendaan tersebut akan selalu mengikuti bendanya;

2. Penyerahan benda bergerak tak bertubuh (misalnya piutang atas nama) dilakukan dengan cara penyerahan yang nyata atas piutang tersebut;

3. Penyerahan benda bergerak tak bertubuh seperti piutang atas nama tidak akan berlaku efektif terhadap di berutang kecuali apabila diberitahukan secara tertulis kepadanya

4. Hukum benda menganut sistem terbuka sehingga dapat mengakomodasi munculnya hak-hak kebendaan baru.

Anak di luar kawin menurut Kitab Undang-Udang Hukum Perdata:

1. Berhak mewaris terhadap ibu kandungnya;

2. Mewarisi terhadap ayah kandungnya jika ia diakuinya;

3. Dapat mewaris bersama golongan ahliwaris yang lain (yang tidak satu golongan);

4. Tidak dapat mewaris bersama golongan ahli waris (yang tidak satu golongan).

Seorang wanita X menikah dengan seorang pria Y tanpa membuat perjanjian pisah harta, oleh karenanya:

1. Harta bawaan yang diperoleh X sebelum menikah menjadi harta bersama dengan suaminya;

2. Harta yang diperoleh X dan Y selama perkawinan merupakan harta bersama (harta gono gini);

3. Harta berupa tanah bersertifikat hak milik atas nama X yang dibeli setelah yanggal perkawinan merupakan harta pribadi;

4. Sebidang tanah yang diperoleh Y setelah perkawinan karena warisan dari ibunya merupakan harta pribadi Y yang tidak merupakan harta gono gini.