tidak melakukan diskriminasi dengan bersikap merendahkan harkat orang lain

mendukung terwujudnya sistem pemerintahan negara berdasarkan kedaulatan rakyat

keteguhan bangsa Indonesia dalam membela kemerdekaan melawan penjajah dalam segala bentuk

belajar dengan tekun sebagai dukungan untuk terwujudnya tujuan negara, mencerdaskan kehidupan bangsa

memahami bahwa kemerdekaan bukanlah akhir perjuangan, tetapi harus di isi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur

pemerintahan Indonesia mendukung kemerdekaan bagi masyarakat Indonesia

adanya momentum yang tepat untuk menyatakan kemerdekaan

kemerdekaan Indonesia adalah atas berkat rahmat Allah YME

kemerdekaan Indonesia harus diisi dengan program pembangunan

kehidupan bangsa Indonesia yang seimbang antara material dan spiritual

konsensus mayoritas warga negara mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila

sikap masyarakat menjadi landasan dalam mengembangkan nilai-nilai Pancasila

gagasan tentang nilai-nilai Pancasila ditentukan secara mutlak untuk pedoman hidup

nilai kerohanian dalam Pancasila menjadi sumber utama pengamalan bagi generasi muda

seluruh tatanan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara menggunakan Pancasila

fiskal

politik

adminitrasi

moneter

ekonomi

1 dan 2

1 dan 3

1 dan 5

2 dan 4

2 dan 5

memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dalam pemberian ataupun penolakan grasi

memeriksa dan memutus perkara tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final dan meningkat

mengeksekusi pihak–pihak yang kalah dalam berperkara di pengadilan negeri dan pengadilan tinggi

memeriksa dan memutus perselisihan hasil pemilihan Presiden/wakil Presiden secara langsung

memeriksa dan memutus perselisihan antarlembaga yang tidak dapat diganggu gugat

menjungjung hukum dan pemerintahan

menghormati HAM orang lain

ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara

mengikuti pendidikan dasar

tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang

rendahnya penghargaan terhadap kemajemukan bangsa

kurangnya toleransi antargolongan

kurangnya kesadaran masyarakat terhadap ancaman dari luar

ketidakpuasan terhadap ketimpangan hasil-hasil pembangunan

kondisi sarana dan prasarana yang beraneka ragam

kedaulatan pemerintahan yang sah

kewibawaan pemerintah di mata dunia internasional

sikap mental generasi bangsa Indonesia selanjutnya

rahasia kekuatan pertahanan negara

potensi pendapatan nasional negara

bangsa Indonesia adalah bangsa yang toleransi

bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragam

bangsa Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika

pengalaman sejarah Bangsa Indonesia pernah dijajah oleh bangsa barat selama 350 tahun

dengan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang majemuk akan menjadi kokoh dan kuat

melindungi hak-hak minoritas warga negara

mendukung hak-hak mayoritas warga negara

menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat

melindungi hak setiap orang didalam masyarakat

memajukan pergaulan dalam hubungan Internasional

dikelola oleh pemerintah secara bersama-sama dengan rakyat

dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat

dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kemajuan negara

diserahkan pemanfaatanya oleh negara sepenuhnya

dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan negara

telah berusia 17 tahun at

sehat jasmani dan rohani

dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan UUD 1945

mempunyai pekerjaan dan berpenghasilan tetap

membayar uang pewarganegaraan ke kas Negara

tidak keberatan membantu kepentingan bagi pemeluk agama lain

dengan senang hati bekerja untuk kepentingan pemeluk agama lain

mau menghormati dan bekerja sama dengan pemeluk agama lain

bersedia memahami semua ajaran agama yang ada

rela berkorban dan kasih sayang terhadap pemeluk agama lain

terjaminnya persatuan dan persaudaraan antarnegara

terpenuhinya kebutuhan dalam negeri masing - masing

setiap negara menempatkan perwakilannya di negara lain

konflik politik yang terjadi antarnegara ini bisa di minimalisir

terjaminnya kesejahteraan para warga negaranya masing - masing

pembubaran partai politik

dominasi dalam mengatur perekonomian

praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme

pembatasan akses pendidikan masyarakat

pelarangan aksi demonstrasi masyarakat

1 dan 2

2 dan 3

3 dan 4

4 dan 5

3 dan 5

vertikal

horizontal

yudikatif

universal

spisifik

pemantau hukum di masyarakat

pengamanan kebijakan penegakan hukum

peningkatan kesadaran hukum masyarakat

pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara

pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama

menyisihkan sebagian uang jajannya untuk ditabung

tidak menerobos lampu merah saat ada polisi

tidak melakukan tindakan kriminalitas

tidak melakukan penghianatan terhadap negara

mematuhi kewajiban membayar pajak

pelaku-pelaku politik belum memiliki pengkhususan tugas

berperan aktif dalam proses politik yang terjadi dalam masyarakat

masyarakat tidak ikut dalam menentukan apa-apa terhadap perubahan politik

patuh terhadap kebijakan pemerintah, tetapi tidak mau memberikan masukan

lebih banyak dipengaruhi oleh pemimpin agama maupun adat

mempertahankan nilai-nilai luhur Pancasila

menghargai bangsanya secara berlebihan

memiliki rasa lebih tinggi dari bangsa lain

menumbuhkan sikap chauvinisme terhadap negaranya

menghadapi tantangan dari Negara tetangga

kepala negara dipilih oleh rakyat dan bertanggung jawab kepada rakyat

tiap provinsi memiliki Undang-Undang Dasar sendiri

negara tidak berdaulat

kepala negara mewakili hak veto

negara memiliki satu Undang-Undang Dasar, Kepala negara, dewan menteri dan DPR

adanya peraturan-peraturan daerah dengan pusat yang seragam

pendapatan daerah dapat memenuhi kebutuhan seluruh negara

peraturan yang dibuat daerah sesuai dengan keadaan dan potensinya

pekerjaan pemerintah pusat menjadi bertumpuk-tumpuk

peraturan-peraturan daerah harus sesuai dengan pusat

pertama

kedua

ketiga

keempat

kelima

melaksanakan apa yang menjadi program dan kepentingan penguasa

mendengarkan keluhan tanpa melaksanakan apa yang diinginkan rakyat

bekerjasama dengan masyarakat yang hanya menguntungkan penguasa

melaksanakan program pemerintah yang pro penguasa dan kelompoknya

melaksanakan program yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat

pemerintah dan parlemen

jaksa dan hakim

jaksa muda dan panitera

sarjana hukum dan yang sederajat

pemerintah dan masyarakat

Pembunuhan massal terhadap 40.000 orang rakyat Sulawesi Selatan oleh Westerling tgl 12 Desember 1946

Kerusuhan Tanjung Priok tanggal 12 September 1984

Peristiwa Talangsari tgl 7 Februari 1989

Tragedi Shabra dan Shatila September 1982

Tragedi Semanggi 1 tanggal 13 November 1998

23

23 A

23 B

23 C

23 D

membangun penyediaan fasilitas umum di setiap pemukiman

memperoleh kesempatan sama untuk mengembangkan agama

jaminan kebebasan dalam memberikan hak suara di pilkada

menghargai kebebasan untuk menyalurkan bakat dan minat diri

kebebasan mementukan cara dalam memilih kebutuhan kehidupan

Indonesia telah gagal dalam menjalankan bentuk negara federal/negara serikat

bentuk negara kesatuan republik mengandung isi pokok pikiran kedaulatan rakyat

Indonesia merupakan negara dengan pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah

adanya pembagian kekuasaan yang sama dan mengikat antarpenyelenggaraan kekuasaan negara

konstitusi merupakan hukum dasar tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Republik Indonesia

presiden dan wapres

menteri negara

ketua BPK

ketua MPR

ketua DPA

menumbuhkan saling pengertian antar bangsa

mempererat hubungan persahabatan dan persaudaraan antarbangsa

saling mencukupi kebutuhan masing-masing bangsa yang bekerja sama

membina dan menegakkan perdamaian dan ketertiban dunia

menyusun kekuatan baru untuk menghadapi perang dunia ketiga

adanya kekhawatiran terancam kelangsungan hidupnya akibat kudeta

negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerja sama dengan negara lain

adanya kekhawatiran intervensi negara lain

untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dunia

agar tidak terjadi kesenjangan ekonomi antar negara

pacta sunt servada

egality rights

reciprositas

bonafides

courtesy

pemerintahan menjadikan LSM sebagai mitra dan pengontrol kebijakan

pemerintah melaksanakan komunikasi vertikal dengan masyarakat

semua rahasia negara wajib diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat

pemerintah membatasi pers sebagai pusat informasi yang dikendalikan

pemerintahan dijalankan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat

dapat saling membantu di bidang pemerintahan daerah

memperlancar proses pembangunan di Indonesia

dapat menghayati arti kerjasama itu

tukar-menukar misi kebudayaan nasional

meningkatkan suatu produksi negara masing-masing

mengembangkan kerjasama dalam bidang hankam

menjaga kerjasama khusus dalam bidang non politik

menjaga stabilitas nasional negara penerima

melindungi kepentingan negara Indonesia di negara penerima

memeriksa dan mengadili warganegara yang melanggar peraturan atau melakukan kejahatan

diplomatik yang akan ditempatkan menerima surat kepercayaan yang ditandatangani oleh kepala negara pengirim

calon perwakilan diplomatic mendapatkan persetujuan dari negara yang menerima

surat kepercayaan diserahkan kepada kepala negara penerima dalam suatu upacara tempat seorang diplomat berpidato

penerimaan negara yang bersangkutan sebagai perwakilan diplomatik

kedua belah pihak (negara) saling menukar informasi tentang akan dibuatnya perwakilan diplomatik

nepolistik

subversif

edukatif

manipulatif

ekstortif

ethnosentris

selektif

apatis

apriori

individualis

diskriminatif

glamouristik

konsumerisme

elitisme

chauvinisme

dewasa dan pintar

maju dan pintar

mandiri dan maju

terbuka dan luwes

cerdas dan mandiri

ratifikasi

pengesahan

perundingan

pertimbangan

persetujuan

permohonan

pernyataan

pemberian

naturalisasi

repudiasi

memaksa

monopoli

mencakup semua

berkuasa

berdaulat

preventif

edukatif

represif

kuratif

penindakan

1, 2, dan 3

1, 4 dan 5

2, 3, dan 4

2, 4 dan 6

3, 5 dan 6

1, 2, dan 3

2, 3 dan 5

3, 4, dan 5

1, 2 dan 4

2, 4 dan 5