norma-norma yang hidup disertai dengan sanksi dan jika perlu dapat dipaksakan oleh masyarakat atau badan-badan yg bersangkutan agar ditaati dan dihormati oleh masyarakat

tingkah laku fungsionaris hukum

adat atau kebiasaan yang hidup dalam masyarakat

seluruh peraturan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan fungsionaris hukum(hakim, ketua adat atau kepala desa), dan yang dalam pelaksanaannya bersifat mengikat

perilaku masyarakat yang dilakukan secara berulang-ulang

keseluruhan adat yang tidak tertulis dan hidup dalam masyarakat berupa norma-norma yang mempunya akibat hukum atau sanksi

sesuatu yang menjadi kebiasaan daerah tertentu

hukum waris, upacara perkawinan, adat istiadat

dapat menyelesaikan segala sesuatu

dapat memutus perkara-perkara yang terjadi di masyarakat yang tunduk pada hukum adat. contoh kasusnya adalah pertanahan, waris, perkawinan

Perjanjian internasional

Hukum pidana nasional

Upacara adat pernikahan dan penyelesaian sengketa tanah

UU anti korupsi

Religius, Konkret (Visual), Kontan (Tunai)

Magis Religius, Komunal (kebersamaan),gaib , Kontan (Tunai)

Magis Religius, Komunal (kebersamaan), Konkret (Visual), Kontan (Tunai)

Magis, Non Komunal, Konkret (Visual), Kontan (Tunai)

Keyakinan masyarakat tentang adanya sesuatu yang bersifat sakral

adanya roh-roh halus yang hidup di pohon-pohon

kepercayaan tentang anismisme

ajaran tentang ke-Tuhanan

hubungan atau interaksi antara anggota masyarakat, berlangsung terbuka dalam wujud yang nyata dan jelas

dilakukan secara diam-diam

masyarakat mulai mempercayai bahwa setiap perilaku akan ada imbalan

jika terjadi jual beli, barang diserahkan di kemudian hari

merupakan dua hak yang berbeda

seseorang dapat berbuat bebas terhadap benda yang menjadi miliknya

tidak bersifat mutlak sebagai hak pribadi karena berkaitan dengan hubungan kekeluargaan

tidak memiliki hak perseorangan

Van Vollenhoven membagi atau mengelompokkan wilayah Indonesia dalam 19 lingkungan hukum adat yang berdasarkan bahasa-bahasa yang digunakan berbagai daerah yang ada di Indonesia

Van Vollenhoven membagi atau mengelompokkan wilayah Indonesia dalam 19 lingkungan hukum adat yang berdasarkan budaya-budaya yang digunakan berbagai daerah yang ada di Indonesia

Hukum yang ditetapkan oleh pemerintah pusat

Norma-norma yang diakui dan diterima oleh masyarakat setempat

Hukum yang hanya berlaku di daerah perkotaan

Peraturan yang dibuat oleh lembaga internasional

Melalui pengadilan negeri

Dengan mediasi oleh tokoh masyarakat atau pemimpin adat

Dengan keputusan sepihak dari pihak yang berkuasa

Melalui undang-undang yang berlaku

Hukum adat bersifat tertulis, sedangkan hukum positif tidak

Hukum adat bersumber dari kebiasaan masyarakat, sedangkan hukum positif bersumber dari undang-undang

Keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama

Hukum adat hanya berlaku di daerah tertentu, sedangkan hukum positif berlaku secara nasional

Hukum yang ditetapkan oleh lembaga internasional

Hukum yang bersumber dari kebiasaan dan tradisi masyarakat

Hukum yang hanya berlaku di daerah perkotaan

Hukum yang bersifat universal dan berlaku di seluruh dunia

Hukum yang tidak mempunyai akibat hukum

Hukum tertulis yang diatur dalam undang-undang

Hukum yang berlaku hanya di kalangan tokoh adat

Hukum kebiasaan yang mempunyai akibat hukum

Hukuman yang diberikan oleh pengadilan

Konsekuensi yang diterima oleh individu dari masyarakat akibat pelanggaran norma adat

Hukuman fisik yang diterapkan oleh pemimpin adat

Peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah

Hakim

Ketua adat

Pemerintah daerah

Pengacara

UUD 1945 Pasal 18B

UUD 1945 Pasal 30

UU No. 5 Tahun 1960

UU No. 23 Tahun 2004

Negara adat

Negara hukum

Negara demokrasi

Negara militer

Proses pengambilan keputusan secara bersama-sama

Hukuman yang diberikan kepada pelanggar norma

Peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah

Upacara adat yang dilakukan oleh masyarakat