WorksheetsUS_PKN_SPVHS_2020/2021
Total questions: 30
Worksheet time: 5hrs 0mins
Perhatikan jenis-jenis kekuasaan negara berikut ini:
1. Kekuasaan Konstitutif
2. Kekuasaan Eksekutif
3. Kekuasaan Yudikatif
4. Kekuasaan Moneter
5. Kekuasaan Federatif
Jenis kekuasaan diatas yang termasuk pembagian kekuasaan di Indonesia secara horizontal, adalah….
1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 5
1, 3, 4, 5
1, 2, 4, 5
2, 3, 4, 5
Perhatikan pernyataan dibawah ini
1. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNI
2. Setiap orang yang sebelum berlakunya UU no. 12 tahun 2006 telah menjadi WNI.
3. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu WNI.
4. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu warga negara asing (WNA)
5. Anak yang berusia 18 tahun atau sudah menikah
Yang menjadi warga Negara Indonesia menurut UU RI No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia, adalah....
1, 3, 4, 5
1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 5
1, 2, 4, 5
2, 3, 4, 5
Lembaga Negara yang wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga, telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya, adalah…
Mahkamah Agung
Mahkamah Konstitusi
Dewan Perwakilan Rakyat
Dewan Perwakilan Daerah
Badan Pengawas Keuangan
Perhatikan kelompok pernyataan berikut:
1. Penyediaan sarana dan prasarana umum,Penanganan bidang kesehatan, Penyelenggaraan pendidikan, Pertahanan dan Keamanan
2. Penyediaan sarana dan prasarana umum, Penanganan bidang kesehatan, Penyelenggaraan pendidikan, politik luar negeri
3. Penyediaan sarana dan prasarana umum, Penanganan bidang kesehatan, Penyelenggaraan pendidikan, penanggulangan masalah sosial
4. Penanganan bidang kesehatan, Penyelenggaraan pendidikan, Penanggulangan masalah sosial, Pertahanan dan Keamanan
5. Penyediaan sarana dan prasarana umu, Penanganan bidang kesehatan, Penyelenggaraan pendidikan, Politik Luar Negeri
Bidang pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, adalah kelompok…
1
2
3
4
5
4 kegiatan yang merupakan bentuk keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara menurut UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara adalah….
Mengikuti pendidikan kewarganegaraan, pengabdian sebagai prajurit TNI, pengabdian sesuai profesi, menjadi anggota partai politik
Mengikuti pendidikan kewarganegaraan, pengabdian sesuai profesi, Menjadi anggota partai politik, mengikuti pelatihan dasar kemiliteran
Pengabdian sebagai prajurit TNI, pengabdian sesuai profesi, menjadi anggota partai politik, memilih dalam pemilu
Mengikuti pendidikan kewarganegaraan, pengabdian sesuai profesi, mengikuti pelatihan dasar kemiliteran, pengabdian sebagai anggota TNI
Mengikuti pendidikan kewarganegaraan, pengabdian sesuai profesi, memilih dalam pemilu
Perhatikan penyataan berikut:
1. Datangnya barang luar negeri yang mengakibatkan terdesaknya barang lokal karena kalah bersaing
2. Dikuasainya perekonomian negara Indonesia oleh pihak asing
3. Semakin memudarnya semangat gotong royong
4. Berkurangnya subsidi bagi sektor ekonomi rakyat
5. Adanya persaingan bebas
Pernyataan tersebut yang merupakan ancaman terhahadap kedaulatan Indonesia dalam bidang ekonomi ditunjukan pada nomor…
1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 5
2, 3, 4, 5
1, 2, 4, 5
1, 3, 4, 5
Sikap ini akan menyebabkan seseorang untuk selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Seseorang yang mempunyai sikap seperti ini akan menghalalkan segala cara agar supaya haknya dapat terpenuhi, meskipun caranya tersebut dapat melanggar hak orang lain. Hal ini termasuk faktor penyebab pelanggaran hak asasi manusia yaitu….
Sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri
Ketidaktegasan aparat penegak hukum
Rendahnya kesadaran HAM
Penyalahgunaan kekuasaan
Sikap tidak toleran
Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip Trias Politica yang membagi tiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif, dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara itu diperlukan agar ketiga lembaga negara tersebut bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip cecks and balance (pengawasan dan perimbangan).
Karakteristik negara demokrasi seperti uraian di atas, menerapkan sistem …
Separation of power
Division of power
Demokrasi dalam arti luas
Bikameral
Demokratis-monarkhi
7. Pak Budi dan Pak Andi berselisih paham tentang pembagian hasil dari usaha kerjasama yang mereka lakukan selama ini. Pak Andi bersama teman-temannya menganiaya Pak Budi karena dituduh telah melakukan korupsi. Tindakan Pak Andi dilaporkan ke pihak yang berwajib oleh Pak Budi. Tindakan Pak Andi melanggar prinsip-prinsip hukum dalam bidang....
Hukum Pidana
Hukum Perdata
Hukum ketenagakerjaan
Hukum administrasi negara
Hukum keluarga dan waris
Indonesia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang ke-60 pada tanggal 28 September 1950. Indonesia pernah keluar dari keanggotaan PBB pada tanggal 7 Januari 1965 sebagai bentuk protes atas diterimanya Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Dan masuk kembali pada tanggal 28 September 1966.
Hal ini sesuai dengan komitmen bangsa Indonesia dalam melaksanakan amanat tujuan nasional Indonesia berkaitan dengan hubungan internasional, yaitu .…
Pembangunan hubungan internasional Indonesia ditujukan untuk meningkatkan persahabatan dan kerjasama bilateral melalui berbagai macam forum sesuai kepentingan nasional
Bangsa Indonesia dalam membina hubungan dengan negara lain menerapkan prinsip politik luar negeri bebas aktif dan diabadikan bagi kepentingan nasional, terutama kepentingan pembangunan di segala bidang serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial
Pola hubungan internasional yang dibangun oleh bangsa Indonesia dapat dilihat dari kebijakan politik luar negeri Indonesia
Bangsa Indonesia harus senantiasa meningkatkan kualitas kerjasama internasional yang dibangun dengan negara lain
Bangsa Indonesia menjalin persahabatan yang baik dengan negara di dunia, terutama dengan negara-negara Afrika dan Asia atas dasar kerjasama membentuk satu dunia baru yang bersih dari imperialisme dan kolonialisme
Indonesia adalah negara dengan keberagaman suku, etnik, budaya, agama serta karakteristik dan keunikan di setiap wilayahnya. Pada dasarnya keberagaman masyarakat Indonesia menjadi modal dasar dalam pembangunan bangsa. Oleh karena itu, sangat diperlukan sikap atau perilaku warga negara yang dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, seperti sikap saling menghargai dan menghormati.
Salah satu arti penting sikap/perilaku yang menunjang terciptanya kondisi tersebut adalah dengan ….
Memperkuat posisi kebudayaan daerah di atas kebudayaan nasional
Memperkecil segala hal yang berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat
Memperkuat kedudukan pemerintah pusat sebagai pemegang kedaulatan rakyat
Memperkuat kedudukan bahasa daerah sebagai salah satu simbol persatuan
Menghilangkan perbedaan antar suku bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
Sebagai warga negara Indonesia, kita sudah tidak asing lagi dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan yang merupakan prinsip dari pandangan hidup negara kita terhadap kemajemukan suku-suku yang ada di dalamnya. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi dari Bhinneka Tunggal Ika adalah ….
Menjadi landasan mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia
Sebagai pedoman untuk mengembangkan kebudayaan daerah masing-masing
Menjadi landasan dalam berperilaku antar suku bangsa yang berbeda-beda
Sebagai pedoman menyusun amandemen terhadap UUD NRI Tahun 1945
Menjadi landasan dalam menerapkan Pancasila sebagai ideologi terbuka
Kebhinekaan bagi bangsa Indonesia adalah sebuah keniscayaan, artinya secara fakta bangsa Indonesia memang penuh dengan kebhinekaan. Sebagai warga negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, perilaku untuk merawat persatuan dan kesatuan bangsa yang penuh dengan kebhinekaan tersebut dapat ditunjukkan dengan ….
Meniadakan perbedaan yang ada, karena perbedaan menjadi sebab utama disintegrasi bangsa
Menjauhkan sikap-sikap egosentris atas nama kelompok, suku, agama maupun golongan
Melarang warga negara menggunakan identitas yang mencerminkan ciri khas daerahnya
Memberikan ruang seluas-luasnya kepada warga negara untuk mengekpresikan pendapatnya di negara demokrasi
Melarang warga negara untuk melakukan kritik kepada pemerintah untuk mewujudkan stabilitas pemerintahan
Dewasa ini masyarakat disuguhi dengan berbagai kasus pelaporan dari sesama anak bangsa yang disebabkan karena tuduhan pencemaran nama baik maupun tuduhan melakukan tindakan makar terhadap pemerintah yang sah, yang semuanya itu tidak luput dari penggunaan media sosial yang sangat marak. Di pihak lain muncul pesimisme terhadap kinerja badan peradilan akibat tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan tersebut menurun. Jika kita telaah dengan seksama, munculnya permasalahan diatas disebabkan oleh …
Kebebasan berpendapat yang selama ini dikekang oleh pemerintah
Sikap egois atau mementingkan diri sendiri
Penyalahgunaan kekuasaan
Penyalahgunaan teknologi dan rendahnya kewibawaan hukum
Komunikasi dan informasi yang begitu cepat dalam berbagai bidang kehidupan
Unjuk rasa besar-besaran menentang Undang-Undang Omnibus law yang terjadi beberapa waktu yang lalu merupakan wujud dinamika dalam berdemokrasi. Hak menyampaikan pendapat dimuka umum dijamin oleh Undang-Undang, sementara Undang-Undang juga mengatur dalam penyampaian pendapat tidak boleh mengganggu ketertiban umum. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pengambil kebijakan juga harus peka terhadap aspirasi masyarakat dan wajib menghadirkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap kebijakannya. Menyampaikan pendapat secara brutal tanpa mengindahkan hak orang lain jika dilihat dari nilai dasar sila kedua dan sila kelima Pancasila secara integratif merupakan….
Perbuatan memaksakan kehendak kepada sesama manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa
Perbuatan tidak mencintai tanah air dan bangsa serta bertentangan dengan nilai-nilai agama
Perbuatan yang merugikan sesama manusia dan kepentingan umum
Perbuatan yang tidak sesuai dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika
Perbuatan yang melanggar peraturan dan hukum yang berlaku
Sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila, nilai-nilai Pancasila harus diterapkan dalam praktik penegakan hukum dan keadilan di Indonesia, baik pada aspek penyusunan peraturan hukumnya, perilaku penegak hukum maupun perilaku warga negaranya. Sesuai dengan sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, perilaku menegakkan hukum dan keadilan ini didasarkan pada nilai dasar ...
Persamaan derajat, harkat dan martabat manusia yang harus dihargai
Menempatkan kepentingan bangsa dan negaranya diatas kepentingan pribadi dan golongan
Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara
Mengembangkan persatuan dan kesatuan bangsa dalam bangsa yang penuh keanekaragaman budaya
Tidak memaksakan kehendak pada orang lain
Dalam rangka penegakan hukum di Indonesia, peraturan yang ada harus dibuat oleh lembaga yang berwenang, tidak bertentangan dengan idiologi negara Pancasila serta seuai dengan kebutuhan masyarakat, hal ini merupakan faktor yang menentukan keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum dari faktor….
Hukumnya
Penegak hukumnya
Masyarakatnya
Sarana atau fasilitasnya
Kebudayaannya
Dalam rangka penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian, seringkali diperlukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan penyidikan. Tugas hukum ini dilakukan oleh …
Kepolisian Republik Indonesia
Kejaksaan Republik Indonesia
Hakim
Advokat
Komisi Yudisial
Kejaksaan punya peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian baik dibidang pidana, bidang perdata dan tata usaha negara maupun di bidang ketertiban dan ketenteraman umum. Di bawah ini yang merupakan salah satu tugas dan wewenang kejaksaan dibidang pidana adalah ….
Peningkatan kesadaran hukum masyarakat
Pengamanan kebijakan dan penegakan hukum
Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara
Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal
Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap
Ilmu pengetahuan dan teknologi secanggih apapun, dalam penerapannya harus tetap sejalan dengan nilai-nilai sila Ketuhanan Yang Maha Esa, menuju terbentuknya manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya adalah …
Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pemenangan salah satu calon dalam pemilihan calon kepala daerah
Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk penyelenggaraan kegiatan keagamaa secara virtual
Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menunjang kegiatan-kegiatan Kemanusiaan pada saat terjadi bencana
Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kegiatan-kegiatan pelayanan Pemerintahan
Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menunjang kesejahteraan masyarakat
Penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu luas dan meliputi berbagai aspek kehidupan manusia membutuhkan sikap selektif dan sikap mental beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sehingga tidak membawa kerugian bagi kehidupan manusia. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa diimbangi dengan sikap mental tersebut akan berdampak negatif pada …
Berkembangnya pornografi dan pornoaksi
Pola hidup konsumtif
Korupsi, kolusi dan nepotisme
Budaya egoisme
Semangat kedaerahan yang sempit
Dewasa ini bangsa Indonesia dihadapkan dengan berbagai macam bencana terutama banjir yang melanda berbagai tempat di tanah air. Disamping faktor alam, bencana banjir juga tidak lepas dari kecerobohan manusia dalam menggunakan teknologi untuk mengeksploitasi alam. Dalam hal pemanfaatan teknologi ini kita dituntut untuk mempunyai tanggungjawab etis dan moral sesuai dengan pancasila dan UUD 1945 yakni …
Mengekploitasi sebesar-besarnya kekayaan alam untuk kepentingan industri
Membuka seluas-luasnya penanaman modal asing untuk kepentingan industri
Memanfaatkan teknologi untuk kesejahteraan dengan mengindahkan kondisi lingkungan
Memanfaatkan kekayaan alam untuk pembangunan daerah masing-masing
Membangun industri-indutri baru ditempat-tempat startegis dan padat penduduk
Tidak dapat dipungkiri bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa banyak pengaruh di berbagai bidang kehidupan manusia baik positif maupun negatif. Dalam bidang politik pengaruh positif ilmu pengetahuan dan teknologi itu tampak dalam hal ...
Semakin menguatnya supremasi hukum
Semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap Hak Asasi Manusia
Semakin banyaknya peraturan perundangan yang memihak kepentingan rakyat
Semakin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum
Semakin menguatnya kontrol yang efektif terhadap jalanya pemerintahan
Bentuk negara kesatuan dalam beberapa hal mempunyai perbedaan yang prinsip dengan bentuk negara serikat, salah satu diantaranya adalah dalam aspek kedaulatannya. Perbedaan dalam aspek kedaulatan dari kedua bentuk negara ini adalah ...
Negara kesatuan mengatur kedaulatan negara dalam konstitusinya, sementara di negara Serikat tidak diatu
Negara kesatuan menerima kedaulatan itu dari pemerintah daerah, sementara negara serikat menerima kedaulatan itu dari negara bagian
Di negara kesatuan, pemilik kedaulatan asli adalah pemerintah pusat, sementara di negara serikat pemilik kedaulatan asli itu adalah negara bagian
Di negara kesatuan, pemilik kedaulatan asli adalah di pemerintah daerah, sementara di negara serikat pemilik kedaulatan asli adalah pemerintah pusat
Di negara kesatuan, pemerintah pusat dapat menerima pelimpahan beberapa wewenang dari pemerintah daerah, sedangkan di negara serikat tidak
13. Kita patut bersyukur bahwa sampai saat ini paham komunisme yang pernah membuat sejarah kelam di Indonesia dilarang melaui Ketetapan MPRS yang mengatur tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia, peryataanPartai Komunis Indonesia sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan faham atau ajaran komunisme/Marxisme/leninisme. Ketetapan MPRS yang di maksud adalah …
Ketetapan MPRS-RI No. XX/MPRS/1966
Ketetapan MPRS-RI No. XXI/MPRS/1966
Ketetapan MPRS-RI No. XXII/MPRS/1966
Ketetapan MPRS-RI No. XXIV/MPRS/1966
Ketetapan MPRS-RI No. XXV/MPRS/196
Perhatikan pernyataan dibawah ini:
1) Para tenaga medis menjaga kesehatan masyarakat
2) TIM SARdan PMI melakukan kegiatan menanggulangi bencana alam dan kemanusiaan
3) Para petani dan nelayan dengan menyediakan pangan
Apa yang mereka lakukan adalah upaya pembelaan negara sesuai UU No 3 Tahun 2002 melalui ....
Pendidikan Kewarganegaraan
Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib
Pengabdian sebagai TNI
Pengabdian sesuai profesi
Kewajiban Bela negara
Sikap seseorang untuk selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Seseorang yang mempunyai sikap seperti ini, akan menghalalkan segala cara supaya haknya bisa terpenuhi, meskipun caranya tersebut dapat melanggar hak orang lain. Tidak segan segan menyakiti orang lain demi keinginannya terpenuhi. Sikap seperti ini adalah salah satu faktor penyebab pelanggara HAM yaitu berupa ....
Sikap egois
Rendahnya kesadaran HAM
Kurang tegasnya aparat penegak hukum
Terjadinya penyalahgunaan tekhnologi
Terjadinya penyalahgunaan kekuasaan
Salah satu penghambat persatuan Indonesia adalah Negara yang sangat rentan akan terjadinya perpecahan dan konflik yang disebabkan dengan keberagaman suku, etnik, budaya agama serta karakteristik dan keunikan di setiap wilayahnya serta sumber daya alam yang melimpah ruah, sebagai modal pembangunan bangsa”. Wacana diatas menggambarkan kebhinekaan masyarakat Indonesia yang menjadi kebanggaan kita dan seharusnya bukan menjadi pencetus konflik tapi sebagai ….
Kekayaan budaya bangsa Indonesia sehingga bisa menjatuhkan martabat bangsa lain
Kebanggan bangsa Indonesia yang memiliki kebudayaan yang berbeda – beda tetapi teap saling menhargai dan menghormati demi persatuan Indonesia
Modal bagi pembangunan daerah untuk bekerjasama dengan negara lain
Modal bagi tiap-tiap daerah untuk mempekokoh chauvinisme
Cara memperbaiki taraf hidup semua warga negara
Aspek sosial budaya mencakup kehidupan sosial, pendidikan, kesehatan, seni dan budaya. Contoh pengaruh negatif kemajuan iptek terhadap aspek sosial budaya, yaitu....
Munculnya tindakan radikal dan anarkis dalam masyarakat
Menguatnya nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat
Memudarnya sikap individualisme atau sikap mementingkan diri sendiri
Munculnya gaya hidup konsumtif dan gemar mengonsumsi barang-barang impor
Menguatnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan social
Kesenjangan pembangunan yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat memicu terjadinya gerakan sparatisme yang ada di daerah yang jelas dapat mengancam persatuan dan kesatuan. Berikut ini yang merupakan salah satu usaha untuk menyelesaikan masalah gerakan sparatisme yang terjadi di Indonesia sesuai dengan Pancasila khususnya sila ke-5 adalah ....
menjalankan kekuasaan secara sentralisasi agar tercipta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
melaksanakan pemerataan pembangunan dan hasi-hasilnya di seluruh wilayah Indonesia
menegakkan hukum secara represif di seluruh wilayah Indonesia
meningkatkan teknologi persenjataan dan jumlah angkatan perang Indonesia
menumpas segala bentuk gerakan yang ingin melepaskan diri dari Indonesia secara militer dengan kekerasan
