Petani harus menyewa tanah meskipun dia adalah pemilik tanah

Harga sewa tanah tergantung kepada kondisi tanah

Pembayaran sewa tanah dilakukan dengan hasil pertanian

Bagi yang tidak memiliki tanah dikenakan pajak kepala

Memberikan kepastian hukum bagi tanah

Meningkatkan kesejahteraan petani

Daya beli masyarakat semakin menurun

Mempunyai pemasukan tetap bagi pemerintah kolonial Inggris

petani harus menyewan tanah meskipun dia adalah pemiliknya

harga sewa tanah tergantung kepada kondisi tanah

pembayaran sewa tanah diberikan berupa hasil panen

bagi yang tidak memiliki tanah dikenakan pajak kepala

Convention of London 1814

Convention of Netherlands 1814

Perjanjian Inggris

Perjanjian Belanda

Pemerintah Belanda

Pemerintah Inggris

Pemerintah Jepang

Pemerintah Belanda dan Inggris

menulis buku yang berjudul History of Java

menemukan bunga Rafflesia-arnoldii

membentuk susunan baru dalam pengadilan yang didasarkan pengadilan Inggris

membentuk sistem monopoli

sulit menentukan luas sempit dan tingkat kesuburan tanah,

sulit menentukan besar kecilnya pajak untuk pemilik tanah yang luasnya berbeda

masyarakat pedesaan terbiasa dengan sistem uang

terbatasnya jumlah pegawai

Memberikan kepastian hukum bagi tanah

Meningkatkan kesejahteraan petani

Daya beli masyarakat semakin menurun

Mempunyai pemasukan tetap bagi pemerintah kolonial Inggris

Pemerintah Inggris mendapatkan hasil pertanian 50% dari penyewa tanah milik pemerintah

Segala bentuk dan jenis penyerahan wajib maupun pekerjaan rodi perlu dihapuskan dan rakta diberikan kebebasan penuh diberikan kepada rakyat untuk menentukan jenis tanaman apa yang hendak ditanam

Peranan para bupati sebagai pemungut pajak dihapuskan dan sebagai penggantinya mereka dijadikan bagian yang integral dari pemerintahan kolonial

Para petani menggarap tanah sebagai penyewa tanah milik pemerintah inggris

perang Malaka dan perang Spanyol

perang di Aceh dan perang Prancis

perang Padri dan Perang Inggris

perang Dipenogoro dan perang Belgia

rakyat Indonesia kekurangan bahan pangan karena tidak menanam tanaman pangan

rakyat Indonesia bisa memenuhi kebutuhan kopi dan tembakau

rakyat Indonesia menjadi lebih makmur karena produksi tanaman ekspor meningkat

rakyat Indonesia bekerja lebih lama di lahan lahan pertanian yang mereka miliki

tanah yang digunakan untuk tanaman wajib tetap dikenakan pajak

waktu yang digunakan untuk pengerjaan tanaman wajib tidak melebihi waktu untuk menanam padi

kegagalan panen tanaman wajib bukan kesalahan penduduk, melainkan menjadi tanggung jawab pemerintah Belanda

penduduk yang tidak memiliki tanah harus melakukan kerja wajib selama seperlima tahun (66) hari dan mendapatkan upah

Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Kopi

Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Gula

Undang-Undang Pertanian dan Undang-Undang Gula

Undang-Undang Pertanian dan Undang-Undang Kopi