NEW
Font size
WorksheetsPosttest TWK Pilar Negara : UUD 1945
Total questions: 20
Worksheet time: 11mins
Perhatikan pernyataan berikut.
1) Menjaga stabilitas nasional
2) Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah indonesia.
3) Meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian bangsa Indonesia.
4) Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
5) Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Yang merupakan tujuan pokok dari Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 ditunjukkan nomor ……
1), 2), 3)
1), 3), 4)
1), 3), 5)
2), 3), 4)
2), 4), 5)
Berikut ini merupakan produk hukum yang urutan tepat dibawah UUD 1945 adalah ……
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah
Peraturan presiden
Peraturan menteri
Peraturan Daerah
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam susunan hierarkinya setara dengan ……
Peraturan Daerah
UUD 1945
Undang-Undang
Peraturan Presiden
Peraturan Menteri
"Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.” Pernyataan tersebut terdapat dalam UUD 1945 pasal ……
5 ayat 1
5 ayat 2
6 ayat 1
6 ayat 2
6 ayat 3
“Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”. Pernyataan tersebut terdapat dalam UUD 1945 pasal ……
3 ayat 1
3 ayat 2
3 ayat 3
4 ayat 1
4 ayat 2
Presiden atas persetujuan DPR dapat menyatakan perang. Hal ini seperti yang tertuang dalam UUD 1945 pasal ……
10
11 ayat 1
11 ayat 2
12
13 ayat 1
Berdasarkan Amandemen UUD 1945 pasal 7, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama ……
5 tahun dan tidak dapat dipilih kembali
5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali jabatan
5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 2 kali masa jabatan
6 tahun dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan
10 tahun dan tidak dapat dipilih kembali
Pancasila dan UUD 1945 merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini disebabkan karena ……
Pancasila dan UUD 1945 ditetapkan secara bersamaan
Pancasila merupakan pedoman dalam penyusunan UUD 1945
Dalam pembukaan UUD 1945 memuat falsafah dasar negara yaitu Pancasila
Pancasila dan UUD 1945 disusun oleh PPKI
Pancasila dan UUD 1945 disusun berdasarkan aspirasi rakyat Indonesia
Semua produk hukum yang ada di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Hal ini disebabkan karena ……
UUD 1945 merupakan sumber hukum tertinggi di Indonesia
UUD 1945 merupakan hukum yang pertama kali dibuat di Indonesia
UUD 1945 merupakan hasil pemikiran para pendiri bangsa
UUD 1945 merupakan hukum terbaik di Indonesia
UUD 1945 merupakan sumber hukum tertua di Indonesia
“Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.” Pernyataan tersebut terdapat dalam UUD 1945 pasal ……
3 ayat 1
3 ayat 2
3 ayat 3
4 ayat 1
4 ayat 2
Amandemen UUD 1945 perlu dilakukan karena beberapa pasal dalam UUD 1945 masih ......
Dapat ditafsirkan beberapa makna dalam penafsirannya
Dapat ditafsirkan menjadi satu pengertian yang kabur
Diperlukan untuk memberikan peluang pemerintah otoriter
Diragukan akan kemampuan UUD dalam menampung aspirasi
Ada pasal yang kurang
Di bawah ini yang bukan merupakan pokok pikiran Pembukaan UUD 1945 berdasarkan TAP MPRS NO. XX/MPRS/1966 adalah ……
Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
Negara Indonesia hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Negara Indonesia adalah negara yangberkedaulatan rakyat berdasarkan kerakyatan dalam permusyawaratan perwakilan
Negara Indonesia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar Kemanusiaan yang adil dan beradab
Negara Indonesia menganut politik luar negeri bebas aktif
Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 7A, Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul ......
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Mahkamah Agung (MA)
Mahkamah Konstitusi (MK)
Dewan Pertimbangan Agung (DPA)
Mayoritas suara anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
Pasal berapa saja UUD 1945 kedua kali diamandemen ......
Pasal 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, dan 35.
Pasal 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, dan 36.
Pasal 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, dan 37.
Pasal 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, dan 38.
Pasal, 1, 3, 7, 12, 26, 27, 28, 29, 30 dan 31
Pemerintah RIS menganut kabinet parlementer dimana kebijakan dan tanggung jawab dan kekuasaan pemerintah berada di tangan Menteri, baik secara bersama maupun individual. Pada masa ini juga dikenal dengan istilah bikameral, yaitu ......
Presiden dan DPR
Senat dan DPR
Presiden dan senat
DPR dan MPR
MPR dan presiden
Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai peran penting dalam ASEAN. Dalam melaksanakan politik luar negeri, Indonesia meliputi landasan idiil, konstitusional, dan operasional. Adapun landasan konstitusional terdapat dalam pembukaan UUD 1945 yang antara lain terdapat pada alinea ……
Pertama dan kedua
Pertama dan ketiga
Pertama dan keempat
Ketiga dan keempat
Kedua dan keempat
BPUPKI adalah badan yang bertugas untuk menyelidiki hal-hal yang memungkinkan Indonesia merdeka. Namun, pada akhirnya, badan ini digunakan untuk menentukan dasar negara. Tokoh yang mengubah haluan BPUPKI dari badan yang hanya menyelidiki hal-hal yang memungkinkan Indonesia merdeka adalah ……
Radjiman Wedyodiningrat
Ir. Soekarno
Moh. Yamin
Dr. Soepomo
Moh. Hatta
Sejak berlakunya maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945, meskipun masih menggunakan UUD 1945 yang bercirikan presidensial, pelaksanaannya berubah menjadi system pemerintahan parlementer, sehingga pada masa ini terjadi penyimpangan konstitusi berikut ini ……
KNIP berubah fungsi dari pembantu presiden menjadi badan legislative yang turut serta menetapkan GBHN
Presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara tertinggi dibawah MPR
Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR
Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka
Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi dan tidak bersifat absolutisme
Dalam hal pembentukan perundang-undangan, wewenang Presiden, antara lain sebagai berikut, kecuali ……
Presiden berhak untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan
Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjelaskan undang-undang sebagaimana mestinya
Setiap rancangan undang-undang yang dibuat oleh Presiden akan dibahas dalam rapat DPR dan disahkan jika disetujui oleh anggota rapat
Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang
Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak untuk menetapkan rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-Undang
Meskipun adanya penyerahan kekuasaan kepada pemerintah daerah, tetapi ada beberapa hal yang tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat yang akan ditetapkan dengan ……
Peratuan Daerah
Ketetapan MPR
Peraturan Presiden
Perppu
Peraturan Pemerintah
