Kedaulatan ke dalam adalah kekuasaan untuk menyusun dan mengatur organisasi pemerintahan sendiri menurut kehendak bangsanya sendiri, serta kekuasaan untuk mengelola semua yang ada di wilayahnya.

Kedaulatan ke luar berarti mengatur sumber daya alam baik di darat, laut, maupun udara, untuk kemakmuran rakyatnya tanpa campur tangan negara lain.

Salah satu contoh kedaluatan keluar adalah mengadakan perjanjian dengan negara lain.

Kedaulatan Tuhan adalah kekuasan tertinggi terletak di tangan raja sebagai penjelmaan kehendak Tuhan.

Kedaulatan negara adalah kekuasaan tertinggi terletak pada negara dan kedaulatan timbul bersamaan dengan berdirinya suatu negara.

Kedaulatan rakyat beranggapan bahwa rakyat memberikan kekuasaannya kepada penguasa yang ditentukan dalam pemilihan umum.

Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan dalam suatu negara

Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan pemerintah atau melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Indonesia menganut kedaulatan rakyat yang mana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD.

Dalam kedaulatan rakyat Indonesia, Presiden dapat membekukan dan/atau membubarkan DPR sesuai dengan UUD NRI tahun 1945 Pasal 7C.

Dalam sistem kedaulatan rakyat Indonesia MPR dapat memberhentikan Presiden dan /atau wakil presiden dalam masa jabatannya sesuai dengan UUD Pasal 3 ayat (3).

Indonesia pernah menganut Demokrasi Parlementer pada tahun 1945-1959.

Menurut UUD NRI 1945, yang berhak mengubah UUD adalah DPR dan Presiden.

Salah satu tugas DPR adalah menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi rakyat.

Menurut UUD NRI 1945 Mahkamah Konstitusi (MK) berwenang memutuskan pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Menurut UUD NRI 1945 Presiden tidak dapat diberhentikan meskipun melakukan pelanggaran hukum berupa: penghianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya.

MPR terdiri atas anggota-anggota DPR dan DPRD yang dipilih melalui pemilihan umum.

DPR melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN, dan kebijakan pemerintah.

Presiden berwenang menyatakan perang, membuat perdamaian dan perkanjuan dengan negara lain dengan persetujuan DPR.

Sumber kedauatan menurut plato berasal dari hukum.

Sumber kedaulatan menurut Aristoteles berasal dari filsafat atau ilmu pengetahuan.

Menurut sistem pemerintahan presidensial, kepala negara dan kepala pemerinyahan dipegang oleh presiden.

Menurut sistem pemerintahan parlementer, kepala negara dipegang oleh raja, ratu, atau sultan.

Indonesia sekarang ini menganut sistem pemerintahan presidensial.