WorksheetsPOP! QUIZ PMMB Batch VI
Total questions: 23
Worksheet time: 17mins
1. Direktur PT. Jamkrindo yang membidangi Divisi Penunjang Bisnis adalah :
Direktur Utama
Direktur Bisnis Penjaminan
Direktur Operasional dan Jaringan
Direktur MSDM Umum dan Kepatuhan
Direktur Keuangan Investasi dan Manajemen Risiko
Dalam proses penyusunan PKS, terdapat berapa opini yang harus dimintakan oleh Divisi Bisnis kepada Divisi terkait yang terdiri dari :
Divisi TAB, Divisi Klaim, Desk Subrogasi, Divisi MR&PUKM
Divisi TAB, Divisi Akuntansi, Desk Subrogasi, Divisi MR&PUKM
Divisi Akuntansi, Divisi TAB, Divisi Klaim, Divisi IT
Divisi TAB, Divisi Akuntansi, Divisi IT, Divisi MR&PUKM
Tidak ada jawaban yang benar
Berikut tindakan yang dapat dilakukan sebagai tindak lanjut rasio klaim penjaminan yang tinggi
(A) Perubahan tarif pada PKS
(B) Penerapan stop loss pada PKS
(C) Perubahan jenis kerugian yang dijamin
(D) Jawaban a, b dan c benar
(E) Jawaban a, b dan c salah
Pada proses evaluasi dan monitoring kinerja, variabel yang menjadi indikator monitoring portofolio produk/KPI antara lain :
(A) Volume dan IJP Cash Basis
(B) Klaim dan Subrogasi
(C) Profitabilitas produk dan Rasio Klaim
(D) Jawaban A, B, C benar
(E) Jawaban A, B, C salah
Batas rasio klaim yang dapat ditoleransi oleh perusahaan adalah sebesar :
60,81 %
58,81%
55,81%
52,81%
49,81%
Kegiatan utama di dalam audit internal meliputi :
Jasa Assurance dan Jasa Consulting
Jasa Consulting
Jasa Assurance
Pendampingan
Semua salah
Standar Praktek Internasional Audit teridi dari 2 standar, yaitu :
Standar asurans dan Standar konsultasi
Standar Atribut dan Standar Kinerja
Standar perencanaan audit dan standar pelaksanaan audit
Standar Pengembangan dan Standar Kualitas
Semua Salah
Jumlah Kantor Cabang PT Jamkrindo saat ini berjumlah :
54
55
56
57
58
Kegiatan lain SPI adalah pendampingan eksternal auditor dan Regulator saat ini, yaitu :
BPK, BPKP, OJK, dan KAP
Bank Indonesia
Bapepam LK
Semua salah.
Mana yang bukan tugas dari Bagian Hukum dari Divisi Hukum dan Kepatuhan?
Pendampingan Hukum
Membuat Pendapat Hukum
Legal Drafting dan Finalisasi Perjanjian dan Peraturan Perusahaan
Mapping Peraturan Eksternal untuk pemenuhan kepatuhan dan kecukupan Peraturan Internal
(1) Produk dari Perusahaan
(2) Strategis Bisnis dari non bisnis Perusahaan
(3) Pedoman Good Corporate Governance
(4) Standar operasional prosedur
(5) Petunjuk pelaksanaan dari penyelenggaraan kegiatan usaha Perusahaan
Dari 5 poin di atas, pilih 4 Materi Muatan Surat Edaran Direksi :
1, 2, 3, 4
1, 2, 4, 5
1, 3, 4, 5
2, 3, 4, 5
Penjelasan dan item Produk Hukum yang benar di bawah ini adalah :
Produk yang merupakan output dari bagian Hukum; Perjanjian kerjasa, Peraturan Perusahaan dan Pendapat Hukum.
Produk yang merupakan output dari bagian Hukum; Peraturan kerjasama, Pendapat Hukum dan Memorandum.
Produk yang merupakan output dari bagian Hukum; Pendapat Hukum, Peraturan Perusahaan dan Memorandum.
Produk yang merupakan output dari bagian Hukum; Peraturan kerjasama, Pendapat Hukum dan Profile Kepatuhan.
Mapping Peraturan Perusahaan yang berlaku telah selesai dilakukan tanggal 24 April 2018, sesuai yang tercantum dalam Memorandum :
Memorandum No. 888/M/4.3/IV/2018
Memorandum No. 887/M/4.3/IV/2018
Memorandum No. 888/M/4.4/IV/2018
Memorandum No. 887/M/4.5/IV/2018
Salah satu tugas Bagian Kepatuhan dari Divisi Hukum dan Kepatuhan adalah melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk penyelenggaraan sosialisasi Peraturan Perusahaan, salah satunya Peraturan Direksi Penerapan ISO 37001 SMAP. Yang bukan termasuk Per-Dir Penerapan ISO 37001 SMAP adalah :
Per-Dir tentang Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan
Per-Dir tentang Penerapan Uji Kelayakan
Per-Dir tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi
Per-Dir tentang Penundaan Transaksi Bisnis
Yang bukan merupakan job desk dari bagian Pelaporan dan Sistem Informasi Manajemen dari Divisi Akuntansi adalah :
Menyusun Laporan Keuangan
Penyampaian Laporan Keuangan ke Stakeholder
Review Laporan Keuangan
Menyusun perjanjian dan peraturan Perusahaan
Landasan Hukum untuk penyusunan laporan keuangan tertinggi adalah :
PSAK 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan dan PSAK 65 tentang Laporan Keuangan Konsolidasi
PSAK 65 tentang Laporan Keuangan Konsolidasi dan PP Nomor 11/2020 PT Jamkrindo
PJOK No 2 /POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin dan PSAK 65 tentang Laporan Keuangan Konsolidasi
SE OJK No 11/SEOJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Perusahaan Penjaminan Kredit dan PJOK No 2 /POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin
Tahap penyusunan laporan keuangan ke - 4 di PT Jamkrindo adalah :
Input Transaksi
Proses Grading dan Jurnal Integrasi Operasional
Closing Kanca dan Kanwil
Identifikasi Transaksi Antar Kantor (Tahap 1)
Pada pelaksanaan penyusunan laporan keuangan, Kantor Cabang melaporkan Laporan Keuangan Kantor Cabang dengan berkoordinasi dengan :
Kantor Pusat
Kantor Wilayah
Kantor Cabang
KUP
Yang bukan merupakan job desk dari bagian Kebijakan, Pengawasan, dan Pengendalian Akuntansi dari Divisi Akuntansi adalah :
Review Laporan Keuangan
Monitoring TindakLanjut Hasil Review
Evaluasi dan Usulan Pengembangan Aplikasi Akuntansi
Menyusun RKAP (Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan)
Sebagai Divisi pada Direktorat Utama, Job Desk dari Sekretaris Perusahaan yang TIDAK TEPAT adalah :
Pengelola Pengembangan Produk
Pengelolaan Hubungan Masyarakat
Pengelolaan Komunikasi Perusahaan
Bertanggung-jawab terhadap seluruh kegiatan yang berkaitan dengan PKBL
Sebagai Divisi pada Direktorat Utama, Job Desk dari Satuan Pengawas Intern yang TEPAT adalah :
Pengelolaan Desain / Proses Bisnis Korporasi
Melakukan Pengawasan dan pendampingan audit eksternal
Pengelolaan Komunikasi Perusahaan
Pengelola kegiatan pelayanan internal
Sebagai Divisi pada Direktorat Utama, Job Desk dari Perencanaan Strategis yang TEPAT adalah :
Penyusunan PKPT sesuai arahan strategis, regulasi dan kebutuhan perusahaan
Pengelolaan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance)
Pengelolaan media komunikasi Perusahaan
Pengelolaan Visi, Misi dan Kompetensi inti korporasi
Komunikasi Perusahaan baik secara internal maupun eksternal Tata Kelola yang meliputi Peraturan, Kearsipan, dan Protokoler Organ utama dalam Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) Mitigasi Risiko Reputasi yaitu Positioning Perusahaan dan tren media Sebagai value added terhadap Perusahaan
Dari ke-lima poin di atas, yang merupakan fungsi Sekretaris Perusahaan adalah :
1, 2, 3, 4
1, 3, 4, 5
2, 3, 4, 5
1, 2, 4, 5
