NEW
Font size
WorksheetsDIAGNOSTIK PPKN KELAS 8
Total questions: 15
Worksheet time: 11mins
Mengakhiri kekuasaan belanda di indonesia pada tanggal 8 Maret 1942 ditandai dengan ...?
Perjanjian renville
Perjanjian linggarjati
Perjanjian kalijati
Perjanjian malino
Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk pada tanggal 29 april 1945.
siapa nama ketua BPUPKI :
Ir. Soekarno
Radjima wedyo wenarko
KRT. Radjiman Wedyodiningrat
Ishibangase yosio
Rumusan dasar negara yang diusulkan oleh Ir Soekarno adalah...
Peri kebangsaan, Peri kemanusiaan, Internasionalisme, Mufakat, Kerakyatan.
Kebangsaan Indonesia atau nasionalisme, Peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan rakyat, Ketuhanan yang maha Esa
Nasionalisme, perikamanusiaan, peri kerakyatan, mufakat, Ketuhanan
Kebangsaan Indonesia, Peri kemanusiaan atau Internasionalisme, persatuan indonesia, mefakat atau demokrasi, Ketuhanan.
1.Peri kebangsaan,
2. peri kemanusiaan ,
3. kesejahteraan rakyat,
4. peri ketuhanan,
5. peri kerakyatan.
Urutkan rumusan dasar negara yang dikemukakan oleh Mr. Muhammad Yamin agar menjadi rumusan yang benar :
1 ; 2 ; 4 ; 5 ; 3
1 ; 2 ; 3 ; 5 ; 3
1 ; 3 ; 2 ; 4 ; 5
1 ; 4 ; 2 ; 3 ; 5
Pada sidang BPUPKI I dihadiri oleh 69 orang termasuk orang jepang yang dilaksanakan pada tanggal 29 mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Pada sidang tersebut terdapat tiga tokoh yang mengusulkan konsep atau rumusan dasar negara indonesia merdeka, ketiga tokoh tersebut adalah ?....
KRT. Radjiman Wedyodiningrat, Ir. Soekarno, dan Drs. Muhammad Hatta.
Ir. Soekarno, Drs. Muhammad Hatta, dan Mr. Muhammad Yamin.
Ir. Soekarno, Drs. Muhammad Hatta, dan Prof. Dr. Soepomo
Mr. MUhammad Yamin, Prof. Dr. Soepomo, dan Ir. Soekarno
Dalam masa sidang BPUPKI dilaksanakan sebanyak tigakali sidang diantaranya satu kali sidang tidak resmi. dalam sidang tersebut menghasilkan naskah yang diberi nama :....
Pembukaan
Pancasila
Piagan Djakarta
Dasar Negara
Pancasila sebagai Dasar Negara yang sah di resmikan atau disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, oleh ...?
PPKI
BPUPKI
ketua BPUPKI
Ketua PPKI
Pada tanggal 22 Juni 1945, panitia sembilan menghasilkan sebuah naskah yang diberi nama Piagam jakarta. naskah tersebut telah disepakati dalam sidang BPUPKI II untuk menjadi pembukaan UUD negara republik Indonesia, akan tetapi mengapa pada tanggal 18 Agustus 1945 yang disahkan berbeda, dengan alasan :....
PPKI tidak setuju dengan hasil kerja dengan panitia sembilan
pemerintah jepang tidak setuju dengan bunyi sila pertama tersebut.
kelompok orang keristen dan katolik dari indonesia bahagian timur tidak mau bergabung dengan indonesia apabila sila pertama tidak diubah.
tokoh-tokoh nasionalis tidak terima bentuk negara islam, sehingga sila pertama diubah.
Presiden yang terpilih dalam sidang PPKI adalah...?
Ir. Joko widodo
Ir. Soekarno
Jendral Soeharto
Jendral Soesilo Bambang Yudhoyono
Panitia Sembilan di ketuai oleh Ir. Soekarno, Panitia persiapan Kemerdekaan Indonesia dipimpin oleh ...?
Drs. Muhammad Hatta
Prof. Dr. Soepomo
Mr. MUhammad Yamin
Ir. Soekarno
Pancasila yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 pada alinea .....
pertama
kedua
ketiga
ke empat
berikut ini yang tidak termasuk dalam sistematika UUD 1945 adalah
Piagam Djakarta
Penjelasan pasal demi pasal
Batang Tubuh UUD
Pembukaan UUD
Tujuan negara republik indonesia yang ditunjukkan pada gambar disamping adalah...
memajukan kesejahteraan umum
melindungi segenap bangsa indonesia
ikut melaksanakan ketertiban dunia
mencerdaskan kehidupan bangsa
peraturan hidup yang dibuat oleh lembaga resmi negara yang dapat digunakan sebagai petunjuk hidup disebut....
norma hukum
norma kesopanan
norma kesusilaan
norma agama
Dalam sistem hukum indonesia, UUD 1945 memiliki kedudukan yang tertinggi sehingga disebut sebagai hukum dasar, sehingga segala peraturan yang dibuat oleh lembaga-lembaga negara tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. yang tidak termasuk fungsi UUD bagi bangsa ?
memberikan kebebasan lembaga negara dalam menjalankan pemerintahan
memberikan perlidungan hak dan kewajiban bagi warga negara
memberikan pembatasan kewenangan bagi lembaganegara
mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negara
