NEW
Font size
WorksheetsKehidupan Politik dan Ekonomi Masa ORDE LAMA
Total questions: 50
Worksheet time: 4hrs 10mins
Berikut ini yang bukan merupakan periode demokrasi di Indonesia yaitu ....
Demokrasi Liberal
Demokrasi Terpimpin
Demokrasi Pancasila
Reformasi
Demokrasi Sosial
Pada masa awal kemerdekaan, untuk menghindari absolutisme dari kekuasaan Presiden, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan diantaranya kecuali...
Maklumat Wakil Presiden Nomor X 16 Oktober 1945
Maklumat Pemerintah 3 November 1945
Maklumat Pemerintah 14 November 1945
operubahan sistem pemerintahan presidensial menjadi pemerintahan parlementer
mengeluarkan dekrit presiden 5 Juli
Pada masa kabinet Sutan Syahrir II terjadi pemindahan pusat pemerintahan RI dari Jakarta ke Yogjakarta tanggal 4 April 1946 dengan alasan...
situasi keamanan di Jakarta yang semakin memburuk
adanya ancaman aksi teror yang mengancam keselamatan pimpinan negara
penguasaan tempat - tempat strategis oleh Belanda yang ingin berkuasa kembali di Indonesia
ancaman dari tentara Jepang terhadap keselamatan pimpinan negara
adanya teror dari bekas tawanan Jepang yang mengancam keselamatan masyarakat
Ketika Yogtakarta diserbu oleh Belanda dan para pemimpin pemerintah ditangkap dan dipenjarakan, pusat pemerintahan dipindahkan ke Bukit Tinggi yang kemudian dikenal dengan nama ....
Republik Indonesia Serikat
Pemerintah Darurat Republik Indonesia
Republik Perwakilan Sumatera Barat
Pemerintah Sementara RI
Pemerintahan Syafryddin Prawiranegara
Kabinet yang berperan penting dalam kabinet transisi dari RI ke RIS, atau yang disebut dengan Kabinet Peralihan, dipimpin oleh ....
Moh. Hatta
Mr. Susanto Tirtoprodjo
dr. A. Halim
Amir Syarifuddin
Sutan Syahrir
Berikut ini yang bukan merupakan ciri Indonesia Masa Demokrasi Liberal tahun 1950 - 1959 yaitu ....
menggunakan UUDS 1950
Presiden hanya berkedudukan sebagai kepala negara
kabinet dipimpin oleh seorang Perdana Menteri dan bertanggung jawab kepada parlemen
terjadi jatuh bangun 7 kabinet dalam kurun waktu 9 tahun
dibentuk DPAS untuk membantu tugas Presiden
Berikut ini merupakan keberhasilan yang pernah dicapai oleh Kebinet Natsir, kecuali ....
adanya sistem Sumitro Plan yang mengubah ekonomi kolonial ke ekonomi nasional
menetapkan prinsip bebas aktif dalam kebijakan politik luar negeri Indonesia
Indonesia masuk PBB tanggal 28 September 1950
Berlangsung perundingan antara Indonesia dan Belanda untuk pertama kalinya mengenai masalah Irian Barat.
melakanakan Konferensi Asia Afrika
Faktor yang menyebabkan gagalnya kebijakan ekonomi Gerakan Benteng (Sumitro Plan) adalah ....
bantuan kredit yang diberikan kepada pengusaha diselewengkan dan tidak tepat sasaran
terbiasa mendapatkan dukungan finansial sehingga mereka tidak memiliki kesadaran untuk mengembangkan usahanya
kecurangan dari pengusaha nonbumiputera hanya memanfaatkan pengusaha bumi putera untuk mendapatkan bantuan modal kredit
terjadi guncangan ekonomi di beberapa negara asing
pengusaha pasar oleh beberapa perusahaan asing yang menyulitkan perkembangan dari penguasaha bumiputera
Berikut ini kedala atau masalah yang dihadapi pada masa Kabinet Sukiman diantaranya adalah ....
Adanya Pertukaran Nota Keuangan antara Mentri Luar Negeri Indonesia Soebardjo dengan Duta Besar Amerika Serikat Merle Cochran
Timbul masalah keamanan dalam negeri yaitu terjadi pemberontakan hampir di seluruh wilayah Indonesia, seperti Gerakan DI/TII, Gerakan Andi Azis, Gerakan APRA, Gerakan RMS.
Adanya kondisi krisis ekonomi yang disebabkan karena jatuhnya harga barang-barang eksport Indonesia sementara kebutuhan impor terus meningkat
terjadi peristiwa Tanjung Morawa mengenai persoalan tanah perkebunan di Sumatera Utara (Deli).
Munculnya gerakan sparatisme dan sikap provinsialisme yang mengancam keutuhan bangsa. Hal ini disebabkan karena rasa ketidakpuasan akibat alokasi dana dari pusat ke daerah yang tidak seimbang
Kabinet yang mengembalikan mandatnya kepada presiden dikarenakan munculnya mosi tidak percaya dari Serikat Tani Indonesia akibat peristiwa Tanjung Morawa yaitu ....
Natsir
Sukiman
Wilopo
Ali Sastroamidjojo I
Burhanuddin
Jatuhnya kabinet Sukiman disebabkan oleh karena adanya kerjasam ekonomi dan militer dengan Amerika Serikat atau yang dikenal dengan Mutual Security Act (MSA) , sehingga banyak dari kalangan partai politik yang menganggap bahwa...
Kerjasama tersebut bertentangan dengan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif
Kabinet Sukiman tidak sependapat dengan partai yang lain
Kerjasama tersebut menunjukkan Indonesia condong ke Blok Timur
Kerjasama tersebut banyak menguntungkan pihak Amerika Serikat
kerjasama tersebut hanya untuk kepentingan partai pendukung Sukiman
Peristiwa Tanjung Morawa adalah ...
konflik antara militer dan pemerintahan
konflik perkebunan kelapa sawit di Sumatera Utara
perdebatan tentang hasil perjanjian Renville
pemerintahan tandingan yang dibuat di luar Jawa
masalah keamanan di daerah yang belum juga dapat terselesaikan
Pelaksanaan Konferensi Asia Afrika di Bandung berhasil diselenggarakan pada masa Perdana Menteri ....
Burhanuddin Harahap
Mohammad Hatta
Amir Syarifuddin
Ali Sastroamidjojo
Natsir
Gerakan Desintegrasi yang terjadi pada masa Kabinet Ali I yang belum berhasil diatasi adalah
DI/TII
APRA
Andi Aziz
RMS
PRRI/Permest
Pemilu 1955 pertama kali diselenggarakan pada masa kabinet ....
Natsir
Sukiman
Burhanuddin Harahap
Djuanda
Ali Sastroamidjojo II
Pemilu 1955 dilaksanakan dua tahap, yakni untuk memilih ....
DPR dan Badan Konstituante
DPRS dan Badan Konstituante
DPR dan MPR
DPAS dan KNIP
Badan Konstituante dan DPAS
Badan yang bertugas untuk menyusun Undang - Undang baru disebut dengan ....
DPAS
DPR
Konstituante
KNIP
Badan Legislatif
Berikut ini yang bukan merupakan program Kabinet Burhanuddin Harahap, yaitu ....
mengembalikan kewibawaan pemerintah, yaitu mengembalikan kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada pemerintah.
melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan mempercepat terbentuknya parlemen baru
masalah desentralisasi, inflasi, pemberantasan korupsi
politik Kerjasama Asia-Afrika berdasarkan politik luar negeri bebas aktif
Normalisasi keadaan Republik Indonesia
Kabinet yang mempunyai program kerja yang disebut dengan "Rencana Pembangunan Lima Tahun", yaitu ....
Ali Sastroamidjojo I
Ali Sastroamidjojo II
Burhanuddin
Djuanda
Wilopo
Diantara program kerja berikut ini yang bukan merupakan bagian dari "Rencana Pembangunan Lima Tahun" adalah ....
pembentukan daerah-daerah otonomi dan mempercepat terbentuknya anggota- anggota DPRD.
mewujudkan perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional berdasarkan kepentingan rakyat
pemulihan keamanan dan ketertiban, pembangunan lima tahun, menjalankan politik luar negeri bebas aktif
melaksanakan keputusan Konferensi Asia Afrika
menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika
Munculnya sentimen anti Cina pada masa pemerintahan Kabinet Ali Sastroamidjojo II adalah....
banyaknya kelompok Cina yang mengambil alih perusahaan - perusahaan asing Belanda saat dinasionalisasi
kecemburuan terhadap kebijakan pemerintah yang mengistimewakan pengusaha - pengusaha Cina
sejak masa pergerakan nasioanl, hubungan antara pengusaha pribumi Tionghoa selalu tidak harmonis karena persaingan
orang - orang Cina melakukan provokasi dalam kegiatan perdagangan
orang - orang Cina mengambil keuntungan besar dari hasil penjualan
Kabinet yang dipimpin oleh Ir. Djuanda terbentuk pada tanggal 6 September 1950. Kabinet ini disebut Zaken Kabinet karena...
Berasal dari kalangan sipil dan militer
Merupakan hasil koalisi dari berbagai partai politik
Didukung oleh para menteri yang dianggap ahli di bidangnya
Perdana menterinya berasal dari partai politik
Anggota kabinet berasal dari penunjukan formatur
Pada masa Demokrasi Liberal Wakil Presiden mengeluarkan Maklumat 3 November 1945 yang menandai berlakunya sistem multipartai. Salah satu kelemahan sistem multipartai adalah .....
Para pemimpin dapat berindak sewenang-wenang
Masyarakat tidak mempunyai jaminan untuk hidup sejahtera
Sistem Demokrasi Pancasila dapat berjalan dengan baik
Kepentingan golongan lebih diutamakan daripada nasional
Hak kebebasan berpendapat sangat dibatasi pemerintah
Periode antara tahun 1950-1959 dalam sejarah Indonesia disebut ....
Demokrasi Parlementer
Demokrasi Pancasila
Demokrasi Terbuka
Demokrasi Presidensial
Demokrasi Terpimpin
Mengapa pada masa Demokrasi Liberal di Indonesia sering terjadi pergantian kabinet ....
Program kerja kabinet kurang sesuai dengan keadaan Indonesia pada waktu itu
Program yang dicanangkan setiap kabinet sering mendapat penolakan rakyat
Adanya politik adu domba yang dilakukan oleh pihak lain
adanya perbedaan kepentingan diantara partai-partai yang tidak pernah terselesaikan dengan baik
Rakyat tidak percaya dengan kabinet tersebut
Program Panca Karya sering disebut sebagai Kabinet Karya, di bawah ini yang bukan program Karya yaitu ....
membentuk Dewan Nasional
normalisasi keadaan Republik Indonesia
melancarkan pelaksanaan Pembatalan KMB
mempergiat / mempercepat proses pembangunan
berhasil mengembalikan Irian Barat
Berikut ini yang bukan merupakan keberhasilan Kabinet Djuanda adalah ...
Deklarasi Djuanda
terbentuknya Dewan Nasional
mengadakan Musyawarah Nasional (Munas)
giadakan Musyawarah Nasional Pembangunan
menjalankan Dekrit Presiden
Berakhirnya kabinet Djuanda disebabkan oleh ....
dianggap selesai menjalankan tugasnya
dikeluarkannya Dekrit Presiden
mossi tidak percaya dari masyarakat
Mundurnya sejumlah menteri dari Masyumi membuat kabinet hasil Pemilu I ini jatuh dan menyerahkan mandatnya pada presiden pada tanggal 14 Maret 1957.
Kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara pada masa pemerintahan RIS yaitu ....
sistem ekonomi Gunting Syafruddin
Nasionalisasi De javashe Bank
Sistem Ekonomi Gerakan Benteng
Sistem Ekonomi Ali-Baba
Persaingan Finansial ekonomi (Finek)
Setelah dinasionalisasi, De Javasche Bank berubah menjadi ....
Bank Sentral
Bank Indonesia
Bank Internasional
Bank Tabungan Negara
Bank Rakyat Indonesia
Penggagas kebijakan Sistem Ekonomi Gerakan Benteng adalah Menteri Perdagangan dalam Kabinet Natsir, yaitu…
Syafruddin Prawiranegara
Sumitro Joyohadikusumo
Iskaq Cokrohadisuryo
Burhanuddin harahap
Ir. Juanda
Gerakan Assaat dicanangkan pada masa pemerintahan cabinet ...
Hatta
Burhanudin Harahap
Ali Sastroamijojo II
Ali Sastroamijojo I
Wilopo
Sistem ekonomi yang bertujuan untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional (pembangunan ekonomi Indonesia) disebut dengan sistem ekonomi ....
gunting Syafruddin
nasionalisasi de Javasche Bank
gerakan benteng
Munaf
Ali Baba
Tujuan utama diberlakukannya sistem ekonomi Ali-Baba adalah ....
meningkatkan ekspor agar pendapatan pemerintah meningkat
memajukan pengusaha nonpribumi
menekan sedikit mengkir impor
meningkatkan kerja sama antara pengusaha pribumi dan nonpribumi untuk emajukan ekonomi Indonesia
memberikan bantuan ekonomi kepada Ali (pengusaha pribumi) dari Baba (non pribumi)
Pada masa Kabinet Burhanudin Harahap dikirim delegasi ke Jenewa untuk merundingkan masalah finansial-ekonomi antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda. Misi ini dipimpin oleh ....
I Gusti Ngurah Rai
Burhanudin Harahap
Anak Agung Gede Agung
Moh. Hatta
Soemitro Djojohadikusumo
Demorkasi Terpimpin dalah sistem demokrasi yang semua keputusan dan pemikiran terpusat kepada pemimpin, yakni Soekarno. Landasan dari Demokrasi Terpimpin ditafsirkan dari ....
demokrasi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
demokrasi yang segala keputusan berada di tangan pemimpin
demokrasi yang dipimpin oleh rakyat
demokrasi yang dijiwai nilai - nilai Pancasila
demokrasi kekuasaan ditangan rakyat
Konsep pemikiran Soekarno pada masa Demokrasi Terpimpin adalah mempersatukan masyarakat Indonesia dari berbagai golongan baik Nasionalis, Komunis dan golongan agama, konsep penyatuan ini dikenal dengan istilah...
OLDEFO
USDEK
NEFO
MANIKEBU
NASAKOM
Perhatikan Pernyataan berikut ini:
1. Menetapkan pembubaran konstituante
2. Membentuk zaken kabinet
3. Pengembalian Irian Barat
4. Menetapkan kembali UUD 1945
5. Pembentukan MPRS dan DPAS
Berdasarkan data diatas yang termasuk dalam dekret presiden 1959 adalah ….
1 - 2 - 3
3 - 4 - 5
1 - 4 - 5
2 - 3 - 4
1 - 3 - 4
Presiden Soekarno membubarkan DPR paa tahun 1960 dan menggantinya dengan ....
Dewan Nasional
DPR-GR
Front Nasional
MPRS
Deppernas
Pembubaran DPR tahun 1960 dilatarbelakangi oleh ....
Penolakan DPR atas Rencana Anggaran Belanja Negara yang diajukan pemerintah
Anggota DPR terindikasi sebagai simpatisan Partai Komunis Indonesia
Pembentukan DPR-GR
Penolakan DPR untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum
Terbentuknya Dewan Pertimbangan Agung Sementar
Berikut ini Lembaga tinggi negara yang bukan termasuk dalam Regrouping Kabinet adalah ...
MPRS
DPR-GR
Depernas
Front Nasional
Dewan Nasional
Bangunan berikut ini merupakan proyek pada masa Demokrasi Terpimpin yang disebut dengan ....
OLDEFO
NEFO
Politik Mercusuar
Politik Poros
GANEFO
Munculnya gagasan Nefo dan Old defo oleh Presiden Soekarno dan memunculkan politik mercisuar. Bagi Sukarno politik mercusuar merupakan ...
upaya Soekarno mendekatkan diri pada blok Barat
langkah bangsa Indonesia menyamai kekuatan Blok Barat dan Blok Timur
respon atas terjadinya Perang dingin yang dianggap mengganggu bangsa Indonesia
cara bangsa Indonesia menjauhkan diri dari pengaruh komunisme
unsur menerangi jalan negara-negara Nefo
Penyimpangan kebijakan politik luar negeri yang pernah terjadi pada masa Demokrasi Terpimpin adalah…
Terbentuknya Poros Jakarta–Peking menunjukkan Indonesia memihak blok Timur
Menjadi tuan rumah dari penyelenggaraan KAA di Bandung, Jawa Barat
Indonesia mengirimkan pasukan perdamaian di daerah konflik
Membantu Timor-Timur meraih kemerdekaan
Melakukan konfrontasi dengan Malaysia
Berikut ini yang bukan merupakan kebijakan ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin adalah ....
Pembentukan Dewan Perancang Nasional (Depernas)
Pembentukan Badan Perancangan Pembangunan Nasional (Bappenas)
Melaksanakan Deklarasi Ekonomi (Dekon)
Pembangunan Proyek Mercusuar
Proyek Poros Jakarta Jakarta – Pnom Penh – Hanoi – Peking – Pyongyang
Kebijakan ekonomi pada masa Demokrasi terpimpin yang bertujuan untuk menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari imperialisme disebut dengan ....
Politik Mercusuar
Nasionalisasi ekonomi
Dekrasi Ekonomi
Sistem Ekonomi Etatisme
Ekonomi Terpimpin
Kelompok cendekiawan pada masa “demokrasi terpimpin” yang tidak setuju dengan adanya dominasi ideology tertentu terhadap kebudayaan nasional adalah
Himpunan Sarjana Indonesia
LKN
Manikebu
Sarbumusi
Lekra
Dwi Komando Rakyat (DWI KORA) dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam rangka ....
Meruntuhkan orde baru
Perjuangan Pembebasan Irian Barat
Konfrontasi dengan Malaysia
Melawan pemberontakan G 30 S/PKI
merebut kembali Irian Barat
Faktor utama yang menyebabkan Indonesia keluar dari kenggotaan PBB karena …
PBB dikuasai Negara-negara imperialis
PBB tidak membantu kemelut politik di Indonesia
PBB tidak dapat membantu menyelesaikan masalah Irian Barat
Malaysia diangkat menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB
Indonesia diangkat menajdi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB
Negara yang termasuk dalam OLDEFO menurut Soekarno adalah negara-negara ....
Islam
Kapitalis
Komunis
Kolonilais
Sosialis
