wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Test Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan

Total questions: 20

Worksheet time: 2hrs 36mins

Name
Class
Date
1.

Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden disebut ...

a)

Perrpu

b)

Perpres

c)

UU

d)

PP

2.

Produk hukum MPR yang dapat mengikat ke dalam dan ke luar disebut dengan...

a)

Norma

b)

Peraruran

c)

Keputusan

d)

Ketetapan

3.

Ketaatan terhadap peraturan dapat ditunjukkan dengan cara berikut, kecuali...

a)

Mengenakan helm bila perlu

b)

Mematuhi peraturan lalu lintas

c)

Tidak membuang sampah di sembarang tempat

d)

Parkir di tempat yang telah di sediakan

4.
Hal-hal berikut ini yang bisa terjadi ketika tidak adanya sebuah peraturan, kecuali . . . .
a)
kacau
b)
tertib
c)
tidak aman
d)
tidak tertib
5.
Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang paling tinggi adalah . . . .
a)
undang-undang
b)
UUD 1945
c)
Perpu
d)
Perda
6.

Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah dinamakan . . . .

a)

Perpu

b)

Perpres

c)

Perda

d)

UU

7.

1. dibuat oleh lembaga Negara

2. proses perubahan paling rumit dari semua peraturan

3. salah satu muatan materinya berisi hak dan kewajiban warga Negara

4. sudah diamandemen beberapa kali

5. sebagai hukum dasar tertinggi Negara

Ciri-ciri tersebut mengarah terhadap peraturan…

a)

Perppu

b)

UUD 1945

c)

Undang-Undang

d)

Peraturan Pemerintah

8.

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat, hal ini menegaskan bahwa peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas…

a)

Kekeluargaan

b)

Pengayoman

c)

Keadilan

d)

Kemanusiaan

9.

Berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa materi muatan Peraturan Perundang-Undangan harus mencerminkan sepuluh asas, salah satunya adalah asas Bhinneka Tunggal Ika yang mengandung makna...

a)

setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara

b)

setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, bebangsa dan bernegara

c)

setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan setiap materi muatan peraturan perundangan di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

d)

setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencserminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan

10.

Rancangan undang-undang (RUU) dapat menjadi undang-undang (UU) setelah mendapat persetujuan bersama antara...

a)

DPR dan Dewan Pertimbangan Presiden

b)

MPR dan Mahkamah Konstitusi

c)

DPR dan Presiden

d)

Mahkamah Agung dan DPR

11.

Peraturan perundang-undangan yang keempat adalah...

a)

UU dan Perpu

b)

Peraturan Pemerintah

c)

Peraturan Presiden

d)

Peraturan Daerah Provinsi

12.

Yang berwenang menetapkan Peraturan Presiden adalah...

a)

MPR

b)

DPR

c)

Presiden

d)

Mahkamah Konstitusi

13.

Berikut ini yang menunjukkan tingkat kesadaran hukum seseorang masih rendah adalah ....

a)

warga menjalankan tugas kelurahan yang telah disepakati oleh semua RW

b)

menaati rambu-rambu lalu lintas harus dilakukan oleh semua warga dan kendaraan yang melintas

c)

mengelola hutan untuk kepentingan ekonomi daripada hutan tersebut tidak bermanfaat

d)

membuang sampah pada tempatnya karena takut oleh sanksinya

14.

Lembaga yang berwenang membuat undang – undang disebut . . . .

a)

Eksekutif

b)

Yudikatif

c)

Legislatif

d)

Federatif

15.

Hirarki peraturan perundang-undangan tercantum dalam Undang-undang no ....

a)

No. 10 tahun 2011

b)

No, 11 tahun 2011

c)

No. 12 tahun 2011

d)

No. 13 tahun 2011

16.

Tujuan dari dibentuknya peraturan perundang-undangan adalah....

a)

agar masyarakat kebal hukum

b)

hukum tak pandang derajat

c)

bersifat universal

d)

agar tertib dan damai

17.

Dalam proses pembentukannya, rancangan peraturan daerah provinsi yang diusulkan oleh DPRD Provinsi, selanjutnya dibahas oleh...

a)

Gubernur

b)

DPRD Provinsi

c)

DPRD Provinsi bersama Gubernur

d)

DPRD Provinsi bersama Walikota

18.

Berikut yang bukan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan menurut I. C. van der Vlies adalah asas...

a)

Kedayagunaan dan kehasilgunaan

b)

organ/lembaga yang tepat

c)

dapat dilaksanakan

d)

tujuan yang jelas

19.

Semua aturan hukum yang dibentuk oleh semua tingkat lembaga dalam bentuk tertentu, dengan prosedur tertentu, biasanya disertai sanksi, dan berlaku umum, serta mengikat rakyat, adalah definisi peraturan perundang-undangan menurut...

a)

Attamimi

b)

Soehino

c)

Bagir Manan

d)

Aan Seidmen

20.

Tata urutan peraturan perundang-undangan yang kedua berdasarkan UU No. Tahun 2004 adalah...

a)

UU/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

b)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

c)

Keputusan Presiden

d)

Ketetapan MPR