Font size
WorksheetsTWK- UUD 1945
Total questions: 140
Worksheet time: 1hrs 10mins
Perhatikan pernyataan berikut.
1) Menjaga stabilitas nasional
2) Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah indonesia.
3) Meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian bangsa Indonesia.
4) Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
5) Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Yang merupakan tujuan pokok dari Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 ditunjukkan nomor …
1), 2), 3)
1), 3), 4)
1), 3), 5)
2), 3), 4)
2), 4), 5)
Berikut ini merupakan produk hukum yang urutan tepat dibawah UUD 1945 adalah…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah
Peraturan presiden
Peraturan menteri
Peraturan Daerah
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam susunan hierarkinya setara dengan…
Peraturan Daerah
UUD 1945
Undang-Undang
Peraturan Presiden
Peraturan Menteri
"Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.” Pernyataan tersebut terdapat dalam UUD 1945 pasal…
5 ayat 1
5 ayat 2
6 ayat 1
6 ayat 2
6 ayat 3
“Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”. Pernyataan tersebut terdapat dalam UUD 1945 pasal…
3 ayat 1
3 ayat 2
3 ayat 3
4 ayat 1
4 ayat 2
Presiden atas persetujuan DPR dapat menyatakan perang. Hal ini seperti yang tertuang dalam UUD 1945 pasal…
10
11 ayat 1
11 ayat 2
12
13 ayat 1
Berdasarkan Amandemen UUD 1945 pasal 7, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama …
5 tahun dan tidak dapat dipilih kembali
5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali jabatan
5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 2 kali masa jabatan
6 tahun dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan
10 tahun dan tidak dapat dipilih kembali
Pancasila dan UUD 1945 merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini disebabkan karena…
Pancasila dan UUD 1945 ditetapkan secara bersamaan
Pancasila merupakan pedoman dalam penyusunan UUD 1945
Dalam pembukaan UUD 1945 memuat falsafah dasar negara yaitu Pancasila
Pancasila dan UUD 1945 disusun oleh PPKI
Pancasila dan UUD 1945 disusun berdasarkan aspirasi rakyat Indonesia
Semua produk hukum yang ada di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Hal ini disebabkan karena….
UUD 1945 merupakan sumber hukum tertinggi di Indonesia
UUD 1945 merupakan hukum yang pertama kali dibuat di Indonesia
UUD 1945 merupakan hasil pemikiran para pendiri bangsa
UUD 1945 merupakan hukum terbaik di Indonesia
UUD 1945 merupakan sumber hukum tertua di Indonesia
“Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.” Pernyataan tersebut terdapat dalam UUD 1945 pasal…
3 ayat 1
3 ayat 2
3 ayat 3
4 ayat 1
4 ayat 2
Amandemen UUD 1945 perlu dilakukan karena beberapa pasal dalam UUD 1945 masih ......
Dapat ditafsirkan beberapa makna dalam penafsirannya
Dapat ditafsirkan menjadi satu pengertian yang kabur
Diperlukan untuk memberikan peluang pemerintah otoriter
Diragukan akan kemampuan UUD dalam menampung aspirasi
Ada pasal yang kurang
Di bawah ini yang bukan merupakan pokok pikiran Pembukaan UUD 1945 berdasarkan TAP MPRS NO. XX/MPRS/1966 adalah ……
Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
Negara Indonesia hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Negara Indonesia adalah negara yangberkedaulatan rakyat berdasarkan kerakyatan dalam permusyawaratan perwakilan
Negara Indonesia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar Kemanusiaan yang adil dan beradab
Negara Indonesia menganut politik luar negeri bebas aktif
Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 7A, Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul ......
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Mahkamah Agung (MA)
Mahkamah Konstitusi (MK)
Dewan Pertimbangan Agung (DPA)
Mayoritas suara anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR
Pasal berapa saja UUD 1945 kedua kali diamandemen ......
Pasal 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, dan 35
Pasal 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, dan 36
Pasal 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, dan 37
Pasal 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, dan 38
Pasal, 1, 3, 7, 12, 26, 27, 28, 29, 30 dan 31
Pemerintah RIS menganut kabinet parlementer dimana kebijakan dan tanggung jawab dan kekuasaan pemerintah berada di tangan Menteri, baik secara bersama maupun individual. Pada masa ini juga dikenal dengan istilah bikameral, yaitu ......
Presiden dan DPR
Senat dan DPR
Presiden dan senat
DPR dan MPR
MPR dan presiden
Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai peran penting dalam ASEAN. Dalam melaksanakan politik luar negeri, Indonesia meliputi landasan idiil, konstitusional, dan operasional. Adapun landasan konstitusional terdapat dalam pembukaan UUD 1945 yang antara lain terdapat pada alinea ……
Pertama dan kedua
Pertama dan ketiga
Pertama dan keempat
Ketiga dan keempat
Kedua dan keempat
BPUPKI adalah badan yang bertugas untuk menyelidiki hal-hal yang memungkinkan Indonesia merdeka. Namun, pada akhirnya, badan ini digunakan untuk menentukan dasar negara. Tokoh yang mengubah haluan BPUPKI dari badan yang hanya menyelidiki hal-hal yang memungkinkan Indonesia merdeka adalah ……
Radjiman Wedyodiningrat
Ir. Soekarno
Moh. Yamin
Dr. Soepomo
Moh. Hatta
Sejak berlakunya maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945, meskipun masih menggunakan UUD 1945 yang bercirikan presidensial, pelaksanaannya berubah menjadi system pemerintahan parlementer, sehingga pada masa ini terjadi penyimpangan konstitusi berikut ini ……
KNIP berubah fungsi dari pembantu presiden menjadi badan legislative yang turut serta menetapkan GBHN
Presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara tertinggi dibawah MPR
Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR
Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka
Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi dan tidak bersifat absolutisme
Dalam hal pembentukan perundang-undangan, wewenang Presiden, antara lain sebagai berikut, kecuali ……
Presiden berhak untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan
Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjelaskan undang-undang sebagaimana mestinya
Setiap rancangan undang-undang yang dibuat oleh Presiden akan dibahas dalam rapat DPR dan disahkan jika disetujui oleh anggota rapat
Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang
Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak untuk menetapkan rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-Undang
Meskipun adanya penyerahan kekuasaan kepada pemerintah daerah, tetapi ada beberapa hal yang tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat yang akan ditetapkan dengan ……
Peratuan Daerah
Ketetapan MPR
Peraturan Presiden
Perppu
Peraturan Pemerintah
Isu amandemen Undang-undang 1945 kembali menjadi perbincangan hangat di publik setelah Ketua MPR Bambang Soesatyo menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Bogor, Jumat (13/8/2021) lalu. Salah satu yang dikhawatirkan adalah nantinya bakal membahas soal penambahan masa jabatan Presiden. Saat itu, pria yang karib disapa Bamsoet itu mengaku bahwa Presiden Jokowi setuju ihwal rencana MPR melakukan amandemen terbatas UUD 1945 terkait untuk menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dan tidak melebar ke persoalan lain. Rencana tersebut mendapatkan dukungan dari dua partai politik yang memiliki kader di MPR. Keduanya adalah PPP dan PKB. Usulan amandemen UUD 1945 yang direncanakan tersebut memuat hal-hal pokok kecuali …
a. Penajaman bab tentang pendidikan dan perekonomian
b. Penambahan bab komisi negara
c. Penambahan bab HAM
d. Calon Presiden perseorangan
e. Penambahan masa jabatan kepala daerah1. Isu amandemen Undang-undang 1945 kembali menjadi perbincangan hangat di publik setelah Ketua MPR Bambang Soesatyo menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Bogor, Jumat (13/8/2021) lalu. Salah satu yang dikhawatirkan adalah nantinya bakal membahas soal penambahan masa jabatan Presiden. Saat itu, pria yang karib disapa Bamsoet itu mengaku bahwa Presiden Jokowi setuju ihwal rencana MPR melakukan amandemen terbatas UUD 1945 terkait untuk menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dan tidak melebar ke persoalan lain. Rencana tersebut mendapatkan dukungan dari dua partai politik yang memiliki kader di MPR. Keduanya adalah PPP dan PKB. Usulan amandemen UUD 1945 yang direncanakan tersebut memuat hal-hal pokok kecuali …
Penajaman bab tentang pendidikan dan perekonomian
Penambahan bab komisi negara
Penambahan bab HAM
Calon Presiden perseorangan
Penambahan masa jabatan kepala daerah
Presiden ke-6 diduduki oleh Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY selama dua periode, yaitu 20 Oktober 2004 hingga 20 Oktober 2014. SBY didampingi oleh dua wakil presiden selama masa jabatannya, yaitu: Muhammad Jusuf Kalla (20 Oktober 2004 - 20 Oktober 2009) Boediono (20 Oktober 2009 - 20 Oktober 2014) Kemudian, Presiden Joko Widodo memenangkan dua periode sebagai presiden, yaitu periode 20 Oktober 2014 hingga 20 Oktober 2019 dan didampingi oleh Muhammad Jusuf Kalla sebagai wakil presiden. Kemudian menang kembali sebagai presiden pada 20 Oktober 2019 hingga sekarang dan didampingi oleh Wakil Presiden Ma'aruf Amin. Pergantian Presiden dan wakil presiden dibatasi menjadi dua periode terjadi pada amandemen ke …
Amandemen 2&3
Amandemen 2
Amandemen 1
Amandemen 3
Amandemen 4
1. Dalam penanganan pasien COVID-19, pemerintah saat ini sudah mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan dalam upaya penanganan. Mulai dari tenaga medis, ruang perawatan hingga dukungan penuh dari instansi lembaga baik pemerintah maupun swasta. Menteri Kesehatan Dr. Terawan Agus Putranto saat melakukan konferensi pers di Kantor Presiden, Senin (14/9/20), menyatakan untuk tenaga medis sudah siap bekerja termasuk bantuan tenaga relawan. Total relawan Tenaga Kesehatan Nusantara Sehat dan internship (magang) yang sudah ditempatkan ada 16.286 orang yang tersebar di rumah sakit dan laboratorium sarana kesehatan untuk melayani terkait COVID-19. "Dan masih ada 3.500 dokter internship, 800 Tenaga Nusantara Sehat, dan disamping itu ada tenaga relawan 685 orang, termasuk ada dokter spesialis paru, anastesi, penyakit dalam dan tenaga kesehatan lain seperti perawat, dokter umum dan lainnya yang siap di-deploy-kan (diterjunkan), siap untuk membantu bila dibutuhkan tenaga tambahan," tegas Terawan. Pada kesiapan fasilitas kesehatan, menurutnya pemerintah telah menambah tempat isolasi pasien baik untuk gejala ringan atau yang tanpa gejala. Upaya pemerintah dalam menyediakan berbagai fasilitas kesehatan tersebut merupakan pengamalan pasal ke …
Pasal 34 ayat 1
Pasal 33 ayat 3
Pasal 34 ayat 1
Pasal 34 ayat 3
Pasal 31 ayat 2
1. Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bekasi menargetkan pendataan anak yatim dan piatu akibat Covid-19 selesai pada 25 Agustus 2021. "Masih proses insya Allah sy targetkan tgl 25 Agustus selesai," ujar Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinsos Epih Hanfi ketika dikonfirmasi Kompas.com, Minggu (22/8/2021). Epih berujar, hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut surat Kemensos yang menginstruksikan pendataan anak yang menjadi yatim dan piatu atau keduanya (yatim piatu) setelah orangtuanya meninggal karena Covid-19. Pendataan dalam bentuk laporan harus sudah rampung paling lambat 30 Agustus 2021. Baca juga: Pemkab Bekasi Segera Mendata Yatim Piatu karena Covid-19 "Adapun bentuk bantuannya kita belum tahu, saat ini kita baru diminta datanya dulu, untuk kebijakan selanjutnya kita masih menunggu," ujarnya. Sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi melakukan pendataan terhadap anak yatim piatu yang kehilangan orangtua karena menjadi korban Covid-19. Pendataan anak yang menjadi yatim piatu tersebut salah satu usahan pemerintah untuk memelihara anak yatim. Hal tersebut merupakan pengamalan pasal ke ..
Pasal 33 ayat 1
Pasal 34 ayat 4
Pasal 34 ayat 3
Pasal 34 ayat 1
Pasal 34 ayat 2
1. Tidak bisa dipungkiri bahwa pesta Budaya Tabuik yang dihelat sejak ratusan tahun itu sudah menjadi daya tarik dunia pariwisata oleh turis luar negeri. Bahkan saat ini agenda rutin yang sudah masuk ke dalam kalender. pariwisata itu menjadi salah satu daftar nominasi Anugrah Pesona Indonesia 2017 Provinsi Sumatera Barat kategori Atraksi Budaya Terpopuler. Bahkan beberapa hasil dokumentasi foto Pesta Budaya Tabuik milik Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara turut dipamerkan di Kota Hamburg Jerman pada 2016 lalu sebagai ajang promosi internasional. Maka tidak heran jika kekayaan budaya yang dimiliki oleh kota berjuluk Tabuik ini merambah hingga ke tingkat Internasional. Selain itu pada 2005 tabuik juga sempat dipamerkan di negara Amerika Serikat sebagai salah satu upaya promosi internasional. Upaya pemerintah dalam memamerkan budaya Tabuik dengan tujuan untuk memajukan kebudayaan nasional di pentas internasional merupakan pengamalan pasal ke ..
Pasal 31 ayat 3
Pasal 31 ayat 2
Pasal 31 ayat 1
Pasal 32 ayat 2
Pasal 32 ayat 1
Dalam UU nomor 12 tahun 2011 secara hirarki, kedudukan Peraturan Daerah yang dibuat oleh kepala daerah berada diposisi…
Dibawah Peraturan Presiden
Diatas UUD 1945
Diatas Peraturan Presiden
Dibawah Peraturan Pemerintah
Dibawah UU
Peraturan ini dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama Presiden. Peraturan ini adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Mekanisme pembuatan peraturan ini adalah: pertama diajukan ke DPR dalam persidangan berikut. DPR dapat menerima atau menolak tanpa melakukan perubahan. Bila disetujui oleh DPR, Peraturan ini ditetapkan menjadi UU. Bila ditolak oleh DPR, Peraturan ini harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan yang dimaksud dalam kalimat diatas ialah …
Perda
PERPU
Peraturan Pemerintah
UUD 1945
Peraturan Presiden
Tertulis, artinya rumusan UUD 1945 jelas dan mengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara dan juga setiap warga negara. Singkat, artinya UUD 1945 hanya memuat aturan-aturan pokok. Supel, artinya UUD 1945 dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan jaman. Hal diatas merupakan …
Karakteristik UUD 1945
Ciri-ciri UUD 1945
Pengertian UUD 1945
Fungsi UUD 1945
Sifat UUD 1945
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan kembali akan melakukan pendidikan Program Guru Penggerak Angkatan 2. Pendidikan Program Guru Penggerak Angkatan 2 secara resmi dibuka oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim secara virtual, pada Selasa (13/04) dengan dihadiri para calon Guru Penggerak di masing-masing Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK). Dalam sambutannya, Mendikbud mengatakan bahwa terobosan dari Merdeka Belajar akan terus dihadirkan untuk mencapai pendidikan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mencapai visi tersebut, Kemendikbud akan mentransformasi sejumlah pilar yang mengokohkan ekosistem pendidikan Indonesia. Program guru penggerak yang dilakukan oleh kemendikbud tersebut merupakan implementasi dari …
alinea 1 Pembukaan UUD 1945
alinea 2 Pembukaan UUD 1945
alinea 4 Pembukaan UUD 1945
alinea 3 Pembukaan UUD 1945
Falsafah UUD 1945
Sebelum pidato kenegaraan, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyampaikan sambutan pengantar sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD RI. Dalam sambutannya, ia mengatakan di tengah kondisi pandemi ini Indonesia tetap harus bersyukur dalam peringatan kemerdekaan pada 17 Agustus besok. Ia meyakini semangat perjuangan dapat membuat Indonesia bertahan dalam badai pandemi ini. Untuk itu, masyarakat dihimbau tetap menerapkan protokol kesehatan guna menekan penyebaran Covid-19. “Kita semua merasakan dampaknya, terutama di bidang ekonomi masyarakat. Pandemi ini juga memaksa kita untuk beradaptasi dengan cara-cara baru dalam penanggulangan Covid-19. Berimbas pula di bidang pendidikan dengan pembelajaran jarak jauh yang bisa mempengaruhi pembangunan karakter anak,” katanya, dalam salah satu poin sambutannya. Pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Joko Widodo selaku Presiden Indonesia merupakan contoh dari ..
Konstitusi Tertulis
Konstitusi Tidak Tertulis
Kebudayaan Indonesia
Konstituer
UUD 1945
1. Kebudayaan Sunda memiliki ciri khas tertentu yang membedakannya dari kebudayaan–kebudayaan lain. Secara umum masyarakat Jawa Barat atau Tatar Sunda, dikenal sebagai masyarakat yang lembut, religius, dan sangat spiritual. Kecenderungan ini tampak sebagaimana dalam pameo silih asih, silih asah dan silih asuh saling mengasihi (mengutamakan sifat welas asih), saling menyempurnakan atau memperbaiki diri melalui pendidikan dan berbagi ilmu, dan saling melindungi,saling menjaga keselamatan . Selain itu Sunda juga memiliki sejumlah nilai-nilai lain seperti kesopanan, rendah hati terhadap sesama, hormat kepada yang lebih tua, dan menyayangi kepada yang lebih kecil. Pada kebudayaan Sunda keseimbangan magis dipertahankan dengan cara melakukan upacara-upacara adat sedangkan keseimbangan sosial masyarakat Sunda melakukan gotong-royong untuk mempertahankannya. Kebudayaan sunda yang dikenal dengan kesopanan sikapnya tersebut merupakan contoh konstitusi …
Konstitusi Tertulis
Konstitusi Tidak Tertulis
Kebudayaan Indonesia
Konstituer
UUD 1945
Masa jabatan anggota Dewan Pertimbangan Agung periode 1998-2003 secara resmi dibubarkan. Pembubaran anggota lembaga tinggi negara ini dilakukan dalam rapat di Kantor DPA, Jakarta, Kamis (31/7). Rapat ini juga sekaligus membahas penempatan ratusan karyawan DPA, yang hingga kini belum jelas posisinya. Sementara hasil rapat menyetujui untuk menitipkan 241 karyawan DPA ke berbagai instansi.
Wakil Ketua DPA Agus Sudono mengatakan, DPA periode reformasi memang telah menutup segala aktivitasnya. Tapi secara kelembagaan, DPA masih tetap ada dan masih menunggu undang-undang untuk resmi membubarkannya. Sebab, DPA hanya bisa dibubarkan oleh MPR dan melalui UU. Sedangkan keputusan presiden hanya memberhentikan masa jabatan anggota DPA periode 1998-2003. Proses pembubaran DPA merupakan salah satu peristiwa yang tidak dapat dibubarkan karena lembaga tersebut termasuk lembaga tertinggi Negara yang salah satu tugasnya member nasehat kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menjalan tugasnya. Alas an pembubaran Dewan Pertimbangan Agung tersebut ialah..
DPA dianggap tidak optimal, sebab pendapat dan sarannya tidak mengikat secara hukum dan DPA banyak diisi para pensiunan pejabat.
DPA dianggap hanya sebagai lembaga yang memboroskan APBN saja.
DPA dianggap tidak memiliki dasar hokum atas tugasnya sebagai penasehat presiden
DPA dianggap tidak optimal dan banyak merugikan Negara
DPA dianggap tidak berfungsi secara baik karena para pejabatnya hanya diisi oleh pensiunan yang tidak memiliki potensi lagi
Masa berlaku UUD 1945 yang diresmikan 18 Agustus 1945 berakhir pada tanggal
17 Agustus 19048
17 Agustus 1949
27 Desember 1949
17 Agustus 1950
5 Juli 1959
Peristiwa Pemilu pertama tahun 1955 terjadi saat berlakunya konstitusi...
UUD 1945 masa orde lama
UUD 1945 masa orde baru
UUDS 1950
Konstitusi RIS
UUD 1945 awal kemerdekaan
Dari beberapa kali pergantian konstitusi di Indonesia, kondisi yang paling singkat masa berlakunya adalah...
UUD 1945 masa orde lama
UUD 1945 masa Orde Baru
UUDS 1950
Konstitusi RIS
UUD 1945 awal kemerdekaan
Segala sesuatu permasalahan yang terjadi dan menyangkut pidana harus diselesaikan secara hukum Hal ini sesuai dengan pasal ... UUD 1945
1
2
3
4
5
Amandemen UUD 1945 perlu dilakukan karena beberapa pasal dalam UUD 1945 masih...
Dapat ditafsirkan beberapa makna dalam penafsirannya
Dapat ditafsirkan menjadi satu pengertian yang kabur
Diperlukan untuk memberikan peluang pemerintah otoriter
Diragukan Nah kamu kemampuan UUD dalam menampung aspirasi
Ada pasal yang kurang
Mekanisme kepemimpinan nasional berlangsung secara periodik lima tahun sekali. sirkulasi ini didasarkan pada UUD 1945:
Bab III Pasal 4 ayat 1
Bab IV Pasal 16 ayat 2
Bab I Pasal 1 ayat 2
Bab IV Pasal 18
Bab II Pasal 2 ayat 2
Macam dan harga mata uang ditetapkan dalam UUD 1945 pasal...
23A
23B
23C
23D
23E
Alasan kembalinya pada UUD 1945 adalah bahwa UUD 1945 dianggap sebagai...
Konstitusi pertama yang berlaku
Warisan nenek moyang
Konstitusi yang dianggap mampu menjaga kesatuan dan persatuan bangsa
Konstitusi yang paling baik saat ini
Konstitusi yang cocok untuk bangsa Indonesia
Berkenaan dengan perubahan isi dari UUD 1945 sebenarnya telah diatur oleh TAP MPR No. IV/MPR/1983 tentang...
Interpelasi
Budget
Referendum
Mosi tidak percaya
Angket
Setelah di amandemen UUD 1945 menjadi terdiri dari ... BAB
21
19
18
20
23
Sumber dari nilai-nilai filosofis dan asas-asas dalam UUD 1945 yakni...
Bersumber pada kodrat manusia
Bersumber pada hukum positif
Bersumber pada ajaran agama
Bersumber pada ajaran agama bersumber pada adat istiadat
Bersumber pada Pancasila
Kesamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan dan kewajiban menjunjung hukum dari pemerintahan dengan tidak ada kecualinya adalah bunyi...
Pasal 27 ayat 1 UUD 1945
Pasal 27 ayat 2 UUD 1945
Pasal 27 ayat 3 UUD 1945
Pasal 28 ayat 4 UUD 1945
Pasal 30 ayat 6 UUD 1945
Amandemen UUD 1945 yang pertama dilaksanakan pada Sidang Umum MPR tanggal...
7-11 Oktober 1999
7-14 Oktober 1999
14-21 Oktober 1999
11-21 Oktober 1999
14-18 Oktober 1999
Tanggal Pengesahan UUD 1945 amandemen yang ke-3 pada tanggal...
7 november 2001
8 oktober 2001
9 november 2001
10 oktober 2001
11 november 2001
Jumlah pasal UUD 1945 sebelum amandemen adalah...
16
20
37
65
73
Sesuai dengan ketentuan UUD 1945 setelah amandemen Anggota MPR terdiri atas...
Presiden dan keluarga
Anggota Partai politik
Anggota golongan karya dan politik
DPR dan presiden
DPR dan DPD
Tujuan perubahan UUD 1945 yaitu menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan perlindungan Ham agar sesuai dengan perkembangan paham HAM dan peradaban umat manusia yang merupakan syarat bagi suatu negara hukum yang tercantum dalam...
Hukum internasional
UUD 1945
Kitab undang-undang hukum pidana
Perjanjian internasional
Pancasila
Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan menerima manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia Aturan ini dimuat dalam UUD 1945 pasal...
28A
28B
28C
28D
Semua jawaban salah
Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. kalimat di atas merupakan isi UUD 1945 pasal...
32 ayat 2
33 ayat 1
33 ayat 3
34 ayat 1
34 ayat 2
Isi dari pasal 32 ayat 2 UUD 1945 adalah...
Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak
Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional
Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara
Negara memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia ditengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya
Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya
Undang-undang dasar 1945 merupakan bagian dari ..
konstitusi tidak tertulis
Peraturan
Ideologi Negara
konstitusi tertulis
semboyan negara
Prosesi aqiqah adalah kewajiban dalam agama Islam (bagi yang mampu) untuk mensyukuri kelahiran anak. Di Minangkabau adalah bagian dari tradisi yang sangat sarat dengan kearifan lokal.
Dimulai dengan memberi tahu kerabat dan handai taulan bahwa salah satu keluarga bermaksud meng-aqiqahkan anak atau cucu mereka. Jika dulu undangan dilakukan dengan mengantarkan sirih atau rokok, namun sekarang cukup diwakili sehelai kertas undangan. Atau lebih modern lagi melalui telepon dan SMS.
Aqiqah ditandai dengan pemotongan kambing atau domba sehari sebelum acara diadakan. Jumlah kambing yang disembelih dua ekor untuk anak laki-laki dan satu ekor untuk anak perempuan. prosesi aqiqah diatas merupakan bagian dari konstitusi ...
konstitusi tertulis
konstitusi tidak tertulis
adat istiadat
kearifan lokal minangkabau
kebiasaan masyarakat
jika ditinjau dari etimologi bahasa prancis, tulisan konstitusi seperti ...
constituer
contituer
constitueer
Konstituer
Konstitue
berikut ini ciri-ciri UUD 1945 ialah, kecuali ...
Mengatur hak dan kewajiban warga negara terhadap negara.
Adanya perlindungan Hak Asasi Manusia.
Mengatur tentang lambang negara.
Mengatur tentang perubahan UUD 1945 itu sendiri.
mengatur kedatangan migran Malaysia ke Indoenesia
menurut UU no 12 tahun 2011, PerPres (peraturan presiden) berkedudukan di ...
diatas peraturan pemerintah
dibawah peraturan pemerintah
diatas UUD 1945
diatas PerdaProvinsi
dibawah Perda Provinsi
Peraturan Pemerintah pengganti UU (PERPU) berkedudukan di atas ...
Peraturan Presiden
Peraturan Pemerintah
Peraturan Daerah Provinsi
Peraturan Daerah Kab/Kota
UUD 1945
pidato presiden yang dibacakan pada tanggal 17 agustus 2021 merupakan contoh dari ...
Konstitusi tertulis
Konstitusi tidak tertulis
Dustus
Adat Istiadat
Hasil musyawarah
Lembaga yang mempunyai kewenangan dalam membuat PERPU ialah ...
BUpati
MPR RI
Presiden
MK
BPK
menurut UU no 12 tahun 2011 yang dimaksud dengan TAP MPR RI ialah ...
putusan MPR bersama Bupati sebagai pengemban kedaulatan rakyat yang telah ditetapkan dalam sidang MPR
putusan MPR bersama DPD sebagai pengemban kedaulatan rakyat yang telah ditetapkan dalam sidang MPR
putusan MPR bersama PSSI sebagai pengemban kedaulatan rakyat yang telah ditetapkan dalam sidang MPR
putusan MPR sebagai pengemban kedaulatan rakyat yang telah ditetapkan dalam sidang MPR
putusan MPR bersama MK sebagai pengemban kedaulatan rakyat yang telah ditetapkan dalam sidang MPR
pada pembukaan UUD 1945 terdiri dari 4 alinea. alinea perrtama mempunyai arti sebagai ..
perjuangan kemerdekaan
cita-cita bangsa
pengakuan hak kodrat
dinyatakan kembali proklamasi
semuanya benar
Amandemen pasal 7 merupakan penambahan arti bahwa kekuasaan presiden dibatasi hanya selama 2 kali periode merupakan hasil amandemen ke berapa ..
pertama 17 agustus 1999
pertama 18 agustus 1999
pertama 18 agustus 2000
pertama 19 oktober 1999
pertama 18 agustus 2001
setelah diamandemen, UUD 1945 mempunyai berapa Bab ...
16 bab
20 bab
73 bab
4 bab
22 bab
kesejahteraan sosial dalam UUD 1945 diatur pada ...
Bab XIV
Bab XII
Bab XIII
Bab XI
Bab V
Sebelum UUD 1945 diamandemen, DPA menjadi salah satu lembaga tinggi negara, Namun, seiring dengan perkembangan zaman, UUD 1945 mengalami beberapa kali amandemen dan DPA pun dihapuskan. Penghapusan DPA terjadi pada saat amandemen ……..
a. Kesatu
b. Kedua
c. Ketiga
d. Keempat
e. Kelima
Amandemen UUD 1945 dilakukan agar UUD 1945 sesuai dengan perkembangan zaman. Adanya amandemen, membuat batang tubuh mengalami perubahan. Setelah amandemen, batang tubuh terdiri atas ………..
a. 20 bab, 37 pasal, 194 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 aturan tambahan
b. 16 bab, 37 pasal , 4 aturan peralihan, dan 2 aturan tambahan serta penjelasan
c. 22 bab, 37 pasal, 2 aturan peralihan, dan 2 aturan tambahan
d. 20 bab, 37 pasal, 4 aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan serta penjelasan
e. 16 bab, 37 pasal, 3 aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan
Undang- undang Dasar 1945 mempunyai beberapa untuk Negara. Sebagai hukum tertinggi UUD 1945 berfungsi sebagai …..
a. Mengikat seluruh warga negara
b. Sebagian acuan dan alat untuk mengontrol seluruh norma dan peraturan yang berlaku
c. Memuat tugas lembaga negara dan pelaksanaannya.
d. Untuk menentukan lembaga negara
e. Menentukan kehidupan negara kehidupannya
Penetapan pertama kali Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan sebagai hukum dasar yang sah dan berlaku di Indonesia dilakukan oleh ………
a. BPUPKI
b. Panitia Sembilan
c. PPKI
d. Presiden
e. Dewan konstituante
UUD 1945 secara resmi dinyatakan sah digunakan sebagai dasar Negara Indonesia pada tanggal …………..
a. 1 Juni 1945
b. 16 Agustus 1945
c. 18 Agustus 1945
d. 19 Agustus 1945
e. 20 Agustus 1945
Pada saat konstitusi RIS berlaku, alat kelengkapan Republik Indonesia Serikat terdiri atas enam Lembaga. Yang bukan menjadi alat kelengkapan pada masa Republik Indonesia Serikat adalah ………..
a. Dewan Pertimbangan Agung Sementara
b. Presiden
c. Menteri
d. Senat
e. DPR
Indonesia telah mengalami beberapa kali fase perubahan konstitusi. Ada masa dimana konstitusi yang digunakan adalah konstitusi RIS. Masa berlakunya konstitusi RIS adalah ….
a. 19 Oktober 1999
b. 5 Juli 1959 – 19 Oktober 1999
c. 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959
d. 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950
e. 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949
Pemerintahan RIS menganut sistem kabinet parlementer dimana kebijakan dan tanggung jawab kekuasaan pemerintah berada di tangan menteri, baik secara bersama maupun individual. Pada masa ini juga dikenal sistem perwakilan bicameral yaitu ….
a. Presiden dan DPR
b. Senat dan DPR
c. Presiden dan Senat
d. DPR dan MPR
e. MPR dan Presiden
Pada saat berlakunya UUD 1945 pertama kali, yang berkedudukan sebagai pembantu presiden adalah …….
a. Senat
b. Menteri
c. Komite Nasional
d. Perdana Menteri
e. DPR
Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak menjadi tanggung jawab Negara. Hal ini sesuai dengan pasal ……….
a. 33 ayat 4
b. 31 ayat 3
c. 34 ayat 3
d. 34 ayat 2
e. 33 ayat 3
Presiden dan wakil presiden memagang jabatan selama 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali jabatan Pasal yang mengatur hal ini telah mengalami amandemen sebanyak ……….
a. Satu kali
b. Dua kali
c. Tiga kali
d. Empat kali
e. Lima kali
Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan ....
a. MPR
b. DPR
c. Mahkamah Agung
d. Mahkamah Konstitusi
e. Komisi Yudisial
Anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum. Hal ini diatur dalam UUD 1945 yang diamandemen pada tanggal …….
a. 18 Agustus 2000
b. 21 Oktober 19999
c. 11 Agustus 2002
d. 9 November 2001
e. 15 September 2003
Pada tanggal 9 November 2001 ada beberapa pasal yang diamandemen.Beberapa pasal yang diamandemen pada tanggal tersebut adalah …..
a. 5, 7 dan 13
b. 23D, 24 dan 31
c. 26, 27 dan 30
d. 17, 20 dan 21
e. 1, 3 dan 6
Keputusan MPR mengenai pemberhentian presiden dan wakil presiden harus disetujui sekurang-kurangnya …..
a. 3/4 dari jumlah anggota yang hadir
b. 50% + 1 dari jumlah anggota yang hadir
c. 2/3 dari jumlah anggota yang hadir
d. 50% dari jumlah anggota yang hadir
e. 25% dari jumlah kehadiran
Negara Indonesia adalah Negara hukum. Hal ini dijelaskan pada passal …..
a. 28
b. 35
c. 36
d. 1 ayat 3
e. 1 ayat 1
Apabila terjadi kekosongan wakil presiden, yang memilih wakil presiden selanjutnya adalah ….
a. Presiden
b. MPR
c. DPR
d. Komisi Yudisial
e. Mahkamah Konstitusi
Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tingal di Indonesia merupakan hasil pasal yang sudah diamandemen pada tanggal ….
a. 21 Oktober 1999
b. 18 Agustus 2000
c. 9 November 2001
d. 11 Agustus 2002
e. 15 September 2003
Pasal dibawah ini yang merupakan hasil amandemen tanggal 9 November 2001 adalah ....
a. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak haknya ditetapkan undang-undang
b. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan
c. Lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya
d. Badan Pemeriksaan Keuangan berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi
e. Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR
DPR bersidang sedikitnya sekali dalam setahun merupakan isi pasal ….
a. 19 ayat 3
b. 20 ayat 1
c. 21
d. 22A
e. 22B
Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang Dasar. Bunyi pasal tersebut hasil amandemen ….
a. Kesatu
b. Kedua
c. Ketiga
d. Keempat
e. Kelima
Di bawah ini pasal yang mengalami amandemen dua kali adalah pasal ….
a. 5 ayat 1
b. 6A ayat 1
c. 7C
d. 1 ayat 1
e. 3 ayat 2
Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar merupakan hasil amandemen tanggal ……
a. 21 Oktober 2001
b. 18 Agustus 2000
c. 9 November 2001
d. 1 Agustus 2002
e. 15 September 1999
Lambang negara adalah Garuda Pancasila diatur pada pasal ….
a. 35
b. 34
c. 36
d. 36A
e. 36B
Pada pasal 24A menjelaskan bahwa Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh ….
a. Komisi Yudisial
b. Hakim Agung
c. Presiden
d. MPR
e. DPR
Jika RUU tidak mendapat persetujuan bersama antara presiden dan DPR maka ….
a. Boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR pada masa itu dengan adanya perubahan
b. Tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR pada masa itu
c. Diajukan pada sidang DPR yang akan dating
d. Mengganti draft RUU dan disidangkan kembali
e. Langsung diundangkan dan ditulis pada Lembaran Negara
Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Pasal yang mengatur hal ini telah mengalami amandemen pada tanggal ….
a. 21 Oktober 1999
b. 18 Agustus 2000
c. 9 November 2001
d. 11 Agustus 2002
e. 15 September 2003
Kemerdekaan Indonesia merupakan karunia Tuhan. Hal ini merupakan isi pembukaan UUD 1945 alinea ….
a. 5
b. 4
c. 3
d. 2
e. 1
MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul DPR atas pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden paling lama … hari setelah MPR menerima usul tersebut.
a. 15
b. 20
c. 30
d. 50
e. 25
Pasal yang mengatur mengenai pemberian grasi dan rehabilitasi oleh presiden mengalami perubahan pada amandemen .…
a. Kelima
b. Keempat
c. Ketiga
d. Kedua
e. Kesatu
Setelah Konstitusi RIS, Indonesia mengalami perubahan konstitusi lagi, Undang-Undang Sementara (UUDS). UUDS mulai diberlakukan pada tanggal ….
a. 18 Agustus 1945
b. 27 Desember 1949
c. 5 Juli 1959
d. 15 Desember 1955
e. 17 Agustus 1950
Pada saat UUDS berlaku, ada lembaga yang bernama konstituante Tugas konstituante adalah .…
a. Menjalankan konstitusi
b. Membantu kinerja presiden
c. Membuat konstitusi
d. Mengawsi kinerja para menteri
e. Menjalankan fungsi DPR
Semua negara mempunyai hak untuk mendapatkan keadilan dan dihormati oleh negara lain. Hal ini terkandung dalam ….
a. Batang tubuh pasal 29
b. Batang tubuh pasal 28
c. Batang tubuh pasal 30
d. Pembukaan UUD 1945
e. Batang tubuh pasal 28 ayat I
Presiden mempunyai suatu kewenangan pada saat keadaan memaksa. Peraturan perundangan yang dikeluarkan presiden dalam keadaan memaksa adalah ….
a. Keppres
b. Perpu
c. UU
d. PP
e. Perda
Penyimpangan pertama terhadap Undang-Undang Dasar 1945 adalah ….
a. Sistem presidensial berubah menjadi sistem parlementer
b. Sisitem parlementer berubah menjadi sistem presidensial
c. Munculnya tritura
d. Lembaga-lembaga negara seperti MPR, DPR, DPA, dan BPK belum dibentuk berdasar UUD 1945 dan masih bersifat sementara
e. Dibentuknya konstituante
Proses amandemen terhadap UUD 1945 yang dilakukan MPR sudah sesuai dengan UUD 1945 pasal ….
a. 33
b. 34
c. 35
d. 36
e. 37
Undang-Undang tidak serta merta dapat berlaku. Syarat berlakunya Undang-Undang adalah setelah ….
a. Ditandatangani presiden
b. Diundangkan dalam lembaran negara
c. Pertama kali dikeluarkan
d. Presiden dan DPR menyetujui
e. Ketua DPR menandatangani UU tersebut
Dalam batang tubuh UUD 1945, yang mengatur tentang kementerian negara adalah pada bab ….
a. 3
b. 4
c. 5
d. 6
e. 7
Aturan peralihan dan aturan tambahan merupakan hasil amandemen yan berlangsung pada tanggal ….
a. 7-15 September 2003
b. 1-11 Agustus 2002
c. 1-9 November 2001
d. 7-8 Agustus 2000
e. 14-21 Oktober 1999
Jika peraturan pemerintah pengganti Undang- Undang tidak mendapat persetujuan DPR dalam persidangan berikut maka ……
a. Harus dicabut
b. Langsung sah
c. Wajib diundangkan
d. Ditulis dalam lembaran negara
e. Diajukan lagi pada masa selanjutnya
Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam upaya bela negara. Hal ini diatur pada pasal …..
a. 28
b. 27 ayat (3)
c. 26 ayat (1)
d. 30 ayat (1)
e. 31
Hak seseorang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah merupakan isi pasal hasil amandemen ….
a. Pertama
b. Kedua
c. Ketiga
d. Keempat
e. Lima
Amandemen pertama pada tanggal 14-21 Oktober 1999 menyempurnakan sejumlah pasal, yaitu sebanyak ….
a. 9
b. 12
c. 8
d. 5
e. 7
Pemilihan umum harus dilakukan dengan langsung, umum, bebas, rahasia,jujur dan adil diatur dalam pasal ….
a. 18
b. 20
c. 21
d. 221
e. 22E
Kemerdekaan merupaka jalan untuk mewujudkan cita-cita bangsa merupakan makna yang terkandung dari pembukaan UUD 1945 alinea …..
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
e. 5
Peraturan mengenai perundangan masih akan tetap berlaku selama belum ada penggantinya diatur pada …..
a. Pasal 37
b. Pasal 36
c. Aturan peralihan pasal 1
d. Aturan peralihan pasal 2
e. Aturan peralihan pasal 1
Pemeliharaan negara terhadap fakir miskin dan anak terlantar dijelaskan pasa pasal ….
a. 33 ayat 1
b. 34 ayat 1
c. 35
d. 36
e. 36A
Pasal 24 ayat 1 tentang kekuasaan kehakiman di amandemen pada tanggal .…
a. 18 Agustus 2001
b. 19 November 2001
c. 21 Oktober 2000
d. 11 Agustus 2002
e. 9 November 2001
Bab mengenai perekonomian nasional dan kesejahteraan nasional merupakan hasil amandemen …..
a. Kesatu
b. Kedua
c. Ketiga
d. Keempat
e. Kelima
Dalam menjalankan kehidupan bernegara. Negara Indonesia dalam menjalankan kehidupan berlandaskan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa diatur pada pasal ….
a. 28
b. 29 ayat 1
c. 30 ayat 1
d. 31 ayat 2
e. 32
Berikut adalah bunyi dari Undang-undang Dasar Pasal 1 Ayat (1) yaitu …
Negara Indonesia adalah negara Kesatuan yang berbentuk Republik
Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang
Negara Indonesia adalah negara hukum
MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilu dan diatur lebih lanjut dengan Undang-undang
MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara
berikut adalah bunyi dari UUD pasal 3 ayat (1) yaitu …
MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD yg dipilih melalui pemilu dan diatur lebih lanjut dengan Undang-undang
MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara
MPR berwenang mengubah dan menetapkan UUD
MPR melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden
MPR hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wapres dalam masa jabatannya menurut UUD
Bendera Negara Indonesia "Sang Merah Putih", diatur dalam UUD 1945 Pasal …
35
36
36A
36B
36C
Berikut adalah bunyi dari UUD pasal 4 ayat (1) yaitu …
Presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD
dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden
Negara Indonesia adalah negara hukum
MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD yg dipilih melalui pemilu dan diatur lebih lanjut dengan Undang-undang
MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara
MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara. Merupakan bunyi Undang-undang pasal …
1 ayat 2
1 ayat 3
2 ayat 1
2 ayat 2
2 ayat 3
MPR hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wapres dalam masa jabatannya menurut UUD. Merupakan bunyi pasal …
1 ayat 1
2 ayat 3
3 ayat 1
3 ayat 2
3 ayat 3
Negara Indonesia adalah negara hukum merupakan bunyi Undang-undang pasal …
1 ayat 1
1 ayat 2
1 ayat 3
2 ayat 1
2 ayat 3
Berikut adalah bunyi dari UUD 1945 pasal 2 ayat (1) yaitu …
MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD yg dipilih melalui pemilu dan diatur lebih lanjut dengan Undang-undang
MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara
segala putusan MPR ditetapkan dengan suara terbanyak
MPR berwenang mengubah dan menetapkan UUD
MPR melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden
Berikut adalah bunyi dari UUD pasal 2 ayat (3) yaitu …
kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD
Negara Indonesia adalah negara hukum
MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD yg dipilih melalui pemilu dan diatur lebih lanjut dengan Undang-undang
MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara
segala putusan MPR ditetapkan dengan suara terbanyak
berikut adalah bunyi dari UUD pasal 36A yaitu …
Bendera Negara Indonesia adalah Sang Merah Putih
Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia
Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika
Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya
Negara Indonesia adalah negara hukum
Negara mengatasi segala paham golongan, menghendaki persatuan yang meliputi segenap bangsa Indonesia, merupakan kandungan dalam pembukaan UUD 1945 pokok pikiran ke-…
I
II
II
IV
Salah Semua
Kandungan yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 pokok pikiran ke-III adalah….
Negara persatuan adalah negara yang melindungi bangsa Indonesia seluruhnya
Menunjukkan konsekuensi logis bahwa undang-undang dasar harus mengundang isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur, dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yan luhur
Keadilan sosial yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat
Negara mengatasi segala paham golongan, menghendaki persatuan yang meliputi segenap bangsa Indonesia
Sistem negara yang terbentuk dalam UUD haruslah berdasar kedaulatan rakyat dan berdasar permusyawaratan/perwakilan
Hasil perubahan UUD 1945 yang ketiga dilaksanakan pada tanggal 9 November 2001, menambah jumlah pasal dalam pasal 24 tentang kekuasaan kehakiman, yaitu pasal….
Pasal 24B dan 24C
Pasal 24C dan 24D
Pasal 24D dan 24E
Pasal 24E dan 24F
Pasal 24F dan 24G
Fungsi pembukaan UUD 1945 yang mencantumkan dasar negara yang tersusun secara hierarki dan piramida dan piramida di Indonesia menjadi ciri dan karakteristik bangsa merupakan fungsi pembukaan UUD 1945 alinea ke-….
I
II
III
IV
Semua Salah
Amandemen UUD 1945 yang ketiga dilakukan pada tanggal ...
9 September 2001
9 Oktober 2001
9 November 2001
9 Desember 2001
10 Desember 2001
Bagian keempat, Pembukaan UUD 1945 mempuyai hubungan yang bersifat kausal organis dengan Batang Tubuh UUD 1945 yang mencakup beberapa segi sebagai berikut ini, kecuali….
Undang-Undang Dasar ditentukan akan ada
Yang diatur dalam UUD adalah tentang pembentukan pemerintahan negara yang memenuhi pelbagai persyaratan dan meliputi segala aspek penyelenggaraan negara
Negara Indonesia ialah berbentuk Republik yang berkedaulatan rakyat
Ditetapkannya dasar kerohanian negara (dasar filsafat negara Pancasila)
Rangkaian peristiwa dan keadaan yang mendahului terbentuknya NKRI
Adapun dasar pemikiran dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain sebagai berikut ini, kecuali….
Karena kekuasaan tertinggi ada di tangan MPR maka terjadi checks and balances pada lembaga-lembaga kenegaraan
Sistem yang dianut undang-undang dasar 1945 adalah dominan executive (executive heavy) yakni kekuasaan dominan di tangan presiden
Rumusan undang-undang dasar 1945 tentang semangat penyelenggaraan agar sudah didukung ketentuan konstitusi yang memuat aturan dasar tentang kehidupan yang demokratis, supremasi hukum pemberdayaan rakyat, penghormatan hak asasi manusia (HAM), dan otonomi daerah
Undang-undang dasar 1945 mengandung pasal-pasal yang terlalu luwes sehingga dapat menimbulkan lebih dari satu tafsiran (multitafsir)
Undang-undang dasar 1945 terlalu banyak memberikan kewenangan kepada Kekuasaan Presiden untuk menatur hal-hal penting dengan Undang-undang.
Dalam tata aturan perundang-undangan RI, peraturan yang menempati posisi terbawah adalah...
Perppu
Perda
Perpres
Peraturan Pemerintah
Hukum Adat
Mengubah isi Pembukaan UUD 1945 artinya sama dengan membubarkan Negara. Pernyataan tersebut memperjelas adanya status atau kedudukan Pembukaan UUD 1945 yang berisi ....
Hak Asasi Manusia
Pernyataan Proklamasi
Pernyataan Indonesia Merdeka
Sistem Pemerintahan
Asas Politik Negara
Kemerdekaan bangsa Indonesia dimotivasi oleh keinginan luhur untuk menjadi suatu bangsa yang bebas dari penjajahan merupakan makna Pembukaan UUD 1945 alinea ....
Pertama
Kedua
Ketiga
Keempat
Kelima
Istilah “Pancasila” ditemukan pada zaman kerajaan Majapahit, yaitu berada dalam kitab
Sutasoma
Negarakertagama
Tripitaka
Weda
Mangkunegara
Kitab yang memuat istilah Pancasila ditulis pada tahun 1365 oleh
Empu Prapanca
Max Havelar
Empu Tantular
Empu Gandring
Ki Hajar Dewantoro
Ir. Soekarno dalam sidang BPUPKI pertama 1 Juni 1945, mengusulkan rumusan Pancasila yaitu
Persatuan, Kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah/mufakat/demokrasi dan keadilan rakyat
Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme/peri kemanusiaan, Mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan Yang Maha Esa
Nasionalisme, Ketuhanan YME, perikebangsaan, kebangsaan Indonesia, mufakat dan kesejahteraan sosial
Internasionalisme, Nasionalisme, mufakat, demokrasi, dan ketuhanan gotong royong, kerakyatan
Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan, dan Kesejahteraan rakyat
Pada Tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan dasar Negara indonesia adalah
Persatuan, Kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah/mufakat/demokrasi dan keadilan rakyat
Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme/peri kemanusiaan, Mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan Yang Maha Esa
Nasionalisme, Ketuhanan YME, perikebangsaan, kebangsaan Indonesia, mufakat dan kesejahteraan sosial
Internasionalisme, Nasionalisme, mufakat, demokrasi, dan ketuhanan gotong royong, kerakyatan
Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan, dan Kesejahteraan rakyat
Pada tanggal 31 Mei 1945, Dr. Soepomo mengusulkan dasar Negara Indonesia adalah
Persatuan, Kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah/mufakat/demokrasi dan keadilan rakyat.
Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme/perikemanusiaan, Mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, keTuhanan Yang Maha Esa
Nasionalisme, Ketuhanan YME, perikebangsaan, kebangsaan Indonesia, mufakat dan kesejahteraan sosial
Internasionalisme, Nasionalisme, mufakat, demokrasi, dan ketuhanan gotong royong, kerakyatan
Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan, dan Kesejahteraan rakyat
