NEW
Font size
WorksheetsULANGAN HARIAN 2 (UH-2) BAB.2
Total questions: 15
Worksheet time: 45mins
1. Rumah milik atau yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang meliputi rumah jabatan, rumah instansi/rumah dinas, dan rumah pegawai, merupakan ...
A. rumah pribadi
B. hak pejabat
C. rumah dinas
D. fasilitas dinas
E. fasilitas kantor
2. Salah satu bentuk pemindahtanganan sebagai tindak lanjut atas penghapusan barang milik daerah adalah ...
A. tukar menukar
B. pembukuan
C. kerja sama
D. pembiayaan
E. pengalihan
3. Pasal 27 pada Pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2007 mengatur tentang ...
A. perencanaan anggaran
B. inventarisasi
C. pemindahtanganan
D. hak pengelolaan
E. administrasi
4. Berikut yang tidak termasuk dasar pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah adalah ...
A. asas fungsional
B. kepastian hukum
C. keterbukaan
D. akuntabilitas
E. kepastian perlengkapan kerja
5. Pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah ...
A. No. 17 Tahun 2007
B. PAN-RB No. 48 Tahun 2006
C. PAN-RB No. 48 Tahun 2013
D. No. 19 Tahun 2005
E. PAN-RB No. 17 Tahun 2013
6. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No. 7 Tahun 2006 mengatur standardisasi sarana dan prasarana kerja berupa ...
A. rumah dinas
B. peralatan pribadi
C. perlengkapan arsip
D. perabotan
E. ruangan kantor
7. Standar sarana dan prasarana kantor di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi diatur dalam Peraturan Pemerintah ...
A. No. 17 Tahun 2007
B. PAN-RB No. 48 Tahun 2006
C. PAN-RB No. 48 Tahun 2013
D. No. 19 Tahun 2005
E. PAN-RB No. 17 Tahun 2013
8. Barang yang diperoleh lainnya yang sah adalah milik ...
A. presiden
B. pemerintah
C. daerah
D. provinsi
E. negara
9. Berikut yang tidak termasuk asas sarana dan prasarana kantor adalah ...
A. tertib
B. adil
C. transparan
D. disiplin
E. kepatuhan
10. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2007 mengatur tentang teknis pengelolaan ...
A. administrasi
B. barang milik daerah
C. sarana dan prasarana
D. barang milik kantor
E. administrasi barang
11. Menurut Peraturan Pemerintah PAN-RB No. 48 Tahun 2013 tentang Standar Sarana dan Prasarana Kantor di Lingkungan Kemen PAN-RB, ruang kerja tidak diperuntukkan bagi ...
A. staf dan pegawai honorer
B. pejabat fungsional
C. menteri
D. wakil menteri
E. pejabat eselon IV
12. Peraturan Pemerintah No, 7 Tahun 2006 mengatur tentang standardisasi sarana dan prasarana kerja di dalam ...
A. pemerintah daerah
B. pemerintah pusat
C. perkantoran
D. lingkungan pendidikan di daerah
E. lingkungan pendidikan di pusat
13. Tata aturan atau peraturan tertentu yang digunakan oleh masyarakat dalam melaksanakan suatu kegiatan merupakan pengertian dari ...
A. standardisasi
B. operasional
C. regulasi
D. standardisasi operasional
E. regulasi operasional
14. Berikut yang termasuk undang-undang yang mengatur bidang sarana dan prasarana adalah ...
A. Permen PAN-RB No. 48 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Kantor di Lingkungan Kemen PAN-RB
B. Permen PAN-RB No. 48 Tahun 2013 tentang Standar Sarana dan Prasarana Kantor di Lingkungan Kemen PAN-RB
C. Permendagri No. 7 Tahun 2007 tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah
D. Permendagri No. 7 Tahun 2013 tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah
E. Permendagri No. 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
15. Ruang tempat melakukan aktivitas yang berhubungan dengan penyampaian informasi terkait bidang aparatur negara dan reformasi birokrasi merupakan pengertian dari ruang ...
A. kantor
B. media center
C. teleconference
D. pusat closed circuit television
E. layanan pengadaan secara elektronik
