NEW
Font size
Worksheetsgladi lcc
Total questions: 30
Worksheet time: 27mins
Berikut ini adalah Visi Ditjen Perbendaharaan, adalah
Menjadi pengelola perbendaharaan negara yang unggul di tingkat dunia dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan
Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan"
Menjadi Institusi Kepabeanan dan Cukai Terkemuka di Dunia
Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat
Berikut ini yang bukan misi Ditjen Perbendaharaan adalah
Mewujudkan pengelolaan kas negara yang prudent, efisien, dan optimal
merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia
Mendukung kinerja pelaksanaan APBN yang efesien, efektif, dan akuntabel
Mewujudkan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah yang akuntabel, transparan, andal, dan tepat waktu
Kepanjangan dari SPAN
Sarana Perbendaharaan dan Anggaran Negara
Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Nasional
Sistem Pelaksanaan dan Anggaran Negara
Kepanjangan dari MPN
Modul Penganggaran Negara
Modul Penerimaan Nasional
Modul Penerimaan Negara
Modernisasi Penerimaan Negara
Nama ibukota Negara Peru
Satu
Dua
Tiga
Lima
Nama ibukota Negara Singapura
Singapura
Warsawa
Hongkong
Pnom Penh
Ibukota Provinsi Jawa Tengah
Surakarta
Cilacap
Banjarnegara
Semarang
Ibukota Kabupaten Grobogan
Grobogan
Purwodadi
Karanganyar
Kudus
Berikut ini yang bukan tarian khas Sunda (Jawa Barat)
Tari Jaipong
Tari Rampak Gendang
Tari Kecak
Tari Topeng
Kepanjangan dari BAS
Bagan Akun Seragam
Bagan Akun Standar
Bagan Asumsi Standar
Bagian Akun Seragam
Kepanjangan dari SAKTI
Sistem Aplikasi Keuangan Instansi
Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Insitusi
Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi
Sistem Aplikasi Keuangan Terpusat Instansi
Kepanjangan dari HAI DJPb
Help, Answer, Info DJPb
Help, Accept, Improve DJPb
Hope, Answer, Improve DJPb
Help, Answer, Improve DJPb
Berikut ini yang bukan merupakan unit vertikal DJPb
Dit Sistem Manajemen Investasi
Dit Sistem Perbendaharaan
Dit Sistem Penganggaran
Dit Pengelolaan Kas Negara
Berikut ini yang bukan Kantor Pelayanan Khusus pada DJPb
Kantor Pelayanan Khusus Pengeluaran
Kantor Pelayanan Khusus Penerimaan
Kantor Pelayanan Khusus Pinjaman dan Hibah
Kantor Pelayanan Khusus Investasi
Portal resmi DJPb adalah
Djpbn.kemenkeu.go.id
Djpb.kemenkeu.go.id
Djpbn.kemenkeu.co.id
Djpb.kemenkeu.co.id
Berdasarkan Perpres No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata cara Pelaksanaan APBN, pembayaran pengembalian atas keterlanjuran setoran/kelebihan Penerimaan Negara Bukan Pajak tahun anggaran yang lalu membebani…
akun kontra pos
Akun yang sama pada saat penyetorannya
Saldo Anggaran Lebih
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Apabila dana yang tersedia tidak mencukupi dalam penyaluran SP2D, maka SP2D tersebut dikategorikan dalam SP2D ?
Void
Batal
Reject
Retur
Berikut ini adalah alasan terjadinya retur SP2D, kecuali ?
Rekening tidak aktif
Nama tidak sesuai
Currency tidak tersedia oleh Bank
Rekening Salah
Aplikasi internet banking dari BI kepada Kementerian Keuangan disebut
SPAN
SAS
BIG-eB
CMS
Atas pembayaran yang bersumber dari Uang Persediaan, akan dilakukan pembukuan oleh Bendahara Pengeluaran sebagai berikut
Buku Pembantu Kas sebesar nilai bruto di sisi debet
Buku Pengawasan Anggaran Belanja sebesar nilai bruto di sisi kredit
Buku Kas Umum sebesar nilai bruto di sisi kredit
Buku Kas Umum sebesar nilai bruto di sisi debet
.......... adalah pejabat yang diangkat oleh Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran dalam wilayah kerja yang telah ditetapkan
PPSPM
PPK
Kuasa Bendahara Umum Negara
Bendahara
Bukan merupakan komponen perjalanan dinas jabatan adalah
biaya penginapan
uang representasi
biaya pengepakan dan angkutan barang
uang harian
Dalam pelaksanaan anggaran, KPA dapat merangkap sebagaimana berikut ini, KECUALI
PPSPM
Bendahara Pengeluaran dan PPK
Bendahara Pengeluaran
PPK
Di dalam Aplikasi SAKTI modul pembayaran ADK SPP dibuat oleh
KPA
PPK
PPSPM
Bendahara Pengeluaran
Penyedia barang dan jasa merupakan penerima pembayaraan untuk transaksi atas pekerjaan berdasarkan kontrak atau dokumen perikatan lainnya yang dibayarkan kepada pihak ketiga. Dalam SPAN, penyedia barang dan jasa mempunyai kode tipe supplier
Kode Tipe Supplier 4
Kode Tipe Supplier 3
Kode Tipe Supplier 2
Kode Tipe Supplier 1
Jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat ( unconditional) yang diserahkan oleh penyedia barang jasa kepada PPK untuk menjamin terpenuhinya kewajiban penyedia barang jasa sehubungan dengan pembayaran uang muka atas kontrak perjanjian pengadaan barang jasa pemerintah adalah
Jaminan Uang Muka
Jaminan Pembayaran
Jaminan Pemeliharaan
Jaminan Bank
Pada saat implementasi SAKTI alur pembuatan gaji induk adalah
Aplikasi GPP – Modul Komitmen – Rekap Gaji Lampiran Gaji – Modul Pembayaran
Modul Komitmen – BAST – Modul Pembayaran
Modul Bendahara – Modul Komiymen – Modul Pembayaran
Modul Komitmen – Rekap Gaji – Modul Pembayaran
Struktur Data Supplier yang direkam pada Aplikasi SAKTI salah satunya adalah Header Supplier yang terdiri dari
Jenis Supplier, Tipe Supplier,Nama Supplier, NPWP, Kode Satker (Khusus tipe 1 dan 3)
Jenis Supplier, Nama Supplier, NPWP, Nomor Rekening, Kode Satker (Khusus tipe 1 dan 3)
Jenis Supplier, Alamat, Nama Supplier, NPWP, Kode Satker (Khusus tipe 1 dan 3)
Jenis Supplier, Nama Supplier, NPWP, Kode Satker (Khusus tipe 1 dan 3)
UP dapat diberikan untuk pengeluaran-pengeluaran
Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja lain-lain
Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan belanja modal
Belanja barang, Belanja Modal, dan Belanja Bansos
Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Lain-lain
Data kontrak disampaikan ke KPPN paling lambat...........setelah ditanda tangani, untuk dicatatkan pada SPAN
5 hari kerja
3 hari kalender
3 hari kerja
5 hari kalender
