wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

PKn Kelas X BAB 1

Total questions: 10

Worksheet time: 5mins

Name
Class
Date
1.

Simaklah bacaan berikut !

Partai A dan partai B mengikuti pemilihan umum. Hasil akhir penghitungan suara menyatakan bahwa partai A lebih unggul daripada partai B. Partai B merasa ada kesalahan penghitungan suara. Selain itu, partai B memiliki beberapa bukti kecurangan partai A sehingga partai A dapat unggul dalam penghitungan.


Lembaga negara hasil amandemen yang berhak menangani kasus pada bacaan tersebut, yaitu ….

a)

Presiden

b)

Komisi Yudisial

c)

Mahkamah Agung

d)

Mahkamah Konstitusi

e)

Majelis Permusyawaratan Rakyat

2.

Lembaga negara sebelum dan sesudah amandemen memiliki beberapa perbedaan. Dalam proses amandemen terdapat lembaga negara baru maupun lembaga negara yang ditiadakan. Lembaga baru hasil amandemen terdapat pada pilihan ….

a)

MA, MK, dan KY

b)

MK, KY, dan DPD

c)

DPA, MA, dan KY

d)

MPR, MA, dan KY

e)

MPR, DPR, dan DPD

3.

Suprastruktur politik dan infrastruktur politik merupakan komponen politik yang keberadaannya diibaratkan dua sisi mata uang logam, artinya ….

a)

Saling melengkapi

b)

Memiliki kesamaan

c)

Memiliki perbedaan

d)

Saling berhubungan

e)

Tidak dapat dipisahkan

4.

Perhatikan lembaga negara berikut !

1) Majelis Permusyawaratan Rakyat

2) Presiden

3) Mahkamah konstitusi

4) Dewan Perwakilan Daerah

5) Komisi Yudisial

6) Mahkamah Agung

Lembaga negara yang termasuk dalam fungsi suprastruktur politik, terutama rule making ditunjukkan oleh angka ….

a)

1 dan 4

b)

2 dan 5

c)

4 dan 6

d)

3 dan 5

e)

5 dan 6

5.

Kewenangan yang dimiliki oleh lembaga yang bertugas dalam gedung pada gambar di atas adalah ….

a)

Mengadili pada tingkat kasasi

b)

Memutus pembubaran partai politik

c)

Mengusulkan pengangkatan hakim agung

d)

Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang

e)

Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, dan perilaku hakim

6.

DPR, Presiden, dan DPD memiliki hubungan kewenangan terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). Hubungan ketiga lembaga tersebut termuat dalam pernyataan ….

a)

DPR memberikan pertimbangan kepada DPD dan Presiden terkait RAPBN

b)

DPR membahas RAPBN bersama DPD dengan pertimbangan Presiden

c)

DPR membahas RAPBN bersama Presiden dengan pertimbangan DPD

d)

Presiden bersama DPD memberi pertimbangan kepada DPR terkait RAPBN

e)

DPR bersama DPD mempertimbangkan pendapat presiden terkait RAPBN

7.

Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi ….

a)

Legislasi, anggaran, dan pengawasan

b)

Legislasi, anggaran, dan pelaksanaan

c)

Legislasi, pelaksanaan, dan pengawasan

d)

Anggaran, pelaksanaan, dan pengawasan

e)

Pelaksanaan, pengawasan, dan pengujian

8.

Pasangan yang tepat antara lembaga negara dengan kewenangannya ditunjukkan oleh pilihan ….

a)

MPR : membentuk undang-undang

b)

MK : membahas RUU bersama Presiden

c)

DPR : mengubah dan menetapkan undang-undang dasar

d)

MA : memberi pertimbangan kepada presiden terkait grasi dan rehabilitasi

e)

KY : menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang

9.

Pada saat ini terdapat berbagai lembaga penegak hukum seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Akan tetapi, kasus-kasus pelanggaran hukum masih saja terjadi, bahkan cenderung meningkat. Faktor penyebabnya adalah sebagai berikut, kecuali ….

a)

Disiplin masyarakat rendah

b)

Kurang tegasnya penegak hukum

c)

Rendahnya kesadaran hukum masyarakat

d)

Banyak liputan media masa tentang kejahatan

e)

Kurangnya contoh dan keteladan dari para pemimpin

10.

Keberadaan lembaga-lembaga negara di Indonesia begitu dinamis. Hal tersebut merupakan dampak langsung dari mekanisme pengelolaan kekuasaan negara yang bersifat dinamis pula. Setelah reformasi, lembaga yang tidak ada dalam struktur kelembagaan negara adalah ….

a)

Mahkamah Agung

b)

Dewan Perwakilan Rakyat

c)

Dewan Perwakilan Daerah

d)

Dewan Pertimbangan Agung

e)

Badan Pengawas Keuangan