NEW
Font size
WorksheetsQUIS PKN otkp 2
Total questions: 20
Worksheet time: 11mins
Apabila presiden dan wakil presiden tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas kepresidenan adalah.....
Menteri luar negeri, menteri dalam negeri, dan menteri pertahanan
Menteri luar negeri, menteri pertahanan, dan menteri sekertariat negara
Menteri dalam negeri, menteri hukum dan HAM, serta menteri luar negeri
Menteri pertahanan, menteri hukum dan HAM, serta menteri sekertariatan negara
Menteri dalam negeri, menteri pertahanan, serta menteri koordinator politik,
Kagiatan yang menunjukkan kewenangan Presiden sebagai kepala negara adalah.....
Membentuk kabinet menteri
Membahas rancangan undnag-undnag APBN
Membuat laporan pertangungjawaban penggunaan APBN
Memberi pengampunan hukuman kepada terpidana kasus narkoba
Menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang
Perhatikan fungsi Kementerian negara berikut !
1) melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri
2) pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah diseluruh Indonesia
3) melaksanakan koordinasi,melaksanakan kebijaksanaan dan program yang telah ditetapkan di bidang tertentu yang menjadi tanggung jawabnya
4) menampung dan mengusahaan penyelesaian masalah yang timbul serta mengikuti perkembangan dalam bidang yang dikoordinasikannya.
5) pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri. Dari data tersebut, yang termasuk fungsi kementerian koordinator ditandai oleh nomor ...
1 dan 2
1 dan 3
2 dan 3
3 dan 4
3 dan 5
Dibawah ini yang bukan merupakan kementerian yang berada dibawah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman…
Kementerian Pariwisata
Kementerian Perhubungan
Kementerian Pemuda dan Olahraga.
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Selain kementerian yang menangani urusan pemerintahan terdapat juga kementerian koordinator yang bertugas…
Melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya
Menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara
Menjalankan fungsi perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya,
Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya.
Menangani urusan pemerintahan yang nama kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD NRI Tahun 1945
Menurut John Locke, kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang- undang adalah kekuasaan …
konstitutif
legislatif
eksekutif
yudikatif
eksaminatif
Menurut Undang-undang Dasar 1945, kekuasaan Yudikatif di Indonesia dijalankan oleh lembaga .....
MPR, DPR, DPRD dan DPD
Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman
Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan
Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial
Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Kasasi Mahkamah Agung
Pada hakikatnya kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, dimana kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adalah kekuasaan …
Konstitutif
Legislatif
Federatif
Yudikatif
Eksaminatif
Bentuk kerjasama antara Eksekutif dan legislatif dalam Ketatanegaraan RI menurut UUD NRI Tahun 1945 adalah dalam bentuk
Pemberian Grasi
Penentuan Pejabat Daerah
Pembuatan undang-undang
Pembuatan keputusan
Pengamandemenan UUD 1945
Tugas negara juga melindungi wilayah ZEE yang merupakan batas wilayah laut suatu Negara dari garis pantai yang luasnya …
200 MIL
240 MIL
250 MIL
260 MIL
300 MIL
Berikut adalah batas wilayah Indonesia di bagian selatan terdiri dari…
Berikut adalah batas wilayah Indonesia di bagian selatan terdiri dari…
Samudera Hindia dan perairan negara India
daratan Papua Nugini dan perairan Samudera Pasifik
wilayah darat Timor Leste, perairan Australia dan Samudera Hindia
samudera hindia dan benua Australia
seseorang melakukan proses hukum yang menyebabkan seseorang dapat mempunyai kewarganegaraan lain disebut dengan ....
stelsel aktif
stelsel pasif
deportasi
repudiasi
apatride
penentuan kewarganegaraan berdasarkan tempat lahirnya disebut dengan ?
ius soli
ius sanguinis
apatride
bipatride
repudiasi
Syarat seseorang mendapatkan naturalisasi istimewa adalah ….
tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara satu tahun lebih
jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda
Mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap
Membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.
orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara
Bangsa yang besar tidak akan membiarkan negaranya terpuruk, oleh sebab itu setiap warga Negara harus berupaya mempersatukan bangsa ini dengan semboyan …
NKRI harga mati
Wawasan Nusantara
Bhinneka Tunggal Ika
Tan Hanna Dharma Mangrwa
Tut Wuri Handayani
Dalam sistem pertahanan keamana rakyat semesta, rakyat berfungsi sebagai kekuatan...
utama sistem keamanan
utama sistem pertahanan
mayoritas sistem pertahanan
pendukung pertahanan dan keamanan
utama sistem pertahanan dan keamanan
Contoh keikutsertaan kalian di sekolah dalam pelatihan dasar kemiliteran dapat dilakukan melalui kegiatan ......
menjadi prajurit TNI/Polri
mengikuti pertandingan olah raga di tingkat internasional
mengikuti kegiatan kepramukaan dengan penuh kesadaran
mengikuti olimpiade fisika, matematika dan kimia di luar negeri
pengabdian warga negara dalam menanggulangi korban bencana ala
Warga negara asing yang ingin menjadi WNI mengajukan permohonan kepada...
Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia
Menteri Kependudukan
Dirjen Imigrasi
Kepolisian
Presiden
Hong adalah seorang keturunan bangsa Cina (ius sanguinis) yang lahir di negara Jerman (ius soli). Oleh karena ia keturunan bangsa Cina maka dianggap sebagai warga negara Cina, tetapi negara Jerman juga menganggap Hong sebagai warga negaranya. Dalam kasus ini muncul permasalahan kewarganegaraan yang biasa disebut... .
apatride
bipatride
multipatride
naturalisasi
stelsel aktif
Suatu proses hukum yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh kewarganegaraan dari suatu negara disebut... .
kewarganegaraan
pewarganegaraan
permohonan
pengajuan
pemberian
