NEW
Font size
WorksheetsPraktik ASP K3 '21
Total questions: 25
Worksheet time: 58mins
Dengan dibentuknya otonomi daerah maka pihak yang berwenang membuat peraturan daerah ialah ....
DPRD dan Bappeda
DPRD dan Kepala Daerah
Presiden dan MPR
Walikota/Bupati dan Gubernur
MPR dan DPR
Perhatikan pernyataan di bawah ini !
1. Mengelola aparatur daerah
2. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah
3. Mendapatkan sumber – sumber pendapatan lain yang sah
4. Mewujudkan keadilan dan pemerataan
Dari pernyataan diatas yang merupakan hak daerah dalam penyelenggaraan otonomi ditunjukkan pada nomor:
1, 2, dan 3
1, 3 dan 4
1, 2, dan 4
2, 3, dan 4
Proses penyerahan sebagian wewenang dan tanggung jawab dari urusan yang semula menjadi urusan pemerintah pusat kepada badan-badan atau lembaga pemerintah daerah, disebut dengan...
dekonsentrasi
desentralisasi
tugas pembantuan
otonomi daerah
Berikut ini adalah indikator penilaian kinerja keuangan daerah, kecuali:
Kemampuan keuangan daerah
Ketergantungan keuangan daerah
Keserasian belanja daerah
Keserasian ekuitas daerah
Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah
Otonomi daerah memberi kebebasan kepada pemerintah daerah untuk membuat rencana keuangan sendiri dan membuat kebijakan yang dapat berpengaruh terhadap perekonomian negara. Pernyataan yang sesuai peran APBD dalam perekonomian suatu negara yaitu ...
mendistribusikan barang-barang yang di produksi oleh masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat
memberikan pelayanan publik yang diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi
mengintervensi pemerintah terhadap perekonomian dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi
meminimalisasi fluktuasi dalam perekonomian dalam upaya menjaga stabilitas
memberikan kesejahteraan kepada seluruh
pegawai negeri sipil pemerintah daerah
Berikut ini merupakan imbas reformasi akuntansi pemerintahan, kecuali:
Desentralisasi Daerah
Pertanggungjawaban APBD merupakan tanggung jawab seluruh pihak pada pemerintah daerah
Laporan Pertanggungjawaban akhir tahun meliputi Nota dan Laporan Perhitungan APBD, Neraca, dan Laporan Arus Kas
Pinjaman APBD masuk dalam akun Penerimaan (belum tentu hak pemerintah daerah)
Penerapan akuntansi sesuai SAP
(Pendapatan Asli Daerah/Total Pendapatan Daerah) x 100% adalah rumus menghitung...
Tingkat Ketergantungan Daerah (TKD)
Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF)
Derajat Otonomi Fiskal (DOF)
Kemampuan Pembiayaan Rutin Daerah (KPRD)
Indeks Kemampuan Rutin (IKR)
(Pendapatan Asli Daerah/Transfer Pemerintah Pusat atau Provinsi dan Pinjaman) x 100% adalah rumus untuk mengetahui rasio
Ketergantungan daerah
Kemampuan pembiayaan rutin
Kemampuan keuangan daerah
Kemandirian keuangan daerah
Pertumbuhan PAD
(Pendapatan Asli Daerah/Total Belanja Rutin) x 100% adalah rumus menghitung...
Tingkat Ketergantungan Daerah (TKD)
Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF)
Derajat Otonomi Fiskal (DOF)
Kemampuan Pembiayaan Rutin Daerah (KPRD)
Indeks Kemampuan Rutin (IKR)
Berikut ini yang bukan merupakan dasar hukum otonomi daerah adalah
UUD 1945 Pasal 18
UUD 1945 Pasal 22
UU tentang Pemerintah Daerah
UU tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
UU tentang Desa
Urusan pemerintahan yang meliputi politik luar negeri, pertahanan keamanan NKRI, kebijakan moneter dan fiskal, merupakan urusan pemerintahan yang bersifat:
Sekunder
Absolut
Umum
Konkuren Wajib
Konkuren Pilihan
Urusan pemerintahan yang didelegasikan kepada pemerintah daerah meliputi pariwisata, pertanian, kelautan, dan bidang lain yang sesuai dengan potensi masing-masing daerah merupakan urusan pemerintahan yang bersifat:
Sekunder
Absolut
Umum
Konkuren Wajib
Konkuren Pilihan
Dana Alokasi Umum merupakan konsekuensi dari desentralisasi fiskal yang merupakan bagian dari Transfer Ke Daerah (TKD). Formulasi Alokasi DAU Nasional yang diberikan untuk seluruh daerah provinsi dan kab/kota di Indonesia adalah
minimal 23% dari Total Pendapatan Dalam Negeri Bruto APBN
minimal 26% dari Total Pendapatan Dalam Negeri Bruto APBN
minimal 23% dari Total Pendapatan Dalam Negeri Neto APBN
minimal 26% dari Total Pendapatan Dalam Negeri Neto APBN
Formulasi Dana Alokasi Umum setiap daerah = Alokasi Dasar yang ditentukan berdasarkan Belanja Gaji PNS dan CPNS + Celah Fiskal yang ditentukan dari kapasitas fiskal dikurangi dengan kebutuhan fiskal
Setuju
Tidak Setuju
Sesuai dengan pola hubungan keuangan antara pusat dan daerah, yang tidak termasuk belanja pemerintah pusat (sumber dana APBN) adalah belanja berdasarkan asas
Desentralisasi
Dekonsentrasi
Tugas Pembantuan
Dana Vertikal
8. Pengertian BUMN menurut UU No. 19 Tahun 2003 adalah…
Salah satu pelaku dalam kegiatan perekonomian yang kegiatannya mengolah barang dan jasa untuk kepentingan rakyat banyak
Badan usaha yang modalnya dimiliki negara (pemerintah pusat) dan bertujuan melayani kepentingan masyarakat
Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan
Perusahaan yang didirikan oleh negara yang mengelola sumber daya yang tidak vital
Salah satu badan usaha negara yang modalnya terdiri dari saham-saham
BUMD didirikan oleh Pemerintah Daerah sebagai....
Pusat Pendapatan
Pusat Laba
Pusat Biaya
Pusat Beban
Pusat Investasi
Standar akuntansi yang digunakan BUMD adalah
Standar Akuntansi Umum
Standar Akuntansi Pemerintahan
Standar Akuntansi Keuangan
Standar Akuntansi Keuangan - ETAP
Standar Akuntansi Keuangan - Entitas Privat
Pemda Senang mendirikan PT. A sebagai BUMD. Pemkot memberi gedung yang dimiliki untuk digunakan dalam operasional PT. A senilai Rp 500 juta sebagai setoran modal. Jurnal PT. A adalah.....
Kas (D) 500 juta
Modal Disetor (K) 500 juta
Modal Disetor (D) 500 juta
Kas (K) 500 juta
Gedung (D) 500 juta
Modal Disetor (K) 500 juta
Modal Disetor (D) 500 juta
Gedung (K) 500 juta
Berikut ini adalah transaksi pada PDAM Senang per tahun 2020:
1 Juli 2020: Diterima investasi dari Pemda Senang untuk PDAM senilai Rp 5.000.000.000,00
Jurnal yang dibuat oleh PDAM adalah:
Hutang : 5.000.000.000,00
Kas : 5.000.000.000,00
Piutang : 5.000.000.000,00
Modal Disetor : 5.000.000.000,00
Kas : 5.000.000.000,00
Modal Disetor : 5.000.000.000,00
Modal Disetor : 5.000.000.000,00
Kas : 5.000.000.000,00
BUMD X membeli 3 unit komputer masing-masing seharga Rp 5.000.000,00 tunai...jurnal yang tepat adalah
Komputer (D) 5.000.000
Kas (K) 5.000.000
Kas (D) 5.000.000
Komputer (K) 5.000.000
Komputer (D) 15.000.000
Kas (K) 15.000.000
Kas (D) 15.000.000
Komputer (K) 15.000.000
Pendapatan BUMD selama bulan September 2020 adalah Rp 10.000.000,00. Jurnal yang disusun adalah:
Hutang (D) 10.000.000
Kas (K) 10.000.000
Kas (D) 10.000.000
Pendapatan (K) 10.000.000
Pendapatan (D) 10.000.000
Kas (K) 10.000.000
Kas (D) 10.000.000
Hutang (K) 10.000.000
BUMD membayar gaji selama bulan September 2020 untuk 4 karyawan sebesar Rp 8.000.000,00. Jurnal yang disusun adalah:
Pendapatan (D) 10.000.000
Utang Gaji (K) 10.000.000
Kas (D) 10.000.000
Beban Gaji (K) 10.000.000
Beban Gaji (D) 10.000.000
Utang Gaji (K) 10.000.000
Beban Gaji (D) 10.000.000
Kas (K) 10.000.000
BUMN RI menyusutkan aset tetapnya sebesar Rp 1.000.000.000,00. Jurnal yang disusun untuk penyusutan tersebut adalah:
Akumulasi Penyusutan (D) 1.000.000.000
Beban Penyusutan (K) 1.000.000.000
Beban Penyusutan (D) 1.000.000.000
Akumulasi Penyusutan (K) 1.000.000.000
Akumulasi Penyusutan (D) 500.000.000
Beban Penyusutan (K) 500.000.000
Akumulasi Penyusutan (D) 500.000.000
Beban Penyusutan (K) 500.000.000
Tahun 2021 ini, PT Dasawarsa memiliki hutang kepada BUMN RI atas jasa yang telah diberikan. Hutang tersebut jatuh tempo tahun depan sebesar Rp 500.000.000,00. Jurnal yang dibuat oleh BUMN RI adalah:
Piutang (D) 500.000.000
Pendapatan (K) 500.000.000
Hutang (D) 500.000.000
Pendapatan (K) 500.000.000
Pendapatan (D) 500.000.000
Piutang (K) 500.000.000
Pendapatan (D) 500.000.000
Hutang (K) 500.000.000
