WorksheetsNILAI-NILAI PANCASILA DALAM PENYELENGGARAAN NEGARA_PPKN_X
Total questions: 20
Worksheet time: 10mins
Pembagian Kekuasaan menurut John Locke yaitu...
kekuasaan Legislatif, Eksekutif, Konstitutif
Kekuasaan Legislatif, Eksekutif, Federatif
Kekuasaan Legislatif, Eksekutif, Yudikatif
Kekuasaan Legislatif, Yudikatif, Federatif
Presiden, MPR, DPR
sistem pembagian kekuasaan di Indonesia menuntut adanya kerjasama antara lembaga-lembaga negara. Salah satunya dalam bidang legeslasi, berikut ini kerjasama legaslasi antara presiden dan badan legeslatif di Indonesia adalah ....
mengajukan rancangan Undang-undang kepada DPD
membahas rancangan undang-undang besama DPR
menguabh dan menetapkan undang-undang dasar/UUD bersama MPR
memberikan kewenangan kepada DPR untuk membentuk undang-undang
mengajukan calon hakim agung
usrusan pemerintahan kementrian yang nomenklatur kementriannya secara tegas diatur dalam UUD 45 meliputi...
urusan dalam negeri, urusan luar negeri, dan urusan pertahanan
urusan agama, urusan dalam negeri, dan urusan pertahanan
transportasi, komunikasi dan urusan dalam negeri
urusan ketenagakerjaan, industri dan olah raga
urusan ketenagakerjaan, industri dan olah raga
perhatikan beberapa kementrian berikut ini:
1. kementrian perindustrian
2. kementrian agama
3. kemetrian pariwisata
4. kementrian pemuda dan olah raga
5. kementrian perencanaan pembangunan nasional
kementrian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman , sinkronisasi dan koordinasi antar urusan pemerintah ditunjuk oleh nomor ...
1,2,3
1,3,4
2,3,5
2,4,5
3,4,5
kekuasaan negara dibagi menjadi kekuasaan legeslatif, eksekutif dan yudikatif. Hal ini dikemukakan oleh oleh ....
John Lock
van Vollenhoven
J.J Rousseau
Montesquieu
Muh. Yamin
Berikut ini merupaan kementrian yang berada di bawah kordinator kementrian bidang politik, hukum dan keamanan adalah ...
kementrian luar negeri, kementrian dalam negeri, kementrian pariwisata
kementrian keuangan, kementrian perdagangan, kementrian pemudan dan olah raga
kementrian pertahanan, kementrian komunikasi dan informatika, kementrian luar negeri
kementrian energi dan sumber daya mineral, kementrian agama, kementrian sosial
kementrian kesehatan, kementrian hukum dan HAM, kementrian pendidikan dan kebudayaan
negara yang menerapkan konsep trias politika sebagai pembagian kekuasaan adalah ...
Inggris
US
Canada
Indonesia
German
pemegang kekuasaan eksekutif di Indonesia adalah presiden, oleh karena itu prseiden memgang kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan. hal ini secara jelas tercanpum dalam UUD 45, yaitu pada pasal ....
2 ayat (1)
3 ayat (1)
4 ayat (1)
20 ayat (1)
22D ayat (2)
1,2,3
1,3,5
2,3,6
3,4,5
4,5,6
nilai sila ke satu Pancasila mencerminkan bahwa dalam penyelenggaraan negara Indonesia, pemerintah menjunjung nilai-nilai religius. hal tersebut dibuktikan dengan ...
dilakukannya musyawarah untuk mufakat
dibangunnya infrastruktur merata di seluruh Indonesia
dilakukan pembangunan secara berkelanjutan
diakuinya agama-agama yang dianut bengsa indonesia secara resmi
dilaksanakannya pemilu sesuai azas pemilu
setiap nilai yang terkandung dalam pancasila mengandung sifat objectiv dan subyektif. bukti bahwa niali-nilai pancasila bersifat objectiv adalah ...
pancasila digunakan sebagai landasan konstitusional negara
nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila berasal dari bangsa Ind sendiri
pancasila digunakan sebagai lambang hati nurani bangsa
nilai-nilai pancasila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari
pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia
menurut konsep trias politika. kekuasaan untuk membentuk UU dipegang oleh lembaga ....
legislatif
eksekutif
yudikatif
eksaminatif
federatif
pelaksanaan demokrasi di Indonesia harus sesuai dengan pancasila. terutama sila ...
1
2
3
4
5
dewan perwakilan rakyat (DPR) salah satu lembaga negara yang memegang kekuasaan legislatif. wewenang DPR dalam bidang legislasi tersebut adalah ...
mengubah UUD
menetapkan UU
membentuk UU
mengajukan rancangan UU
menjalankan UUD
kementrian Agraria dan Tata Ruang/BAdan Pertanahan NAsional (BPN) merupakan kementrian yang berada di bawah kementrian kordinator bidang ...
kemaritiman
perekonomian
pendidikan
politik , hukum dan HAM
pembangunan manusia dan kebudayaan
politik hukum dan keamanan
pembangunan manusia dan kebudayaan
perekonomian
pendidikan
kemaritiman
pancasila merupakan sumber nilai bangsa Indonesia. oleh karena itu pancasila dijadikan sebagai landasan moral bangsa indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. hal tersebut mempertegas kedudukan pancasila sebagai ...
ideologi bangsa Indonesia
dasar negara Indonesia
sumber dari segala sumber hukum
pandangan hidup bangsa indonesia
perjanjian luhur bangsa indonesia
perhatikan pernyataan berikut ..
1.menempatkan manusia sesuai hakekatnya sebagai makhluk tuhan
2. menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa
3. mengakui hakekat dan martabat manusia
4. menghilangkan penonjolan SARA
5. mengutakan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan
6. mengakui hasil karya orang lain
berdasarkan beberapa pernyataan tersebut, perwujudan sila kedua ditunjukan oleh nomor...
1,2,3
1,3,5
2,4,6
3,4,5
4,5,6
lembaga pemerintahan non kementrian yang melaksanakan pemerintahan di bidang metereologi, klimatologi, termasuk kualitas udara dan geofisika adalah ....
LIPPI
BMKG
BPOM
BPPT
BIG
salah satu bentuk kekuasaan negara menurut John Lock adalah kekuasaan federatif, wewenang memgang kesuasaan ini adalah ...
membentuk UU
menegakan hukum
melaksanakan UU
mengadakan hubungan luar negeri
mengesahkan UU
