NEW
Font size
WorksheetsPenilaian Tengah Semester PPKn Kelas X
Total questions: 20
Worksheet time: 15mins
Pemegang
kekuasaan negara yang berada di
pemerintahan pusat dan
pemerintahan negara adalah ....
Pemerintah
Pemerintahan
Penyelenggara Negara
Pemangku Kebijakan
Pejabat Publik
Kekuasaan Negara menurut Montesquieu terbagi atas ....
Eksekutif, Federatif, Yudikatif
Legislatif, Ekesekutif, Yudikatif
Eksaminatif, Yudikatif, Legislatif
Moneter, Yudikatif, Eksekutif
Aristokrasi, Monarki, Oligarkri
Menurut Kusnardi dan Ibrahim kekuasaan dibagi kedalam 2 bagian , terdapat negara dengan sistem pemisahan kekuasaan dan sistem pembagian kekuasaan negara . Berikut ini contoh negara dengan sistem pemisahan kekuasaan ....
Indonesia
China
Saudia Arabia
Amerika Serikat
Inggris
Kekuasaan memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara disebut kekuasaan eksminatif. Dalam hal ini dijalankan oleh lembaga ....
Komisi Pemberantasan Korupsi
Badan Pemeriksa Keuangan
Komisi Pemilihan Umum
Bank Indonesia
Dewan Perwakilan Rakyat
" Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan Undang - Undang". Berikut ini merupakan bunyi UUD NRI Tahun 1945 Pasal ....
23
23 A
23 B
23 C
23 D
Rancangan Undang - Undang anggaran pendapat dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan .....
Mahkamah Agung
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Majelis Permusyawaratan Rakyat
Gubernur
Dewan Perwakilan Daerah
Lembaga negara yang berwenang merancang dan merumuskan Undang - Undang adalah ....
Legislatif
Eksekutif
Eksaminatif
Yudkatif
Inspektif
Menurut pasal 20 A ayat 2 bahwa dalam melaksanakan fungsinya , selain hak yang diatur dalam pasal -- pasal lain Undang - Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Yang disebut hak angket adalah ....
Hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Gubernur DKI mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara
Hak DPR Untuk mengetahui kebijakan yang dilakukan pemerintah yang pada pelaksanaannya berdampak negatif bagi masyarakat.
Hak DPR Untuk mengawasi anggaran dan tindakan yang diambil oleh Pemerintah agar setiap kebijakan tetap berjalan di koridor yang konstitusional.
untuk melindungi Anggota DPR dari tuntutan sewaktu menjalankan tugas dan fungsinya
Hak untuk melakukan penyelidikan yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)yang memutuskan bahwa pelaksanaan suatu undang-undang dalam kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas
Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi merupakan bagian dari lembaga negara ....
Eksekutif
Yudikatif
Legislatif
Eksaminatif
Inspektif
Berikut merupakan kewenangan Presiden menurut UUD NRI Tahun 1945 yang termasuk kedalam kewenangan sebagai Kepala negara adalah ....
Pasal 4 ayat 1 UUD 1945
Pasal 5 ayat 1 UUD 1945
Pasal 5 ayat 2 UUD 1945
Pasal 14 ayat 1
Pasal 23 ayat 2
Presdien sebagai kepala negara memiiki kewenangan untuk memberikan grasi, rehabilitasi, amnesti dan abolisi .
Dalam hal memberi amnesti dan abolisi , Presiden memperhatikan pertimbangan ....
Mahkamah Agung
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Dewan Perwakilan Daerah
Dewan Perwakilan Rakyat
Majelis Permusyawaratan Rakyat
Penghapusan terhadap seluruh akibat penjatuhan putusan pengadilan pidana kepada seseorang terpidana atau terdakwa yang bersalah disebut ....
Amnesti
Abolisi
Rehabilitasi
Intervensi
Grasi
Presdien mengeluarkan sebuah aturan untuk melakukan penggantian anggota pimpinan KPK setelah ditinggal Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. Saat itu, keduanya diberhentikan karena ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Aturan yang dikeluarkan tersebut termasuk saat mendesak dan bertujuan untuk menjaga kelangsungan pemberantasan korupsi paska ditinggal oleh pimpinannya, aturan tersebut disebut ....
Peraturan Presiden
Instruksi Presiden
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang
Maklumat Presiden
Keputusan presdien
Menurut UUD NRI Tahun 1945 Pasal 17 ayat 2 , kementerian NKRI diangkat dan diberehentikan oleh ....
Mahkamah Konstitusi
Presiden
Dewan Perwakilan Rakyat
Komisi Yudisial
Majlesi Permusyawaratan Rakyat
Berikut ini yang bukan merupakan kementerian koordinator bidang perekonomian adalah ....
Kementerian pertahanan
Kementerian pertanian
Kementerian perdagangan
Kementerian badan usaha milik negara
Kementerian keuangan
Pengertian Reshuffle Kabinet bisa dibilang merupakan peristiwa di mana kepala pemerintahan mengganti posisi menteri dalam kabinetnya. Perombakan kabinet dilakukan dengan memindahkan seorang menteri dari satu posisi ke posisi yang lain. Perombakan diperlukan karena suatu alasan penting misalnya karena menteri mengundurkan diri, baik karena suatu skandal, pensiun, atau sebab-sebab lain di luar dua sebab tersebut. Berikut ini nama menteri yang direshufle pada bulan Desember 2020 adalah ....
Berikut ini yang termasuk lembaga pemerintah non kementerian ( LPNK ) yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak dikoordinasikan oleh menteri adalah ....
Menteri Lingkungan Hidup
Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
Mneteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Menter Kesehatan
Pada masa pandemi covid - 19 , banyak kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam menekan angka kenaikan positif covid -19. Segala upaya sudah dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia , salah satunya dengan cara menerapkan protokol kesehatan yang ketat . Kebijakan pemerintah ini diharapkan akan segera menuntaskan persoalan covid - 19. Kebijakan pemerintah juga harus dilakukan koordinasi dengan menteri kesehatan saat ini, terkiat dengan apa yang harus dan tidak dilakukan saat masa pandemi covid - 19. Menteri kesehatan RI saat ini adalah .....
Kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara, dijalankan oleh sebuah badan yang disebut ....
Badan Pengawas Pemilu
Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Badan Kepegawaian Negara
Badan Intelijen Negara
Badan Pemeriksaan Keuangan
Lembaga negara eksekutif pada tingkat daerah adalah ....
Dewan Perwakilan Daerah
Badan Pemeriksa Keuangan daerah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Gubernur
Sekretaris Daerah
