wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Penilaian Tengah Semester PPKn Kelas X

Total questions: 20

Worksheet time: 15mins

Name
Class
Date
1.

Pemegang

kekuasaan negara yang berada di

pemerintahan pusat dan

pemerintahan negara adalah ....

a)

Pemerintah

b)

Pemerintahan

c)

Penyelenggara Negara

d)

Pemangku Kebijakan

e)

Pejabat Publik

2.

Kekuasaan Negara menurut Montesquieu terbagi atas ....

a)

Eksekutif, Federatif, Yudikatif

b)

Legislatif, Ekesekutif, Yudikatif

c)

Eksaminatif, Yudikatif, Legislatif

d)

Moneter, Yudikatif, Eksekutif

e)

Aristokrasi, Monarki, Oligarkri

3.

Menurut Kusnardi dan Ibrahim kekuasaan dibagi kedalam 2 bagian , terdapat negara dengan sistem pemisahan kekuasaan dan sistem pembagian kekuasaan negara . Berikut ini contoh negara dengan sistem pemisahan kekuasaan ....

a)

Indonesia

b)

China

c)

Saudia Arabia

d)

Amerika Serikat

e)

Inggris

4.

Kekuasaan memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara disebut kekuasaan eksminatif. Dalam hal ini dijalankan oleh lembaga ....

a)

Komisi Pemberantasan Korupsi

b)

Badan Pemeriksa Keuangan

c)

Komisi Pemilihan Umum

d)

Bank Indonesia

e)

Dewan Perwakilan Rakyat

5.

" Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan Undang - Undang". Berikut ini merupakan bunyi UUD NRI Tahun 1945 Pasal ....

a)

23

b)

23 A

c)

23 B

d)

23 C

e)

23 D

6.

Rancangan Undang - Undang anggaran pendapat dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan .....

a)

Mahkamah Agung

b)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

c)

Majelis Permusyawaratan Rakyat

d)

Gubernur

e)

Dewan Perwakilan Daerah

7.

Lembaga negara yang berwenang merancang dan merumuskan Undang - Undang adalah ....

a)

Legislatif

b)

Eksekutif

c)

Eksaminatif

d)

Yudkatif

e)

Inspektif

8.

Menurut pasal 20 A ayat 2 bahwa dalam melaksanakan fungsinya , selain hak yang diatur dalam pasal -- pasal lain Undang - Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Yang disebut hak angket adalah ....

a)

Hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Gubernur DKI mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara

b)

Hak DPR Untuk mengetahui kebijakan yang dilakukan pemerintah yang pada pelaksanaannya berdampak negatif bagi masyarakat.

c)

Hak DPR Untuk mengawasi anggaran dan tindakan yang diambil oleh Pemerintah agar setiap kebijakan tetap berjalan di koridor yang konstitusional.

d)

untuk melindungi Anggota DPR dari tuntutan sewaktu menjalankan tugas dan fungsinya

e)

Hak untuk melakukan penyelidikan yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)yang memutuskan bahwa pelaksanaan suatu undang-undang dalam kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas

9.

Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi merupakan bagian dari lembaga negara ....

a)

Eksekutif

b)

Yudikatif

c)

Legislatif

d)

Eksaminatif

e)

Inspektif

10.

Berikut merupakan kewenangan Presiden menurut UUD NRI Tahun 1945 yang termasuk kedalam kewenangan sebagai Kepala negara adalah ....

a)

Pasal 4 ayat 1 UUD 1945

b)

Pasal 5 ayat 1 UUD 1945

c)

Pasal 5 ayat 2 UUD 1945

d)

Pasal 14 ayat 1

e)

Pasal 23 ayat 2

11.

Presdien sebagai kepala negara memiiki kewenangan untuk memberikan grasi, rehabilitasi, amnesti dan abolisi .

Dalam hal memberi amnesti dan abolisi , Presiden memperhatikan pertimbangan ....

a)

Mahkamah Agung

b)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

c)

Dewan Perwakilan Daerah

d)

Dewan Perwakilan Rakyat

e)

Majelis Permusyawaratan Rakyat

12.

Penghapusan terhadap seluruh akibat penjatuhan putusan pengadilan pidana kepada seseorang terpidana atau terdakwa yang bersalah disebut ....

a)

Amnesti

b)

Abolisi

c)

Rehabilitasi

d)

Intervensi

e)

Grasi

13.

Presdien mengeluarkan sebuah aturan untuk melakukan penggantian anggota pimpinan KPK setelah ditinggal Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. Saat itu, keduanya diberhentikan karena ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Aturan yang dikeluarkan tersebut termasuk saat mendesak dan bertujuan untuk menjaga kelangsungan pemberantasan korupsi paska ditinggal oleh pimpinannya, aturan tersebut disebut ....

a)

Peraturan Presiden

b)

Instruksi Presiden

c)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang

d)

Maklumat Presiden

e)

Keputusan presdien

14.

Menurut UUD NRI Tahun 1945 Pasal 17 ayat 2 , kementerian NKRI diangkat dan diberehentikan oleh ....

a)

Mahkamah Konstitusi

b)

Presiden

c)

Dewan Perwakilan Rakyat

d)

Komisi Yudisial

e)

Majlesi Permusyawaratan Rakyat

15.

Berikut ini yang bukan merupakan kementerian koordinator bidang perekonomian adalah ....

a)

Kementerian pertahanan

b)

Kementerian pertanian

c)

Kementerian perdagangan

d)

Kementerian badan usaha milik negara

e)

Kementerian keuangan

16.

Pengertian Reshuffle Kabinet bisa dibilang merupakan peristiwa di mana kepala pemerintahan mengganti posisi menteri dalam kabinetnya. Perombakan kabinet dilakukan dengan memindahkan seorang menteri dari satu posisi ke posisi yang lain. Perombakan diperlukan karena suatu alasan penting misalnya karena menteri mengundurkan diri, baik karena suatu skandal, pensiun, atau sebab-sebab lain di luar dua sebab tersebut. Berikut ini nama menteri yang direshufle pada bulan Desember 2020 adalah ....

a)
b)
c)
d)
e)
17.

Berikut ini yang termasuk lembaga pemerintah non kementerian ( LPNK ) yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak dikoordinasikan oleh menteri adalah ....

a)

Menteri Lingkungan Hidup

b)

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

c)

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

d)

Mneteri Pendayagunaan Aparatur Negara

e)

Menter Kesehatan

18.

Pada masa pandemi covid - 19 , banyak kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam menekan angka kenaikan positif covid -19. Segala upaya sudah dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia , salah satunya dengan cara menerapkan protokol kesehatan yang ketat . Kebijakan pemerintah ini diharapkan akan segera menuntaskan persoalan covid - 19. Kebijakan pemerintah juga harus dilakukan koordinasi dengan menteri kesehatan saat ini, terkiat dengan apa yang harus dan tidak dilakukan saat masa pandemi covid - 19. Menteri kesehatan RI saat ini adalah .....

a)
b)
c)
d)
e)
19.

Kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara, dijalankan oleh sebuah badan yang disebut ....

a)

Badan Pengawas Pemilu

b)

Badan Nasional Penanggulangan Bencana

c)

Badan Kepegawaian Negara

d)

Badan Intelijen Negara

e)

Badan Pemeriksaan Keuangan

20.

Lembaga negara eksekutif pada tingkat daerah adalah ....

a)

Dewan Perwakilan Daerah

b)

Badan Pemeriksa Keuangan daerah

c)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

d)

Gubernur

e)

Sekretaris Daerah