Font size
WorksheetsMemaknai Peraturan Perundang-Undangan 1
Total questions: 67
Worksheet time: 1hrs 7mins
Peraturan yang dibentuk untuk menjalankan UUD adalah..
Undang-undang
Peraturan Presiden
Peraturan pemerintah
Peraturan menteri
Tata urutan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia yang ada di tingkat ke 5 adalah..
Peraturan pemerintah
TAP MPR
UUD 1945
Peraturan Presiden
Undang-undang/PERPU
Ketaatan terhadap peraturan dapat ditunjukkan dengan cara berikut, kecuali...
Mengenakan helm bila perlu
Mematuhi peraturan lalu lintas
Tidak membuang sampah di sembarang tempat
Parkir di tempat yang telah di sediakan
Menurut tata urutan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia, peraturan pemerintah pengganti undang-undang berada di bawah...
Undang-undang
Peraturan pemerintah
Keputusan presiden
Peraturan daerah
Bupati atau walikota bersama-sama dengan DPRD Kabupaten/Kota menetapkan...
Undang-undang
Peraturan Daerah Provinsi
Keputusan Presiden
Peraturan Daerah kabupaten/kota
Putusan yang dibuat, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh lembaga dan atau pejabat negara yang mempunyai atau menjalankan fungsi legislatif sesuai dengan tata cara yang berlaku disebut ...
Kepres
perundang-undangan
pembukaan UUD 1945
Peraturan Pemerintah
Tata urutan peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan gambar diatas adalah ...
setelah UUD 1945 seharusnya TAP MPR
Peraturan Pemerintah diatas Undang-undang
Peraturan Presiden diatas Peraturan Pemerintah
Peraturan daerah dibawah Peraturan Pemerintah
Perhatikan pernyataan dibawah ini!
1) Peraturan perundang-undangan berupa keputusan tertulis
2) dikeluarkan dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
3) berisi aturan pola dan tingkah laku
4) didasarkan pada hukum tertinggi
5) dicabut dan dapat digantikan oleh peraturan lain
Ciri dan sifat peraturan perundang-undangan ditunjukan oleh angka ...
1, 2, 3
1, 3, 5
2, 3, 4
3, 4, 5
Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Gubernur) disebut ...
Peraturan Pemerintah
Peraturan Daerah Provinsi
Peraturan Pengganti Undang-undang
Undang-undang
Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah dinamakan . . . .
Perpu
Perpres
Perda
UU
Undang-Undang (UU) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan . . . .
Gubernur
MPR
KPK
Presiden
Bersedia menjalankan perintah dari orang tua adalah contoh pelaksanaan peraturan tata tertib di lingkungan . . . .
Negara
Keluarga
Sekolah
Pribadi
Perubahan Undang-Undang Dasar dapat ditetapkan jika disetujui oleh anggota MPR sekurang-kurangnya . . . . jumlah anggota
50 %
50% + 1
50% + 10
50% - 1
Perundang-undangan yang sifatnya sederajat yaitu . . . .
UUD 1945 dan Perpu
UU dan Perpu
UUD 1945 dan Perpres
Perpres dan TAP MPR
Tata urutan peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan gambar diatas adalah ...
setelah UUD 1945 seharusnya TAP MPR
Peraturan Pemerintah diatas Undang-undang
Peraturan Presiden diatas Peraturan Pemerintah
Peraturan daerah dibawah Peraturan Pemerintah
Perhatikan pernyataan dibawah ini!
1) Peraturan perundang-undangan berupa keputusan tertulis
2) dikeluarkan dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
3) berisi aturan pola dan tingkah laku
4) didasarkan pada hukum tertinggi
5) dicabut dan dapat digantikan oleh peraturan lain
Ciri dan sifat peraturan perundang-undangan ditunjukan oleh angka ...
1, 2, 3
1, 3, 5
2, 3, 4
3, 4, 5
Mengapa peraturan perundang-undangan harus dipublikasikan ...
untuk diketahui oleh masyarakat umum
untuk diketahui oleh masyarakat kalangan elite
untuk diketahui bahwa Indonesia bertindak tegas
untuk diketahui bahwa masyarakat disiplin
Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Gubernur) disebut ...
Peraturan Pemerintah
Peraturan Daerah Provinsi
Peraturan Pengganti Undang-undang
Undang-undang
Mengapa peraturan perundang-undangan dibuat oleh pemerintah ...
untuk menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan tempat tinggal saja
untuk membatasi hak asasi manusia
untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara
untuk menjaga agar kekuasaan tetap pada salah satu pihak
Rancangan undang-undang (RUU) dapat menjadi undang-undang (UU) setelah mendapat persetujuan bersama antara...
DPR dan Dewan Pertimbangan Presiden
MPR dan Mahkamah Konstitusi
DPR dan Presiden
Mahkamah Agung dan DPR
Lembaga yang berwenang membentuk undang-undang disebut...
Eksekutif
Legislatif
Yudikatif
Federatif
Tata urutan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia yang ada di tingkat ke 5 adalah..
Peraturan pemerintah
TAP MPR
UUD 1945
Peraturan Presiden
Undang-undang/PERPU
Yang bukan termasuk materi asas-asas penyusunan peraturan perundang-undangan menurut Pasal 6 adalah.
Pengayoman
Kebangsaan
Keterbukaan
Keadilan
Peraturan Perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor...
11 Tahun 2012
12 Tahun 2011
12 Tahun 2012
11 Tahun 2011
Peraturan larangan merokok yang ada di Jakarta termasuk peraturan...
Daerah
Pusat
Pemerintah
Presiden
Perhatikan pernyataan dibawah ini!
1) Peraturan perundang-undangan berupa keputusan tertulis
2) dikeluarkan dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
3) berisi aturan pola dan tingkah laku
4) didasarkan pada hukum tertinggi
5) dicabut dan dapat digantikan oleh peraturan lain
Ciri dan sifat peraturan perundang-undangan ditunjukan oleh angka ...
1, 2, 3
1, 3, 5
2, 3, 4
3, 4, 5
Perhatikan tahap pembentukkan peraturan perundang-undangan berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 berikut ini!
1. Penyusunan
2. Perencanaan
3. Pengundangan
4. Pembahasan dan pengesahan
5. Penyebarluasan
Urutan tahapan pembentukkan peraturan perundang-undangan yang tepat adalah....
1, 2, 4, 3, 5
1, 4, 3, 2, 5
2, 1, 4, 3, 5
2, 4, 1, 3, 5
Putusan yang dibuat, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh lembaga dan atau pejabat negara yang mempunyai atau menjalankan fungsi legislatif sesuai dengan tata cara yang berlaku disebut ...
Kepres
perundang-undangan
pembukaan UUD 1945
Peraturan Pemerintah
Tata urutan peraturan perundang undangan yang kedua adalah...
UUD 1945
Ketetapan MPR
Undang Undang
Peraturan pemerintah
Peraturan yang dibentuk untuk menjalankan UUD adalah..
Undang-undang
Peraturan Presiden
Peraturan pemerintah
Peraturan menteri
Tata urutan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia yang ada di tingkat ke 5 adalah..
Peraturan pemerintah
TAP MPR
UUD 1945
Peraturan Presiden
Undang-undang/PERPU
Ketaatan terhadap peraturan dapat ditunjukkan dengan cara berikut, kecuali...
Mengenakan helm bila perlu
Mematuhi peraturan lalu lintas
Tidak membuang sampah di sembarang tempat
Parkir di tempat yang telah di sediakan
Menurut tata urutan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia, peraturan pemerintah pengganti undang-undang berada di bawah...
Undang-undang
Peraturan pemerintah
Keputusan presiden
Peraturan daerah
Bupati atau walikota bersama-sama dengan DPRD Kabupaten/Kota menetapkan...
Undang-undang
Peraturan Daerah Provinsi
Keputusan Presiden
Peraturan Daerah kabupaten/kota
Putusan yang dibuat, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh lembaga dan atau pejabat negara yang mempunyai atau menjalankan fungsi legislatif sesuai dengan tata cara yang berlaku disebut ...
Kepres
perundang-undangan
pembukaan UUD 1945
Peraturan Pemerintah
Tata urutan peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan gambar diatas adalah ...
setelah UUD 1945 seharusnya TAP MPR
Peraturan Pemerintah diatas Undang-undang
Peraturan Presiden diatas Peraturan Pemerintah
Peraturan daerah dibawah Peraturan Pemerintah
Perhatikan pernyataan dibawah ini!
1) Peraturan perundang-undangan berupa keputusan tertulis
2) dikeluarkan dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
3) berisi aturan pola dan tingkah laku
4) didasarkan pada hukum tertinggi
5) dicabut dan dapat digantikan oleh peraturan lain
Ciri dan sifat peraturan perundang-undangan ditunjukan oleh angka ...
1, 2, 3
1, 3, 5
2, 3, 4
3, 4, 5
Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Gubernur) disebut ...
Peraturan Pemerintah
Peraturan Daerah Provinsi
Peraturan Pengganti Undang-undang
Undang-undang
Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah dinamakan . . . .
Perpu
Perpres
Perda
UU
Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah dinamakan . . . .
Perpu
Perpres
Perda
UU
Undang-Undang (UU) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan . . . .
Gubernur
MPR
KPK
Presiden
Bersedia menjalankan perintah dari orang tua adalah contoh pelaksanaan peraturan tata tertib di lingkungan . . . .
Negara
Keluarga
Sekolah
Pribadi
Perubahan Undang-Undang Dasar dapat ditetapkan jika disetujui oleh anggota MPR sekurang-kurangnya . . . . jumlah anggota
50 %
50% + 1
50% + 10
50% - 1
Perundang-undangan yang sifatnya sederajat yaitu . . . .
UUD 1945 dan Perpu
UU dan Perpu
UUD 1945 dan Perpres
Perpres dan TAP MPR
Mengapa peraturan perundang-undangan harus dipublikasikan ...
untuk diketahui oleh masyarakat umum
untuk diketahui oleh masyarakat kalangan elite
untuk diketahui bahwa Indonesia bertindak tegas
untuk diketahui bahwa masyarakat disiplin
Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Gubernur) disebut ...
Peraturan Pemerintah
Peraturan Daerah Provinsi
Peraturan Pengganti Undang-undang
Undang-undang
Sistem hukum di Indonesia dibuat secara Hirearkis, yang artinya... .
bertingkat
sepadan
sederajat
berulang-ulang
Salah satu ciri dari hukum tertulis adalah, hukum dibuat oleh pihak yang berwenang. Di bawah ini yang merupakan pihak berwenang dalam membuat aturan undang-undang di Indonesia adalah... .
rakyat, dan presiden
presiden, dan lembaga legislatif
lembaga yudikatif, dan lembaga legislatif
lembaga legislatif, dan rakyat
Hukum tertulis juga harus mengikat secara menyeluruh, artinya... .
hukum berlaku bagi sebagian orang
hukum berlaku bagi masyarakat
hukum berlaku bagi masyarakat dan pemerintah
hukum berlaku bagi pemangku kebijakan
Di bawah ini yang termasuk ke landasan-landasan dalam penyusunan undang-undang di Indonesia adalah... .
landasan negara
landasan filosofis
landasan sosiologis
landasan yuridis
Perhatikan pola berikut! Karena Because Tidak Pernah Never, maka... .
Karena Itu Tidak Akan
Mengapa Why, Selalu Always
It Must Be Hard
Daripada Prefer Lebih Baik
Landasan filosofis bagi bangsa Indonesia adalah... .
Konstitusi UUD NRI 1945
Ideologi Pancasila
Bhinekka Tunggal Ika
NKRI Harga Mati
Landasan sosiologis dalam penyusunan aturan undang-undang di Indonesia artinya... .
pembuatan hukum harus mengacu pada nilai-nilai dasar atau yaitu Pancasila
pembuatan hukum harus memperhatikan aspek kebutuhan hidup masyarakat
pembuatan hukum harus sesuai dengan tata cara hukum yang sudah ditentukan
pembuatan hukum harus berlaku bagi semua orang (Equality Before The Law)
Perhatikan gambar di atas! Setuju kah kamu dengan pelaksanaan Pilkada pada bulan desember di tengah kondisi pandemi Covid-19?
Setuju
Tidak setuju
Landasan Yuridis dalam penyusunan aturan undang-undang merupakan landasan dari sisi.. .
filosofi
sosiologi
hukum
peraturan
UUD NRI 1945 dalam sistem hukum nasional berkedudukan sebagai... .
Ideologi
Konstitusi
Hukum
Peraturan
UUD NRI 1945 disahkan dan ditetapkan oleh... .
Presiden dan Wakil Presiden
Dewan Perwakilan Rakyat
Majelis Perwakilan Rakyat
Pemerintah
Di bawah ini yang termasuk ke dalam Lembaga Legislatif negara adalah :
Presiden dan Wakil Presiden
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Majelis Perwakilan Rakyat (MPR)
Menteri
Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
Undang-Undang dibuat oleh... .
Presiden dan Wakil Presiden
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama dengan Presiden
Majelis Permusyawaratan Rakyat
Pemerintah Daerah
PERPU (Peraturan Pengganti Undang-Undang) hanya dikeluarkan oleh Presiden apabila... .
dalam keadaan baik
diperlukan untuk menggantikan sementara
negara dalam keadaan genting
Presiden ingin membuat aturan baru
Peraturan Pemerintah pada proses pembuatannya dibuat oleh Pemerintah yang pada saat itu menjabat, yaitu... .
Presiden dan Wakil Presiden
Presiden dan dibantu Menteri
Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Presiden dan Dewan Permusyawaratan Rakyat (MPR)
