Pada masa Hindia-Belanda, tugas Bea Cukai adalah melakukan pungutan atas uitvoer-rechten yang dalam Bahasa Indonesia berarti….

Peraturan yang melandasi kegiatan Bea Cukai pada masa Hindia Belanda adalah ….

Pada masa pendudukan Jepang, tugas Bea dan Cukai mengalami perubahan yaitu hanya berpusat pada….

Pejabat yang menunjuk R.A Kartadjoemena sebagai Kepala Pejabatan Bea dan Cukai yang Pertama di Indonesia adalah ….

Bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di Kawasan pabean untuk menimbun barang sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya yaitu ….

Kegiatan pemerintah dalam penanganan krisis Kesehatan, maupun ekonomi masyarakat adalah ….

Di bawah adalah tujuan dikenakannya bea ekspor sesuai bunyi pasal 2A ayat (2) UU nomor 17 tahun 2006 kecuali ….

Peraturan tentang Impor Sementara tertuang dalam UU Nomor 17 Thun 2006 pasal ….

Pemeriksaan pabean sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 UU nomor 17 tahun 2006, meliputi …

Salah satu fungsi utama DJBC adalah membatasi. Mengawasi dan/atau mengendalikan produksi, peredaran, konsumsi barang tertentu yang mempunyai sifat karakteristik yang dapat membahayakan Kesehatan, lingkungan, ketertiban dan keamanan masyarakat melalui instrument cukai yang memperhatikan aspek keadilan dan keseimbangan.

Hal yang mendasari munculnya istilah Bea dan Cukai di Indonesia adalah adanya tugas untuk memungut biaya bea baik impor maupun ekspor serta cukai

Peraturan yang melandasi kegiatan Bea maupun Cukai pada masa Hindia Belanda adalah UU Nomor 13 tahun 1942

Istilah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sudah terbentuk sejak awal Indonesia Merdeka

Wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang didalamnya berlaku undang-undang kepabeanan adalah istilah untuk Kawasan pabean

Tempat Penimbunan Berikat (TPB) adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu, yang disediakan oleh pemerintah di kantor pabean, yang berada di bawah pengelolaan DJBC

Istilah Bea dan Cukai sama dengan pajak

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 adalah peraturan yang mengatur tentang kepabeanan

Barang yang masuk ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk.

Barang yang diekspor tidak dikenakan bea keluar

Terhadap barang impor maupun ekspor dilakukan pemeriksaan pabean

Ketika diketahui jumlah barang yang diimpor kurang dari daftar manifest barang setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas pabean, maka pengangkut dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp. 25.000.000,00- dan paling banyak Rp. 250.000.000,00-

Ketika diketahui jumlah barang yang diimpor lebih dari daftar manifest barang setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas pabean, maka pengangkut dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp. 25.000.000,00- dan paling banyak Rp. 500.000.000,00-

Penetapan tarif bea masuk dan bea keluar dikelompokkan berdasarkan system klasifikasi barang

1. Peraturan tentang larangan atau pembatasan impor/ekspor, penangguhan impor/ekspor barang hasil pelanggaran hak atas kekayaan intelektual dan penindakan atas barang yang terkait dengan terorisme atau kejahatan lintas negara tertuang dalam Bab X Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006