Font size
WorksheetsTest bab 1
Total questions: 10
Worksheet time: 5mins
Presiden sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan merupakan ciri sistem pemerintahan ...
Parlementer
Presidensial
Semipresidensial
Monarki
Republik
Negara A memiliki hubungan diplomatik dengan negara B. Suatu saat, kapal berbendera negara A diperbolehkan masuk keperairan negara B. Hal tersebut dapat terjadi karena wilayah perairan negara B tersebut termasuk wilayah … bagi negara A
Landas benua
Perairan negara
Ekstrateritorial
Laut teritorial
Zona bersebelahan
Warga negara asing mendapatkan status kewarganegaraaan Indonesia melalui proses naturalisasi. Sebagai contoh seorang pemain sepak bola, Kim Jeffry Kurniawan, mendapatkan status kewarganegaraan melalui …
Keturunan
Perkawinan
Permohonan
Naturalisasi biasa
Naturalisasi istimewa
Susilo Bambang Yudoyono adalah presiden RI yang ke ...
3
4
5
6
7
Faktor internal yang melatarbelakangi terjadinya pelanggaran HAM adalah ...
Penyalahgunaan teknologi
Kurangnya kesadaran HAM
Sikap egois dan tidak toleran
Ketidaktegasan aparat penegak hukum
Kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi
Pemilihan presiden dan wakilnya secara langsung oleh rakyat pertama kali dilakukan negara Indonesia pada tahun ...
1955
1972
1999
2004
2009
Pasal 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2008 tentang kementerian negara secara tegas menyatakan bahwa jumlah maksimal kementerian negara yang dapat dibentuk adalah ...
30 kementerian negara
31 kementerian negara
32 kementerian negara
33 kementerian negara
34 kementerian negara
Alat pertahanan negara yang mempunyai tugas mempertahankan negara dan keutuhan wilayah Indonesia adalah ...
TNI
Polri
Menwa
Menwa
Brimob
Dalam bukunya yang berjudul “ L’Esprit des Louis “ Montesquei membagi kekuatan negara menjadi tiga kekuasaan (trias politica), yang dimaksud kekuasaan tersebut adalah ...
Legeslatif, eksekutif, yudikatif
Legeslatif, sentralisasi, yudikatif
Eksekutif, desentralisasi, yudikatif
Eksekutif, yudikatif, regelling
Legeslatif, eksekutif, federatif
Satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus adalah daerah yang diberi otonomi khusus berdasarkan Undang-Undang Dasa Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 18 B ayat Daerah yang dimaksud adalah kecuali, ...
Daerah Istimewa Yogyakarta
DKI jakarta
Papua
Daerah Istimewa Aceh
Keraton Solo
