wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Ulangan bab 1 PPKN

Total questions: 20

Worksheet time: 15mins

Name
Class
Date
1.

Lembaga negara yang memiliki kekuasaan konstitutif untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah….

a)

Majelis Permusyawaratan Rakyat

b)

Badan Pemeriksa Keuangan

c)

Dewan Perwakilan Rakyat

d)

Dewan Perwakilan Daerah

e)

Mahkamah Konstitusi

2.

Pembagian kekuasaan yang dilakukan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu merupakan pembagian kekuasaan secara…

a)

Horizontal

b)

Vertikal

c)

Positif

d)

Negatif

e)

Campuran

3.

Contoh implementasi nilai religious Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintah yaitu…

a)

Memberi kesempatan kepada warga negara untuk tidak menganut agama

b)

Membuat kebijakan hari libur nasional pada saat hari raya keagamaan

c)

Mewajibkan warga negara menjadi umat agama yang baik

d)

Membebaskan setiap orang membentuk agama sendiri

e)

Mewajibkan masyarakat beribadah di tempat ibadah

4.

Kekuasaan membentuk undang-undang disebut juga kekuasaan legislatif, setelah dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, DPR mempunyai kedudukan yang lebih kuat dalam pengelolaan kekuasaan Negara. DPR secara tegas dinyatakan sebagai pemegang kekuasaan untuk membentuk Undang Undang. Hal tersebut diatur dalam pasal....

a)

20 Ayat (1)

b)

20 Ayat (2)

c)

20 Ayat (3)

d)

21 Ayat (1)

e)

21 Ayat (2)

5.

Bunyi klakson yang keluar dari kendaraan bermotor sering memancing emosi. Pasalnya pengemudi lain merasa tersinggung dengan klakson yang dibunyikan berulang dengan tujuan untuk meminta jalur. Bahkan gara-gara bunyi klakson perkelahian antar pengemudi terjadi. Jika dikaitkan dengan nilai keadilan Pancasila,kasus tersebut tidak akan terjadi apabila ...

a)

Pemerintah peka terhadap keinginan warga negara

b)

Masyarakat mengetahui hak dan kewajiban pemerintah

c)

Pemerintah memberikan kebebasan kepada warga negara

d)

Warga negara melaksanakan hak dan kewajibanya

e)

Warga negara mendapatkan haknya secara bebas dari negara

6.

Pancasila mengandung nilai luhur dari masyarakat Indonesia sendiri. Nilai luhur bangsa Indonesia yang terkandung dalam sila keempat Pancasila adalah ...

a)

Toleransi antarumat beragama

b)

Menjunjung hak asasi manusia

c)

Menjunjung persatuan dan kesatuan bangsa

d)

Persamaan harkat dan martabat manusia

e)

Pelaksanaan pemerintah sesuia sistem demokrasi

7.

"Orang bijak taat pajak" semboyan tersebut menunjukan kewajiban negara di budang ...

a)

Politik

b)

Sosial

c)

Hukum

d)

Budaya

e)

Ekonomi

8.

Semboyan Bhineka Tunggal Ikan termasuk wujud implementasi nilai persatuan. Dampak yang ditimbulkan dari penerapan semboyan tersebut adalah ...

a)

Semangat kedaerahan dapat tumbuh

b)

Perbedaan persepsi dapat diminimalisasi

c)

Rasa cinta pada bahasa daerah terus berkembang

d)

Rakyat Indonesia menguasai bahasa asing

e)

Penggunanan bahasa daerah dapat diminimalisasi

9.

Nilai-nilai yang tekandung dalam Pancasila merupakan suatu sistem, khusus pada nilai yang terkandung dalam sila kedua ialah ….

a)

takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

b)

demokratis

c)

menjunjung tinggi HAM

d)

kekeluargaan

e)

Bhinneka Tunggal Ika

10.

Pancasila dapat mempersatukan bangsa Indonesia dan memberi petunjuk dalam mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin bagi masyarakat Indonesia yang beraneka ragam sifatnya. Dari pernyataan tersebut, Pancasila berfungsi sebagai ….

a)

pandangan hidup bangsa Indonesia

b)

perjanjian luhur

c)

kepribadian bangsa

d)

dasar negara

e)

sumber dari segala sumber hukum RI

11.

Kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara merupakan pengertian dari....

a)

a. Kekuasaan yudikatif

b)

b. Kekuasaan legislatif

c)

c. Kekuasaan moneter

d)

d. Kekuasaan eksaminatif

e)

e. Kekuasaan konstitutif

12.

Menurut John Locke keuasaan negara dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu....

a)

Kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan federatif

b)

Kekuasaan eksaminatif, kekuasaan moneter, kekuasaan federatif

c)

Kekuaasaan konstitutif, kekuasaan moneter, kekuasaan legislatif

d)

Kekuasaan kehakiman, kekuasaan yudikatif, kekuasaan legislatif

e)

Kekuasaan konstitutif, kekuasaan moneter, kekuasaan legislatif

13.

Kekuasaan dalam penyelenggaraan negara dibagi menjadi beberapa bentuk, salah satunya kekuasaan yudikatif. Lembaga negara yang mempunyai kekuasaan yudikatif yaitu ....

a)

BPK

b)

DPD

c)

MA

d)

Bank Indonesia

e)

Presiden

14.

Teori kekuasaan yang dikemukakan oleh Montesquieu ini sering dinamakan dengan ....

a)

trias politica

b)

four politika

c)

two politica

d)

five politica

e)

one politica

15.

Kementrian negara adalah...

a)

Lembaga pemerintahan yang memiliki kekuasaan tertingg

b)

Lembaga pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan

c)

Lembaga pemerintahan yang bertugas memeriksa dan mengawasi pelaksanaan undang-undang

d)

Lembaga pemerintahan yang memiliki tugas untuk membuat Undang-Undang

e)

Lembaga pemerintahan yang berkewajiban mengadili penyelewengan dalam penyelenggaraan pemerintahan

16.

Sebulan sekali, warga Desa Sukamaju melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan tempat tinggal mereka. Tindakan tersebut merupakan contoh perwujudan nilai Pancasila sila ke...

a)

1

b)

2

c)

3

d)

4

e)

5

17.

Salah satu contoh perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam sila keempat adalah...

a)

Menghargai hak orang lain

b)

Mencintai tanah air

c)

Musyawarah untuk mencapai mufakat

d)

Menghargai perbedaan keyakinan agama

e)

Menghargai keanekaragaman budaya

18.

Siapakah Menteri Pendidikan saat ini?

a)

Prabowo Subianto

b)

Susi Pudjiastuti

c)

Sri Mulyani

d)

Nadiem Makarim

e)

Terawan Agus Putranto

19.

Kekuasaan mengawasi dan mengadili terhadap pelaksanaan Undang-Undang disebut...

a)

Legislatif

b)

Eksekutif

c)

Yudikatif

d)

Federatif

20.

pengertian kekuasaan federatif menurut John Locke adalah

a)

kekuasaan membuat UU

b)

kekuasaan untuk menghukum pelanggar UU

c)

kekuasaan kehakiman

d)

kekuasaan menjalankan hubungan luar negeri