wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Soal Quizizz Tahap 1 SKB Pejuang PPJB 2021

Total questions: 117

Worksheet time: 1hrs 6mins

Name
Class
Date
1.

.......adalah yang bertugas melanakan pengadaan langsung, penunjukkan langsung dan/atau e-purchasing

a)

Unit Kerja PB/J

b)

Pejabat Pengadaan

c)

Kelompok Kerja Pemilihan

d)

Kuasa Pengguna Anggaran

e)

Pengguna Anggaran

2.

dibawah ini adalah yang bukan merupakan PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA adalah

a)

Pejabat Administrasi

b)

Pejabat Fungsional

c)

Personel

d)

Pejabat pelaksana

3.

Sekretaris Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi telah menetpkan tim ahli untuk melaksanakan kontes. Sekretaris Daerah bertindak sebagai

a)

Pejabat Pengadaan

b)

Pejabat Pembuat Komitmen

c)

Kuasa Pengguna Anggaran

d)

Pengguna Anggaran

e)

Pengguna Anggaran dan Pejabat Pengadaaan

4.

Pengadaan barang/jasa dalam Perpres meliputi sbb, kecuali:

a)

Barang

b)

Pekerjaan konstruksi

c)

Jasa Konsultasi

d)

Jasa lainnya

e)

Penawaran

5.

Tujuan dari pengadaan barang/jasa sbb, kecuali

a)

Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri

b)

Meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi

c)

Meningkatkan peran serta usaha makro, usaha kecil, dan koperasi

d)

Meningkatkan pelaku usaha nasional

e)

Meningkan keikutsertaan industri kreatif

6.

Kebijakan pengadaan barang/jasa sbb, kecuali:

a)

Meningkan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa

b)

Mengmbangkan e-marketplace pengadaan barang/jasa

c)

Meningkatkan pengadaan berkelanjutan

d)

Melaksanakan pengadaan berkelanjutan

e)

Mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif

7.

ASN yang diberi tugas, tanggung jwab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwewenang untuk melaksanakan kegiatan PBJ adalah...

a)

PPTK

b)

PPK

c)

KPA

d)

PPBJ

e)

PA

8.

Dari sudut pandang institusi pengguna B/J ruang lingkup mencakup pengadaan B/J pada...

a)

Kementrian, DPR, perangkat daerah

b)

Kementrian, Badan usaha, perangkat daerah

c)

Kementrian, Koperasi, perangkat daerah

d)

Kementrian, Lembaga, perangkat daerah

9.

Lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan PBJ Pemerintah adalah...

a)

PA

b)

K/L/PD

c)

UKPBJ

d)

LKPP

10.

Pengadaan barang/jasa dapat dilaksanakan dengan cara ...

a)

Pelaku usaha dan swakelola

b)

Terintegrasi dan konsolidasi

c)

Penyedia dan swakelola

d)

Penyedia dan pelaku usaha

e)

Semua benar

11.

sistem informasi yg memfasilitasi Pengadaan Barang/Jasa melalui penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik dan ritel daring merupakan ..

a)

SIRUP

b)

E - Purchasing

c)

E - marketplace

d)

Toko dalam jaringan

e)

Salah semua

12.

Perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh ... yang telah memperhitungkan biaya ....,  keuntungan ..... dan ....

a)

PPK, tidak langsung, PPH

b)

PPK, langsung, PPH

c)

PPK, langsung, PPN

d)

PKK, tidak langsung, PPN

e)

PPK, tidak langsung, PPN

13.

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut…. Kecuali

a)

efisien

b)

efektif

c)

transparan

d)

terbuka

e)

tertutup

14.

PB/J Pemerintah yang selanjutnya disebut PB/J adalah kegiatan PB/J oleh K/L/PD yang dibiayai, oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak …… sampai dengan ……

a)

Identifikasi kebutuhan – serah terima hasil pekerjaan

b)

Identifikasi kepentingan – serah terima hasil pelaksanaan

c)

Identifikasi keinginan – serah terima hasil pekerjaan

d)

Identifikasi kebutuhan – serah terima hasil kegiatan

e)

Identifikasi kegunaan – serah terima hasil pekerjaan

15.

Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan …….

a)

Tender, Penunjukan Langsung, dan / atau E-purchasing

b)

Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan / atau E-purchasing

c)

Pengadaan Langsung, Penunjukan tidak Langsung, dan / atau E-purchasing

d)

Pengadaan tidak Langsung, Penunjukan Langsung, dan / atau E-purchasing

e)

Pengadaan Langsung, Penunjukan Tidak Langsung, dan / atau E-purchaesing

16.

SDM yang ditetapkan oleh kepala UKPBJ untuk mengelola pemilihan penyedia adalah.....

a)

 Pengguna anggaran

b)

agen pengadaan

c)

pokja pemilihan

d)

penyelenggara swakelola

17.

pengadaan B/J yang diatur didalam perpres 12/2021 adalah kecuali.....

a)

barang

b)

pekerjaan konstruksi

c)

jasa konsultansi

d)

jasa outshourching

e)

jasa lainnya

18.

prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam pengadaan B/J diantaranya....

a)

efektif, efisien, dan bersaing

b)

bersaing, jujur, dan adil

c)

transparan, terbuka, dan tidak rahasia

d)

adil, langsung, dan umum

19.

Jasa lainnya merupakan jasa non-konsultasi yg membutuhkan, kecuali....

a)

Keabsahan

b)

Keterampilan

c)

Metodologi khusus

d)

Peralatan

20.

Seleksi merupakan metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia....

a)

Jasa konsultansi

b)

Pekerjaan konstruksi

c)

Jasa lainnya

d)

Pengadaan barang/jasa

21.

Metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia B/PK/JL yg bernilai paling banyak Rp 200.000.000 adalah...

a)

Penunjukan langsung

b)

Pengadaan langsung

c)

Tender cepat

d)

Seleksi

22.

Siapa yg menetapkan pokja pemilihan

a)

Pimpinan ukpbj

b)

Kepala ukpbj

c)

Pa/kpa

d)

Ppa

e)

Pokja pemilihan

23.

Ruang lingkup pengadaan barjas melalui sudut pandang anggaran belanja terdiri dari, kecuali....

a)

Apbn/apbd

b)

Bank umum

c)

Dana hibah

d)

dana pinjaman

24.

Metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia B/PK/JK/JL dalam keadaan tertentu disebut....

a)

Pengadaan Langsung

b)

Penunjukan Langsung

c)

Tender

d)

Seleksi

e)

Tender/seleksi Internasional

25.

Pengadaan barang/Jasa dapat dilaksanakan dengan Cara...

a)

A) Swakelola

b)

B) Seleksi

c)

C) Penyedia

d)

D) Terintegrasi

e)

A dan C benar

26.

Unit kerja di kementerian/lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan pengadaan b/j adalah....

a)

A. LKPP

b)

B. PPTK

c)

C. Pejabat Pengadaan

d)

D. UKPBJ

e)

E. SKPD

27.

Jasa layanan, profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir disebut

a)

A) Pekerjaan konstruksi

b)

B) Jasa konsultansi

c)

C) Jasa lainnya

d)

D) E-Purchasing

e)

E) E-reverse auction

28.

Pembuatan kapal pada dinas kelautan dan perikanan merupakan jenis pengadaan 

a)

Barang

b)

Pekerjaan konstruksi

c)

Jasa konsultansi

d)

Jasa lainnya

e)

Jasa konsultansi non konstruksi

29.

Dalam pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip, kecuali

a)

Efisien dan efektif

b)

Terbuka dan transparan

c)

Adil dan bersaing

d)

Mandiri dan profesional

e)

Akuntabel dan terbuka

30.

Siapa yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan B/J pemerintah

a)

A. PA/KPA

b)

B. PPK

c)

C. LKPP

d)

D. UKPBJ

e)

E. PP

31.

Siapakah yang bisa menjadi agen pengadaan

a)

Penyedia B/J

b)

Peserta pemilihan B/J

c)

UKPBJ/pelaku usaha

d)

Pejabat pengadaan

e)

PPTK

32.

Kontrak pengadaan adalah kontrak perjanjian antara

a)

PA/KPA/PPK dengan penyedia/pelaksana swakelola

b)

Pelaku usaha dengan pejabat pengadaan B/J

c)

PPK/Pokja dengan penyedia B/J

d)

PA/KPA/PPk dengan penyedia/pelaku usaha

33.

Pengertian dari prinsip transparan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah....

a)

PB/J harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan

b)

PB/J harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya

c)

Semua ketentuan dan informasi mengenai PB/J bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh PB/J yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya

d)

Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat

34.

PPK bersama Pokja melakukan review terhadap spektek barang yang diadakan pada pengadaan mobil operasional kantor disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi  existing kendaraan merupakan prinsip

a)

Adil

b)

Efisien

c)

Efektif

d)

Transparan

e)

Akuntabel

35.

Pokja  pemilihan menggunakan aplikasi SPSE dalam melaksanakan proses PBJ sehingga informasi yang disampaikan bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas, termasuk ke dalam prinsip...

a)

Efektif

b)

Adil

c)

Terbuka

d)

Transparan

36.

Dokumen pemilihan adalah dokumen yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam penyedia.yang ditetapkan oleh?

a)

PA/KPA/PPK

b)

PA/KPA

c)

Pokja pemilihan/PP/Agen pengadaan

d)

PA/KPA/Pokja Pemilihan

37.

Pengadaan bibit ternak dan bibit jagung merupakan jenis pengadaan

a)

Jasa konsultasi

b)

Pekerjaan konstruksi

c)

Jasa Lainnya

d)

Barang

38.

setiap perorangan/badan usaha baik yg berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yg didirikan & berkedudukan dalam wilayah NKRI baik sendiri/bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dlm berbagai bidang ekonomi

a)

pelaku usaha

b)

penyedia barang/jasa

c)

peserta pemilihan

d)

badan usaha

e)

BUMN

39.

pelaku usaha yg menyediakan B/J berdasarkan kontrak disebut....

a)

pelaku usaha

b)

badan usaha

c)

penyedia

d)

peserta

40.

pelaku pengadaan yang wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan B/J yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

a)

penyedia

b)

PA

c)

pelaku usaha

d)

peserta pemilihan

e)

pejabat pemilihan

41.

Perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan

a)

Pemerintah

b)

Perangkat daerah

c)

Lembaga

d)

Kementerian

42.

Menjadi pusat keunggulan pengadaan barang/jasa

a)

Unit SKPD

b)

PPTK

c)

UKPBJ

d)

PPK

43.

Personel selain Pejabat fungsional ppbj atau yang disebut personel lainnya, kecuali

a)

ASN

b)

TNI

c)

POLRI

d)

SATPOL PP

44.

Lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah adalah..

a)

PPK

b)

PA/KPA

c)

LKPP

d)

UKPBJ

45.

Yang bukan termasuk prinsip pengadaan barang/jasa adalah

a)

Efisien

b)

Efektif

c)

Rahasia

d)

Akuntabel

e)

Adil

46.

Catering merupakan salah satu jenis pengadaan

a)

Barang

b)

Jasa Konsultasi

c)

Pekerjaan Konstruksi

d)

Jasa Lainnya

47.

Pendokumentasian seluruh tahapan pengadaan merupakan contoh pengamalan prinsip pengadaan...

a)

Efektif

b)

Efisien

c)

Akuntabel

d)

Adil

e)

Terbuka

48.

Metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia B/PK/JL yg bernilai paling banyak 200juta merupakan pengertian dari...

a)

Penunjukan langsung

b)

Pengadaan langsung

c)

Tender

d)

Seleksi

e)

Kontrak

49.

Keadaan kahar adalah...

a)

Keadaan yg terjadi diluar kendali para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya

b)

Keadaan yg terjadi diluar kehendak para pihak luar kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya

c)

Keadaan yg terjadi diluar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya

d)

Keadaan yg terjadi sesuai kendali para pihak dalam kontrak dan dapat diperkirakan sebelumnya

e)

Salah semua

50.

Peraturan terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berlaku untuk kegiatan 

yang anggarannya bersumber dari berikut ini kecuali:

a)

APBN

b)

APBD

c)

Hibah/Pinjaman Luar Negeri

d)

Anggaran BUMN

51.

Berikut merupakan kegiatan dalam perencanaan pengadaan barang/jasa 

kecuali:

a)

Identifikasi PBJ

b)

Menetapkan jenis barang/jasa

c)

Menetapkan Penyedia

d)

Konsolidasi dan Pemaketan

52.

Lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah disebut…

a)

UKPBJ

b)

LKPP

c)

LKPJ

d)

Kementerian

e)

Lembaga

53.

Sumber daya manusia yang ditetapkan oleh kepala UKPBJ untuk mengelola pemelihan penyedia disebut…

a)

PA/KPA

b)

PPK

c)

PPTK

d)

Pokja Pemilihan

e)

PP

54.

Metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya yang bernilai paling banyak 200 juta adalah...

a)

Pengadaan langsung barang/jasa pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya

b)

Pengadaan langsung barang/pekerjaan konstruksi/ jasa konstruksi

c)

Pengadaan langsung jasa konsultansi

d)

Pengadaan langsung barang/pekerjaan konsultansi/ jasa lainnya

e)

Pengadaan langsung barang/pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya

55.

Metode pilihan untuk mendapatkan penyedia jasa konsultansi adalah..

a)

Tender

b)

 Seleksi

c)

Pengadaan langsung

d)

Pengadaan langsung jasa konsultansi

e)

Pengadaan langsung barang/pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya

56.

Dinas PU melakukan PBJ. Perusahaan Maju Cipta termasuk salah satu peserta tender, di kemudian hari Perusahaan tsb menyadari bahwa perusahaan pesaingnya diberikan informasi baru, sedangkan perusahaannya tidak ada menerima informasi tsb. Prinsip yg berkaitan adalah

a)

Bersaing

b)

Transparan

c)

Adil

d)

Terbuka

57.

Tugas pejabat pengadaan adalah dibawah ini, kecuali

a)

Melakukan pengadaan langsung

b)

Melakukan penunjukan langsung

c)

Melakukan pengadaan swakelola

d)

Melakukan e-purchasing

58.

Dibawah ini yang termasuk dalam prinsip pengadaan B/J adalah

a)

Adil, efektif, terukur

b)

Terbuka, bersaing, transparan

c)

Efektif, efisien, merata

d)

bersaing, efektif, terukur

59.

e-reverse auction adalah

a)

metode pemesanan barang secara berulang

b)

metode penentuan pemenang tender

c)

metode pemesanan barang pada e-purchasing

d)

metode penawaran harga secara berulang

60.

Pelaku Usaha untuk melaksanakan seluruh pekerjaan Pengadaan Jasa yang diberi kepercayaan oleh Kecamatan sebagai pihak pemberi pekerjaan, dapat menjadi ....

a)

Pejabat Fungsional

b)

Pejabat Pengadaan

c)

Agen Pengadaan

d)

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

61.

Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD merupakan salah satu ....

a)

Prinsip

b)

Ruang Lingkup

c)

Etika

d)

Kebijakan

62.

.......................adalah   kepala   daerah   sebagai   unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom

a)

Perangkat Daerah

b)

Pemerintah Daerah

c)

Otonomi Daerah

d)

Lembaga

e)

Kementrian

63.

Diketentuan umum terdapat pasal 10a tentang PPTK, apa tugas PPTK??

a)

melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya

b)

unit kerja di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.

c)

sumber daya manusia yang ditetapkan oleh kepala UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.

d)

melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan / atau E-purchasing.

64.

ASN yang diberikan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan PBJ disebut ...

a)

Unit Kerja PBJ

b)

Pejabat Pengadaan

c)

Pejabat Fungsional PPBJ

d)

Personel selain Pejabat Fungsional PPBJ

65.

Personel selain Pejabat Fungsional PPBJ

a)

Aparat yang melakukan persiapan audit, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

b)

Aparat yang melakukan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

c)

Aparat yang melakukan audit, reviu, persiapan pelaksanaan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

d)

Aparat yang melakukan audit, reviu, pemantauan, evakuasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

66.

Sistem informasi yang memfasilitasi PBJ melalui penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik dan ritel daring disebut

a)

SIRUP

b)

SiKeP

c)

Toko daring

d)

E-marketplace

67.

Pembangunan gedung, jembatan, jalan, irigasi, pengecatan marka jalan merupakan contoh jenis pengadaan

a)

Konstruksi

b)

Jasa konsultansi

c)

Jasa Lainnya

d)

Barang

68.

Pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan daya dan dana yang minimum untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum, definisi prinsip PBJ

a)

Efektif

b)

Efisien

c)

Adil

d)

Akuntabel

69.

Dokumen yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia disebut...

a)

Dokumen penawaran

b)

Dokumen pemilihan

c)

Dokumen kontrak

d)

Kontrak pengadaan

e)

Dokumen pengadaan

70.

Sumber daya manusia yang ditetapkan oleh kepala UKPBJ untuk mengelola pemilihan penyedia adalah ...

a)

PPTK

b)

PP

c)

PPK

d)

Agen Pengadaan

e)

Pokja pemilihan

71.

Dlm PBJ ada prinsip2 yg diterapkan, apa saja dr di bawah ini yg termasuk kedalam prinsip PBJ :

a)

Efisien & efektif

b)

Transparan & terbuka

c)

Bersaing & adil

d)

Akuntabel

e)

Benar semua

72.

Pemerintah Kab. Pandeglang akan melakukan pembangunan gedung serba guna, setelah gedung selesai dan akan diuji coba pemakaian. Jika kita sebagai pelaku pengadaan ini, maka akan mengkatagorikan pekerjaan tsb sbg jenis Pengadaan :

a)

Barang

b)

PK

c)

JL

d)

JK

e)

Benar Semua

73.

Cara memperoleh BJ yg disediakan oleh pelaku usaha selanjutnya disebut :

a)

Pejabat

b)

Pengusaha

c)

Pembeli

d)

Penyedia

e)

Salah semua

74.

jasa nonkonsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus,dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu Pekerjaan Disebut...

a)

Jasa konsultansi

b)

Jasa konstruksi

c)

Jasa lainnya

d)

Jas pekerjaan konstruksi

75.

Dokumen pemilihan adalah dokumen yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan penyedia. Dokumen pemilihan ditetapkan oleh, kecuali...

a)

Pejabat pembuat komitmen

b)

Pokja pemilihan

c)

Pejabat pengadaan

d)

Agen pengadaan

76.

sistem informasi yang memfasilitasi Pengadaan  Barang/Jasa melalui penyelenggara perdagangan melalui sistem  elektronik dan ritel daring disebut...

a)

E marketplace

b)

E purchasing

c)

Toko daring

d)

E catalog

77.

PPTK adalah pejabat pada unit satuan kerja yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya di lingkungan ...

a)

K/L/PD

b)

K/L

c)

PD

d)

K/PD

78.

Kementerian PUPR melakukan pengadaan yang berinovasi dengan menerapkan penggunaan aspal plastik, hal ini disebut juga dengan..

a)

Pengadaan jasa konstruksi

b)

Pengadaan pekerjaan konstruksi

c)

Pengadaan berkelanjutan

d)

Pengadaan jasa lainnya

79.

Berikut yang bukan merupakan Tujuan dari PBJ......

a)

Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif

b)

Meningkatkan pengadaan berkelanjutan

c)

Meningkatkan peran pelaku usaha dalam dan luar negeri

d)

Mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha

e)

Menghasilkan B/J yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi dan penyedia

80.

Samsul mengikuti tender untuk PBJ di kota A, samsul menawarkan dan memberikan hadiah kepada okum ASN di kota tersebut karena telah dibantu dalam memenangi tender yang telah dilakukan, samsul dalam hal ini telah melanggar.....

a)

Tujuan PBJ

b)

Kebijakan PBJ

c)

Prinsip PBJ

d)

Etika PBJ

e)

Tatakrama PBJ

81.

Pejabat yang memperoleh kuasa dari u/ melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/ Lembaga yg bersangkutan disebut ...

a)

UKPBJ

b)

PPK

c)

KPA

d)

PPTK

e)

Pejabat Pengadaan

82.

Cara Pengadaan Pada Perpres no.12 Tahun 2021 Pasal 3 ayat (3) pengadaan barang/jasa terdiri dari ...

a)

Swadaya dan Peserta

b)

Swakelola dan Penyedia

c)

Lumsum dan Harga Satuan

d)

Waktu Penugasan dan Putar Kunci

83.

Prinsip Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut kecuali ...

a)

efisien

b)

efektif

c)

transparansi

d)

terbuka

e)

Adil

84.

pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk  mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat  mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah disebut. . . . .

a)

PKK

b)

PP

c)

UKPBJ

d)

PPK

e)

PP

85.

pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa 

pemerintah disebut. . . . .

a)

E-purchasing

b)

E-katalog

c)

Toko daring

d)

E-marketplace

e)

SPSE

86.

jasa layanan, profesional yang  membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir disebut. . . . .

a)

Jasa penyedia

b)

Jasa Lainnya

c)

PK/JL

d)

Jasa penjualan

e)

Jasa konsultansi

87.

Jasa layanan, profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya pola pikir disebut…

a)

Jasa Konstruksi

b)

Jasa Lainnya

c)

Jasa Konsultansi

d)

E-Purchasing

e)

Jasa Layanan

88.

Rencana keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan perwakilan rakyat yaitu

a)

APBD

b)

Hibah dalam negeri

c)

Hibah Luar Negeri

d)

Pinjaman dalam Negeri

e)

APBN

89.

Pengadaan kendaraan  bermotor pengadaan bibit ternak termasuk jenis pengadaan apa

a)

Barang

b)

Pekerjaan Konstruksi

c)

Jasa Konsultansi

d)

Jasa Lainnya

e)

Jasa lain-Lain

90.

Sesuatu yg terjadi diluar kehendak pihak dlm Kontrak & tdk dpt diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yg ditentukan dlm kontrak menjadi tdk dpt dipenuhi adalah pengertian dari...

a)

Konsolidasi Pengadaan B/J

b)

Keadaan Kahar

c)

Pengadaan Berkelanjutan

d)

Sanksi Daftar Hitam

91.

Yang melakukan pengawasan melalui audit, review, pemantauan, evaluasi dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggara tugas dan fungsi pemerintah adalah...

a)

Ormas

b)

APIP

c)

Kelompok Masyarakat

d)

PPTK

92.

Berikut ini yg merupakan jenis PBJ.. kecuali

a)

A. Barang

b)

B. Pekerjaan konstuksi

c)

C. Jasa lainnya

d)

D. Jasa konsultansi

e)

E. Penyedia

93.

Pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yg telah di tetapkan serta memberikan manfaat sebesar besarnya, merupakan pengertian dari prinsip..

a)

Efisien

b)

Terbuka

c)

Efektif

d)

Bersaing

e)

Adil

94.

Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah merupakan pengertian dari  ....

a)

A. KPA dalam pada Pelaksanaan APBD

b)

B. KPA dalam pada Pelaksanaan APBN

c)

C. Penggunaan Anggaran

d)

D. Pejabat Pembuat Komitmen

95.

. …… adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.

a)

e-Marketplace

b)

Toko daring

c)

seleksi

d)

e-purchasing

e)

toko online

96.

Berikut ini merupakan kebijakan pengadaan barang/jasa, kecuali?

a)

Meningkatkan kualitas perencanaan pbj

b)

Meningkatkan peran pelaku usaha nasional

c)

Memperkuat kapasitas kelembagaan dan sdm pbj

d)

Mendorong penggunaan barang dalam negeri dan SNI

97.

Berikut ini merupakan prinsip pengadaan b/j, kecuali?

a)

akuntabel

b)

terbuka

c)

efisien

d)

transparansi

e)

bersaing

98.

yang merupakan Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip kecuali?

a)

transparan

b)

rahasia

c)

adil

d)

terbuka

e)

efektif

99.

.  ... pada Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari ... dapat merangkap sebagai PPK.

a)

PA, APBN

b)

PA/KPA, APBN

c)

KPA, APBN

d)

PA, APBD

e)

KPA, APBD

100.

Berikut adalah prinsip pengadaan barang/jasa

a)

Efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel

b)

Efektif, efisien, terbuka, transparan, bermanfaat, adil, dan akuntabel

c)

Transparan, terbuka, bersaing, adil, akuntabel, efisien, bermartabat

d)

Terbuka, bersaing, adil, akuntabel, transparan, efektif, dan berjaya

101.

Yang berwenang menjawab sanggah banding peserta tender pekerjaan konstruksi adalah ...

a)

PA

b)

KPA

c)

PPK

d)

Pokja Pemilihan

e)

Agen Pengadaan

102.

PPTK adalah pejabat pada unit satuan kerja yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya di lingkungan ...

a)

K/L/PD

b)

K/L

c)

PD

d)

K/PD

103.

Kementerian PUPR melakukan pengadaan yang berinovasi dengan menerapkan penggunaan aspal plastik, hal ini disebut juga dengan..

a)

A. Pengadaan jasa konstruksi

b)

B. Pengadaan pekerjaan konstruksi

c)

C. Pengadaan berkelanjutan

d)

D. Pengadaan jasa lainnya

104.

Dalam peraturan presiden no. 12 tahun 2021 yang bukan merupakan pelaku pengadaan adalah?

a)

A. PA

b)

B. Pokja

c)

C. PP

d)

D. PPHP

e)

E. PPK

105.

Dibawah ini yang bukan prinsip pengadaan barang/jasa adalah?

a)

A. Bersaing

b)

B. Terbuka

c)

C. Jujur

d)

D. Transparan

e)

E. Adil

106.

jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus dan keterampilan dalam suatu sistem tata kelola merupakan pengertian dari?

a)

Barang

b)

Layanan

c)

Jasa Konsultansi

d)

Pekerjaan kontruksi

e)

Jasa lainnya

107.

Dalam hal mengambil keputusan yg mengakibatkan pengeluaran anggaran negara/ daerah PPK diberi kewenangan oleh

a)

a. PA/KPA

b)

b. Pokja

c)

c. LKPP

d)

d. UKPBJ

108.

Dokumen pemilihan ditetapkan oleh

a)

a. Pokja pemilihan

b)

b. Pejabat pengadaan

c)

c. Agen pegadaan

d)

d. Semua benar

109.

Suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak diperkirakan sebelumnya disebut

a)

a. Keadaan diluar kehendak

b)

b. Keadaan kahar

c)

c. Keadaan tak terduga

d)

d. Keadaan teknis

110.

Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia?

a)

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi

b)

Jasa Konsultansi

c)

Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya

d)

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya

111.

Pengadaan dalam Perpres 12/2021 kecuali

a)

Barang,Pekerjaan Konstruksi,Jasa Konsultansi,Jasa Lainnya

b)

Barang,Pekerjaan Konstruksi,Jasa Konsultansi

c)

Barang,Pekerjaan Konstruksi,Pengadaan Berkelanjutan,Jasa Lainnya

d)

Barang,Pekerjaan Konstruksi,Jasa Konstruksi,Jasa Lainnya

112.

Pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan dengan cara swakelola adalah:

a)

Perbaikan jalan desa

b)

pembangunan irigasi perkampungan

c)

Pengadaan ATK

d)

Pembangunan jalan raya

113.

Pihak yang bukan pelaksana penelitian dalam pengadaan barang/jasa pemerintah adalah:

a)

a. Individu non-ASN

b)

b. Perangkat Daerah

c)

c. Negara pemberi pinjam/hibah

d)

d. Ormas

114.

siapa SDM Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah?

a)

a. Aparatur Sipil Negara

b)

b. ASN

c)

c. TNI

d)

d. ASN dan non ASN yang bekerja dibidang PPBJ

115.

menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum pengertian dari

a)

efektif

b)

transparan

c)

terbuka

d)

efisien

116.

mengarah dan memberikan keuntungan kepada pihak tertentu merupakan penyelewangan prinsip

a)

a. transparan

b)

b. terbuka

c)

c. adil

d)

d. bersaing

117.

Pelaku usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan PB/J yang diberi kepercayaan oleh K/L/PD sebagai pihak pemberi pekerjaan adalah

a)

Penyedia B/J

b)

Pelaku Usaha

c)

Agen Pengadaan

d)

Pejabat Pengadaan

e)

Pemenang Tender