wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Hukum Acara Perdata

Total questions: 67

Worksheet time: 34mins

Name
Class
Date
1.

Suatu perselisihan tidak termasuk kewenangan Pengadilan

Negeri, pernyataan tersebut diatas

a)

Pasal 134 HIR mengenai Kompetensi absolut

b)

Pasal 134 HIR mengenai Kompetensi relatif

c)

Pasal 143 HIR mengenai Kompetensi absolut

d)

Pasal 143 HIR mengenai Kompetensi relatif

2.

Sebelum dimulai dengan pembacaan surat gugatan, maka hakim

a)

Mengusahakan perdamaian 130 HIR

b)

Memerintahkan pihak untuk berdamai

c)

Meminta penggugat untuk membaca gugatan

d)

Tidak wajib mengusahakan perdamaian

3.

Putusan Pengadilan tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat menurut pasal 125 HIR disebut

a)

Putusan Sela

b)

Putusan Verstek

c)

Putusan Kontradiktoir

d)

Putusan Verzet

4.

terhadap putusan tanpa kehadiran, tergugat dapat mengajukan Verzet, hal tersebut di atur dalam

a)

118 HIR

b)

132 HIR

c)

129 HIR

d)

164 HIR

5.

Alat bukti dalam hukum acara perdata diatur dalam Pasal 164 HIR terdiri atas

a)

Surat, Petunjuk , keterangan ahli, keyakinan hakim

b)

Surat, saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah

c)

Surat, saksi, persangkaan,pengakuan

d)

Surat, saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah, pemeriksaan setempat, keterangan ahli

6.

Pasal berapa dalam HIR mengatur tentang gugat balik

a)

Pasal 120 HIR

b)

Pasal 132 HIR

c)

Pasal 136 HIR

d)

Pasal 130 HIR

7.

Pemilik barang bergerak yang barangnya ada ditangan orang lain dapat meminta penyitaan:

a)

Sita eksekusi

b)

Sita conservatoir

c)

Sita revindicatoir

d)

Sita marital

8.

Berikut ini merupakan macam-macam perikatan yang diatur dalam hukum perdata (BW), Kecuali

a)

Dengan ketetapan waktu

b)

Tidak bersyarat

c)

Bersyarat dengan syarat batal

d)

Bersyarat dengan syarat tangguh

9.

Asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata (BW) diatur dalam ketentuan Pasal

a)

1338

b)

1339

c)

1330

d)

1238

10.

Lahirnya perjanjian dalam KUH Perdata adalah apabila sudah tercapai kesepakatan, hal ini disebut sebagai asas

a)

Kebebasan berkontrak

b)

Kepribadian

c)

Actio paulina

d)

Konsensualitas

11.

Risiko dalam perjanjian tukar menukar dalam hukum perdata (BW) diatur dalam ketentuan Pasal .............

a)

1541

b)

1542

c)

1544

d)

1545

12.

Dalam perjanjian tukar menukar kedua belah pihak saling berjanji untuk memberikan barang secara timbal balik. Hal itu dikenal dengan ….

a)

Promise

b)

Changer

c)

Barter

d)

Carter

13.

Bagian warisan dari ayah maupun ibu ditentukan secara tegas oleh UU yaitu tidak boleh kurang dari ….

a)

Seperdua

b)

Sepertiga

c)

Seperempat

d)

Seperlima

14.

Pengaturan domisili dalam KUH Perdata terdiri dari domisili, kecuali ….

a)

Pribadi

b)

Wajib

c)

Yurisprudensi

d)

Pilihan

15.

Di Indonesia, instrumen hukum yang mengatur tentang Perseroan Terbatas diatur dalam

a)

Undang-Undang No 40 Tahun 2007

b)

Undang-Undang No 40 Tahun 2008

c)

Undang-Undang No 40 Tahun 2009

d)

Undang-Undang No 40 Tahun 2010

16.

Obyek hukum menurut pasal 499 KUH Perdata, yakni benda Kemudian berdasarkan pasal 503-504 KUH Perdata disebutkan bahwa benda dapat dibagi menjadi 2, yakni …

a)

Benda yang bersifat kebendaan dan Benda yang bersifat tidak kebendaan

b)

Benda berwujud dan tidak berwujud

c)

Benda primer dan tersier

d)

Benda asli dan tidak asli

17.

Tempat untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu yang ditentukan oleh para pihak disebut sebagai …

a)

Domisili para pihak

b)

Domisili yang ditentukan

c)

Domisili yang sesungguhnya

d)

Hak domisili pilihan

18.

Hukum perdata yang berlaku di Indonesia adalah hukum

perdata barat Belanda yang pada awalnya berinduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang aslinya berbahasa Belanda atau dikenal dengan …

a)

Code Napoleon

b)

Corpus Juris Civilis

c)

Code Civil

d)

Burgerlijk Wetboek

19.

Terhadap barang yang telah diletakkan sita Jaminan

a)

Dititipkan kepada kepala desa

b)

Dititipkan di pengadilan

c)

Diserahkan kepada penggugat

d)

Tetap dikuasai

20.

Putusan yang dapat mengabulkan lebih dari pada yang dituntut

a)

Tidak dapat dibenarkan

b)

Dapat dibenarkan asal didasarkan pada suatu surat bukti

c)

Dapat dibenarkan asal tergugat mengakui dalil pengugat

d)

Dapat dibenarkan asal masih dalam posita

21.

Menurut 122 HIR surat panggilan hari sidang tidak boleh kurang dari..... hari

a)

3

b)

7

c)

14

d)

30

22.

Persetujuan yang dicapai bahwa mereka secara langsung berperkara di muka pengadilan banding yang berlaku sebagai tingkat pertama menurut 424 – 426 RV disebut

a)

Interventie

b)

Prorogasi

c)

Rekonpensi

d)

gugatan

23.

Surat Gugatan menurut 118 (1) harus diajukan didaerah tempat

a)

Penggugat

b)

Tergugat

c)

Benda

d)

penanggung

24.

Menurut pasal 226 HIR permintaan sita terhadap barang tidak tetap dapat dimintakan disebut

a)

Sita jaminan

b)

Sita revindicatoir

c)

Sita conservatoir

d)

Sita marital

25.

Ketentuan sita jaminan diatur dalam

a)

197 HIR

b)

227 HIR

c)

226 HIR

d)

130 HIR

26.

Apabila penggugat tidak hadir meskipun dipanggil secara patut maka surat gugatan dianggap gugur diatur dalam

a)

129 HIR

b)

124 HIR

c)

125 HIR

d)

126 HIR

27.

Pasal 125(2), 133 dan 136 HIR mengatur tentang

a)

Eksepsi absolut

b)

Gugatan rekopensi

c)

Eksepsi relatif

d)

Jawaban a dan c

28.

Didalam setiap putusan ditentukan hukuman membayar perkara diatur dalam

a)

164 HIR

b)

180 HIR

c)

182 HIR

d)

169 HIR

29.

Menurut pasal 118 (2) penggugat boleh memilih wilayah hukum tempat salah satu tergugat, namun jika terdapat hubungan debitor utama dan penanggung maka akan diajukan ke tempat tinggal debitor, hal ini dikenal dengan

a)

Actor sequitur forum rei

b)

Actor sequitur forum rei dengan Hak Opsi

c)

Actor sequitur forum rei Tanpa Hak Opsi

d)

Actor sequitur forum Sitei

30.

Jika tergugat tempat diamnya tidak diketahui menurut pasal 118 (3) dimanakah gugatan diajukan

a)

Penggugat

b)

Tergugat

c)

Penanggung

d)

Salah seorang tergugat

31.

Bagaimanakah ketentuan gugatan lisan diatur dalam HIR

a)

120

b)

118

c)

119

d)

123

32.

Dimanakah proses pencatatan gugatan diatur didalam HIR

a)

118

b)

119

c)

120

d)

121

33.

keputusan harus ditandatangani oleh Ketua majelis dan panitera diatur dalam

a)

Pasal 175 HIR

b)

Pasal 183 HIR

c)

Pasal 184 HIR

d)

Pasal 186 HIR

34.

Putusan sela harus diucapkan sebagaimana dengan putusan akhir di muka sidang namun tidak dibuat tersendiri tetapi dicatat dalam berita acara sidang

a)

185 HIR

b)

184 HIR

c)

187 HIR

d)

136 HIR

35.

Pelaksanaan putusan lebih dahulu atau uitvoebar bij voorraad dinyatakan dalam

a)

181 HIR

b)

180 HIR

c)

187 HIR

d)

185 HIR

36.

Siapa yang yang mempunyai hak diwajibkan membuktikan hak tersebut merupakan prinsip pembuktian diatur dalam

a)

164 HIR

b)

180 HIR

c)

163 HIR

d)

185 HIR

37.

Alat bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah diatur dalam

a)

164 HIR

b)

180 HIR

c)

163 HIR

d)

185 HIR

38.

Dimanakah pengaturan akta otentik

a)

164 HIR

b)

165 HIR

c)

163 HIR

d)

185 HIR

39.

Unus testis nullus testis diatur dalam

a)

164 HIR

b)

180 HIR

c)

163 HIR

d)

169 HIR

40.

Yang mengatur cara beracara secara prodeo adalah pasal.... HIR

a)

120

b)

121

c)

237

d)

390

41.

Lembaga paksa badan diatur dalam

a)

PERMA 1/ 2000

b)

PERMA 1/ 2001

c)

PERMA 1/ 2002

d)

PERMA 2/ 2003

42.

Terhadap pihak –pihak yang berperkara juru sita diwajibkan memanggilnya diatur dalam Pasal ...... HIR

a)

388

b)

237

c)

390

d)

120

43.

Class action diatur dalam

a)

PERMA 1/ 2000

b)

PERMA 1/ 2001

c)

PERMA 1/ 2002

d)

PERMA 2/ 2003

44.

Putusan ketidakhadiran verstek dapat diajukan upaya perlawanan 14 hari setelah pemberitahuan diatur dalam Pasal ..... HIR

a)

124

b)

125

c)

126

d)

129

45.

Mediasi diatur dalam

a)

PERMA 1/ 2000

b)

PERMA 1/ 2001

c)

PERMA 1/ 2002

d)

. PERMA 2/ 2003

46.

Ruang lingkup kasasi diatur dalam

a)

pasal 28 UU No. 5 tahun 2004 perubahan UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

b)

pasal 30 UU No. 5 tahun 2004 perubahan UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

c)

pasal 29 UU No. 5 tahun 2004 perubahan UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

d)

pasal 32 UU No. 5 tahun 2004 perubahan UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

47.

Setiap orang berhak memperoleh bantuan hukum diatur dalam pasal 37

a)

UU No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman

b)

UU No. 5 tahun 2004 perubahan No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

c)

UU No. 8 tahun 2004 perubahan UU No. 2 tahun 1986 tentang peradilan umum

d)

UU No. 18 tahun 2003 tentang advokat

48.

Ruang lingkup Kasasi meliputi

a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang

b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku

c. Terdapat bukti baru yang ditemukan

d. Lalai memenuhi syarat yang diwajibkan undang-undang

a)

a, b & c Benar

b)

b, c & d Benar

c)

a, b & d Benar

d)

Semua benar

49.

Pemeriksaan setempat diatur dalam

a)

164 HIR

b)

180 HIR

c)

163 HIR

d)

153 HIR

50.

Sahnya gugatan perwakilan kelompok sebagaimana dituangkan dalam suatu penetapan pengadilan diatur dalam

a)

Pasal 5 PERMA 1/ 2000

b)

Pasal 5 PERMA 1/ 2001

c)

Pasal 5 PERMA 1/ 2002

d)

Pasal 5 PERMA 2/ 2003

51.

Pelaksanaan putusan diatur dalam

a. 197 HIR

b. 225 HIR

c. 948 RV

d. 1033 RV

a)

Semua benar

b)

semua salah

c)

a, b & c benar

d)

a, b, & d benar

52.

Yang merupakan ciri gugatan Voluntair, kecuali

a)

masalah yang diajukan berisi kepentingan sepihak semata

b)

permasalahan yang dimohon penyesuaian oleh pengadilan, pada prinsipnya tidak mengandung sengketa

c)

tidak ada pihak lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan

d)

pokok permasalahan hukum yang diajukan mengandung sengketa diantara para pihak.

53.

Yang merupakan ciri gugatan contentiosa, kecuali

a)

ada pihak yang bertindak sebagai penggugat dan ada pula pihak yang bertindak sebagai tergugat

b)

pokok permasalahan hukum yang diajukan mengandung sengketa diantara para pihak.

c)

masalah yang diajukan berisi kepentingan sepihak semata

d)

tidak ada pihak lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan

54.

mengajukan suatu sengketa berdasarkan suatu persetujuan kedua belah pihak kepada hakim yang sesungguhnya tidak berwenang memeriksa sengketa tersebut, yaitu kepada hakim dalam tingkat peradilan yang lebih tinggi (Pengadilan Tinggi) disebut

a)

Mediasi

b)

Arbitrase

c)

Prorogasi

d)

Banding

55.

dalam Pasal 1929 KUH Perdata diatur mengenai klasifikasi sumpah yang terdiri dari; kecuali

a)

Sumpah Pemutus (decisoir eed)

b)

Sumpah Tambahan ( Suppletoir eed)

c)

Sumpah Penaksir (aestimatoire eed).

d)

Sumpah Pemuda (Youth eed)

56.

Syarat formil dilakukannya sumpah pemutus (decisoir eed) adalah

a)

Tidak ada bukti apapun

b)

sebagai bukti pelengkap dari bukti lainnya

c)

Inisiatif berada pada hakim

d)

Semua salah

57.

syarat formil sumpah tambahan (Suppletoir eed) adalah:

a)

A. Alat bukti yang diajukan tidak mencukupi

b)

B. Atas perintah hakim

c)

A & B benar

d)

A & B Salah

58.

Jika dalam satu perkara perdata terdapat 6 orang penggugat dan 6

a)

Ke tempat tergugat terdekat

b)

Ke semua tempat penggugat

c)

Ke salah satu tempat Penggugat

d)

Ke salah satu tempat tergugat

59.

Hadi telah melakukan pinjaman uang kepada Andre dan telah wanprestasi. Perjanjian dilakukan di hadapan Notaris yang berdomisili di Jakarta Pusat. Hadi sehari-harinya tinggal di sekitaran kawasan Jakarta Selatan dan bekerja di kawasan Jakarta Barat. Namun setelah terjadi wanprestasi, Hadi melarikan diri ke rumah orang tuanya di Matraman Jakarta Timur. Ke manakah Andre akan mengajukan gugatannya?

a)

Jakarta Selatan

b)

Jakarta Pusat

c)

Jakarta Timur

d)

Jakarta Barat

60.

Jika negara/pemerintah sebagai tergugat, maka gugatan di ajukan ke

a)

Pengadilan negeri

b)

Pengadilan tinggi

c)

Mahkamah Agung

d)

Pengadilan negeri pemerintah terkait

61.

Dasar hukum dari mediasi dalam perkara perdata adalah ...

a)

PERMA No 2 Tahun 2003, Pasal 154 RBg dan Pasal 120 HIR

b)

PERMA RI Nomor 1 Tahun 2009, Pasal 154 RBg dan Pasal 120 HIR

c)

PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008, Pasal 154 RBg dan Pasal 130 HIR

d)

PERMA No 1 tahun 2016, Pasal 154 RBg dan Pasal 130 HIR

62.

Jika Majelis Hakim menemukan ketidakwenangan secara mutlak dalam suatu perkara perdata, lantas pihak yang berkepentingan tidak pernah mengajukan eksepsi atas hal tersebut, maka bagaimana tindakan atau sikap Majelis Hakim …

a)

a. Majelis Hakim secara ex-officio menyatakan tidak berwenang

b)

b. Majelis Hakim akan mengabaikannya dengan mengingat prinsip ultra petitum partium

c)

Majelis Hakim meminta persetujuan kedua belah pihak untuk memutuskannya

d)

Majelis Hakim meminta persetujuan pihak penggugat dan tergugat untuk memutuskannya

63.

Gugatan yang memohonkan pernyataan pailit akan dituangkan dalam bentuk putusan ...

a)

Putusan constituief

b)

Putusan declaratoir

c)

Putusan condemnatoir

d)

Putusan provisionil

64.

Bergabungnya pihak ketiga dalam suatu perkara baik dalam bentuk vrijwaring, voeging, atau tussenkomst, akan diputuskan oleh Majelis Hakim dalam putusan …

a)

Putusan Akhir

b)

Putusan Insidentil

c)

Putusan Preparatoir

d)

Putusan Interlucutoir

65.

Bantahan yang berupaya menuju kepada tuntutan tidak diterimanya gugatan disebut …

a)

Eksepsi prosesuil

b)

Eksepsi disqualificatoir

c)

Eksepsi dilatoir

d)

Eksepsi

66.

Bantahan bahwa pihak penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai penggugat disebut …

a)

Eksepsi prosesuil

b)

Eksepsi disqualificatoir

c)

Eksepsi dilatoir

d)

Eksepsi

67.

Bantahan yang bersifat menunda disebut …

a)

Eksepsi prosesuil

b)

Eksepsi disqualificatoir

c)

Eksepsi dilatoir

d)

Eksepsi