NEW
Font size
S
M
L
XL
WorksheetsQuiz RB BPS Provinsi Jawa Timur - 1
Total questions: 15
Worksheet time: 15mins
Name
Class
Date
1.
Sesi LINA (Listening to Indonesia National Anthem) setiap Selasa dan Kamis Jam 10.00 serta PAHALA (Pembacaan dan Penghayatan Pancasila) setiap Rabu dan Jumat Jam 10.00 termasuk ke dalam pilar...
a)
Manajemen perubahan
b)
Manajemen SDM
c)
Penataan tata laksana
d)
Penguatan Akuntabilitas
e)
Penguatan Pengawasan
2.
Branding core values dan dan employer branding ASN terbaru yang dicanangkan oleh Kemenpan RB adalah
a)
ASN BerAKHLAK dan "Bangga Melayani Bangsa"
b)
PIA - Profesional Integritas Amanah dan "Bangga Melayani Bangsa"
c)
PIA dan ASN BerAKHLAK
d)
ASN BerAKHLAK dan Revolusi Mental
e)
PIA dan Revolusi Mental
3.
Salah satu outcome dari produk inovasi Pilar Manajemen Perubahan adalah ...
a)
Terwujudnya perubahan pola pikir dan budaya kerja yang baik di lingkungan BPS Provinsi Jawa Timur
b)
Tercapainya kepuasan pengguna data terhadap produk data BPS Provinsi Jawa Timur
c)
Penguatan tugas dan fungsi
d)
Monitoring dan evaluasi kinerja yang cepat dan akuntabel
e)
Pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien
4.
Ketika masa pandemi penggalian data terkendala oleh PPKM, sehingga perlu dilakukan terobosan baru dalam penggalian data dari wawancara tatap muka menjadi sistem elektronik misalnya telepon, cawi, atau email. perubahan SOP ini merupakan inovasi pada pilar?
a)
PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM
b)
MANAJEMEN PERUBAHAN
c)
PENATAAN TATALAKSANA
d)
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
e)
PENGUATAN PENGAWASAN
5.
Pada pilar Tata Laksana terdapat poin 'prosedur operasional tetap (SOP)'. Poin pertama yang dinilai adalah ...
a)
SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi
b)
SOP mengacu pada peta proses bisnis satuan kerja
c)
SOP mengacu pada peta proses bisnis satuan kerja telah diterapkan
d)
SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi telah diterapkan
e)
SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi telah dievaluasi
6.
Jadi Cetar (Perjalanan Dinas Cepat Terdaftar) adalah inovasi yang membantu mempercepat pendaftaran rekap Laporan Daya Serap anggaran pengawasan, sehingga bisa termonitor dan terencana daya serap penggunaan anggarannya. inovasi ini merupakan bagian dari?
a)
E-Goverment pada pilar tatalaksana
b)
Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas pada pilar manajemen perubahan
c)
Pengembangan pegawai berbasis kompetensi pada pilar penataan pada sistem manajemn SDM
d)
Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja pada pilar penguatan akuntabilitas
e)
Penerapan SPIP pada pilar Penguatan pengawasan
7.
Salah satu cara meningkatkan profesionalisme SDM terkait akuntabilitas kinerja adalah, kecuali:
a)
Monev capaian kinerja triwulan
b)
Bimtek internal tentang pengukuran komponen kinerja
c)
Diseminasi hasil sosialisasi dan bimtek SAKIP dan monev online
d)
Evaluasi Kinerja
e)
Bimtek pembinaan Sakip
8.
Unit kerja yang telah menyusun laporan kinerja tepat waktu, merupakan bentuk pelaksanaan area perubahan:
a)
Penguatan akuntabilitas kinerja
b)
Penguatan pengawasan
c)
Penataan sistem SDM
d)
Penataan tata laksana
e)
Manajemen perubahan
9.
Dalam rangka perampingan struktur organisasi, BPS melakukan penghapusan jabatan struktural menjadi fungsional pada tahun
a)
2020
b)
2019
c)
2018
d)
2021
e)
2017
10.
Perencanaan kebutuhan pegawai per tahun dikaitkan dengan rencana kinerja, menyempurnakan manajemen kinerja individu, pengembangan pegawai berorientasi pada peningkatan kompetensi dan monitoring capaian kinerja individu merupakan peran dari pilar?
a)
Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia
b)
Penguatan Akuntabilitas Kinerja
c)
Penguatan Pengawasan
d)
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
e)
Manajemen Perubahan
11.
Ada 4 Target dari Program Penguatan Sistem Pengawasan (Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB No 14 Tahun 2014). Sebutkan salah satunya !
a)
Semua Jawaban Benar
b)
Meningkatkan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing–masing instansi pemerintah
c)
Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada masing masing instansi pemerintah
d)
Meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah
e)
Menurunnya tingkat penyalah gunaan wewenang pada masing masing instansi pemerintah
12.
Tujuan dari perlunya adanya penguatan pengawasan dalam pembangunan Zona Integritas ?
a)
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada Unit Kerja menuju WBK/WBBM
b)
Mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (mind set), serta budaya kerja (culture set) individu pada unit kerja
c)
Upaya Meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur
d)
Meningkatkan kualitas implementasi sistem manajemen SDM
e)
Membangun unit pelayanan yang berintegritas dan prima
13.
Tujuan dari pilar "Penguatan Pengawasan" pada 8 area perubahan Reformasi Birokrasi BPS adalah...
a)
Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
b)
Meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja
c)
Meningkatkan efisiensi dan efektivitas secara proporsional sesuai dengan kebutuhan, sehingga organisasi BPS menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran
d)
Meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan/diterbitkan BPS
e)
Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur BPS yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan
14.
Apakah yang dimaksud dengan IKK dalam konteks RB?
a)
Indeks Kepuasan Konsumen
b)
Indikator Kinerja Kunci
c)
Indeks Kinerja Kegiatan
d)
Indeks Kemahalan Konstruksi
e)
Indeks Keyakinan Konsumen
15.
Seluruh pegawai dan PPNPN di BPS Provinsi Jawa Timur mampu menunjukkan fasilitas layanan publik kepada tamu yang datang ke kantor BPS Provinsi Jawa Timur. Gerakan kesadaran tersebut bisa termasuk ke dalam pilar-pilar RB:
a)
Manajemen perubahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik
b)
Manajemen perubahan dan Penguatan Akuntabilitas
c)
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Penataan tata laksana
d)
Penataan tata laksana dan Penguatan organisasi
e)
Penataan tata laksana dan peningkatan kualitas pelayanan publik
Reset
