Setiap tahunnya, sebelum tanggal 17 Agustus, dalam sebuah rapat paripurna di depan Anggota DPR, Presiden RI menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka…..

Pos Anggaran Pendapatan Negara dapat bersumber dari 3 sumber dibawah ini, kecuali…..

Pos Anggaran Belanja Negara terdiri atas hal-hal dibawah ini, kecuali…..

Pemerintah mengalokasikan belanja subsidi untuk untuk menyediakan barang atau jasa yang bersifat strategis atau menguasai hajat hidup orang banyak sesuai kemampuan keuangan negara, baik dalam bentuk subsidi energi maupun subsidi non-energi. Salah satu bentuk subsidi energi adalah berupa…..

Dana yang bersumber dari APBN kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, dikenal dengan istilah……

Di dalam APBN, terdapat istilah Mandatory spending. Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang. Salah satu mandatory spending berdasarkan amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 pasal 49 ayat (1) adalah…..

Selisih lebih realisasi pembiayaan anggaran atas realisasi delisit anggaran yang terjadi dalam satu periode pelaporan, dikenal dengan istilah….

Pada APBN Tahun 2021, pembangunan bidang pariwisata diarahkan pada pemulihan pariwisata pengembangan pada 5 destinasi super prioritas. Salah satunya adalah….

Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization) sebagai pandemi pada awal tahun 2020, telah memaksa Pemerintah menerbitkan……sebagai landasan hukum kuat bagi Pemerintah dan lembaga terkait untuk mengambil kebijakan dan langkah-langkah dalam waktu yang sangat segera di bidang keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan.

Dalam PERPPU Nomor 1 Tahun 2020, Pemerintah diberikan kewenangan melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu, yang lebih dikenal dengan istilah…..

Dalam PERPPU Nomor 1 Tahun 2020 kebijakan perpajakan, Pemerintah memperluas makna Bentuk Usaha Tetap, sehingga Pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, dan/atau Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) luar negeri yang memenuhi ketentuan kehadiran ekonomi signifikan dapat diperlakukan sebagai BUT dan dikenakan Pajak Penghasilan. Kriteria kehadiran ekonomi signifikan bagi PMSE dapat dilihat dari beberapa indikator berikut, kecuali…..

Pos Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dapat bersumber dari …., kecuali….

Berikut adalah Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Keuangan, kecuali…..

Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tertuang dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), dan akan diundangkan dalam suatu UU. LKPP terdiri dari beberapa indikator, kecuali…..

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) diaudit oleh….

Dalam PERPPU Nomor 1 Tahun 2020, Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dapat dilakukan melalui langkah-langkah berikut, kecuali…..

Anggaran Belanja Pemerintah Pusat dikelompokkan menurut hal-hal berikut, kecuali….

Penerbitan SBSN merupakan salah satu opsi yang dapat ditempuh Pemerintah untuk membiayai APBN melalui pos pembiayaan anggaran. Apakah kepanjangan SBSN?

Yang tidak termasuk komponen pos belanja Transfer ke Daerah adalah….

Dana yang dikelola oleh Badan Layanan Umum tertentu untuk dipinjamkan dan digulirkan kepada masyarakat/lembaga dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya, disebut.…

Dalam APBN 2021, indikator keberhasilan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan digunakan antara lain sebagai berikut, kecuali…..

Pada APBN 2021, defisit anggaran ditargetkan sebesar …… dari PDB/GDP.

Yang bukan merupakan sektor yang menjadi dasar penghitungan dana bagi hasil (DBH) SDA adalah……

APBN adalah instrumen atau alat untuk mencapai tujuan bernegara. APBN memiliki  fungsi utama dibawah ini kecuali...

Lembaga Negara yang bertugas memberikan masukan dan pertimbangan kepada DPR dalam membahas RAPBN yang diajukan pemerintah yaitu…

Berdasarkan UU No.13 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa RUU APBN diambil keputusan oleh DPR dilakukan selambat-lambatnya . . . . . . . sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.

Landasan hukum dibuatnya APBN , yaitu…

Melalui APBN tercermin gambaran pembagian anggaran negara untuk setiap

sektor dan wilayah pembangunan. Hal tersebut menunjukkan salah satu fungsi

APBN yaitu. . .

Salah satu bentuk perwujudan Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum adalah pelaksanaan APBN setiap tahunnya yang ditetapkan melalui suatu bentuk peraturan perundang-undangan, yaitu…..