wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Quizizz Campuran

Total questions: 100

Worksheet time: 50mins

Name
Class
Date
1.

Lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan PBJ Pemerintah adalah...

a)

LKPP

b)

PA

c)

UKPBJ

d)

KPA

e)

POKJA PEMILIHAN

2.

sistem informasi yg memfasilitasi Pengadaan Barang/Jasa melalui penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik dan ritel daring merupakan ..

a)

E-Purchasing

b)

Toko Online

c)

E-marketplace

d)

E-Commers

3.

HPS yang ditetapkan oleh ... yang telah memperhitungkan biaya ....,  keuntungan ..... dan ....

a)

PPK, langsung, PPN

b)

PPK, tidak langsung, PPN

c)

PPK, tidak langsung, PPH

d)

PPK, langsung, PPN

e)

PKK, tidak langsung, PPN

4.

Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai, ...... yang prosesnya sejak …… sampai dengan ……

a)

APBD, Identifikasi kepentingan – serah terima hasil pelaksanaan

b)

APBN, Identifikasi keinginan – serah terima hasil pekerjaan

c)

APBN/APBD, Identifikasi kebutuhan – serah terima hasil pekerjaan

d)

APBN/APBD, Identifikasi kebutuhan – serah terima hasil kegiatan

e)

APBN/APBD, Identifikasi kegunaan – serah terima hasil pekerjaan

5.

.........adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan …….

a)

Agen Pengadaan, Pengadaan Langsung, Penunjukan tidak Langsung, dan / atau E-purchasing

b)

Pejabat Pengadaan, Tender, Penunjukan Langsung, dan / atau E-purchasing

c)

Pejabat Pembuat Komitmen, Pengadaan tidak Langsung, Penunjukan Langsung, dan / atau E-purchasing

d)

Pejabat Pengadaan, Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan / atau E-purchasing

e)

Agen Pengadaan, Seleksi, Penunjukan Langsung, dan / atau E-purchaesing

6.

sumber daya manusia yang ditetapkan oleh...... untuk mengelola pemilihan penyedia adalah.....

a)

kepala UKPBJ, agen pengadaan

b)

Kepala Lembaga, pengelola pengadaan barang/jasa

c)

Kepala Lembaga, penyelenggara swakelola

d)

kepala UKPBJ, pokja pemilihan

e)

Kepala daerah, PA

7.

Metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia B/PK/JL yg bernilai ....... adalah .......

a)

<= 200 juta, Pengadaan langsung

b)

<200 juta, Penunjukan langsung

c)

>200 juta, Pengadaan langsung

d)

>=200 juta, Pengadaan langsung

e)

=200 juta, Penunjukan langsung

8.

Metode pemilihan untuk mendapatkan ......... B/PK/JK/JL dalam keadaan tertentu disebut....

a)

Penyedia, Pengadaan Langsung

b)

Pelaku Usaha, Pengadaan Langsung

c)

Penyedia, Penunjukan Langsung

d)

Pelaku Usaha, Penunjukan Langsung

e)

Pelaku Usaha, Seleksi

9.

Jasa layanan, profesional yang membutuhkan ......... di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir disebut,.......

a)

adanya olah pikir, Jasa konsultansi

b)

kemampuan dan keterampilan, Pekerjaan konstruksi

c)

keahlian tertentu, Jasa lainnya

d)

keahlian tertentu, Jasa konsultansi

e)

adanya olah pikir, Jasa kontruksi

10.

Kontrak pengadaan adalah kontrak ....... antara ........

a)

kesepakatan, PA/KPA/PPK dengan penyedia/pelaksana swakelola

b)

perjanjian, PA/KPA/PPK dengan penyedia/pelaksana swakelola

c)

kesepakatan, PA/KPA/PPk dengan penyedia/pelaku usaha

d)

perjanjian, PA/KPA/PPk dengan penyedia/pelaku usaha

11.

PPK bersama Pokja melakukan review terhadap spektek barang yang diadakan pada pengadaan mobil operasional kantor disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi  existing kendaraan merupakan prinsip

a)

Efektif

b)

Efisien

c)

Adil

d)

Transparan

12.

Pokja  pemilihan menggunakan aplikasi SPSE dalam melaksanakan proses PBJ sehingga informasi yang disampaikan bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas, termasuk ke dalam prinsip

a)

Efektif

b)

Adil

c)

Terbuka

d)

Transparan

13.

....... adalah dokumen yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam penyedia.yang ditetapkan oleh?

a)

Dokumen pemilihan, PA/KPA/PPK

b)

Kontrak, PA/KPA/PPK

c)

Kontrak, PA/KPA/Pokja Pemilihan

d)

Dokumen pemilihan, Pokja pemilihan/PP/Agen pengadaan

e)

Dokumen kualifikasi, PA/KPA/Pokja Pemilihan

14.

Pendokumentasian seluruh tahapan pengadaan merupakan contoh pengamalan prinsip pengadaan...

a)

Akuntabel

b)

Efektif

c)

Efisien

d)

Adil

e)

Terbuka

15.

........ yang ditetapkan oleh kepala UKPBJ untuk mengelola pemelihan penyedia disebut…

a)

pelaku usaha, agen pengadaan

b)

Sumber daya manusia, Pokja Pemilihan

c)

pelaku usaha/UKPBJ, Agen pengadaan

d)

Sumber daya manusia, PPTK

16.

Dinas PU melakukan pengadaan barang/jasa dan setelah diumumkan RUP banyak peserta yang berminat sehingga dilakukan pemilihan yg kompetitif. Perusahaan Maju Cipta termasuk salah satu peserta tender, di kemudian hari Perusahaan tsb menyadari bahwa perusahaan pesaingnya diberikan informasi baru, sedangkan perusahaannya tidak ada menerima informasi tsb. Prinsip yg berkaitan adalah

a)

Bersaing

b)

Adil

c)

Transparan

d)

Terbuka

17.

......... untuk melaksanakan seluruh pekerjaan Pengadaan Jasa yang diberi kepercayaan oleh Kecamatan sebagai pihak pemberi pekerjaan, dapat menjadi ....

a)

Pelaku Usaha, Pejabat Pengadaan

b)

Penyedia, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

c)

Pelaku Usaha, Agen Pengadaan

d)

Penyedia, pelaksana pengadaan barang/jasa

18.

 .......................adalah   kepala   daerah   sebagai   unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi ...............

a)

Pemerintah Daerah, wilayah otonomi

b)

Otonomi Daerah, wilayah otonomi

c)

Perangkat Daerah, kewenangan daerah otonom

d)

Pemerintah Daerah, kewenangan daerah otonom

19.

Pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan daya dan dana yang minimum untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum, definisi prinsip PBJ

a)

Efektif

b)

Adil

c)

Efisien

d)

Akuntabel

20.

Dokumen yang ditetapkan oleh .......... yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia disebut...

a)

Pokja Pemilihan/Pejabt Pengadaan, Dokumen kontrak

b)

Pokja Pemilihan/Pejabt Pengadaan/Agen Pengadaan, Dokumen pemilihan

c)

Pejabat Pengadaan dan Agen Pengadaan, Dokumen kontrak

d)

Pejabat Pengadaan dan Agen Pengadaan, Dokumen pemilihan

e)

Pokja Pemilihan/Pejabt Pengadaan, Dokumen pemilihan

21.

Dokumen pemilihan adalah dokumen yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan penyedia. Dokumen pemilihan ditetapkan oleh, kecuali...

a)

Pokja pemilihan

b)

Pejabat pembuat komitmen

c)

Pejabat pengadaan

d)

Agen pengadaan

22.

jasa layanan, profesional yang 

membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan 

yang mengutamakan adanya olah pikir disebut. . . . .

a)

pekerjaan konstruksi

b)

Jasa konsultansi

c)

Jasa Lainnya

d)

Jasa konsultansi non kontruksi

23.

Jasa layanan, profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya pola pikir disebut…

a)

Jasa Konstruksi

b)

Jasa Lainnya

c)

Jasa Layanan

d)

Jasa Konsultansi

24.

Pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yg telah di tetapkan serta memberikan manfaat sebesar besarnya, merupakan pengertian dari prinsip..

a)

Transparan

b)

Efisien

c)

Terbuka

d)

Efektif

e)

Bersaing

25.

Berikut ini merupakan kebijakan pengadaan barang/jasa, kecuali?

a)

Memperkuat kapasitas kelembagaan dan sdm pbj

b)

Meningkatkan kualitas perencanaan pbj

c)

Meningkatkan peran pelaku usaha nasional

d)

Mendorong penggunaan barang dalam negeri dan SNI

26.

.  ... pada Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari ... dapat merangkap sebagai PPK.

a)

KPA, APBN

b)

PPK, APBN

c)

PA, APBD

d)

KPA, APBD

27.

. Jasa nonkonsultansi atau jasa yang membutuhkan ...., ...., .... dalam suatu sistem tata kelola merupakan pengertian dari?

a)

peralatan, metodologi dan keterampilan/Jasa Konsultansi

b)

peralatan, metodologi khusus dan keterampilan/ Jasa lainnya

c)

peralatan, metodologi khusus dan kemampuan/Pekerjaan kontruksi

d)

peralatan, metodologi dan keterampilan/Jasa lainnya

28.

menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum pengertian dari

a)

efektif

b)

transparan

c)

efisien

d)

terbuka

29.

salah 1 kebijakan pengadaan adalah meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan B/J. Berikut ini yg bukan termasuk kebijakan pengadaan B/J adalah...

a)

mendukung pelaksanaan penelitian B/J & pemanfaatan B/J hasil penelitian

b)

menggunakan TIK, transaksi elektronik

c)

mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif

d)

memberikan kesempatan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi

30.

salah 1 tujuan dari pengadaan B/J adalah ...

   

a)

meningkatkan peran serta usaha makro, usaha kecil, menengah dan koperasi

b)

meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi

c)

meningkatkan peran serta usaha mikro, menengah dan koperasi

d)

meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan menengah

e)

meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, menengah dan koperasi

31.

Kebijakan PBJ meliputi...

a)

Meningkatkan peran serta UMK dan Koperasi

b)

Meningkatkan peran pelaku usaha nasional

c)

Mengembangkan e-marketplace PBJ

d)

Meningkatkan pengadaan berkelanjutan

e)

Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaat B/J hasil penelitian

32.

Conflict of interest pihak yang terkait dalam etika pengadaan barang/jasa, dalam hal, kecuali

a)

Pengurus/ manajer koperasi merangkap sebagai PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan pada pelaksanaan Pengadaan Barjas di K/L/PD

b)

Bekerja secara profesional , mandiri & menjaga kerahasiaan informasi yg menurut sifatnya harus dirahasiakan

c)

  Konsultan manajemen konstruksi berperan sbg konsultan perencana

d)

Konsultan perencanaan/ pengawas dalam pekerjaan konstruksi bertindak sbg pelaksana pekerjaan konstruksi yang direncanakan/ diawasinya

e)

Beberapa badan usaha yg mengikuti tender/seleksi yg sama, dikendalikan& kepemilikan sahamnya lebih dari 50% dikuasai pemegang saham yg sama

33.

Yang merupakan tujuan pengadaan barang/ jasa adalah

a)

Mengembangkan E-Marketplace pengadaan barang/jasa

b)

Memperkuat kapasitas kelembagaan dan SDM Pengadaan barang/jasa

c)

Meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa

d)

Melaksanakan pengadaan berkelanjutan

e)

Mewujudkan pemerataan ekonomi   dan memberikan perluasan kesempatan berusaha

34.

Bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurutnya harus di rahasiakan untuk mencegah penyimpangan PBJ merupakan bagian dari?

a)

Etika pengadaan

b)

Tujuan pengadaan

c)

Prinsip pengadaan

d)

Kebijakan pengadaan

35.

Dibawah ini manakah pernyataan yang benar terkait kebijakan pengadaan barjas…

a)

Melaksanakan pengadaan barjas yang lebih transparan, terbuka, dan akuntabel

b)

Melaksanakan pengadaan barjas yang lebih transparan, terbuka dan kompetitif

c)

Melaksanakan pengadaan barjas yang lebih transparan, terbuka dan bertanggungjawab

d)

Melaksanakan pengadaan barjas yang lebih transparan, akuntabel dan bersaing

e)

Melaksanakan pengadaan barjas yang berdaya saing tinggi, bisa dievaluasi dan akuntabel

36.

berikut ini yang termasuk dalam kebijakan pengadaan barang /jasa adalah...

a)

meningkatkan kuantitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa

b)

meningkatkan kuantitas pemilihan Pengadaan Barang/Jasa

c)

meningkatkan kualitas pemilihan Pengadaan Barang/Jasa

d)

meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa

37.

berikut ini yang tidak termasuk etika dalam pengadaan barang/jasa adalah....

a)

menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara

b)

mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha

c)

tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah,imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan PBJ

d)

menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam PBJ

38.

Menghindari dan mencegah penyalagunaan........ dan/atau kolusi merupakan salah satu .... Pengadaan barang/jasa

a)

wewenang/Prinsip

b)

jabatan/Kebijakan

c)

wewenang/Etika

d)

kekuasaan/Tujuan

e)

kekuasaan/etika

39.

Pelaksanaan pengadaan mulai perencanaan sampai dengan selesai wajib dilakukan elektronik agar proses pemilihan dilakukan secara terbuka bagi semua penyedia yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, hal ini merupakan bagian dari pelaksanaan kebijakan pengadaan barang/jasa....

a)

memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Pengadaan Barang/Jasa

b)

melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif

c)

  mengembangkan E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa

d)

menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik

40.

  Kebijakan pengadaan barang/jasa yang relevan atau upaya untuk mencapai tujuan pengadaan “Menghasilkan B/J yang tepat untuk setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, lokasi, biaya dan penyedia” adalah ...

  

a)

mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif

b)

memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah

c)

mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI)

d)

meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa

41.

Pengadaan barang/ jasa bertujuan untuk menghasilkan  barang/ jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan diukur dari aspek

a)

Kualitas, kuantitas, waktu, biaya, tempat, dan penyedia

b)

Kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi dan penyedia

c)

Kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi dan keuntungan

d)

Kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi dan penyedia

42.

Salah satu etika PBJ adalah menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak-pihak terkait, yaitu dalam hal sbb, kecuali

a)

Kepemilikan Badan usaha yg mengikuti tender/seleksi  tidak sama

b)

Konsultan PK merangkap sbgai pelaksana PK yg direncanakannya sendiri

c)

PPK/Pokja/PP menjalankan badan usaha penyedia

d)

Konsultan manajemen konstruksi merangkap konsultasn perencana

43.

A. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri

B. melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan

C. meningkatkan Pengadaan Berkelanjutan

D. mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif

Dari pernyataan diatas yang termasuk tujuan dari Pengadaan Barang/Jasa sesuai PerPres 12 Tahun 2021 Pasal 4 adalah ...

a)

A dan B

b)

A dan D

c)

A dan C

d)

A, B dan C

44.

1)meningkatkan penggunaan produk dalam negeri

2)meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil,dan Koperasi

3)mengembangkan E-marketplace Pengadaan B/J

4)melaksanakan Pengadaan B/J yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif

5)meningkatkan peran Pelaku Usaha nasional

Manakah yang termasuk tujuan dari Pengadaan Barang/Jasa  ……

a)

1,2,5

b)

1,2,3

c)

1,3,5

d)

2,3,4

45.

Pengadaan kendaraan operasional dapat diikuti oleh semua penyedia kendaraan yang memenuhi persyaratan,merupakan upaya pelaksanaan prinsip

a)

Transparan

b)

Terbuka

c)

Efisien

d)

Efektif

46.

Laptop diadakan untuk memperlancar kegiatan yang akan  diselenggarakan pada awal bulan agustus 2021, terkait hal ini maka pengadaan barang/jasa harus tepat ….

a)

Waktu

b)

Biaya

c)

Kuantitas

d)

Kualitas

47.

Kebijakan pengadaan barang/jasa meliputi, kecuali

a)

Melaksanakan pelaksanaan berkelanjutan

b)

Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi

c)

Meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa

d)

Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan hasil penelitian

48.

Semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa mematuhi etika, salah satunya adalah melaksanakan tugas secara....., disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai......., kelancaran dan ketepatan.... pengadaan barang/jasa.

a)

Tertib, tujuan, sasaran

b)

Tertib, efisien, sasaran

c)

Tertib, efektif, tujuan

d)

Tertib, sasaran, tujuan

49.

Kebijakan dari pengadaan pengadaan b/j adalah dibawah ini yang salah, yaitu

a)

Mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan produk SNI

b)

Meningkatkan pengadaan berkelanjutan

c)

Mengembangkan e-marketplace pengadaan barang/jasa

d)

Melaksanakan penagdaan b/j yang lebih transparan, terbuka dan kompetitif

50.

melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan  merupakan ?

a)

tujuan Pengadaan Barang/Jasa

b)

kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

c)

etika Pengadaan Barang/Jasa

d)

prinsip Pengadaan Barang/Jasa

51.

Pengecualian pertentangan kepentingan pihak terkait dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan terintegritas berlaku pada...

a)

Konsultan Perencana/Pengawas dalam PK bertindak sebagai pelaksana PK yg direncanakan/diawasinya

b)

Manajer Koperasi merangkap sebagai Pokja Pemilihan Pengadaan pelaksana PBJ di Perangkat daerah

c)

Dewan Komisaris suatu badan usaha merangkap sbg Personil inti badan usaha lain yg mengikuti tender yg sama

d)

Konsultan MK berperan sebagai Konsultan Perencana

52.

Pengadaan B/J menerapkan prinsip sebagai berikut...

a)

transparan, akuntabel, efektif, aktif, terbuka, efisien dan adil

b)

efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel

c)

efektif, efisien, transparan, langsung, bersaing, adil dan akuntabel

d)

bersaing, akuntabel, terbuka,  efektif, jujur, adil dan transparan

53.

Berikut merupakan kebijakan pengadaan barang/jasa, kecuali

a)

Memberikan kesempatan kepada usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah

b)

Melaksanakan pengadaan barang/jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif

c)

Meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa

d)

Meningkatkan peran pelaku usaha nasional

e)

Mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif

54.

Berikut merupakan tujuan pengadaan barang/jasa, kecuali

a)

Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri

b)

Mengembangkan E-marketplace pengadaan barang/jasa

c)

Meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi

d)

Meningkatkan peran pelaku usaha nasional

e)

Meningkatkan pengadaan berkelanjutan

55.

Salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam pengadaan barang/jasa adalah ...

a)

Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri

b)

Mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif

c)

Mewujudkan pemerataan ekonomi danmemberikan perluasan kesempatan berusaha

d)

Menghindari dan mencegah penyalahgunaan kewenangan

e)

Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait

56.

Berikut termasuk etika dalam pengadaan barang/jasa kecuali ...  

a)

Menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak terkait

b)

Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi

c)

Saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha menjadi tidak sehat.

d)

Bekerja secara profesional, mandiri dan menhaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan pengadaan barang/jasa

e)

Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara

57.

Berikut merupakan tujuan pengadaan barang/jasa kecuali ... 

a)

Meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil dan koperasi

b)

Meningkatkan peran pelaku usaha nasional 

c)

Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif

d)

Meningkatkan pengadaan berkelanjutan

e)

Meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa

58.

Melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan adalah .... pengadaan B/J dan Meningkatkan Pengadaan Berkelanjutan adalah .... pengadaan B/J

a)

   kebijakan , tujuan

b)

  tujuan , kebijakan

c)

kebijakan, etika

d)

etika, kebijakan

e)

tujuan , etika

59.

Melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan adalah .... pengadaan B/J dan Meningkatkan Pengadaan Berkelanjutan adalah .... pengadaan B/J

a)

   kebijakan , tujuan

b)

  tujuan , kebijakan

c)

kebijakan, etika

d)

etika, kebijakan

e)

tujuan , etika

60.

Yang termasuk dalam pertentangan kepentingan pihak terkait berdasarkan Perpres 12/2021, adalah...

a)

Direksi,Dewan Komisaris, atau personel inti pada suatu badan usaha merangkap sebagai Direksi,Dewan Komisaris,atau personel inti pada badan usaha lain. yang mengikuti Tender/Seleksi yang lain

b)

Direksi,Dewan Komisaris, atau personel inti pada suatu badan usaha merangkap sebagai Direksi,Dewan Komisaris,atau personel inti pada badan usaha lain yang mengikuti Tender/Seleksi yang sama

c)

Direksi,Dewan Komisaris, atau personel inti pada suatu badan usaha tidak merangkap sebagai Direksi,Dewan Komisaris,atau personel inti pada badan usaha lain yang mengikuti Tender/Seleksi yang berbeda

d)

Direksi,Dewan Komisaris, atau personel inti pada suatu badan usaha merangkap sebagai Direksi,Dewan Komisaris,atau personel inti pada badan usaha lain yang mengikuti Tender/Seleksi yang berbeda

61.

Dibawah ini yang merupakan salah satu tujuan dari pengadaan barang/jasa

a)

Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas,kuantitas,efisien,efektif,waktu,biaya,lokasi,penyedia

b)

Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas,kuantitas,waktu,biaya,lokasi,penyelenggara swakelola

c)

Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas,kuantitas,keadilan,keterbukaan,waktu,biaya,lokasi,penyedia

d)

Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas,kuantitas,waktu,biaya,lokasi,penyedia

62.

Pengadaan Barang/Jasa yang ramah lingkungan hidup dan berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat merupakan perwujudan kebijakan pengadaan dalam hal...

a)

Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif

b)

Meningkatkan pengadaan berkelanjutan

c)

Mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha

d)

Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri

e)

Melaksanakan pengadaan berkelanjutan

63.

Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut, kecuali..

a)

menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi

b)

tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat

c)

menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara

d)

saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat

64.

Konsultan perencana/pengawas dalam PK tidak boleh bertindak sebagai pelaksana PK yg direncanakan/diawasi, kecuali dalam pelaksanaan ...

a)

Pelaksanaan pekerjaan terintegrasi

b)

Perencanaan pekerjaan terintegrasi

c)

Pengawasan pekerjaan terintegrasi

d)

Pengendalian pekerjaan terintegrasi

65.

Bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan bertujuan untuk

a)

Mencegah penyimpangan pengadaan barang/jasa

b)

Mencegah persaingan usaha yang tidak sehat

c)

Mencegah penyalahgunaan wewenang

d)

Mencegah pencapaian sasaran, kelancaran, dan ketepatan barang/jasa

66.

Pertentangan kepentingan yang tidak diperbolehkan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah adalah .....

a)

Manajer koperasi merangkap sebagai PjPHP pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Perangkat Daerah

b)

Direksi merangkap sebagai Dewan Komisaris pada badan usaha lain.

c)

Konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai konsultan perencana

d)

Konsultan perencana dalam Pekerjaan Konstruksi bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang direncanakannya dalam pengadaan pekerjaan terintegrasi.

67.

Suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak diperkirakan sebelumnya disebut

a)

Keadaan diluar kehendak

b)

Keadaan darutat

c)

Keadaan kahar

d)

Keadaan tak terduga

68.

Dokumen pemilihan ditetapkan oleh kecuali

a)

Pejabat pengadaan

b)

Pokja pemilihan

c)

pejabat pembuat komitmen

d)

Agen pegadaan

69.

PPTK adalah pejabat pada unit satuan kerja yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya di lingkungan ...

a)

PD

b)

K/L/PD

c)

K/L

d)

semua benar

70.

ASN yang diberi tugas, tanggung jwab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwewenang untuk melaksanakan kegiatan PBJ adalah...

a)

PPK

b)

KPA

c)

PPBJ

d)

PP

e)

PPTK

71.

Yang menyusun sasaran swakelola tipe IV

a)

Pokmas

b)

Pimpinan pokmas

c)

Tim persiapan

d)

PPK

e)

KLPD

72.

Jika semua ormas memenuhi persyaratan.. Maka yg dilakukan

a)

Sayembara

b)

Kontes

c)

Seleksi

d)

Tender Cepat

73.

Ruang lingkup SPSE terdiri atas, kecuali...

a)

A. Perencanaan pengadaan

b)

B. Persiapan pengadaan

c)

C. Pemilihan penyedia

    

d)

D. Penandatanganan kontrak

e)

E. Serah terima pekerjaan

74.

Sistem pendukung SPSE meliputi, kecuali

a)

Pengelolaan SDM PBJ

b)

Pengelolaan peran serta masyarakat

c)

Pengelolaan sumber daya pembelajaran

d)

Pengelolaan seluruh sistem informasi PBJ

75.

pokja pemilihan dapat dibantu oleh....

a)

tim ahli

b)

tenaga pendukung

c)

tenaga teknis

d)

tenaga tambahan

76.

Perencanaan pengadaan melalui swakelola sbb, kecuali

a)

Penetapan tipe swakelola

b)

Penyusunan spesifikasi teknis/KAK

c)

Penyusunan perkiraan biaya/RAB

d)

Penetapan penyelenggara swakelola

77.

Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola meliputi sbb, kecuali

a)

penetapan sasaran

b)

Penyelenggara Swakelola

c)

kak

d)

rencana kegiatan

e)

rab

78.

Swakelola yang direncanakan dan di awasi oleh lembaga penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh lembaga lain, adalah tipe swakelola

a)

1

b)

2

c)

3

d)

4

79.

Swakelola tipe II, siapa yang menetapkan sasaran pelaksanaan

a)

Pengguna Anggaran

b)

Lembaga penanggung jawab anggaran

c)

Lembaga pelaksana swakelola

d)

Pejabat pembuat komitmen

80.

Swakelola Tipe III, Tim Pengawas ditetapkan oleh

a)

PA

b)

PPK

c)

Pimpinan Ormas

d)

Ormas

e)

Pimpinan Pokmas

81.

Pengadaan pembangunan bandara kualanamu senilai 2,5 Triliun menggunakan metode

a)

1 file

b)

2 file

c)

1 tahap

d)

2 tahap

82.

Yang bukan merupakan ruang lingkup pengawasan PBJ adalah

a)

Kepatuhan terhadap peraturan

b)

Pencapaian TKDN

c)

Penggunaan Produk ramah Lingkungan

d)

Pengadaan berkelanjutan

e)

Penggunaan Produk dalam negeri

83.

Siapa yang menyelenggarakan fungsi layanan pengadaan secara elektronik??

a)

KLPD

b)

PA/KPA

c)

KLPP

d)

UKPBJ

e)

KLPEMDA

84.

Untuk barang/jasa yang menyangkut pemenuhan kebutuhan nasional dan/atau strategis yang ditetapkan oleh menteri, kepala lembaga, atau kepala daerah maka wajib pelaksanaannya melalui ... 

a)

tender

b)

tender cepat

c)

penunjukkan langsung

d)

e-purchasing

e)

pengadaam langsung

85.

Pemilihan penyedia dapat segera dilaksanakan setelah ..

a)

a. penetapan alokasi anggaran belanja 

 

b)

b. RUP diumumkan

c)

c. penetapan Pagu Anggaran K/L

d)

d. persetujuan RKA Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

e)

e. penetapan Pagu indikatif

86.

Pengumuman RUP Kementerian/Lembaga dilakukan setelah

a)

a. penetapan Pagu indikatif  

b)

b. RUP diumumkan

c)

c. penetapan Pagu Anggaran K/L

d)

d. persetujuan RKA K/L sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

e)

e. penetapan alokasi anggaran belanja

87.

Metode evaluasi sistem nilai digunakan untuk pengadaan B/ PK/ JL yg memperhitungkan

a)

a. Penilaian teknis dan harga

b)

b. Sistem nilai

c)

c. Penilaian teknis dan biaya

d)

d. Harga terendah

e)

e. Salah semua

88.

Metode evaluasi penilaian biaya selama umur ekonomis digunakan u pengadaan barang yg memperhitungkan : kecuali

a)

a. Faktor umur ekonimis

b)

b. Harga

c)

c. Biaya operasional

d)

d. Biaya pemeliharaan

e)

e. Benar semua

89.

Metode evaluasi penawaran penyedia B/PK/JL dilakukan dgn :kecuali

a)

a. Sistem nilai

b)

b. Penilaian biaya selama umur ekonomis

c)

c. Harga terendah

d)

d. Biaya terendah

e)

e. Benar semua

90.

Instansi penanggungjawab anggaran swakelola tipe III sbg

a)

A. Perencana dan pengawas

b)

B. Persiapan dan pengawas

c)

C. Perencana dan Persiapan

d)

D. Perencana dan Pelaksana

91.

Persiapan dan pelaksanaan penyedia oleh

a)

PPK

b)

POKJA

c)

PP

d)

PA

92.

Yang bukan bentuk kontrak, kecuali..

a)

A. Surat penawaran

b)

B. Surat perjanjian

c)

C. Putar kunci

d)

D. Bukti penawaran

93.

Surat perjanjian digunakan utk pengadaan Jk adalah dengan nilai

a)

Paling sedikit 100 jt

b)

Paling banyak 200 jt

c)

Paling sedikit diatas 100jt

d)

Paling sedikit diataa 200 jt

94.

Pembinaan SDM & kelembagaan PBJ dilakukan oleh

a)

KLPEMDA

b)

LKPP

c)

SPSE

d)

UKPBJ

95.

Metode penyampaian dokumen penawaran yg membutuhkan penilaian teknis terlebih dahulu

a)

1 file

b)

2 file

c)

1 tahap

d)

2 tahap

96.

Pengadaan berikut ini yg dilakukan melalui pascakualifikasi adalah

a)

A. Tender barang yg bersifat kompleks

b)

B. Tender jasa lainnya yg berisiko tinggi

c)

C. Penunjukan langsung JK badan usaha

d)

D. Seleksi JK badan usaha

e)

E. Seleksi JK perorangan

97.

Bukan termasuk fungsi UKPBJ

a)

A. Pengelolaan PBJ

b)

B. Pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik

c)

C. Pembinaan SDM dan kelembagaan

d)

D. Pelaksanaan registrasi dan verifikasi anggota

e)

E. Pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan bimtek

98.

Untuk barang/jasa yg kontraknya harus ditandatangani awal tahun, pemilihan dapat dilaksanakan setelah

a)

Penetapan pagu indikatif K/L

b)

Penetapan pagu anggaran K/L

c)

Penyusunan Renja K/L

d)

Penyusunan RKA PD

e)

Penetapan alokasi anggaran belanja

99.

Metode untuk pemilihan katalog elektronik

a)

Tender cepat

b)

Negosiasi

c)

Pengadaan langsung

d)

Klarifikasi

e)

Penugasan

100.

Yang menetapkan spesifikasi teknis/KAK pada persiapan pengadaan barang/jasa melalui penyedia adalah...

a)

PA

b)

KPA

c)

POKJA

d)

PPK

e)

UKPBJ

Similar Resources on Wayground

EVALUACION 1

100 questions

EVALUACION 1

quiz

Worksheet

•

9th Grade - University

UJIAN AKHIR ANATOMI GIGI DAN OROCOLLIFACIAL

100 questions

UJIAN AKHIR ANATOMI GIGI DAN OROCOLLIFACIAL

quiz

Worksheet

•

University

Cerdas Cermat Season #5

100 questions

Cerdas Cermat Season #5

quiz

Worksheet

•

5th Grade

SOAL TES MASUK MTs NEGERI

95 questions

SOAL TES MASUK MTs NEGERI

quiz

Worksheet

•

7th Grade

LATIHAN PRAMUKA

100 questions

LATIHAN PRAMUKA

quiz

Worksheet

•

2nd - 11th Grade

Mid Semester test for X ( 2)

104 questions

Mid Semester test for X ( 2)

quiz

Worksheet

•

10th Grade

Wawasan Umum

100 questions

Wawasan Umum

quiz

Worksheet

•

12th Grade

SIMULACRO AVANCE 23

100 questions

SIMULACRO AVANCE 23

quiz

Worksheet

•

12th Grade