NEW
Font size
WorksheetsUTS PKN
Total questions: 25
Worksheet time: 1hrs 9mins
Majemuk merupakan identitas bangsa Indonesia. Kemajemukan disimbolkan dengan Burung Garuda dengan Bhineka Tunggal Ika. Unsur-unsur inti pembentuk identitas bangsa adalah, kecuali
Sejarah
Suku bangsa dan kebudayaan
Agama
Bahasa
Organisasi negara
Dalam sector ekonomi, bukti komitmen pemerintah dalam upaya menjadikan Bangsa Indonesia bagian dari masyarakat global tanpa kehilangan identitas nasionalnya adalah, kecuali
Menjaga stabilitas ekonomi makro, nilai tukar rupiah dan suku bunga
Politik luar negeri yang bebas aktif
Menyediakan Lembaga-lembaga ekonomi modern
Mengekploitasi sumber daya alam secara proporsional
Manusia sebagai mahluk ciptaan Tuhan wajib menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi laranganNya. Masyarakat Indonesia berhak untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing dan wajib menjalankan apa yang diperintahkan dalam agama masing-masing dan menjauhi apa yang dilarang. Merupakan Nilai-nilai yang terkandung pada sila
Pertama
Kedua
Ketiga
Keempat
Kita semua menyadari bahwa Pancasila adalah sebagai Grundnorm/Staatsfundamentalnorm. Maknanya adalah
Pokok Kaidah fundamental negara dalam kaidah normatif
Sumber Hukum
Ideologi kebangsaan
Falsafah bangsa
Demokrasi selayaknya dilaksanakan dengan sehat. Fenomena yang terjadi saat ini masih adanya money politic di kalangan masyarakat yang biasa dijumpai pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan bupati atau walikota atau yang lainnya. Hal ini merupakan bagian dari penyimpangan Nilai-nilai pancasila Sila
Pertama
Kedua
Ketiga
Keempat
Negara merupakan organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang memiliki cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam suatu kawasan, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Di bawah ini unsur-unsur negara berdaulat, kecuali
Masyarakat/Rakyat
Wilayah
Pemerintahan yang berdaulat
Ikut Organisasai Dunia
Negara dibentuk berdasarkan perjanjian-perjanjian masyarakat dalam tradisi sosial masyarakat. Meletakkan negara untuk tidak berpotensi menjadi negara tirani. . Dalam teori tersebut, terbentuknya negara sejalan dengan pemikiran Hobbes, John Locke dan J.J. Rousseau. Teori yang dimaksud adalah
Kontrak sosial
Ketuhanan
Kekuatan
Ilmiah
Tujuan negara dalam konteks Negara Indonesia bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, hal ini sebagaimana tertuang dalam
Pembukaan UUD 1945 alinea ke 1
Pembukaan UUD 1945 alinea ke 2
Pembukaan UUD 1945 alinea ke 3
Pembukaan UUD 1945 alinea ke 4
Hak memerintah yang dimiliki para raja berasal dari Tuhan. Pandangan ini berpendapat bahwa mandat Tuhan untuk bertahta sebagai penguasa. para Raja mengklaim sebagai wakil Tuhan di dunia yang mempertanggungjawabkan kekuasaannya hanya kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Teori ini dikenal dengan teori
Kontrak sosial
Ketuhanan (Teokrasi)
Demokrasi
Kekuatan
Negara yang merdeka dan berdaulat, dengan satu pemerintah pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah disebut dengan dengan Kesatuan. Sesuai pasal 1 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi, “Negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk republik”. Namun terbagi atas 2 macam sistem pemerintahan, Jika sistem pemerintahan yang langsung dipimpin oleh pemerintah pusat, sementara pemerintah daerah di bawahnya melaksanakan kebijakan pusat, maka disebut dengan sistem
Otonomi
Desentralisasi
Sentralisasi
Otonomi khusus
Negara yang merdeka dan berdaulat, dengan satu pemerintah pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah disebut dengan dengan Kesatuan. Sesuai pasal 1 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi, “Negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk republik”. Namun terbagi atas 2 macam sistem pemerintahan, Jika sistem pemerintahan yang langsung dipimpin oleh pemerintah pusat, sementara pemerintah daerah di bawahnya melaksanakan kebijakan pusat, maka disebut dengan sistem
Arab Saudi
Thailand
Inggris
Malaysia
Di bawah ini yang dinyatakan sebagai warga negara Indonesia antara lain, kecuali
Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari Ayah dan Ibu WNI
Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah WNA dan Ibu WNI
Anak yang lahir di Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah Ibunya
Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan Ibu WNA
Hubungan Islam dan negara modern secara teoretis dapat diklasifikasikan dalam pandangan
Integralistik
Simbiotik
Sekularistik
Semua jawaban benar
1. Hubungan agama dan negara berada pada agama membutuhkan negara sebagai instrument dalam melestarikan dan mengembangkan agama, begitu juga negara memerlukan agama sebagai sumber moral, etika dan spiritualitas warga negara. Dalam pandangan ini disebut dengan
Integralistik
Simbiotik
Sekularistik
Pluralistik
Hubungan agama dan negara merupakan suatu kesatuan, keduanya merupakan dua Lembaga yang menyatu, yang berarti bahwa negara merupakan suatu lembaga politik dan sekaligus lembaga agama. Konsep ini menegaskan bahwa Islam tidak mengenal pemisahan antara din dan daulah. Paradigma ini disebut dengan
Integralistik
Simbiotik
Sekularistik
Pluralistik
Istilah Konstitusi berasal dari bahasa Perancis, Constituer yang mengandung arti
Membongkar
Mengumpulkan
Membentuk
Mengidentifikasi
Sri Soemantri menyatakan bahwa ada 3 materi pokok dalam konstitusi, yaitu.. kecuali
Jaminan Hak Asasi Manusia
Kebebasan Berkehendak
Susunan Ketatanegaran yang bersifat mendasar
Pembagian dan pembatasan kekuasaan
Sebelum perubahan UUD 1945, alat-alat kelengkapan negara yaitu Lembaga Kepresidenan, MPR, DPA, DPR, BPK dan Kekuasan Kehakiman. Akan tetapi setelah amandemen alat Kelengkapan negara yang disebut dengan lembaga tinggi negara menjadi 8 lembaga... diantaranya yaitu
MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, MA, MK, KY dan BPK
MPR, DPR, DPA, Presiden dan Wakil Presiden, MA, MK, KY dan BPK
MPR, DPA , DPD, Presiden dan Wakil Presiden, MA, MK, KY dan BPK
MPR, DPR, DPD, Lembaga Kepresiden, MA, MK, KY dan BPK
Pembagian kekuasan dalam pemerintahan yang dikenal dengan teori Trias Politika yaitu terbagi atas tiga kekuasan yaitu legislatif, eksekutid dan yudikatif. Ketiga kekuasaan ini terpisah satu sama lainnya. Teori ini dikemukakan oleh
Aristoteles
Montesquieu
Plato
John Locke
Tugas dan Wewenang DPR, antara lain kecuali
Membentuk UU yang dibahas dengan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama
Menerima dan membahas usulan RUU yang diajukan DPD yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikutsertakannya dalam pembahsan
Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN, serta kebijakan pemerintah
Memeriksa tanggung jawab keuangan negara dan memberitahukan hasil pemeriksaan
Masa Orde Baru berakhir pada
Tahun 1997
Tahun 1998
Tahun 1999
Tahun 2000
Nurcholish Madjid seorang cendekiawan Muslim berpendapat bahwa setidaknya ada enam norma atau unsur pokok yang dibutuhkan oleh tatanan masyarakat yang demokratis yaitu Kesadaran akan pluralisme, Musyawarah, Cara sejalan dengan tujuan, Norma kejujuran dalam pemufakatan, Kebebasan nurani persamaan hak dan kewajiban dan ke enam trial and error (percobaan dan salah). Maksud dari Kesadaran pluralisme adalah
Kesadaran akan persamaan hak dan kewajiban
Kesadaran atas kemajemukan baik pengakuan pasif maupun aktif
Kesadaran memiliki persamaan senasib
Kesadaran atas kepribadian masing-masing
Masyarakat Madani atau civil society adalah masyarakat dengan bercirikan sebagai berikut kecuali
Terbuka dan Egaliter
Bebas dari dominasi
Bebas dari tekanan negara
Tertutup dan membatasi
Tegaknya Demokrasi sangat bergantung pada keberadaan dan peran yang dijalankan, baik melalui unsur negara hukum, masyarakat madani dan aliansi kelompok strategis. Indonesia sebagaimana dalam penjelasan konstitusi atau UUD 1945 adalah negara yang berdasarkan hukum (rechstaat). di bawah ini yang bukan dari ciri-ciri dari negara hukum yaitu
Pemisahan dan Pembagian Kekuasaan
Tidak ada Perlindungan terhadap HAM
Pemerintahan berdasarkan peraturan dan adanya peradilan Administrasi
Kesamaan kedudukan di muka hukum (equlity before the law)
Pemerintahan Demokrasi adalah pemerintahan yang meliputi tiga hal mendasar 1) Pemerintahan dari Rakyat (government of the people), 2) Pemerintahan oleh rakyat (government by the people), 3) Pemerintahan untuk rakyat (government for the people). Bahwa suatu pemerintahan yang sah adalah pemerintahan yang mendapat pengakuan dan dukungan mayoritas rakyat melalui mekanisme demokrasi, pemilihan umum, hal ini merupakan makna dari...
Pemerintahan untuk Rakyat (government for the people)
Pemerintahan oleh Rakyat (government by the people)
Pemerintahan dari Rakyat (government of the people)
Pemerintahan dari, oleh dan untuk Rakyat
