NEW
Font size
WorksheetsUji Pemahaman KPP
Total questions: 15
Worksheet time: 11mins
Berikut pernyataan yang tidak sesuai terkait Mekanisme Spot Check Distribusi Kartu Indonesia Sehat adalah
Jumlah sampling minimal 1 % dari jumlah Kepala Keluarga (KK) yang menjadi target setiap tahapan distribusi KIS
Petugas yang melakukan spot check untuk dapat dilengkapi dengan surat tugas dan dokumentasi terhadap pelaksanaan spot check.
Biaya pelaksanaan spot check adalah sebesar Rp150.000,00/ org/ kegiatan/ hari (untuk wilayah spot check dalam kota)
Spot check hanya dapat dilakukan setelah Kantor Cabang melakukan pembayaran atas penyelesaian setiap tahapan distribusi KIS yang dilakukan oleh pihak ketiga
Berapa ratio minimal per petugas untuk Pelayanan Pandawa
1 : 50
1 : 30
1 : 40
1 : 60
Admin Pandawa dapat menutup sementara layanan pandawa apabila masing-masing frontliner sudah mendapatkan antrian sampai dengan sekurangnya......
20 Transaksi
30 Transaksi
25 Transaksi
35 Transaksi
Sesuai Perdir No 52 tahun 2019 Perubahan FKTP dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut, kecuali
Perubahan FKTP dapat dilaporkan oleh Peserta atau anggota keluarga yang tercantum pada Kartu Keluarga
Formulir perubahan FKTP yang diisi oleh PIC/Pemberi Kerja Non Penyelenggara Negara dapat disampaikan secara kolektif kepada BPJS Kesehatan
perpindahan Peserta yang berasal dari Prajurit atau Anggota Polri dilengkapi dengan surat persetujuan perpindahan FKTP dari Pimpinan Satuan Kerja
Pemilihan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sesuai dengan pilihan peserta yang dibuktikan dengan pengisian pemilihan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama pada Formulir Daftar Isian Peserta (FDIP)
Dokumen yang wajib dipenuhi dan dilampirkan oleh pekerja dalam hal Pendaftaran Pekerja yang mendaftarkan diri secara tatap muka/ di loket sebagai PPU; Pemberi Kerja secara nyata tidak mendaftarkan Pekerjanya adalah
Bukti penerimaan gaji/upah bulan terakhir
Identitas yang membuktikan sebagai Pekerja yang diterbitkan oleh Pemberi Kerja
Surat pernyataan status aktif sebagai Pekerja dari Pemberi Kerja
Perjanjian Kerja
Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) yang mengalami PHK tetap memperoleh hak manfaat jaminan kesehatan paling lama 6 (enam) bulan sejak di PHK, tanpa membayar iuran dengan memenuhi kriteria:
Pekerja mengalami sakit yang berkepanjangan dan tidak mampu bekerja, dibuktikan dengan surat dokter
Pekerja meninggal dunia
Pekerja telah berakhir masa kerja berdasarkan perjanjian kerja
Pekerja mengundurkan diri
Pemberhentian kepesertaan peserta PPU yang mengalami PHK tanpa memperoleh hak manfaat jaminan kesehatan paling lama 6 (enam) bulan disebabkan oleh
Pekerja telah berakhir masa kerja berdasarkan perjanjian kerja
Pekerja mengalami sakit yang berkepanjangan dan tidak mampu bekerja, dibuktikan dengan surat dokter
perusahaan pailit atau mengalami kerugian, dibuktian dengan putusan kepailitan dari pengadilan
penggabungan perusahaan, dibuktikan dengan akta notaris
Lokasi pemasangan Poster PIPP RS dan BPJS Kesehatan di masing-masing rumah sakit sebanyak.....
10 titik lokasi
5 titik lokasi
9 titik lokasi
7 titik lokasi
Berikut pernyataan yang tidak sesuai tentang BCP (bussiness continuity procedure) yang menggunakan aplikasi SIPP adalah
Aktivitas Jika kendala aplikasi down, pendokumentasian permintaan informasi dan pengaduan direkap secara manual dan di entri kembali melalui Aplikasi SIPP ketika aplikasi SIPP normal kembali
Aktivitas Untuk kasus yang memerlukan eskalasi, maka koordinasi dilakukan melalui saluran telepon atau via chat kepada petugas PPP Kantor Cabang untuk diteruskan kepada unit kerja terkait dan pendokumentasian direkap secara manual dan di entri kembali ketika aplikasi SIPP normal kembali.
PIC adalah Spv Frontliner
Penyelesaian SLA tetap berdasarkan SLA pada level eskalasi
Pernyatan berikut yang bukan merupakan perlakuan untuk Peserta Prioritas adalah
Peserta mendapatkan Kartu merah yang diberikan oleh satpam
Peserta tidak perlu melewati SO untuk pengecekan berkas
Service Officer (SO) mengarahkan Peserta menuju mesin antrian
Peserta menuju mesin antrian (tanpa mengikuti antrian)
Berikut merupakan alat bantu kesehatan yang bisa didapatkan Paling cepat 2 (dua) tahun sekali sesuai indikasi medis, kecuali
Collar Neck
Korset Tulang Belakang
Kruk
Protesa gigi
Implementasi Nasional Pemberian Informasi dan Penanganan Pengaduan dalam Aplikasi Saluran Informasi dan Penanganan Pengaduan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama tercantum dalam
Surat Edaran Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta dengan Nomor 24 Tahun 2021
Surat Edaran Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta dengan Nomor 18 Tahun 2020
Surat Edaran Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta dengan Nomor 14 Tahun 2021
Surat Edaran Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta dengan Nomor 52 Tahun 2019
Jenis rekon yang digunakan untuk pengurangan iuran dan peserta yang berpengaruh pada perhitungan kapitasi adalah :
Koreksi kurang
Koreksi kurang utuh
koreksi tambah
koreksi tambah utuh
Danang adalah seorang karyawan baru disebuah perusahaan besar di kota Jambi yang sangat patuh dalam mendaftarkan seluruh karyawan maupun pembayaran iuran BPJS kesehatan setiap bulannya. Danang didaftarkan BPJS kesehatan dengan tmt peserta 1 Juli 2020. Tiba-tiba tanggal 2 Juli 2020 Danang diharuskan dirawat inap dirumah sakit. Sedangkan perusahaan belum melakukan pembayaran di bulan berjalan karena masih awal bulan. Bagaimanakah nasib penjaminan pelayanan dirumah sakit?
Tidak bisa dijamin karena Badan Usaha belum melakukan pembayaran iuran bulan Juli 2020
Bisa dijamin dengan meninggalkan uang jaminan di Rumah Sakit
Bisa dijamin dengan aktivasi peserta
Bisa dijamin dengan status penangguhan peserta
Sesuai SE Diserta No 48 Tahun 2021 Besaran maksimal unit cost untuk distribusi KIS kelompok peserta PBI JK/Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dan PBPU/BP Mandiri wilayah Sumatera adalah
Rp 8000,-
Rp 10.000,-
Rp 9.000,-
Rp 7.000,-
