Font size
S
M
L
XL
WorksheetsTO Registrasi KAP angkatan 3
Total questions: 100
Worksheet time: 41mins
Name
Class
Date
1.
Secara konseptual, kegagalan pengendalian intern disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut, kecuali
a)
kolusi
b)
kegagalan sistem
c)
pelanggaran manajemen
d)
semua salah
2.
Fungsi LHP sebagaimana dinyatakan dalam PSP 300 adalah sebagai berikut:
a)
Mengkomunikasikan hasil pemeriksaan kepada pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
b)
menghindari kesalahpahaman atas hasil pemeriksaan
c)
semua benar
d)
membuat hasil pemeriksaan sebagai bahan untuk melakukan tindakan perbaikan oleh pihak yang bertanggung jawab
3.
Berikut ini yang bukan termasuk dalam ruang lingkup Keuangan Daerah
a)
Pendapatan Daerah
b)
Belanja Daerah
c)
Pajak Pertambahan Nilai
d)
Pajak Hotel dan Restoran
4.
Berikut ini yang bukan termasuk dalam azas umum pengelolaan daerah
a)
Ekonomis
b)
Transparan
c)
Kepatutan dan Manfaat untuk Masyarakat
d)
Semua Benar
5.
Manakah dibawah ini yang termasuk dalam belanja APBN, kecuali
a)
Belanja Modal
b)
Belanja Pembayaran Bunga Hutang
c)
Belanja Hibah
d)
Belanja Kredit Modal Kerja
6.
Rekonsiliasi pada unit akuntansi dan pelaporan instansi dibagi menjadi 2 (dua), yaitu...
a)
Rekonsiliasi Fiskal, Rekonsiliasi Bank
b)
Rekonsiliasi Internal, Rekonsiliasi Eksternal
c)
Rekonsiliasi Internal, Rekonsiliasi Bank
d)
Rekonsiliasi fiskal, Rekonsiliasi eksternal
7.
Yang bukan merupakan penerapan kaidah yang baik dalam pengelolaan keuangan negara adalah?
a)
Profesionalitas
b)
Proporsionalitas
c)
Keterbukaan
d)
Kejujuran
8.
Fungsi otorisasi dalam APBN adalah…
a)
Anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan
b)
Anggaran negara menjadi peddoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang berrsangkutan
c)
Anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
d)
Anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengaguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
9.
Hal yang bukan menjadi pertimbangan profesional oleh pemeriksa dalam membuat keputusan?
a)
Kriteria yang sesuai
b)
Ketidapatuhan dan fraud
c)
Materialitas
d)
Prosedur pemeriksaan yang digunakan terkait dengan risiko pemeriksaan
10.
Standar pemeriksaan keuangan negara dibagi menjadi apa saja?
a)
Standar Umum, Standar Perencanaan dan Standar Pelaporan
b)
Standar Perencanaan, Standar Pelaksanaan Pemeriksaan dan Standar Pelaporan
c)
Standar Umum, Standar Pelaksanaan Pemeriksaan, Standar Pelaporan Pemeriksaan
d)
Semua Benar
11.
Fungsi LHP sebagaimana dinyatakan dalam PSP 300 adalah sebagai berikut:
a)
Mengomunikasikan hasil pemeriksaan kepada pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
b)
menghindari kesalahpahaman atas hasil pemeriksaan
c)
membuat hasil pemeriksaan sebagai bahan untuk melakukan tindakan perbaikan oleh pihak yang bertanggung jawab
d)
semua benar
12.
Fungsi LHP sebagaimana dinyatakan dalam PSP 300 adalah sebagai berikut:
a)
Mengkomunikasikan hasil pemeriksaan kepada pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
b)
menghindari kesalahpahaman atas hasil pemeriksaan
c)
semua benar
d)
membuat hasil pemeriksaan sebagai bahan untuk melakukan tindakan perbaikan oleh pihak yang bertanggung jawab
13.
Fungsi otorisasi dalam APBN adalah…
a)
Anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan
b)
Anggaran negara menjadi peddoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang berrsangkutan
c)
Anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
d)
Anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengaguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
14.
Hal yang bukan menjadi pertimbangan profesional oleh pemeriksa dalam membuat keputusan?
a)
Kriteria yang sesuai
b)
Ketidakpatuhan dan fraud
c)
Materialitas
d)
Prosedur pemeriksaan yang digunakan terkait dengan risiko pemeriksaan
15.
Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengungkapkan alur logis laporan antara lain:
a)
Judul temuan dan rekomendasi dalam bab yang membahas gambaran umum telah sesuai dengan judul temuan dalam bab yang membahas temuan pemeriksaan
b)
Semua benar
c)
Semua salah
d)
Lampiran yang disajikan dalam bab yang membahas mengenai lampiran sesuai dengan daftar lampiran dan isi lampiran.
16.
Hubungan antar risiko yang tepat yaitu
a)
AR = IR x CR x DR
b)
DR = AR x CR x IR
c)
AR = IR x CR
d)
AR = (IR x CR) / DR
17.
Kapan kepala daerah harus menyerahkan laporan keuangan pemerintah daerah kepada BPK ?
a)
Paling lambat 2 bulan setelah TA berakhir
b)
Paling lambat 3 bulan setelah TA berakhir
c)
Paling lambat 7 bulan setelah TA berakhir
d)
Paling lambat 4 bulan setelah TA berakhir
18.
Kepala SKPKD selaku PPKD mempunyai tugas:
a)
menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah
b)
melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur dalam Perda
c)
menyajikan informasi keuangan daerah
d)
menyusun rancangan Perda tetang APBD
19.
Kepala SKPKD selaku PPKD mempunyai tugas:
a)
menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah
b)
melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur dalam Perda
c)
menyajikan informasi keuangan daerah
d)
menyusun rancangan Perda tetang APBD
20.
Ketentuan yang mengatur Standar Akuntansi Pemerintahan adalah?
a)
Peraturan BPK No.4 Tahun 2018
b)
Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019
c)
Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010
d)
Peraturan BPK No.1 Tahun 2017
21.
Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas, kecuali:
a)
Belanja Transfer
b)
Belanja Tidak Terduga
c)
Belanja Operasi
d)
Belanja Bunga Utang
22.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) merupakan bukti penyelesaian penugasan bagi Pemeriksa yang dibuat dan disampaikan kepada Pemberi Tugas, yaitu BPK. LHP dalam pemeriksaan LK pada umumnya meliputi, KECUALI
a)
LHP atas Laporan Perubahan Ekuitas
b)
LHP atas Laporan Keuangan
c)
LHP atas Sistem Pengendalian Intern
d)
LHP atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan
23.
Laporan keuangan Pemerintah Daerah dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat memengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan. Informasi yang relevan harus….
a)
Andal, dapat dibandingkan, mudah dipahami
b)
Memiliki manfaat umpan balik, memiliki manfaat prediktif, tepat waktu, lengkap
c)
Tepat waktu, lengkap, andal
d)
Tepat waktu, lengkap, akurat, efektif, efisien
24.
Laporan Keuangan SKPD terdiri dari?
a)
LRA,LO,Neraca,LPE,CaLK
b)
Neraca,LR,EQ,AK,CALK
c)
Neraca,LR
d)
CALK,LPS,LR
25.
Manakah dibawah ini yang termasuk dalam belanja APBN, kecuali
a)
Belanja Modal
b)
Belanja Pembayaran Bunga Hutang
c)
Belanja Hibah
d)
Belanja Kredit Modal Kerja
26.
Manakah yang merupakan syarat penggunaan TUP?
a)
digunakan dan pertanggungjawabkan paling lama (satu) bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan
b)
digunakan dan pertanggungjawabkan saat dokumen pendukung terkumpul
c)
digunakan untuk kegiatan yang harus dilaksanakan dengan LS
d)
semua benar
27.
Menurut UU No. 1 Tahun 2004, Menteri Keuangan bertindak sebagai..
a)
Bendahara Umum Negara
b)
Bendahara Umum Daerah
c)
Pengguna Anggaran
d)
Bendahara Utama
28.
Metode statistik dalam pengujian pengendalian dilakukan dengan metode, kecuali
a)
Fixed Sample Size
b)
Sequential
c)
Misstatement
d)
Discovery
29.
Nilai yg harus dijunjung tinggi oleh anggota dan pemeriksa BPK diantaranya
a)
jujur, adil, dan bermartabat
b)
tepat waktu, objektif, dan lengkap
c)
profesionalisme, independensi, dan integritas
d)
meyakinkan, objektif, dan akurat
30.
Pada akuntansi Beban, Beban diakui pada saat :
a)
saat timbulnya kewajiban yaitu saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain kepemerintah dengan diikuti keluarnya kas dari kas umum negara/daerah
b)
konsumsi aset yaitu saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah
c)
terjadinya peningkatan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat peningkatan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan <br />
d)
Beban diakui dengan mengacu pada peraturan pemerintah yang mengatur mengenai kementrian
31.
Pemeriksa harus memperoleh surat representasi yang dilampiri dengan laporan keuangan. Surat representasi tersebut berisi pernyataan tertentu kecuali :
a)
Manajemen bertanggungjawabnya dalam menyusun laporan keuangan sesuai kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.
b)
Manajemen sudah memberikan kepada pemeriksa semua informasi yang relevan dan akses sesuai
c)
Sebagian transaksi sudah dicatat dan dicerminkan dalam laporan keuangan.
d)
Representasi manajemen tambahan mendukung bukti audit lainnya yang relevan untuk laporan keuangan
32.
Pemeriksa harus menggunakan pertimbangan profesional dalam membuat keputusan tentang :
a)
Hal Pokok
b)
Kriteria yang sesuai
c)
Lingkup Pemeriksaan
d)
Tingkat keyakinan
33.
Pemeriksa harus menggunakan pertimbangan profesional dalam membuat keputusan tentang:
a)
Semua Benar
b)
prosedur pemeriksaan yang akan digunakan terkait dengan risiko pemeriksaan
c)
lingkup pemeriksaan
d)
pihak-pihak yang terkait pemeriksaan
34.
Pendapatan daerah berdasarkan kelompok meliputi:
a)
Pajak dan Retribusi Daerah
b)
Pendapatan dari BLUD, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
c)
Pendapatan Asli daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain PendaparTan yang Sah
d)
Pendapatan dari BLUD, Pajak dan Retribusi Daerah
35.
Pengujian ini dilakukan apabila pemeriksa menyimpulkan bahwa SPI secara keseluruhan baik/efektif atau risiko pengendaliannya rendah
a)
Pengujian subtantive mendalam
b)
Pengujian subtantive terbatas
c)
Pengujian pengendalian internal
d)
Semua jawaban salah
36.
Penyebab ketidakpatuhan dapat diklasifikasikan sebagai berikut, yaitu
a)
Sebab yang sepenuhnya dapat dikendalikan
b)
Sedikit dapat dikendalikan
c)
Tidak dapat dikendalikan sama sekali
d)
Semua Benar
37.
Penyusunan konsep akhir atas LK terdapat input yang diperlukan dalam penyusunan LHP yaitu
a)
konsep LHP
b)
tanggapan tertulis dan resmi atas konsep LHP
c)
rencana aksi dari entitas
d)
semua benar
38.
Pertimbangan disajikannya pos tambahan di Neraca didasarkan pada faktor berikut :
a)
Sifat, Likuiditas, dan materialitas aset
b)
Fungsi pos pos tersebut dalam entitas pelaporan
c)
Jumlah, sifat, dan jangka waktu kewajiban
d)
Semua benar
39.
Prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah, kecuali..
a)
Basis Akuntansi
b)
Semua Salah
c)
Prinsip Realisasi
d)
Prinsip Perioditas
40.
Prinsip-prinsip pemeriksaan keuangan negara dijelaskan lebih rinci dalam uraian sebagai berikut, kecuali:
a)
Kode Etik
b)
Pengendalian Mutu
c)
Resiko Pemeriksa
d)
Rekomendasi Pemeriksa
41.
Rekonsiliasi pada unit akuntansi dan pelaporan instansi dibagi menjadi 2 (dua), yaitu...
a)
Rekonsiliasi Fiskal, Rekonsiliasi Bank
b)
Rekonsiliasi Internal, Rekonsiliasi Eksternal
c)
Rekonsiliasi Internal, Rekonsiliasi Bank
d)
Rekonsiliasi fiskal, Rekonsiliasi eksternal
42.
Risiko pemeriksaan yang tinggi akan berdampak pada materialitas yang ….. dan kebutuhan bukti pemeriksaan yang …..
a)
Tinggi; banyak
b)
Rendah; sedikit
c)
Rendah; banyak
d)
Tinggi; sedikit
43.
Salah satu Kewajiban dalam kode etik anggota BPK,kecuali:
a)
Mematuhi ketentuan peraturan perundangundangan
b)
Menjaga rahasia negara atau rahasia jabatan
c)
Menyalah gunakan dan melampaui wewang baik sengaja atau karena kelalaiannya
d)
Menghindari terjadinya benturan kepentingan
44.
Salah satu klasifikasi APBD adalah belanja subsidi yang kewenangannya dipegang oleh
a)
SKPKD, SKPD dan BLUD
b)
SKPKD dan BLUD
c)
SKPKD dan/atau BLUD
d)
SKPKD
45.
Salah satu sumber informasi untuk memahami suatu proses bisnis entitas dapat diperoleh melalui, kecuali
a)
Hasil survei dari pendahulu
b)
informasi dari situs entitas
c)
Angka materialitas
d)
kertas kerja pemeriksa tahun sebelumnya
46.
Sebutkan ciri-ciri pokok SAPP
a)
Sistem pembukuan berpasangan
b)
bagan akun standar
c)
standar akuntansi pemerintah
d)
semua benar
47.
Sebutkan Komponen APBN
a)
Pendapatan
b)
Belanja
c)
Pembiayaan
d)
Semua Benar
48.
Sebutkan Pendapatan Hibah Bedasarkan Bentuknya
a)
Hibah Uang, Hibah Barang/jasa, hibah Surat Berharga
b)
Hibah Uang, Hibah Barang/jasa, hibah terencana
c)
Hibah Uang, Hibah Luar Negri, hibah terencana
d)
Hibah Langsung, Hibah Barang/jasa, hibah terencana
49.
Secara konseptual, kegagalan pengendalian intern disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut, kecuali
a)
kolusi
b)
kegagalan sistem
c)
pelanggaran manajemen
d)
semua salah
50.
Secara konseptual, kegagalan pengendalian intern disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut, kecuali
a)
kolusi
b)
kegagalan sistem
c)
pelanggaran manajemen
d)
semua salah
51.
Secara konseptual, kegagalan sebuah pengendalian intern disebabkan antara lain oleh
a)
Cost vs Benefits
b)
Collusion
c)
System Breakdown
d)
Semua Benar
52.
Secara konseptual, kegagalan sebuah pengendalian intern disebabkan oleh lima hal, yaitu
a)
Human error, system breakdown, management overide, collusion, cost vs benefits
b)
Human error, system breakdown, management overide, corruption, cost vs benefits
c)
Human error, system breakdown, nepotism, collusion, cost vs benefits
d)
Human error, wistle blowing, management overide, collusion, cost vs benefits
53.
Segmen dana mencerminkan alokasi pelaksanaan anggaran yang berasal dari sumber dana tertentu. Sumber dana pemerintah tersebut adalah kecuali...
a)
Stimulus
b)
Rupiah Murni Pendamping
c)
Badan Layanan Umum
d)
Bantuan Sosial
54.
Siapa yang berhak memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar kode etik BPK dalam menjalankan tugasnya.
a)
Presiden
b)
MKKE
c)
Ketua DPR
d)
Semua Benar
55.
Siapakah yang bertugas mengevaluasi PERKADA tentang APBD:
a)
Kepala Daerah dan DPRD
b)
Menteri Bagi Daerah Provinsi dan Gubernur
c)
Presiden dan Menteri Keuangan
d)
Bupati dan Walikota
56.
Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah adalah :
a)
Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahan, Pertanggungjawaban, Pemeriksaan
b)
Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahan, Pemeriksaan
c)
Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahan, Pengawasan, Pemeriksaan
d)
Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahan, Pengawasan
57.
Siklus/proses bisnis dalam organisasi sektor publik umumnya berikut ini, Yaitu kecuali
a)
Penganggaran,kepegawaian,penggajian
b)
penerimaan pendapatan,pengelolaan kas , pelaporan keuangan
c)
pengelolaan investasi ,pembiayaan,pengadaan belanja
d)
perencanaan,pengungkapan,penentuan
58.
Standar pemeriksaan keuangan negara dibagi menjadi apa saja?
a)
Standar Umum, Standar Perencanaan dan Standar Pelaporan
b)
Standar Perencanaan, Standar Pelaksanaan Pemeriksaan dan Standar Pelaporan
c)
Standar Umum, Standar Pelaksanaan Pemeriksaan, Standar Pelaporan Pemeriksaan
d)
Semua Benar
59.
Sumber informasi/dokumen yang dapat dimanfaatkan dalam memahami entitas dan proses bisnisnya antara lain, kecuali:
a)
Database entitas
b)
Laporan hasil pengawasan internal
c)
Hasil survei pendahuluan
d)
Pengaruh stakeholders utama terhadap dentitas
60.
Tahap pertama dalam siklus APBN adalah…
a)
Penetapan APBN
b)
Perencanaan dan Penganggaran APBN
c)
Pelaksanaan APBN
d)
Pelaporan APBN
61.
Temuan ketidakpatuhan yang mengandung unsur pelanggaran hukum adalah:
a)
Belanja perjalana dinas fiktif
b)
Belanja pengadaan fiktif
c)
Penggunaan uang/barang untuk keperluan pribadi
d)
Semua benar
62.
Terdapat 4 Opini atas kewajaran LK, Opini Pernyataan Menolak memberikan Opini atau tidak memberikan Pendapat (TMP) atau Disclamer Opinion merupakan :
a)
Memuat suatu pernyataan bahwa pemeriksa tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan
b)
Memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material dalam SAP.
c)
Memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan SAP, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan
d)
Memuat suatu peryataan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan SAP
63.
Tujuan pelaksanaan prosedur analitis awal (tahap perencanaan pemeriksaan) adalah untuk ?
a)
Mendapatkan jaminan, dalam kombinasi dengan pengujian audit lainnya (seperti pengujian system pengendalian intern dan pengujian substantif perincian), yang berhubungan dengan pernyataan laporan keuangan untuk satu atau lebih area audit.
b)
Membantu pemeriksa dalam merencanakan sifat, saat, dan lingkup untuk prosedur‐prosedur lainnya di tahap selanjutnya atau prosedur pemeriksaan yang akan digunakan untuk memperoleh bukti‐bukti pemeriksaan untuk saldo akun atau kelas transaksi tertentu.
c)
Menganalisis data dan mengidentifikasi perbedaan signifikan.
d)
Semua Jawaban Benar
64.
Uang muka kerja dari Kuasa BUN kepada Bendahara Pengeluaran yang dapat dimintakan penggantiannya adalah..
a)
Dana Konvensional
b)
Uang Persediaan
c)
Saldo Awal
d)
Uang Kas
65.
Unsur temuan yang wajib ada dalam pemeriksaan keuang dan PDTT adalah
a)
Kondisi, Sebab dan akibat
b)
Akibat dan sebab
c)
Kriteria dan akibat
d)
Kondisi dan kriteria
66.
Untuk dapat menyajikan laporan hasil pemeriksaan yang baik, pemeriksa harus mengetahui kualitas laporan yang baik. Standar pelaporan pemeriksaan menyebutkan pemeriksa harus menyusun LHP secara, kecuali:
a)
Tepat Waktu
b)
Ringkas
c)
Relevan
d)
Objektif
67.
Urutan penerapan Risk Based Audit (RBA)
a)
Perencanaan Pemeriksaan, pemeriksaan interim, pemeriksaan terperinci
b)
Perencanaan pemeriksaan, pemeriksaan terperinci, pemeriksaan interim.
c)
Pemeriksaan interim, perencanaan pemeriksaan, pemeriksaan, terperinci.
d)
Perencanaan pemeriksaan, pemeriksaan terstruktur, pemeriksaan terperinci.
68.
Yang bukan merupakan penerapan kaidah yang baik dalam pengelolaan keuangan negara adalah?
a)
Profesionalitas
b)
Proporsionalitas
c)
Keterbukaan
d)
Kejujuran
69.
Yang bukan merupakan struktur APBD adalah
a)
Pendapatan Daerah
b)
Belanja Daerah
c)
Pembiayaan Daerah
d)
Pendapatan Asli Daerah
70.
Yang termasuk Asas APBN kecuali?
a)
Kesatuan, Universalitas, Tahunan
b)
Spesialitas, Profesionalitas, Proporsionalitas
c)
Akuntabilitas, Alokasi, Stabilitas
d)
Kesatuan, Profesionalitas, Akuntabilitas
71.
Yang tidak termasuk tujuan aktivitas pemahaman hasil pemeriksaan sebelumnya adalah
a)
Memperoleh pemahaman lebih mendalam mengenai proses kerja dan resiko entitas
b)
Menilai pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi BPK
c)
Menganalisis dampak pelaksanaan tindak lanjut terhadap LK yang diperiksa
d)
Menetapkan tingkat resiko pemeriksaan
72.
Pemahaman terkait dengan Tujuan Pemeriksaan, Pemahaman Entitas, Pemahaman Hasil Pemeriksaan dan Pelaksanaan Prosedur Analitik merupakan tahapan pemeriksaan keuangan yang mengandung resiko?
a)
Risiko bawaan (Inherent risk)
b)
Risiko Pengendalian (Control Risk)
c)
Risiko Deteksi (Detection Risk)
d)
Semua Jawaban Benar
73.
Dalam pemeriksaan kinerja dan PDTT dalam bentuk kepatuhan, apabila Pemeriksa mengidentifikasi adanya pertentangan antara beberapa sumber kriteria yang digunakan, Pemeriksa harus menganalisis konsekuensi dari adanya pertentangan tersebut, dan merenspons dengan melakukan beberapa hal berikut, Kecuali :
a)
Memodifikasi tujuan Pemeriksaan atau hal pokok yang akan diperiksa
b)
memutuskan untuk tidak melakukan penilaian atas hal pokok/informasi hal pokok
c)
Memodifikasi ruang lingkup Pemeriksaan atau hal pokok yang akan diperiksa
d)
melibatkan para ahli untuk memperoleh pandangan atas adanya pertentangan beberapa sumber kriteria
74.
Laporan keuangan Pemerintah Daerah dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat memengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan. Informasi yang relevan harus….
a)
Andal, dapat dibandingkan, mudah dipahami
b)
Memiliki manfaat umpan balik, memiliki manfaat prediktif, tepat waktu, lengkap
c)
Tepat waktu, lengkap, andal
d)
Tepat waktu, lengkap, akurat, efektif, efisien
75.
Beban diakui pada saat, kecuali….
a)
Timbulnya kewajiban
b)
Terjadinya konsumsi aset
c)
Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
d)
Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum
76.
Dalam konteks sektor publik, akuntansi dasar akrual memberikan informasi berikut ini kecuali...
a)
Pemerintah menerapkan akuntabilitas untuk sumber daya yang digunakannya
b)
Menunjukkan kondisi keuangan pemerintah dan perubahannya
c)
Mudah dipahami oleh pengguna
d)
Menunjukkan bagaimana sektor publik membiayaibkegiatannya
77.
Segmen dana mencerminkan alokasi pelaksanaan anggaran yang berasal dari sumber dana tertentu. Sumber dana pemerintah tersebut adalah kecuali...
a)
Stimulus
b)
Rupiah Murni Pendamping
c)
Badan Layanan Umum
d)
Bantuan Sosial
78.
Pertimbangan disajikannya pos tambahan di Neraca didasarkan pada faktor berikut :
a)
Sifat, Likuiditas, dan materialitas aset
b)
Fungsi pos pos tersebut dalam entitas pelaporan
c)
Jumlah, sifat, dan jangka waktu kewajiban
d)
Semua benar
79.
Pada akuntansi Beban, Beban diakui pada saat :
a)
saat timbulnya kewajiban yaitu saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain kepemerintah dengan diikuti keluarnya kas dari kas umum negara/daerah
b)
konsumsi aset yaitu saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah
c)
terjadinya peningkatan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat peningkatan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan <br />
d)
Beban diakui dengan mengacu pada peraturan pemerintah yang mengatur mengenai kementrian
80.
Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas, kecuali:
a)
Belanja Transfer
b)
Belanja Tidak Terduga
c)
Belanja Operasi
d)
Belanja Bunga Utang
81.
Siapakah yang bertugas mengevaluasi PERKADA tentang APBD:
a)
Kepala Daerah dan DPRD
b)
Menteri Bagi Daerah Provinsi dan Gubernur
c)
Presiden dan Menteri Keuangan
d)
Bupati dan Walikota
82.
Sumber informasi/dokumen yang dapat dimanfaatkan dalam memahami entitas dan proses bisnisnya antara lain, kecuali:
a)
Database entitas
b)
Laporan hasil pengawasan internal
c)
Hasil survei pendahuluan
d)
Pengaruh stakeholders utama terhadap dentitas
83.
Dalam pemeriksaan LK, pemahaman dan penilaian SPI dilaksanakan pada level:
a)
Level proses bisnis
b)
Level akun
c)
Semua benar
d)
Level entitas
84.
Ada berapa PSAP dalam kerangka konseptual Akuntansi Pemerintah?
a)
12
b)
14
c)
15
d)
17
85.
Prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah, kecuali..
a)
Basis Akuntansi
b)
Semua Salah
c)
Prinsip Realisasi
d)
Prinsip Perioditas
86.
Prinsip-prinsip pemeriksaan keuangan negara dijelaskan lebih rinci dalam uraian sebagai berikut, kecuali:
a)
Kode Etik
b)
Pengendalian Mutu
c)
Resiko Pemeriksa
d)
Rekomendasi Pemeriksa
87.
Pemeriksa harus menggunakan pertimbangan profesional dalam membuat keputusan tentang:
a)
Semua Benar
b)
prosedur pemeriksaan yang akan digunakan terkait dengan risiko pemeriksaan
c)
lingkup pemeriksaan
d)
pihak-pihak yang terkait pemeriksaan
88.
Yang bukan merupakan struktur APBD adalah
a)
Pendapatan Daerah
b)
Belanja Daerah
c)
Pembiayaan Daerah
d)
Pendapatan Asli Daerah
89.
Salah satu klasifikasi APBD adalah belanja subsidi yang kewenangannya dipegang oleh
a)
SKPKD, SKPD dan BLUD
b)
SKPKD dan BLUD
c)
SKPKD dan/atau BLUD
d)
SKPKD
90.
Berikut yang tidak termasuk belanja operasi pada APBD adalah:
a)
Belanja Pegawai
b)
Belanja Barang & Jasa
c)
Belanja Tidak Terduga
d)
Belanja Subsidi
91.
Berikut ini merupakan kriteria belanja modal daerah berupa aset tetap, kecuali:
a)
Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan
b)
Digunakan untuk kegiatan Pemerintah Daerah
c)
Biaya perolehan tidak dapat diukur secara andal
d)
Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas
92.
Berikut ini adalah input yang diperlukan dalam penyusunan LHP yaitu:
a)
Konsep LHP, temuan dalam pemeriksaan dan rencana aksi dari entitas.
b)
Konsep LHP, tanggapan tertulis dan resmi atas konsep LHP dan rencana aksi dari entitas.
c)
Konsep LHP, temuan temuan atas kelemahan pengendalian intern entitas dan rencana aksi dari entitas.
d)
Konsep LHP, temuan atas atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang‐undangan dan rencana aksi dari entitas.
93.
Berikut adalah kegiatan yang dilakukan pada tahapan perencanaan pemeriksaan keuangan, kecuali :
a)
Identifikasi dan penilaian resiko awal
b)
Pemahaman entitas dan proses bisnis
c)
Pemahaman tujuan pemeriksaan dan Harapan penugasan
d)
Pelaksanaan pengendalian pengujian internal
94.
Yang tidak termasuk tujuan aktivitas pemahaman hasil pemeriksaan sebelumnya adalah
a)
Memperoleh pemahaman lebih mendalam mengenai proses kerja dan resiko entitas
b)
Menilai pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi BPK
c)
Menganalisis dampak pelaksanaan tindak lanjut terhadap LK yang diperiksa
d)
Menetapkan tingkat resiko pemeriksaan
95.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) merupakan bukti penyelesaian penugasan bagi Pemeriksa yang dibuat dan disampaikan kepada Pemberi Tugas, yaitu BPK. LHP dalam pemeriksaan LK pada umumnya meliputi, KECUALI
a)
LHP atas Laporan Perubahan Ekuitas
b)
LHP atas Laporan Keuangan
c)
LHP atas Sistem Pengendalian Intern
d)
LHP atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan
96.
Temuan ketidakpatuhan yang mengandung unsur pelanggaran hukum adalah:
a)
Belanja perjalana dinas fiktif
b)
Belanja pengadaan fiktif
c)
Penggunaan uang/barang untuk keperluan pribadi
d)
Semua benar
97.
Asersi yang digunakan oleh auditor dalam mempertimbangkan jenis-jenis kesalahan penyajian potensial yang berbeda yang dapat terjadi digolongkan ke dalam beberapa kategori. Berikut adalah asersi tentang saldo akun pada akhir periode, kecuali:
a)
a. Pisah Batas (Cut-off).
b)
b. Hak dan Kewajiban (Rights and Obligations).
c)
c. Eksistensi (Existence).
d)
d. Penilaian dan Pengalokasian (Valuation and Allocation).
98.
Manakah yang benar dari pernyataan dibawah ini tentang tujuan pemeriksaan keuangan :
a)
Memberikan opini yang memadai tentang laporan keuangan
b)
Menilai aspek ekonomi
c)
Mendorong rekomendasi kepada perbaikan
d)
Kepatuhan terhadap perundang-undangan
99.
Input yang diperlukan dalam penyusunan LHP antara lain sebagai berikut, KECUALI:
a)
a. Konsep LHP
b)
b. Tanggapan tertulis dan resmi atas konsep LHP
c)
c. Rencana Aksi dari Entitas
d)
d. Surat saran dan rekomendasi.
100.
Standar Audit yang mengatur tentang dokumentasi kertas kerja dalam SPAP adalah
a)
SA 230
b)
SA 300
c)
SA 500
d)
SA 530
Reset
