wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Nila-Nilai yang Terkandung dalam Sila Pancasila, X.I.IS25

Total questions: 9

Worksheet time: 5mins

Name
Class
Date
1.

Menurut John Locke, kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri adalah kekuasaan …

a)

Konstitutif

b)

Legislatif

c)

Federatif

d)

Yudikatif

e)

Eksaminatif

2.

Pada hakikatnya kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, dimana kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adalah kekuasaan …

a)

Konstitutif

b)

Legislatif

c)

Federatif

d)

Yudikatif

e)

Eksaminatif

3.

Bentuk kerjasama antara Eksekutif dan legislatif dalam Ketatanegaraan RI menurut UUD NRI Tahun 1945 adalah dalam bentuk

a)

Pemberian Grasi

b)

Penentuan Pejabat Daerah

c)

Pembuatan undang-undang

d)

Pengangkatan Mentri Negara

e)

Pengamandemenan UUD 1945

4.

Perhatikan ciri pemerintahan di bawah ini !

1. Terdapat hubungan yang erat antara eksekutif dal legislatif.

2. Eksekutif yang dipimpin oleh perdana menteri

3. Kepala negara berkedudukan sebagai kepala negara saja bukan sebagai kepala

eksekutif atau pemerintahan.

4. Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan

5. Eksekutif bertanggung jawab kepada legislatif.

6. Menteri-menteri yang diangkat oleh presiden tersebut tunduk dan bertanggung

jawab kepada presiden

Dari pernyataan tersebut yang merupakan ciri sistim pemerintahan presidensial

ditandai pada nomor ...

a)

1 dan 2

b)

2 dan 3

c)

3 dan 5

d)

4 dan 6

e)

5 dan 6

5.

Sebagai warga Negara sudah sepatutnya kita wajib mendukung penyelenggaraan

Negara berorientasi kepada kepentingan rakyat dan merupakan perwujudan nilai-nilai

Pancasila sebagai ideologi terbuka. Bersikap positif terhadap Pancasila sebagai

ideologi terbuka adalah, kecuali ….

a)

Menyaring budaya-budaya asing yang masuk baik secara langsung maupun tidak

langsung

b)

Bersikap terbuka terhadap perubahan yang berdampak pada kemakmuran bangsa

c)

Mengembangkan prinsip toleransi, bekerjasama dan kekeluargaan dalam setiap

perikehidupan

d)

Mengembangkan kehidupan demokrasi yang disesuaikan dengan kebutuhan

bangsa dewasa ini

e)

Menyerap semua nilai-nilai yang masuk demi kemajuan bangsa pada era globalisasi

sekarang ini

6.

Sikap positif yang perlu dikembangkan warga negara sebagai implementasi nilai-nilai Pancasila adalah sebagai berikut, kecuali .....

a)

Mendukung kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan negara yang demokratis dan bebas dari KKN.

b)

Berpartisipasi dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional.

c)

Mengembangkan prinsip toleransi, bekerjasama dalam setiap peri kehidupan.

d)

Memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa

e)

Bersikap terbuka terhadap perubahan yang berdampak pada kemaslahatan Bangsa

7.

Dibawah ini yang bukan merupakan kementerian yang berada dibawah Kementerian

Koordinator Bidang Kemaritiman…

a)

Kementerian Pariwisata

b)

Kementerian Perhubungan

c)

Kementerian Pemuda dan Olahraga.

d)

Kementerian Kelautan dan Perikanan

e)

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

8.

Di bawah merupakan Lembaga Pemerintaha Non Kementerian (LPNK) yang berada dibawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian …

a)

Badan Intelijen Negara (BIN)

b)

Badan Intelijen Negara (BIN)

c)

Badan SAR Nasional (BASARNAS)

d)

Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)

e)

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

9.

Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, merupakan pokok kaedah negara yang fundamental. Berdasarkan hal tersebut Hubungan antara Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dengan Pancasila adalah …

a)

Rumusan Pancasila sebagai dasar negara tercantum dalam Alinea ke-III Pembukaan UUD NRI Tahun 1945

b)

Inti dari Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 sebagai pokok kaidah negara fundamental adalah Pancasila.

c)

Pancasila dalam Alinea ke-I Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 mengilhami lahirnya deklarasi HAM sedunia

d)

Pancasila yang terdapat didalam Alinea IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 menjadi tertib hukum bangsa-bangsa di dunia.

e)

Inti sari Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 sebagai pokok kaidah negara fundamental adalah Pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945.