wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

SOP 54/2011

Total questions: 59

Worksheet time: 41mins

Name
Class
Date
1.

1. Melakukan pengarahan

2. Melakukan pembinaan

3. Preventuf non yustisial

4. Penindakan yustisial

Hal diatas termasuk dalam ruang lingkup

a)

Penegakan perda

b)

Penyelenggaraan trantibun

c)

Tindakan pencegahan

d)

Cegah dini dan deteksi dini

e)

Penegakan perda, trantibum dan linmas

2.

Ketentuan umum dalam pelaksanaan penegakan perda adalah

a)

Mempunyai landasan hukum

b)

Tidak melanggar ham

c)

Dilaksanakan sesuai prosedur

d)

Tidak menimbulkan kerugian/korban

e)

Semua benar

3.

Berikut ini merupakan bentuk dari pembinaan atau sosialisasi di bidang penegakan perda adalah, kecuali

a)

Pembinaan perorangan

b)

Pembinaan kelompok

c)

Pendekatan kepada masyarakat atau bidang hukum

d)

Melakukan tindakan refresif

4.

Pembinaan yang dilakukan dengan cara mengundang atau mengumpulkan masyarakat atau badan hukum yang melanggar perda untuk diberi pengarahan disebut

a)

Pembinaan kelompok

b)

Pembinaan perorangan

c)

Rehabilitasi

d)

Pendekatan kepada masyarakat

5.

Pembinaan yang dilakukan dengan cara mendatangi masyarakat dan badan hukum yang melanggar peraturan daerah untuk diberitahu disebut

a)

Melakukan pendekatan

b)

Pembinaan kelompok

c)

Pembinaan perorangan

d)

Tindakan preventif

6.

Penindakan terhadap pelanggar peraturan daerah yang telah membuat surat pernyataan untuk menaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan dalam waktu 15 hari sejak penandatanganan namun tetap saja melanggar maka diberikan

a)

Surat peringatan pertama dengan tenggang waktu 7 hari

b)

Surat teguran pertama dengan tenggang waktu 7 hari

c)

Sanksi administrasi

d)

Dilaporkan kepada ppns untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan

e)

Ditertibkan secara paksa

7.

1. Surat pernyataan bersedia dan sanggup menaati ketentuan 15 hari terhitung sejak penandatanganan

2. Surat teguran pertama tenggang waktu 7 hari

3. Teguran kedua tentang waktu 3 hari

4. Surat teguran ke-3 dengan tanda waktu 3 hari

5. Dilaporkan kepada PPNS untuk diproses sesuai perundang-undangan


Tahapan tindakan diatas dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Dalam hal pelanggaran penegakan perda yang disebut penindakan

a)

Penindakan yustisial

b)

Penindakan preventif non yustisial

c)

Penyelidikan dan penyidikan

d)

Penindakan non yustisial

8.

Apabila si pelanggar Perda telah diberi surat teguran sebanyak tiga kali berturut-turut namun tetap tidak melaksanakan atau mengingkari surat teguran tersebut maka tindakan selanjutnya

a)

Ditertibkan secara paksa

b)

Diberikan surat peringatan dengan tenggang waktu 7 hari

c)

Dilaporkan kepada PPNS untuk diproses sesuai perundang undangan

d)

Diberikan surat peringatan dengan tenggang waktu 1 hari

9.

Dalam rangka penyelidikan pelanggaran peraturan daerah serta untuj menemukan pelanggaran pidana dalam lingkup undang-undang yang menjafi dasar hukumnya, PPNS memiliki kewenangan

a)

Pengawasan

b)

Pengamatan

c)

Pengawasan dan pengamatan

d)

Penyelidikan

10.

Untuk membantu proses penyelidikan CPNS dapat meminta bantuan kepada penyelidik

a)

Polri

b)

TNI

c)

Pejabat berwenang

d)

PPNS dari instansi lain

11.

1. Penyidikan

2. Penyelidikan

3 pemanggilan

4. Pemeriksaan

5. Pelaksanaan


Berikut ini tata urutan penindakan yustisial yang dilakukan oleh PPNS adalah

a)

1,2,3,4,5

b)

1,3,2,5,4

c)

2,1,4,3,5

d)

2,1,3,4,5

12.

Pelanggaran ketentuan Peraturan daerah dapat diketahui oleh PNS dari kecuali

a)

LaporanSetiap orang

b)

Laporan petugas

c)

Tertangkap tangan

d)

Diketahui langsung oleh ppns

e)

Hasil dari penyelidikan

13.

Dalam hal terjadi pelanggaran peraturan daerah baik melalui laporan, tertangkap tangan, tahu diketahui langsung oleh PPNS harus dituangkan dalam bentuk laporan kejadian yang ditandatangani oleh

a)

PPNS

b)

Si pelapor

c)

PPNS dan si pelapor

d)

PPNS, si Pelapor, dan Kasat pol pp

14.

Dalam hal terjadi pelanggaran peraturan daerah yang tertangkap tangan oleh anggota Satpol PP maupun PPNS mereka dapat melaksanakan tindakan, kecuali

a)

Tindakan pertama di tempat kejadian perkara

b)

Segera melakukan proses penyidikan dengan koordinasi kepada instansi terkait

c)

Melakukan tindakan sesuai kewenangan yang ditetapkan

d)

Memeriksa tersangka dan saksi

15.

Pemeriksaan tersangka maupun saksi yang melanggar peraturan daerah dilakukan oleh

a)

Bukan PPNS yang bersangkutan

b)

boleh dilimpahkan ke petugas lain yang bukan penyidik

c)

Tidak boleh dilimpahkan ke petugas lain yang bukan penyedik

d)

PPNS yang berhadir

16.

Setelah diadakan pemeriksaan oleh PNS dan tersangka telah mengakui kesalahannya yang bersedia menaati ketentuan peraturan daerah maka dalam waktu 15 hari sejak pelaksanaan pemeriksaan tersangka diharuskan membuat

a)

Surat teguran

b)

Surat peringatan

c)

Surat pernyataan

d)

Surat izin usaha

17.

Yang berwenang menandatangani surat panggilan ialah

a)

Kasat pol pp

b)

PPNS satpol pp

c)

Pelapor

d)

Tersangka, pelapor dan PPNS

18.

Dalam melaksanakan operasi penegakan peraturan daerah dibentuk tim terpadu yang terdiri dari, kecuali

a)

Satpol pp

b)

Pengampu perda

c)

Korwas PPNS/kepolisian

d)

Kejaksaan dan pengadilan

e)

Satuan gabungan

19.

Apabila surat panggilan yang dilakukan oleh petugas PPNS namun yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan tersebut dengan sengaja maka diancam dengan pasal

a)

216 KUHP

b)

216 KUHAP

c)

215 KUHP

d)

217 KUHAP

20.

Dalam melakukan operasi penegakan Perda tim terpadu Satpol PP dan kawan-kawan dapat melakukan, kecuali...

a)

Melakukan sidang setelah terbukti bersalah

b)

Melakukan pendataan

c)

Melakukan koordinasi untuk penjadwalan persidangan

d)

Pelakukan penyegelan

21.

Yang termasuk dalam ruang lingkup penyelenggaraan trantibum adalah, kecuali

a)

Tertib tata ruang, jalan, angkutan jalan

b)

Tertib jalur hijau, sungaibdan lingkungan

c)

Tertib kesehatan dan tertib sosial, tempat umuk

d)

Tertib tempat hiburan dan tertib peran serta masyarakat

e)

Tertib marka jalan, trotoar, dan perdagangan

22.

Persyaratan yang harus dimiliki oleh setiap petugas pembina dan operasi trantibum adalah, kecuali

a)

Memiliki wawasan dan ilmu pengetahuan tentang perda dan berwibawa

b)

Mampu berbahasa indonesia yang baik dan benar, atau bahasa daerah setempat

c)

Menguasai teknik penyampaian informasi dan teknik presentasi yang baik

d)

Percaya diri, mampu menarik simpati, siap menerima saran dan kritik

e)

Mampu mendengarkan keluhan masyarakat dengan seksama

23.

Petugas trantibun harus memiliki sifat, kecuali...

a)

Memberikan jawaban sebisanya

b)

Mampu membaca situasi

c)

Ramah, sopan santun dan menjadi teladan yg baik

d)

Ulet dan tahan uji

24.

Berikut ini pengetahuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang petugas Satpol PP dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan trantibum adalah kecuali

a)

Pengetahuan tentang tugas pokok pol pp dan pemerintahan daerah

b)

Pengetahuan dasar hukum dan perpu

c)

Memahami seluruh adat istiadat dan kebiasaan yang berlaku di seluruh daerah

d)

Mengetahui dan menguasai adat istiadat masyarakat setempat

e)

Mengetahui dasar hukum pelaksanaan tugas pol pp

25.

Berikut ini merupakan peralatan dan perlengakapan yang harus dibawa saat melakukan pembinaan dan operasi trantibum ialah, kecuali

a)

Surat perintah tugas dan KTA

b)

PDL dan kendaraan operasional

c)

Tameng, helm dan topi lapangan

d)

P3k

e)

Borgol dan senpi (bagi yang memiliki izin)

26.

Pembinaan yang dilakukan dengan cara mendatangi anggota masyarakat yang telah ditetapkan sebagai sasaran pemberihan arahan maupun dengan memanggil anggita masyakat yang perbuatannya melanggar ketentuan perda adalah bentuk pembinaan

a)

Kelompok

b)

Perorangan

c)

Informal

d)

Formal

e)

Tatap muka

27.

Pembinaan trantibum yang dilakukan dengan cara didukung fasilitas dari Pemda dan berkoordinasi dengan instansi terkait merupakan pembinaan ...

a)

Informal

b)

Perorangan

c)

Kelompok

d)

Tatap muka

e)

Pembinaan tingkat RW

28.

Metode yang digunakan dalam pembinaan trantibum kepada masyarakat adalah

a)

Asah, asih, asuh

b)

Humanis dan tegas

c)

Preventif dan koordinasi

d)

Koersif dan refresif

29.

Pelaksanaan pembinaan trantibum kepada masyarakat juga dapat dilakukan dengan menggunakan beragam sarana dan fasilitas umum, diantaranya kecuali

a)

Tatap muka

b)

Media massa dan elektronik

c)

Pembinaan tingkat RW, RT, desa

d)

Pembinaan oleh sebuah tim khusus

e)

Pembinaan dari satuan polisi pamong praja

30.

Pembinaan yang dilakukan oleh tim khusus untuk memberi arahan maupun informasu kepada msyarakat, seperti Tim Ramadhan, K3 dan tim lainnya merupakan bentuk pembinaan

a)

Formal

b)

Informal

c)

Tatap muka

d)

Semi formal

31.

Aturan teknis persiapan operasional ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, jika telah diberikan teguran sebanyak 3 kali Maka selanjutnya

a)

Di tertibkan secara paksa

b)

Dilaporkan kepada ppns

c)

Diberikan surat peringatan pertama dalam waktu 7 hari untuk menertibkan sendiri

d)

Diberi surat peringatan pertama dalam waktu 3 Hari Untuk menertibkan sendiri

e)

Diberikan surat peringatan pertama dalam waktu 1 hari untuk menertibkan sendiri

32.

Apabila si pelanggar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat telah mendapatkan surat peringatan untuk ketiga kalinya maka tindakan selanjutnya adalah

a)

Surat peringatan terakhir dengan kurun waktu 1 hari agar menertibkan sendiri

b)

Ditertibkan secara paksa

c)

Dilaporkan kepada ppns

d)

Diberikan surat teguran dengan kurun waktu 7 hari agar menertibkan sendiri

33.

Berikut ini merupakan teknis operasional bagi Satpol PP dalam menjalankan tugasnya ialah sebagai berikut kecuali

a)

Melakukan deteksi dini mengevaluasi dan melakukan mapping atau pemetaan

b)

Menentukan jumlah kekuatan anggota dan memberikan briefing

c)

Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait

d)

Mengecek perlengkapan dan kebutuhan serta surat perintah tugas

e)

Melakukan penyelidikan dan cegah Dini sebagai Tahap awal dalam operasi

34.

Penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Dalam rangka peningkatan ketaatan masyarakat terhadap peraturan yang ada dan tindakan ini merupakan

a)

Hanya terbatas pada tindakan peringatan

b)

Penghentian kegiatan yang melanggar Perda

c)

Penghentian kegiatan yang melanggar perkada maupun produk hukum lainnya

d)

Sebagai bentuk putusan final pada pelanggaran tersebut

35.

Dalam pelaksanaan upaya bimbingan dan upaya penertiban seorang Polisi Pamong Praja Dalam melaksanakan tugas harus mendengarkan keluhan dan permasalahan dari anggota masyarakat dengan ketentuan

a)

Tidak memotong pembicaraan orang

b)

Mendengarkan keluhan masyarakat secukupnya

c)

Menanggapi dengan panjang lebar

d)

Memberikan ide sebagai solusi dari permasalahan yang dihadapi masyarakat

36.

Setelah mendengar keluhan dari masyarakat maka hal selanjutnya dilakukan oleh Polisi Pamong Praja Dalam upaya bimbingan dan penerbitan adalah, kecuali

a)

Memperkenalkan dan menjelaskan maksud tujuan kedatangan

b)

Menjelaskan bahwa perbuatan tersebut telah melanggar peraturan

c)

Berani menegur terhadap masyarakat maupun aparat yang melakukan tindakan pelanggaran

d)

Jika telah dilakukan pembinaan namun masih melanggar maka tindakan penertiban selanjutnya yaitu dengan bekerja sama dengan aparat penertiban lainnya serta ppns

e)

Jika telah dilakukan pembinaan namun tetap melanggar maka tindakan selanjutnya diserahkan kepada instansi terkait

37.

Berikut ini ini langkah sebelum melakukan operasi penyelenggaraan trantibum satuan polisi pamong praja dapat melakukan koordinasi dalam melaksanakan penertiban dengan instansi terkait dibawah ini kecuali

a)

Alat negara

b)

Dinas terkait

c)

Ppns

d)

Kecamatan Kelurahan atau desa

e)

Masyarakat atau badan hukum

38.

Teknis pelaksanaan standar operasional prosedur satuan polisi pamong praja dilakukan dengan cara kecuali

a)

Secara aktif dan berkala memberikan penyuluhan dan sosialisasi

b)

Mengingatkan dan menegur masyarakat yang melanggar

c)

Melakukan pembinaan

d)

diminta untuk membuat surat pernyataan

e)

Diberikan teguran dan surat peringatan

39.

Menurut Permendagri nomor 54 tahun 2011 tentang standar operasional pra operasi penertiban secara paksa adalah sebagai berikut kecuali

a)

Memberitahukan kepada badan hukum atau masyarakat yang akan ditertibkan

b)

Kan melakukan perencanaan dan koordinasi kepada pihak terkait

c)

Melakukan pemantauan

d)

Menyampaikan Surat Perintah penertiban

e)

Hasil pemantauan dijadikan dasar dalam pelaksanaan penertiban

40.

Pada saat anggota Satpol PP melakukan penertiban haruslah bersikap kecuali

a)

Taat perintah pimpinan dan menjunjung HAM

b)

Bersikap tegas, tidak arogan dan tidak memukul

c)

Mempersiapkan kelengkapan sarana operasi dan kesiapan pasukan pendukung

d)

Memakai seragam dan pelindung membawa P3K dan menyiapkan ambulans

e)

Bertindak secara tegas tidak arogan sopan dan koersif

41.

Berikut ini merupakan Teknis bagi Satpol PP pada saat penertiban adalah kecuali

a)

Menyampaikan Surat Perintah penertiban

b)

Melakukan penutupan

c)

Melakukan penyegelan

d)

Memberitahukan pada masyarakat dan badan hukum yang akan ditertibkan

42.

Apabila saat melakukan operasi penertiban Satpol PP mendapatkan penolakan atau perlawanan dari orang maupun badan hukum maka upaya yang dilakukan adalah

a)

Melakukan negosiasi dan mediasi

b)

Melakukan negosiasi dan upaya preventif

c)

Melakukan mediasi dan upaya persuasif

d)

Melakukan upaya paksa penertipan sebagai langkah awal

43.

Apabila pada saat pelaksanaan operasi penertiban Satpol PP menghadapi masyarakat yang memberikan perlawanan fisik atau tindakan anarkis maka langkah yang dilakukan adalah

a)

Menahan diri dan melakukan konsolidasi sambil memperhatikan perintah lebih lanjut

b)

Mengamankan semua pihak yang ada di tempat kejadian

c)

Melakukan perlawanan sebagai upaya tindakan bela diri

d)

Melakukan negosiasi dan memberikan pemahaman

44.

Syarat operasi penertiban Satpol PP dalam upaya melakukan tindakan atau upaya paksa oleh petugas yang mendapat perlawanan dari orang atau badan hukum serta masyarakat maka sebaiknya kecuali

a)

Petugas bersikap tegas dan melakukan penertiban

b)

Melakukan konsolidasi secepatnya dan menunggu perintah pimpinan Apabila ada perlawanan dari masyarakat yang mengancam keselamatan jiwa petugas

c)

Komandan pasukan berhak melanjutkan atau pun menghentikan operasi penertiban

d)

Pasukan berhak melanjutkan ataupun menghentikan operasi penertiban melakukan advokasi dan bantuan hukum serta evaluasi

e)

Melakukan negosiasi dan mediasi sambil menunggu perintah dari atasan

45.

Ini merupakan pembinaan tertib pemerintahan bagi Satpol PP adalah sebagai berikut kecuali

a)

Piket secara bergiliran

b)

Piket secara bergiliran memberikan bimbingan dan pengawasan

c)

Memfasilitasi bimbingan dan pengawasan

d)

Melakukan kunjungan kerja dan pemantauan daerah rawan

e)

Mengadakan pemeriksaan dan kegiatan mencegah timbulnya kriminalitas

46.

1. Memberikan bimbingan dan pengawasan mengenai pengendalian dan penanggulangan sampah

2. Memberi bimbingan tetap pengawasan terhadap pengambilan pasir batu galian C

3. Beri bimbingan dan pengawasan terhadap usaha kegiatan yang mengandalkan lingkungan untuk menghasilkan barang produksi

4. Melakukan usaha dan kegiatan penanggulangan bencana alam

Kegiatan di atas merupakan pembinaan tertib

a)

Tertib sosial

b)

Tertib sumber daya alam

c)

Tertib lingkungan

d)

Tertib jalur hijau dan taman

47.

Kegiatan yang dilakukan oleh Satpol PP dengan cara memberikan penyuluhan bimbingan latihan serta pemberian bantuan pengawasan dan tentunya pimpinan yang baik kepada perorangan atau kelompok masyarakat disebut dengan

a)

Persuasif

b)

Preventif

c)

Represif

d)

Koordinatif

e)

Monitoring

48.

Bentuk pembinaan yang dilakukan oleh Satpol PP melalui kegiatan razia penampungan sementara mengurangi Gelandangan pengemis dan WTS baik perorangan maupun kelompok disebut dengan

a)

Rehabilitasi

b)

Persuasi

c)

Represif

d)

Koersif

e)

Preventif

49.

Kegiatan memonitor dan memberikan motivasi melakukan pengawasan dan pembinaan rehabilitasi Represif dan preventif adalah termasuk dalam pembinaan

a)

Tertib sosial

b)

Tertib pemerintahan

c)

Tertib lingkungan

d)

Tertib bermasyarakat

e)

Tertib Undang-undang

50.

Yang perlu dilakukan oleh anggota Satpol PP sebelum menuju sasaran untuk pelaksanaan kegiatan administrasi adalah kecuali

a)

Memeriksa kelengkapan administrasi dan kelengkapan yang akan dibawa

b)

Koordinasi dengan instansi terkait

c)

Rapat koordinasi pelaksanaan

d)

Penerapan sanksi kepada pelanggar sesuai dengan kewenangan

e)

Evaluasi pelaksanaan kegiatan koperasi

51.

Pelaksanaan kegiatan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dilakukan secara

a)

Rutin, insidentil maupun operasi gabungan

b)

Rutin dan berkesinambungan

c)

Secara rutin dan berkala

d)

Sesuai dengan jadwal operasi yang telah dibuat

52.

Kegiatan yang dilakukan seseorang atau lebih untuk mengeluarkan isi pikirannya baik secara lisan maupun tertulis disebut

a)

Mimbar bebas

b)

Demonstrasi

c)

Pawai

d)

Rapat umum

e)

Kerusuhan massa

53.

Cara menyampaikan pendapat di depan umum secara bebas dan terbuka tanpa tema disebut

a)

Mimbar bebas

b)

Rapat umum

c)

Rapat terbuka

d)

Demonstrasi

e)

Unjuk rasa

54.

Pertemuan terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan pendapat dengan tema tertentu disebut

a)

Demonstrasi

b)

Rapat umum

c)

Pawai

d)

Mimbar bebas

e)

Kerusuhan masa

55.

Unjuk rasa berupa demonstrasi pawai rapat umum maupun mimbar bebas yang pada umumnya telah diberitahukan terlebih dahulu kepada pihak kepolisian selanjutnya pihak kepolisian akan memberitahukan kepada

a)

Instansi terkait

b)

Kepala daerah

c)

Kepala satuan polisi pamong praja

d)

Kepala bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat

e)

Bupati atau walikota

56.

Tindakan yang dianggap membahayakan jiwa harta benda serta merusak fasilitas seperti membakar benda tertentu maupun mengganggu arus lalu lintas hingga menyebabkan kekerasan dan tindakan anarkis disebut dengan

a)

Unjuk rasa

b)

Demonstrasi

c)

Tindakan anarkis

d)

Vandalisme

e)

Kerusuhan massa

57.

Oleh Satpol PP saat penanganan unjuk rasa dalam keadaan damai adalah

a)

PDH

b)

PDL 2

c)

PDL

d)

PDU 1

e)

PDU 2

58.

Berikut ini hal yang dilakukan dalam persiapan penanganan unjuk rasa secara damai adalah sebagai berikut kecuali

a)

Menyiapkan perlengkapan perorangan helm pentungan borgol tameng dan senpi bagi yang memiliki izin

b)

Menyiapkan daftar Tim dan surat perintah pengamanan

c)

Menyiapkan daftar Tim dan surat perintah penertiban

d)

Daftar Tim dan surat perintah penertiban komandan memberi arahan mengenai lokasi rute dan situasi yang mungkin dihadapi

e)

Komandan memberi arahan mengenai tindakan yang dibenarkan untuk dilakukan

59.

Pada umumnya telah diberitahukan terlebih dahulu kepada pihak kepolisian selanjutnya pihak kepolisian akan melanjutkan memberitahukan kepada kepala Satpol PP lalu kemudian kepala Satpol PP akan melaporkan atau memberitahukan kepada

a)

Kepala daerah

b)

Aparat pengamanan

c)

TNI

d)

Instansi terkait

e)

Satuan gabungan

Similar Resources on Wayground

IPS kelas 8 Smp semester 1

55 questions

IPS kelas 8 Smp semester 1

quiz

Worksheet

•

Professional Development

Ujian Sosiologi Kelas X IPS

54 questions

Ujian Sosiologi Kelas X IPS

quiz

Worksheet

•

Professional Development

REPASO CONTRATOS TEMA 6

57 questions

REPASO CONTRATOS TEMA 6

quiz

Worksheet

•

Professional Development

BP2JK Kalimantan Selatan - Sekretaris Test 21/2/2022

55 questions

BP2JK Kalimantan Selatan - Sekretaris Test 21/2/2022

quiz

Worksheet

•

Professional Development

APBD DANA DESA 2

60 questions

APBD DANA DESA 2

quiz

Worksheet

•

Professional Development

Quiz Sejarah Indonesia

64 questions

Quiz Sejarah Indonesia

quiz

Worksheet

•

Professional Development

Edu Akpol - Bela Negara

60 questions

Edu Akpol - Bela Negara

quiz

Worksheet

•

Professional Development