NEW
Font size
WorksheetsBab 3 bagian 1 Kelas 7
Total questions: 10
Worksheet time: 5mins
Sidang pada tanggal 15 Juli 1945 merupakan rapat besar yang bertempat di gedung Chuo Sangi-In dengan agenda besar berupa...
Perjanjian Linggar Jati
Komperensi Meja Bundar
Pembentukan panitia kecil perancang UUD
Pembahasan Rancangan UUD
Dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, UUD NRI Tahun 1945 merupakan hukum dasar tertinggi. Kedudukan tersebut membawa konsekuensi, yaitu..
Semua peraturan yang kedudukannya di bawah tidak boleh bertentangan dan harus selaras dengan UUD 1945
UUD NRI menjadi satu-satunya aturan hukum di Indonesia
Ketentuan isi dasar negra harus sesuai UUD 1945
Pasal-pasal dalam hukum dasar harus disesuaikan dengan peraturan-peraturan lainnya
UUD NRI Tahun 1945 di tetapkan oleh PPKI pada tanggal...
20 Mei 1988
17 Agustus 1945
18 Agustus 1945
2 Mei 1960
Sidang Kedua BPUPKI dilaksanakan pada tanggal?
10 Maret-20 Mei 1945
20 Mei-17 Juni 1945
17 Juli-17 Agustus 1945
10 Juli-17Juli 1945
Di dalam pembukaan UUD 1945, rumusan Pancasila terdapat pada...
Alinea pertama
Alinea keempat
Alinea ketiga
Alinea kedua
Panitia kecil Perancang UUD pada tanggal 13 Juli 1945 berhasil membahas beberapa hal dan menyepakati beberapa ketentuan salah satunya adalah membentuk panitia penghalus bahasa yang terdiri atas..
Soepomo, A.A Maramis dan Radjiman
Wongsonegoro, Ir. Soekarno dan Moh. Hatta
Djajadiningrat, Salim dan Soepomo
KH. Agus salim, A.A. Maramis, dan Panji Singgih
Ketua Panitia kecil perancang UUD diketua oleh...
A.A.Maramis
KH. Agus Salim
Soepomo
Ir. Soekarno
Panitia hukum dasar dengan anggota 19 orang diketuai oleh..
Panji Singgih
Ir. Soekarno
Soepomo
Radjiman
Dalam masa persidangan kedua BPUPKI, dibentuk panitia Hukum dasar yang diketuai oleh Ir. Soekarno dengan anggotanya yang berjumlah...
20 orang
19 orang
24 orang
18 orang
Para pendiri negara menyepakati dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dijadikan sebagai...
Konstitusi negara atau hukum dasar Negara Indonesia
Dasar hukum negara Indonesia
Dasar hukum penyelenggaraan negara
norma hukum di Indonesia
