wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Kuis PKN - Part 1

Total questions: 20

Worksheet time: 17mins

Name
Class
Date
1.

Di bawah ini yang bukan merupakan kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia adalah .....

a)

pandangan hidup

b)

aturan hukum

c)

perjanjian luhur

d)

kepribadian bangsa

2.

Dasar kehidupan bernegara yang dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan Negara Indonesia adalah .....

a)

ideologi

b)

daasr negara

c)

Pancasila

d)

undang-undang dasar

3.

Pancasila merupakan hasil kesepakatan para pendiri negara pada masa sidang BPUPKI. Hal ini memperlihatkan fungsi Pancasila sebagai .....

a)

daasr negara

b)

pandangan hidup bangsa

c)

kepribadian bangsa

d)

perjanjian luhur

4.

Contoh perbuatan yang sesuai dengan nilai sila pertama Pancasila adalah .....

a)

belajar tekun dengan penuh semangat

b)

menaati aturan hukum yang berlaku

c)

beribadah sesuai ajaran agama nya

d)

membantu orang lain yang kesusahan

5.

partai politik yang berusaha mengganti dasar negara Pancasila dengan komunisme adalah .....

a)

PNI

b)

NU

c)

Masyumi

d)

PKI

6.

Di bawah ini yang bukan merupakan bentuk kewajiban bangsa Indonesia dalam mempertahankan ideologi Pancasila adalah .....

a)

membuat program-program pembangunan sesuai nilai-nilai Pancasila

b)

waspada terhadap terorisme

c)

reformasi secara bebas tanpa tanggung jawab

d)

membuat aturan hukum atas dasar nilai-nilai Pancasila

7.

Jika pada masa Sidang Pertama BPUPKI ke-1 dibahas tentang perumusan Dasar Negara, maka pada Sidang BPUPKI ke-2 para pendiri negara membahas tentang ….

a)

Pancasila

b)

Otonomi Daerah

c)

Amandemen

d)

Rancangan UUD

8.

Salah satu sikap menjaga keutuhan negara kesatuan Indonesia ditujukan dengan sikap dibawah ini ….

a)

menganggap suku dan budaya nya yang paling benar

b)

memaksakan keyakinan agamanya kepada orang lain

c)

sikap toleransi terhadap berbagai macam perbedaan

d)

sikap acuh terhadap kehidupan bertetangga

9.

Konstitusi dapat diartikan juga sebagai .....

a)

peraturan tertulis

b)

peraturan tidak tertulis

c)

peraturan daerah

d)

peraturan negara

10.

Berikut ini adalah salah satu hal pokok yang tidak dibahas dalam Sidang BPUPKI ke-2 .....

a)

ketatanegaraan

b)

bentuk negara

c)

wilayah teritorial Indonesia

d)

dasar negara

11.

Arti dari sifat mengikat dalam sila-sila Pancasila adalah ....

a)

setiap sila menjiwai satu sama lainnya

b)

sila pertama menjadi dasar dari semua sila

c)

sila kelima adalah inti dari segala sila

d)

sila ketiga sebagai sila penengah

12.

Lahirnya Pancasila diperingati setiap tanggal .....

a)

29 Mei

b)

30 September

c)

1 Juni

d)

1 Oktober

13.

Salah satu sikap yang merupakan kepribadian khas bangsa Indonesia adalah .....

a)

tanggung jawab

b)

disiplin

c)

gotong royong

d)

tepat waktu

14.

Pancasila tersusun secara hierarkis piramida yang berarti .....

a)

setiap sila saling mengikat dan tak terpisahkan

b)

sila pertama mendasari semua sila

c)

sila ketiga menjadi inti sehingga ditempatkan di tengah

d)

sila kelima menjadi tujuan akhir perjuangan rakyat indonesia

15.

Sumber dari segala sumber hukum di Indonesia adalah ....

a)

Pancasila

b)

Undang-Undang

c)

UUD NRI Tahun 1945

d)

peraturan pemerintah

16.

Lembaga yang pertama kali menetapkan UUD NRI Tahun 1945 adalah .....

a)

BPUPKI

b)

PPKI

c)

Presiden

d)

MPR

17.

Aturan dasar yang menjadi pedoman penyelenggaraan negara, namun sifatnya tidak tertulis disebut .....

a)

norma

b)

konvensi

c)

adat istiadat

d)

konstitusi

18.

Bagian dari UUD NRI Tahun 1945 yang tidak dapat di-amandemen adalah .....

a)

Batang Tubuh

b)

Pembukaan

c)

Penjelasan

d)

Aturan Tambahan

19.

Amandemen pertama dalam UUD NRI Tahun 1945 dilaksanakan pada tahun .....

a)

1999

b)

2000

c)

2002

d)

1998

20.

Keberadaan UUD NRI Tahun 1945 mempunyai arti yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, yaitu ......

a)

mengekakng kebebasan warga negara

b)

membatasi gerak masyarakat

c)

mengatur penyelenggaraan negara

d)

melindungi pejabat negara