wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

PMK no 190 dan Revisinya no 178 (Tatacara APBN)

Total questions: 124

Worksheet time: 1hrs 11mins

Name
Class
Date
1.

Pembantu KPA yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk mengelola pelaksanaan belanja pegawai disebut ...



(a)  

2.

berlaku sebagai dasar pelaksanaan pengeluaran negara setelah mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan adalah ...

(a)  

3.

Pengeluaran negara tidak boleh melebihi alokasi dana yang terdapat dalam DIPA, jika alokasi dananya tidak ada atau kurang maka kegiatan tersebut tidak dapat dilakukan. Kecuali untuk pembayaran gaji dan tunjangan dapat melebihi alokasi dana DIPA.

a)

BENAR

b)

SALAH

4.

Bagian angaran yang tidak dilekompokan dalam bagian anggaran kementerian./lembaga negara antara lain, keuali ...

a)

Pengelolaan Hibah dan Subsidi

b)

Pengelolaan Investasi Pemerintah

c)

Pengelolaan Dana Darurat

d)

Pengelolaan Transfer ke Daerah

5.

Yang menjabat sebagai KPA itu harus PNS

a)

BENAR

b)

SALAH

6.

PA dapat menunjuk pejabat lain selain Kepala Satker sebagai KPA nya jika Satkernya dipimpin oleh ...

a)

Pejabat bersifat komisioner

b)

Pejabat setingkat Eselon I

c)

Seseorang yang mempunyai tugas fungsional

d)

Seseorang yang hanya ditugaskan sementara

7.

Jika Satker dipimpin oleh seseorang yang bukan PNS, maka PA tidak dapat menunjuk pejabat lain sebagai KPA

a)

BENAR

b)

SALAH

8.

Dalam hal penunjukan pejabat lain sebagai KPA, PA harus mendapat perstujuan dari Menteri Keuangan c.q ...

a)

Dirjen Perbendaharaan

b)

Dirjen Anggaran

c)

Dirjen Kekayaan Negara

d)

Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

9.

KPA dapat merangkap sebagai PPK dan PPSPM

a)

BENAR

b)

SALAH

10.

Untuk 1 (satu) DIPA, KPA menetapkan ...

a)

1 PPK

b)

1 PPSPM

c)

1/lebih PPK

d)

1/leboh PPSPM

11.

Yang mengesahkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana adalah ...

a)

PA

b)

KPA

c)

Menteri keuangan

d)

K BUN

12.

Yang merumuskan standar operasional agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan pemerintah adalah ...

a)

PA

b)

KPA

c)

PPK

d)

DPR

13.

Yang menyusun sistem pengawasan dan pengendalian agar proses penyelesaian tagihan atas beban APBN dilaksanakan sesuai dengan peraturan adalah ...

a)

PA

b)

KPA

c)

BUN

d)

K BUN

14.

Melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dalam rangka penyusunan laporan keuangan adalah ...

a)

PA

b)

KPA

15.

KPA menunjuk PPK dan PPSPM dengan surat keputusan yang diberikan kepada ...

a)

Kepala KPPN

b)

PPSPM

c)

PPK

d)

BUN

16.

KPA menyampaikan surat keputusan penunjukan PPK dan PPSPM kpd Kepala KPPN beserta ...

a)

Data PPK dan PPSPM

b)

Spesimen ttd PPK

c)

Stempel Satker

d)

Spesimen ttd PPSMP

17.

KPA menyampaikan surat keputusan penetapan PPK dan PPSPM kepada PPSPM disertai dengan ...

a)

Data PPK

b)

Stempel Satker

c)

Spesimen ttd PPK

18.

Yang bertugas menuimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan adalah ...

a)

KPA

b)

PA

c)

PPK

d)

PPSPM

19.

Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pelaksanaan dana berdasarkan DIPA adalah ...

a)

PA

b)

KPA

c)

PPK

d)

PPSPM

20.

yang menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa adalah ...

a)

KPA

b)

PA

c)

PPK

d)

K BUN

21.

Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana dilakukan dengan ...

a)

Menyusun jadwal pelaksanaan dan penarikan

b)

Menyusun perhitungan kebutuhan UP/TUP

c)

Mengusulkan revisi DIPA kpd KPA

d)

Mengusulkan dana yang dibutuhkan

22.

PPK menguji dan menandatangani surat bukti hak tagih kpd negara. Pengujian tsb meliputi ...

a)

Menguji kebenaran materiil & keabsahan bukti hak tagih

b)

Menguji kebenaran dan keabsahan dok pembayaran

c)

Menguji perhitungan tagihan kpd negara

d)

Meneliti perjanjian/kontrak oengadaan

23.

PPK melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA dengan memberikan laporan atas...

a)

Pelaksanaan kegiatan

b)

Penyelesaian kegaitan

c)

Penyelesaian tagihan kepada negara

d)

Penggunaan dana

24.

Memastikan ketepatan jangka waktu penylesaian tagihan kepada negara adalah tugas dari ...

a)

PA

b)

KPA

c)

PPK

d)

KPPN

25.

PPK dapat memberikan dan menetapkan uang muka yang diberikan kepada penyedia barang/jasa untuk :

a)

Mobilitas alat dan tenaga kerja

b)

Pembayaran uang tanda jadi

c)

Persiapan Teknis yg diperlukan

d)

Pembelian bahan baku

26.

PPK dapat membuat dan menandatangani SPP setelah melakukan penelitian atas ...

a)

Kelengkapan dan Kebenaran dokumen tagihan

b)

Kesesuaian spesifikasi teknis dan volume

c)

Kebenaran data pihak yang menerima pembayaran

d)

Ketepatan jangka waktu penyelesaian pekerjaan

27.

PPK harus menyampaikan laporan bulanan terkait pelaksanaan tugas dan wewenang kpd KPA yang memuat :

a)

Perjanjian/kontrak dengan penyedia barang/jasa

b)

Tagihan yang belum dan telah disampaikan penyedia

c)

Tagihan yang belum dan telah diterbitkan SPP nya

d)

Jangka waktu penyelesaian tagihan

28.

yang berwenang mengangkat PPABP untuk membantu PPK dalam mengelola administrasi belanja pegawai adalah ..

a)

PA

b)

KPA

c)

K BUN

d)

BUN

29.

Yang bertugas mencetajk Kertu Pengawasan Belanja Pegawai Perorangan setiap awal tahun atau apabila diperlukan adalah ...

a)

KPA

b)

PPABP

c)

PA

30.

yang menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih adalah tugas dari ...

a)

KPA

b)

PPK

c)

PPSPM

d)

KPPN

31.

Membebankan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan adalah tugas dari ...

a)

KPA

b)

PPK

c)

PPSPM

d)

PPABP

32.

Melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA adalah tugas dari ...

a)

PPK

b)

PPSPM

c)

PPABP

33.

Dalam menerbitkan SPM, PPSPM melakukan ...

a)

Mencatat pagu, realisasi belanja dan sisa pagu

b)

Menandatangani SPM

c)

Memasukkan PIN PPSPM

d)

Mencatan sisa dana UP/TUP

34.

PPSPM menyampaikan laporan bulanan terkait pelaksanaan tugas dan wewenang kepada KPA yang memuat...

a)

Jumlah SPP yang diterima

b)

Jumlah SPM yang diterbitkan

c)

Jumlah SPP yang tidak dapat diterbitkan SPM nya

d)

Jumlah Dana yang diterbitkan SPM nya

35.

Yang berwenang mengangkat kepala KPPN selaku kuasa BUN adalah ...

a)

Menteri Keuangan

b)

DPR

c)

Presiden dan Menteri Keuangan

d)

DPR dan Menteri keuangan

36.

KPPN dalam melaksanakan tugas kebendaharaan memiliki tugas ...

a)

Melaksanakan enerimaan dan pengeluaran kas Negara

b)

Melakukan pembayaran tagihan kepada penerima hak

c)

Menerima dan manatausahakan uang yang ada dlm pengelolaannya

d)

Menguji dan meneliti kelengkapan SPM yang diterbitkan PPSPM

37.

Untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka anggaran belanja diangkat Bendahara Pengeluaran di setiap Satker, yang berwenang mengangkat Bendahara Pengeluaran adalah ...

a)

PA

b)

KPA

c)

Menteri Keuangan

d)

K BUN

38.

Kepala Satker menyampaikan surat keputusan pengangkatan dan spesimen ttd Bendahara Pengeluaran kepada ...

a)

PA

b)

KPA

c)

PPK

d)

PPSPM

39.

Dalam pelaksanaan anggaran, PA atau KPA hanya dapat menetapkan 1 (satu) Bndahara Pengeluaran untuk 1 (satu) DIPA/Satker.

a)

BENAR

b)

SALAH

40.

Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas kebendaharaan atas uang/surat berharga yang berada dalam pengelolaannya, yang meliputi :

a)

Uang/Surat berharga yang berasal dari UP

b)

Uang/Surat berharga yang berasal dari pembayaran LS

c)

Uang/Surat berharga yang bukan berasal dari UP

d)

Uang/Surat berharga yang bukan berasal dari pembayaran LS yang bersumber dari APBN

41.

yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) kepada kepala KPPN adalah ...

a)

Bendahara Pengeluaran

b)

PA

c)

KPA

d)

PPSPM

42.

KPA menyampaikan surat keputusan pengangkatan dan spesimen ttd Bendahara Pengeluaran kepada ...

a)

PPK

b)

PA

c)

Kepala KPPN

d)

BUN

43.

Pembayaran akan dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran setelah elakukan pemeriksaan kebenaran atas hak tagih, meliputi ...

a)

Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran

b)

nilai tagihan yang harus dibayar

c)

jadwal waktu pembayaran

d)

menguji ketersediaan dana yang bersangkutan

44.

yang melakukan pengujian dan pembayaran atas tagihan yang dananya bersumber dari UP adala tugas dari...

a)

Bendahara Pengeluaran

b)

Bendahara Pengeluaran Pembantu

c)

PPSPM

d)

KPPN

45.

Bendahara Pengeluaran dapat membuka rekening pengeluaran a.n Bendahara Pengeluaran/BPP dengan persetujuan PA

a)

BENAR

b)

SALAH

46.

Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran pada DIPA yang mengakibatkan pengeluaran negara dilakukan melalui pembuatan komitmen yang dapat berupa ...

a)

Penjanjian/Kontrak

b)

Penetapan keputusan

c)

MoU

d)

Surat Penunjukan Langsung

47.

Setelah RKA Kementerian/Lembaga Negara disetujui oleh PR, setiap satker di Kementerian/Lembaga Negara dapat memulai proses pelelangan dalam rangka pengadaan barang/jasa sebelum DIPA thn anggaran berikutnya disahkan dan berlaku efektif.

a)

BENAR

b)

SALAH

48.

Biaya proses pelelangan dalam rangka pengadaan barang/jasa sebelum DIPA disahkan untuk belanja modal dialokasikan dalam ...

a)

Belanja Operasioanl thn anggaran berjalan

b)

Belanja Modal thn anggaran berjalan

c)

Belanja Modal thn Anggaran berikutnya

d)

Belanja Operasioanl thn anggaran berikutnya

49.

Biaya proses pelelangan dalam rngka pengadaan barang/jasa sebelum DIPA disahkan untuk jenis belanja barang/bantuan sosial dialokasikan dalam ...

a)

Belanja Operasioanl thn anggaran berjalan

b)

Belanja barang thn anggaran berjalan

c)

Belanja Operasioanl thn anggaran berikutnya

d)

Belanja barang thn anggaran berikutnya

50.

Penandatanganan perjanjian/kontrak atas pelaksanaan pengadaan berang/jasa sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan lelang dapat dilakukan setelah DIPA disahkan dan berlaku efektif.

a)

BENAR

b)

SALAH

51.

Pembuatan komitmen melalui penetapan keputusan yang mengakibatkan pengeluaran negara antara lain untuk ...

a)

Pelaksanaan Belanja Pgawai

b)

Pelaksanaan prjalanan dinas yang dilakukan secara swakelola

c)

Pelaksanaan kegiatan swakelola, pembayaran honorarium

d)

Belanja bantuan sosial dalam bentu uang

52.

PPK mencatat Perjanjian/kontrak yang pembayarannya akan dilakukan melalui SPM-LS dalam sistem yang telah disediakan oleh Dirjen Perbendaharaan dan disampaikan juga kepada KPPN paling lambat ... hari kerja setelah perjanjia/kontrak di ttd.

a)

3

b)

4

c)

5

d)

6

53.

Kepala KPPN mencatatkan data perjanian/kontrak yang diberikan oleh PPK dalam ...

(a)  

54.

Data perjanjian/kontrak dalam Kartu Pengawasan Kontrak KPPN meliputi ...

a)

Pihak yang berhak menerima pembayaran

b)

Nilai Pembayaran

c)

Jadwal pembayaran

d)

Jenis Belanja

55.

Jika terdapat perubahan data pegawai yang mengakibatkan pengeluaran negara untuk pelaksanaan belanja pegawai, PPABP mencatat perubahan data tsb ke sebuah sistem yang disediakan oleh Dirjen Perbendaharaan dan disampaikan kepada KPPN bersamaan dengan ...

a)

Pengajuan SPM

b)

Penyampaian LPJ

c)

Pelaporan data pegawai

d)

Pengajuan LS Belanja Pegawai

56.

Daftar perubahan data pegawai disampaikan kepada KPPN yang merupakan lampiran SPM.

a)

BENAR

b)

SALAH

57.

Penyampaian daftar perubahan data pegawai disampaikan kepada KPPN, namun terlebih dahulu disahkan oleh ... dengan menyertakan ADK.

a)

KPA

b)

PA

c)

PPSPM

d)

Kepala Bagian Kepegawaian

58.

Pembayaran LS untuk membayar tagihan ditunjukan kepada ...

a)

Penyedia barang/jasa atas dasar pembelian langsung

b)

Penyedia barang/jasa atas dasar perjanjian/kontrak

c)

Bendahara pegeluaran/pihak lain untuk pembayaran honoraium & perjalanan dinas

d)

Bendahara pengeluaran/pihak lain untuk keperluan belanja pegawai non gaji induk

59.

Tagihan atas pengadaan barang/jasa diajukan dengan surat tagihn oleh penerima hak kepada PPK paling lambat ... hari kerja setelah timbulnya hak tagih kepada negara.

a)

5

b)

14

c)

2

d)

7

60.

Jika dalam waktu yang telah ditentukan, penerima hak belum mengajukan surat tagihan maka PPK memberitahukan secara tertulis kepada penerima hak untuk mengajukan tagihan. Penerima hak saat mengajukan tagihan harus memberikan penjelasan secara tertulis kepada PPK atas keterlambatan pengajuan tgihan tsb.

a)

BENAR

b)

SALAH

61.

Jika dokumen tagihan tidak lengkap dan benar, PPK dapat menolak dan mengembalikan dok tagihan dengan menyatakan secara tertulis alasan penolakan/pengembalian tsb paling lambat ... hari kerja setelah diterimanya surat tagihan.

a)

2

b)

5

c)

3

d)

4

62.

Pembayaran dengan UP dapat dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran/BPP kepada 1 penerima hak palig banyak sebesar ...

a)

Rp10.000.000

b)

Rp25.000.000

c)

Rp50.000.000

d)

Rp100.000.000

63.

Pada setiap akhir hari kerja, uang tunai yang berasal dari UP yang ada di kas Bendahara Pengeluaran/BPP paling banyak sebesar ...

a)

Rp50.000.000

b)

Rp25.000.000

c)

Rp65.000.000

d)

Rp45.000.000

64.

UP dapat diajukan berupa ...

a)

Uang Tunai

b)

Kartu Kredit Pemerintah

c)

Cek

d)

Surat Berharga

65.

Bendahara Pengeluaran melakukan penggantian (revolving) UP tunai yang telah digunakan sepanjang dana yang dapat dibayarkan dengan UP tunai masih tersedia dalam DIPA dan apabila UP yang telah digunakan paling sedikit ... dari besaran UP tunai.

a)

30%

b)

50%

c)

75%

d)

65%

66.

Jika dalam waktu 1 (satu) bulan sejak SP2D UP diterbitkan belum dilakukan pengajuan penggantian UP tunai, Kepala KPPN akan menyampaikan surat pemberitahuan kepada ...

a)

KPA

b)

Menteri Keuangan

c)

BPP

d)

Bendahara Pengeluaran

67.

Dan jika setelah 1 (satu) bulan setelah disampaikan surat pemberitahuan belum juga dilakukan pengajuan penggantian UP tunai, Kepala KPPN akan memotong UP tunai sebesar...

a)

50%

b)

25%

c)

10%

d)

15%

68.

Pemotongan dana UP tunai dilakukan dengan cara Kepala KPPN menyampaikan surat pemberitahuan kepada KPA untuk memperhitungkan potongan UP tunai dalam ... dan/atau menyetorkannya ke kas negara

a)

SPP

b)

SPM

c)

DIPA

d)

Sisa UP Tunai

69.

SPP-LS untuk pembayaran belanja pegawai diterbitkan oleh PPK dan disampaikan kepada PPSPM paling lambat ... hari kerja setelah dokumen pendukung diterima secara lengkap dan benar.

a)

3

b)

4

c)

5

d)

7

70.

SPP-LS untuk pembayaran gaji induk/bulanan diterbitkan leh PPK dan disampaikan kepada PPSPM paling lambat ...

a)

tgl 5 sebelum bulan pembayaran

b)

tgl 15 sebelum bulan pembayaran

c)

tgl 25 sebelum bulan pembayaran

d)

tgl 25 sebelum bulan pembayaran

71.

SPP-LS untuk pembayaran non belanja pegawai diterbitkan oleh PPK dan disampaikan kepada PPSPM paling lambat ... hari kerja setelah dokumen pendukung diterima secara lengkap dan benar dari penerima hak.

a)

3

b)

4

c)

5

d)

7

72.

Jika dalam 1 (satu) bulan setelah surat pemberitahuan KPA tidak memperhitungkan potongan UP dalam SPM dan/atau menyetorkannya ke kas negara, Kepala KPPN memotong UP sebesar ... dengan cara menyampaikan suart pemberitahuan kepada KPA.

a)

50%

b)

25%

c)

15%

d)

10%

73.

untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP sampai dengan Rp900.000.000 dapat diberikan UP paling banyak sebesar ...

a)

Rp50.000.000

b)

Rp100.000.000

c)

Rp.200.000.000

d)

Rp500.000.000

74.

untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP diatas Rp900.000.000 hingga 2.400.000.000 dapat diberikan UP paling banyak sebesar ...

a)

Rp50.000.000

b)

Rp100.000.000

c)

Rp.200.000.000

d)

Rp500.000.000

75.

untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP diatas Rp2.400.000.000 hingga 6.000.000.000 dapat diberikan UP paling banyak sebesar ...

a)

Rp50.000.000

b)

Rp100.000.000

c)

Rp.200.000.000

d)

Rp500.000.000

76.

untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP diatas 6.000.000.000 dapat diberikan UP paling banyak sebesar ...

a)

Rp50.000.000

b)

Rp100.000.000

c)

Rp.200.000.000

d)

Rp500.000.000

77.

KPA dapat mengajukan TUP kepada Kepala KPPN jika sisa UP pada Bndahara Pengeluaran tidak cukup untuk membiayai kegiatan yang sifatnya mendesak/tidk dapat ditunda. Syarat penggunaan TUP antara lain ...

a)

Digunakan paling lama dlm 1 bulan sejak SP2D diterbitkan

b)

Dipertanggungjawabkan paling lama 1 bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan

c)

tidak digunakan untuk kegiatan yang harus dilaksanakan dengan pembayaran LS

d)

Mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan c,q Dirjen Perbendaharaan

78.

Atas dasar permintaan TUP, Kepala KPPN melakukan penilaian terhadap ...

a)

Rencana penggunaan TUP bukan merupakan pengeluaran yang harus dilakukan melalui LS

b)

Rencana penggunaan TUP masih/cukup tersedia dananya dalam DIPA

c)

TUP sebelumnya sudah dipertanggungjawabkan seluruhnya

d)

TUP sebelumnya yang tidak digunakan telah disetorkan ke Kas Negara

79.

Jika TUP sebelumnya belum dipertanggungjawabkan, KPPN dapat memberikan persetujuan permintaan TUP setelah mendapat persetujuan dari ...

a)

Menteri keuangan

b)

DPR

c)

Kepala Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan

d)

K BUN

80.

Persetujuan/penolakan pengajuan TUP disampaikan oleh Kelapa KPPN paling lambat ... hari kerja setelah surat pengajuan diterima.

a)

1

b)

2

c)

3

d)

5

81.

TUP harus dipertanggungjawabkan dalam waktu ...

a)

1 bulan

b)

25 hari

c)

15 hari

d)

2 bulan

82.

jika dalam waktu 1 bulan sejak SP2D TUP diterbitkan belum dilakukan pengesahan dan pertanggungjawaban TUP, Kepala KPPNmenyampaikan surat teguran kepada Bendahara Pengeluaran.

a)

BENAR

b)

SALAH

83.

Sisa TUP yang tidak habis harus disetorkan kembali ke Kas Negara paling lambat ... setelah batas waktu pertanggungjawaban TUP.

a)

5 hari kerja

b)

2 hari kerja

c)

3 hari kerja

d)

4 hari kerja

84.

Untuk perpanjangan pertanggungjawababn TUP melampaui 1 bulan, KPA dapat mengajukan permohonan persetujuan kepada kepala KPPN. Kepala KPPN dapat memberikan persetujuan perpoanjangan dengan pertimbangan ...

a)

KPA harus mempertanggungjawabkan TUP yang telah dipergunakan

b)

sisa TUP tidak lebih dari 50 jt

c)

KPA menyampaikan pernyataan kesanggupan untuk mempertanggungjawabkan sisa TUP tidak lebih dari 1 bulan

d)

KPA menyampaikan alasa permintaan perpanjangan pertanggungjawaban TUP

85.

Bendahara Pengeluaran mengajukan UP berdasarkan kebutuhan kegiatan yang telah disusun kepada ...

a)

PPK

b)

KPA

c)

KPPN

d)

PPSPM

86.

PPK menerbitkan SPP-UP dan disampaikan kepada PPSPM paling lambat ... setelah diterimanya permintaan UP dari Bendahara Pengeluaran

a)

2 hari kerja

b)

3 hari kerja

c)

1 hari kerja

d)

5 hari kerja

87.

Bendahara Pengeluaran/BPP melakukan pembayaran atas UP berdasarkan surat perintah bayar (SPBy) yang telah disetujui oleh ...

a)

PPK a.n KPA

b)

KPA a.n PA

c)

PPSPM a.n KPA

d)

PPK a.n PA

88.

SPBy dilampiri dengan bukti pengeluaran berupa ...

a)

Kuitansi/bukti pembelian yang telah disahkan PPK

b)

Faktur Pajak/SPP

c)

Nota/Bukti penerimaan barang/jasa

d)

Dokumen perjanjian/kontrak

89.

Dalam hal pembayaran yang dilakukan Bendahara Pengeluaran merupakan uang muka kerja, SPBy dilampiri ...

a)

Rencana pelaksanaan kegiatan/pembayaran

b)

Rincian kebutuhan dana

c)

Batas waktu pertanggungjawaban dari penerima uang muka kerja

d)

Dokumen persetujuan dari Dirjen Perbendaharaan

90.

Jika hingga batas waktu yang telah ditentukan penerima uang muka kerja belum memberikan bukti pengeluaran, Bendahara Pengeluaran/BPP menyampaikan permintaan tertulis agar penerima uang muka kerja segera mempertanggungjawabkan uang muka kerja. Permintaan tertulis tsb ditembuskan ke PPK.

a)

BENAR

b)

SALAH

91.

PPK menerbitkan SPP-GUP untuk pengisian kembali UP dilengkapi dengan dokumen pendukung antara lain ...

a)

Daftar Rincian Permintaan Pembayaran

b)

Bukti Pengeluaran

c)

SSP yang telah dikonfirmasi KPPN

d)

LPJ dari Penerima hak

92.

SPP-GUP disampaikan kepada PPSPM paling lambat ... hari kerja setelah bukti-bukti pendukung diterima secara lengkap dan benar.

a)

3 hari kerja

b)

5 hari kerja

c)

4 hari kerja

d)

2 hari kerja

93.

Sisa dana dalam DIPA yang pembayarannya melalui UP minimal sama dengan nilai UP yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran.

a)

BENAR

b)

SALAH

94.

Untuk pengisian kembali UP yang akan mengakibatkan sisa dana dalam DIPA menjadi lebih kecil dari UP yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran dilakukan ...

a)

Pengisian kembali UP maksimal sebesar sisa dana dalam DIPA yang pembayarannya melalui UP

b)

Selisih antara sisa dana dlm DIPAdgn UP sebagai potongan penerimaan pengembalian UP

c)

tidak dilakukan pengisian UP

d)

Pengisian kembali UP sesuai dengan sisa dana dlm DIPA yang pembayarannya melalui UP

95.

Penerbitan SPP-GUP nihil dilakukan dalam hal ...

a)

Sisa dana pada DIPA yang pembayarannya melalui UP sama dgn UP yang diberikan

b)

Sebagai pertanggungjawaban UP yang dilakukan pada akhir tahun

c)

UP tidak diperlukan lagi

d)

Sisa dana pada DIPA sama dengan sisa UP

96.

yang merupakan pengesahan/pertanggungjawaban UP adalah ...

a)

SPP-GUP

b)

SPP-GUP Nihil

c)

SPP-UP

d)

SPP-TUP

97.

SPP-GUP Nihil disampaikan kepada PPSPM paling lambat .... setelah bukti-bukti pendukung diterima secara lengkap dan benar.

a)

3 hari kerja

b)

4 hari kerja

c)

5 hari kerja

d)

2 hari kerja

98.

PPK menerbitkan SPP-TUP dilengkapi dengan dokumen yang meliputi ...

a)

Rincian penggunaan dana yg di ttd oleh KPA/PPK dan Bendahara Pengeluaran

b)

Surat pernyataan dari KPA/PPK

c)

Surat permohonan TUP yang telah disetujui oleh Kepala KPPN

d)

Surat pernyataan sisa UP

99.

SPP-TUP diterbitkan oleh PPK dan disampaikan kepada PPSPM paling lambat ... setelah diterimanya persetujuan TUP dari Kepala KPPN

a)

2 hari kerja

b)

3 hari kerja

c)

4 hari kerja

d)

5 hari kerja

100.

Untuk mengesahkan/mempertanggungjawabkan TUP, PPK menerbitkan ...

a)

SPP-GUP Nihil

b)

SPP-PTUP

c)

SPP-UP

d)

SPP-GUP

101.

SPP-TUP disampaikan kepada PPSMP paling lambat ... sebelum batas akhir pertanggungjawaban TUP.

a)

2 hari kerja

b)

3 hari kerja

c)

4 hari kerja

d)

5 hari kerja

102.

PPSPM melakukan pemeriksaan dan pengujian SPP beserta dokumen pendukung yang disampaikan oleh PPK. Jangka waktu pengujian SPP-UP/TUP diselesaikan paling lambat ... hari kerja

a)

2

b)

3

c)

4

d)

5

103.

PPSPM melakukan pemeriksaan dan pengujian SPP beserta dokumen pendukung yang disampaikan oleh PPK. Jangka waktu pengujian SPP-GUP diselesaikan paling lambat ... hari kerja

a)

2

b)

3

c)

4

d)

5

104.

PPSPM melakukan pemeriksaan dan pengujian SPP beserta dokumen pendukung yang disampaikan oleh PPK. Jangka waktu pengujian SPP-PTUP diselesaikan paling lambat ... hari kerja

a)

2

b)

3

c)

4

d)

5

105.

PPSPM melakukan pemeriksaan dan pengujian SPP beserta dokumen pendukung yang disampaikan oleh PPK. Jangka waktu pengujian SPP-LS diselesaikan paling lambat ... hari kerja

a)

2

b)

3

c)

4

d)

5

106.

Jika PPSPM menolak/mengembalikan SPP karena dokumen pendukung tagihan tidak lengkap dan benar, maka PPSPM harus menyatakan secara tertulis alasan penolakan/pengembalian tsb paling lambat ... setelah diterimanya SPP.

a)

2 hari kerja

b)

3 hari kerja

c)

4 hari kerja

d)

5 hari kerja

107.

Seluruh bukti pengeluaran disimpan oleh ...

a)

PA/KPA

b)

PPK

c)

Bendahar Pengeluaran

d)

PPSMP

108.

Penerbitan SPM oleh PPSPM dilakukan melalui sistem yang disediakan oleh Dirjen Prbendaharaan. SPM tsb memuat PIN PPSPM sebagai ttd elektronik pada ADK SPM. Dalam penerbitan SPM melalui sistem aplikasi tsb PPSPM bertanggungjawab atas ...

a)

Keamanan data pada aplikasi SPM

b)

Kebenaran SPM dan kesesuaian antara SPM dan data pada ADK SPM

c)

Penggunaan PIN pada ADK SPM

d)

Nomial yang tercantum pada SPM dan SPP

109.

PPSPM menyampaikan SPM-UP/TUP/GUP/GUP Nihil?PTUP/LS dalam ... rangkap beserta ADK SPM kepada KPPN

a)

2

b)

4

c)

3

d)

1

110.

Penyampaian SPM-UP dilampiri dengan ...

a)

Surat pernyataan dari KPA

b)

Surat persetujuan dari Kepala KPPN

c)

Surat Setoran Pajak

d)

Dokumen Perjanjian/Kontrak

111.

Penyampaian SPM-TUP dilampiri dengan ...

a)

Surat pernyataan dari KPA

b)

Surat persetujuan dari Kepala KPPN

c)

Surat Setoran Pajak

d)

Dokumen Perjanjian/Kontrak

112.

Penyampaian SPM-LS dilampiri dengan ...

a)

Surat pernyataan dari KPA

b)

Surat persetujuan dari Kepala KPPN

c)

Surat Setoran Pajak

d)

Dokumen Perjanjian/Kontrak

113.

Khusus untuk penyampaian SPM-LS dalam rangka pembayaran jaminan uang muka atas perjanjian/kontrak juga dilampiri dengan ...

a)

Asli surat jaminan uang muka

b)

Asli surat kuasa bermaterai dari PPK kpd Kepala KPPN

c)

Asli konfirmasi tertulis dari pimpinan penerbit jaminan uang muka

d)

Asli Perjanjian/kontrak pengadaan barang/jasa

114.

PPSPM menyampaikan SPM kepada KPPN paling lambat ... setelah SPM diterbitkan.

a)

2 hari kerja

b)

3 hari kerja

c)

4 hari kerja

d)

5 hari kerja

115.

SPM-LS untuk pembayaran gaji induk disampaikan kepada KPPN paling lambat tanggal ... sebelum bulan pembayaran

a)

10

b)

15

c)

25

d)

30

116.

Penyampaian SPM kepada KPPN dilakukan oleh petugas petugas SPM yang sah dan ditetapkan oleh KPA dengan ketentuan ...

a)

menyampaikan SPM beserta dok pendukung & ADK SPM melalui front office

b)

menunjukan Kartu Identitas Petugas Satker (KIPS)

c)

SPM dapat disampaikan melalui Kantor Pos/Jasa Pengiriman Resmi

d)

KPA terlebih dahulu menyampaikan konfirmasi kpd Kepala KPPN

117.

Penelitian SPM yang dilakukan oleh KPPN meliputi ...

a)

Meneliti kesesuaian ttd PPSPM pada SPM

b)

Memeriksa pengisian jumlah dan angkapada SPM

c)

Memeriksa kebenaran penulisan dalam SPM

d)

Kebenaran nama dan no rekening penerima hak pembayaran

118.

KPPN tidak dapat menerbitkan SP2D apabila satker belum mengirimkan ...

a)

Data perjanjian/kontrak beserta ADK untuk pembayaran melalui SPM-LS

b)

Daftar perubahan data pegawai beserta ADK

c)

Data SPM yang telah diterbitkan oleh PPSPM

d)

Data tagihan dari penyedia barang/jasa

119.

Pencairan dana berdasarkan SP2D dilakukan melalui transfer dari Kas Negara pada bank operasional kpd Rekening Pihak Penerima. Jika transfer yang dilakukan gagal maka bank operasional akan menyampaikan pemberitahuan kpd pihak penerima hak pembayaran.

a)

BENAR

b)

SALAH

120.

atas kegagalan transfer dana ke rekening penerima hak pembayaran, KPA menyampaikan perbaikan atau ralat SPM, dan atas ralat SPM tsb Kepala KPPN menyampaikan ralat SP2D kpd bank operasional.

a)

BENAR

b)

SALAH

121.

Satker dapat menggunakan PNBP setelah PNBP disetorkan ke kas negara berdasarkan konfirmasi dari KPPN

a)

BENAR

b)

SALAH

122.

Satker pengguna PNBP dapat diberikan UP sebesar ... dari realisasi PNBP yang dapat digunakan sesuai pagu PNBP dalam DIPA maksimum sebesar Rp500.000.000

a)

10%

b)

20%

c)

50%

d)

25%

123.

Pembayaran UP/TUP untuk satker pengguna PNBP dilakukan bersamaan dengan pembayaran UP/TUP dari rupiah murni.

a)

BENAR

b)

SALAH

124.

Instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari BUN untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa BUN disebut ...



(a)